Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis penerapan prinsip good governance di dalam proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada lembaga peradilan dan perlindungan hak asasi manusia pihak Tergugat dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dengan adanya berbagai tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi Mahkamah Agung membuat suatu aplikasi yang dapat menerapkan salah satu prinsip good governance yaitu efektif dan efisien dalam proses peradilan yaitu aplikasi electronic court (e-Court). Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan mempunyai tugas untuk membantu para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa hukum dan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan dengan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang berasaskan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada praktiknya sebuah inovasi tidak selalu berjalan dengan baik, salah satunya proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang sebelumnya dijalankan langsung oleh Jurusita/Jurusita Pengganti diganti dengan mengirimkan panggilan dan pemberitahuan melalui domisili elektronik para pihak. Tetapi apabila pihak Tergugat tidak memiliki domisili elektronik maka pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat. Implementasi surat tercatat ternyata masih banyak kendala seperti tidak tersampaikannya kepada pihak Tergugat. Pihak Tergugat tetap mempunyai hak untuk menjawab surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, hal tersebut tetap harus dilindungi karena pihak Tergugat juga harus memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Hal tersebut menjadi tugas lembaga peradilan dalam upaya melindungi hak asasi dari pihak Tergugat.

---

This paper analyzes the application of good governance principles in the administration and electronic trial processes in judicial institutions and human rights protection for the Defendant is addressed with the issuance of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 7 of 2022 concerning Amendments to the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 1 of 2019 regarding Case Administration and Trials in Courts Electronically. This paper is compiled using doctrinal research methods. In response to various demands and technological advancements, the Supreme Court developed an application that applies one of the principles of good governance, namely effectiveness and efficiency in judicial processes, through the electronic court (e-Court) application. The e-Court application was indeed created with the aim of realizing the principles of simplicity, speed, and low cost in the administration of justice. Article 4 Paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power states that the court has the duty to assist justice seekers in resolving legal disputes and to provide justice to justice seekers by striving to overcome all obstacles and hindrances to achieving a judiciary based on simplicity, speed, and low cost. In practice, an innovation does not always run smoothly; one such issue is the process of summons and notifications to parties which was previously carried out directly by Bailiffs/Deputy Bailiffs, and is now replaced by sending summons and notifications through the electronic domicile of the parties. However, if the Defendant does not have an electronic domicile, the summons and notifications are sent via registered mail. The implementation of registered mail still encounters many obstacles, such as failure to deliver to the Defendant. The Defendant still has the right to respond to the lawsuit filed by the Plaintiff in court, and this right must be protected because the Defendant must also receive the same treatment and protection according to their human dignity before the law. This becomes the duty of judicial institutions in their efforts to protect the human rights of the Defendant."

"Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020, Pemerintah Indonesia diputuskan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam nomor Perkara 230/G/TF/2019/PTUN-JKT atas kebijakan yang dilakukannya yakni Throttling atau pelambatan akses/bandwith dan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh beserta perpanjangan terhadap kebijakan tersebut di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 9 September 2019 yang mana Pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Bahwa penulisan ini menganalisis mengenai kaitan antara hak masyarakat atas informasi dan kebebasan berpendapat serta berekspresi dengan hak asasi manusia dan Good Governance yang dilanjutkan dengan analisis mengenai bagaimana tindakan Pemerintah Indonesia tersebut diklasifikasikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan Prinsip Good Governance hingga pada akhirnya penulisan ini, menganalisis mengenai bagaimana peran ideal yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menjamin penegakan hak asasi manusia dan prinsip Good Governance dalam kebijakannya terhadap hak masyarakat atas informasi dan kebebasan berekspresi serta berpendapat di Indonesia. Bahwa untuk selanjutnya, penulisan ini didasarkan dengan teori keadilan, teori administrasi publik dan teori perlindungan terhadap kebebasan berpendapat serta konsep dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana penulisan ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal terhadap hukum. Bahwa putusan yang menjadi studi kasus dalam penulisan ini merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat terhadap informasi dan kebebasan berpendapat serta bereskpresi khususnya akses terhadap internet yang dibuktikan melalui pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam perkara tersebut telah melanggar hak asasi manusia dan prinsip Good Governance. Dimana seharusnya Pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan yang bijak dan tepa dengan instrument hukum yang dimilikinya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada perkara ini.

---

That on June 3, 2020, the Indonesian Government was adjudicated to have committed an unlawful act (Onrechtmatige Overheidsdaad) by the Jakarta Administrative Court in Case Number 230/G/TF/2019/PTUN-JKT for its policy of throttling or slowing down access/bandwidth, blocking data services, and/or completely cutting off internet access, along with the extension of this policy in the regions of West Papua Province and Papua Province, implemented by the Indonesian Government from August 19, 2019, to September 9, 2019. The Indonesian Government did not file an appeal, making the decision legally binding. This writing analyzes the relationship between the public's right to information and freedom of opinion and expression with human rights and Good Governance principles. It further analyzes how the Indonesian Government's actions are classified as a violation of human rights and Good Governance principles. Ultimately, this writing examines the ideal role the government should play in ensuring the enforcement of human rights and Good Governance principles in its policies regarding the public's right to information and freedom of expression and opinion in Indonesia. This writing is based on the theories of justice, public administration, and the protection of freedom of expression, as well as the concept of good governance. The writing employs a doctrinal legal approach. The case decision studied in this writing represents recognition and protection of the public's right to information and freedom of opinion and expression, particularly internet access, as evidenced by the Judges' considerations that the actions taken by the Indonesian Government in this case violated human rights and Good Governance principles. The Indonesian Government should have taken wise and appropriate actions using the legal instruments at its disposal in addressing the issues in this case."

"Penerapan konsep good corporate governance berbasis hak asasi manusia dalam korporasi merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya kepailitan dan efek Domino pada saat korporasi bangkrut. Konsep good corporate governance dan hak asasi manusia dalam korporasi merupakan hubungan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Penerapan good corporate governance dan hak asasi manusia dapat memberikan dampak yang positif bagi entitas bisnis korporasi dan pembangunan berkelanjutan termasuk upaya pencegahan dan pemulihan pelanggaran hak asasi manusia pada sektor bisnis.Tanpa adanya penerapan good corporate governance dan hak asasi manusia dalam korporasi mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban korporasi terhadap atas seluruh tindakan-tindakan dan perbuatan pelanggaran hukum serta upaya mempailitkan sebuah korporasi merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian diperlukan model atau skema kepailitan yang bertanggung jawab guna mencegah dan sebagai upaya mitigasi terjadinya korporasi dalam kebangkrutan atau pailit dan dampak domino yang terjadi apabila korporasi pailit disertai dengan kasus senyatanya yang ada di Indonesia.

---

The application of the concept of good corporate governance based on human rights in corporations is a way to prevent bankruptcy and the Domino effect when corporations go bankrupt. The concept of good corporate governance and human rights in corporations is an interrelated and continuous relationship. The implementation of good corporate governance and human rights can have a positive impact on corporate business entities and sustainable development, including efforts to prevent and remedy human rights violations in the business sector. Without the implementation of good corporate governance and human rights in the corporation, it results in the absence of corporate responsibility for all acts and acts of violation of the law and attempts to bankrupt a corporation are the only way to avoid this responsibility. Thus a responsible bankruptcy model or scheme is needed to prevent and as an effort to mitigate the occurrence of corporations in bankruptcy or bankruptcy and the domino impact that occurs when a corporation goes bankrupt is accompanied by actual cases in Indonesia."

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."