Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi dan informasi, menuntut pemerintahan daerah harus mampu memberikam pelayanan publik yang cepat, terjangkau, dan berkualitas. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, salah satunya dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan data"

"Pelayanan publik merupakan pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada warganya. Tujuan pemberian pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Salah satu jenis pelayanan publik tersebut adalah pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk memastikan pelayanan publik yang baik, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggara pelayanan publik. Namun walaupun demikian masyarakat masih belum puas atas pelayanan publik termasuk pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil di wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat atas pelayanan Sudin dan mengevaluasi ketaatan Sudin pada standar/peraturan. Analisis dilakukan dengan metode SERVQUAL yang mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan sudin. SERVQUAL membagi penilaian ke dalam 5 (lima) kualitas pelayanan yaitu tangibles (bukti langsung), responsiveness (daya tanggap), realibility (kehandalan), assurance (jaminan) dan empathy (kesungguhan). Analisis lain berupa analisis kualitatif dengan membandingkan peraturan yang ada dengan pelaksanaannya.

---

Public service is a service of the government's responsibility to its citizens. The purpose of public service delivery is meeting the needs of the basic rights of every citizen and resident of the goods, services or administrative services provided by the government related to public interest. One of the public service is public service in the field of population and civil registration. To ensure good public service, the government has issued regulations that could be used as a guide for public service provider in their services. But even so people are still not satisfied with the public services including public services in the field of population and civil registration in East Jakarta.

This research was conducted to evaluate the public satisfaction and the obedience of The Population and Civil Registration Agency of East Jakarta to standards/regulations. Analyses were performed by the method of SERVQUAL that measures community satisfaction with 5 (five) criterias which are tangibles, responsiveness, realibility, assurance and empathy. Other analysis is a qualitative analysis by comparing the existing regulations with the implementation."

"COVID-19 had caused a global crisis in many aspects of many people life. This virus has shaken the infrastructure readiness on facing an emergency situation global health in the world. The most dangerous part of this virus is the way it spread. Patients with this disease can infect people within radius of 2 meters via air (airborne). Based on data received from Ikatan Dokter Indonesia (IDI), for every 100 people passed away due too COVID-19, 6-7 health personel also passed away with the same reason. Hence, it is important to have an autonomous intravenous liquid exchanger to reduce the chance of infected. With this device, medical personels can operate the arm robot from a control room to execute the operation of intravenous liquid exchange, temperature measurement, and blood pressure measurement.

---

COVID-19 had caused a global crisis in many aspects of many people life. This virus has shaken the infrastructure readiness on facing an emergency situation global health in the world. The most dangerous part of this virus is the way it spread. Patients with this disease can infect people within radius of 2 meters via air (airborne). Based on data received from Ikatan Dokter Indonesia (IDI), for every 100 people passed away due too COVID-19, 6-7 health personel also passed away with the same reason. Hence, it is important to have an autonomous intravenous liquid exchanger to reduce the chance of infected. With this device, medical personels can operate the arm robot from a control room to execute the operation of intravenous liquid exchange, temperature measurement, and blood pressure measurement."

"Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik baik karena peraturan ataupun karena kebutuhan, dampak dari pelayanan publik yang kurang baik akan memunculkan rasa ketidakpuasan masyarakat dan pada akhimya akan memperburuk citra, demikian pula sebaliknya. Pelayanan publik yang baik akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan pendapatan perkapita serta tentunya akan meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan yang diharapkan masyarakat, Walikota Jakarta Utara telah membentuk dan melaksanakan Program Pelayanan Terpadu Prima Satu Atap dengan didukung sistem komputerisasi yang baik di sebelas instansi teknis yaitu Kependudukan dan Catatan Sipil; P2B; Tata Kota; Kesehatan Masyarakat; Perindustrian dan Perdagangan; Pendapatan Daerah; Kantor BPN; Kantor Pajak Bumi Bangunan; Kantor Kasda; Kantor Pelaksanaan Pemakaman; Kantor Pertanahan dan Bank DKI serta untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan telah dibuka complain center sebagai pusat informasi pengaduan, keluhan dan saran dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui no. telp 4303495, faksimil 4357422, kotak pos PO.BOX. 5555 JKU, e-mail komplin jakut @ dki.go.id atau web site forum warga atau melalui media cetak, TV dan radio. Penerapan strategi pelayanan prima dalam bidang kependudukan dan catatan sipil di wilayah kotamadya Jakarta Utara oleh Gubernur DKI Jakarta dinilai sebagai salah satu bidang yang terbaik dalam administrasi dan pelayanannya. Namun hal tersebut di mata masyarakat belum tentu memuaskan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, mengetahui faktor - faktor apa yang paling mempengaruhi kepuasan masyarakat serta mengidentifikasi indikator ukuran kepuasan masyarakat terhadap penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil. Model awal yang digunakan untuk menganalisis pelayanan terdiri dari lima dimensi yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Selain itu, juga dilakukan analisis faktor dengan perspektif eksploratory dimana data dibiarkan dengan sendirinya mengelompok menjadi beberapa faktor. Serta pengumpulan data sekunder untuk menjelaskan ukuran kinerja pelayanan prima di sektor publik. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner pada masyarakat yang sedang menggunakan layanan bidang kependudukan dan catatan sipil di tempat pelayanan yang telah menerapkan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu di 3 kelurahan (Marunda, Pegangsaan II dan Sunter Agung) dan kantor pelayanan terpadu prima.Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pertama, dari 20 indikator variabel yang diteliti, setelah dilakukan uji reliabilitas dan validitas data, ke 20 indikator variabel tersebut memenuhi persyaratan reliabilitas dan validitas data. Secara keseluruhan tingkat kepuasan masyarakat terhadap semua dimensi (tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipii di wilkodya Jakarta Utara belum memenuhi harapan masyarakat. Kedua, dari 20 indikator variabel setelah dilakukan analisis faktor tereduksi menjadi hanya 4 faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam mempersepsikan penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil, yaitu : (1 } Faktor Kepercayaan dan Kepedulian, (2) Faktor Proses, (3) Faktor Aparat dan (4) Faktor Kenyataan Fisik. Ketiga, berdasarkan pengumpulan data primer dan data sekunder, dapat diberikan gambaran tentang ukuran kinerja pelayanan prima di sektor publik yaitu adanya keseimbangan antara optimalisasi kinerja pelayanan prima di sektor publik oleh aparat pemerintah dengan peran aktif dari masyarakatnya sendiri sebagai pengguna pelayanan publik.

---

Society very is requiring of public service either due regulation and or because requirement, affect from service of unfavorable public will peep out to feel dissatisfaction of society and in the end will make worse image, that way also on the contrary. Service of good public will be able to push growth of economics, investment, earnings per capita and also it is of course will improve prosperity of society member. Utilize to realize expected by service society, Mayor of North Jakarta have formed and execute Excellent Service Program One Roof pick aback by computerization system which either in eleven technical institution that is Kependudukan dan Catatan Sipil; P2B: Urban Planning; Health of Society; Industrial and Commerce; Earnings Of Area; Office of BPN; Internal Revenue Earth Building; Office of Kasda; Office Execution of Funeral; Office Land and Bank of DKI and also to increase observation and service have been opened by complain center as denunciating information center, suggestion and sigh of society able to be conducted by contacting or passing phone 4303495, faximile 4357422, PO. BOX 555 JKU, e-mail: komplain jakut @ or dki.go.id of web citizen forum site or through the media print, TV and radio. Applying of excellent service strategy in the field of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil in municipality region of North Jakarta by Governor of DKI Jakarta assessed as one of the best area in administration and its service. But, the mentioned in society eye not yet of course assessed not yet of course gratified.

This research aim to explain the level satisfaction of society, explaining especial factors any kind of most influencing of satisfaction of society and also explain excellent service performance size, measure in public sector able to be used as indicator satisfaction of society to applying of excellent service strategy. Model early used to analyze service consist of five dimension that is: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Besides, also factor analyze in perceptively exploratory where data let by itself group become some factor. And also data collecting to explain excellent service performance size measure in public sector. Technique in take of data the used is spreading of Questioner at society which using area service of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil and service office which have applied excellent service strategy of area that is in 3 sub-district ( Marunda, Pegangsaan II and Sunter Agung ) and Excellent lnwrought Office Service.

The result of research analyze indicate that the First, from 20 variable indicators the checked, after validity and reliability data test, to 20 the variable indicator fulfill conditions of validity and reliability data. As a whole mount satisfaction of society to all dimension ( tangibility, reliability, responsiveness, assurance, empathy) still lower. The indicate mentioned that applying of excellent service strategy of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipii in North Jakarta not yet fulfilled society expectation. Second, from 20 variable indicators after analyzed of become only 4 factor becoming consideration of society in perception of applying of excellent service strategy of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, that is : (t) Trust and Caring Factor, ( 2 ) Process Factor, ( 3 ) Government Officer Factor, and (4) Fact of Physical Factor. Third, pursuant to data collecting, can be given by picture about excellent service performance size measure in public sector that is existence of balance among excellent service performance optimalization in public sector by government officer with active role of its own society as consumer of service of public."

"Dampak kemajuan teknologi digital membuat Pemerintah harus bertransformasi dari yang bersifat Government Centric menjadi Society Centric. Layanan publik harus jadi cepat, tepat, mudah dan murah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Diskominfo sepanjang 2018-2023 giat meningkatkan pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasilnya, capaian Indeks SPBE telah melampaui target akhir RPJMD, dari 2018 sebesar 3,24 menjadi 3,68 pada 2023. Capaian Indeks SPBE yang telah melampaui target pembangunan akan berpengaruh positif pada peningkatan pelayanan publik Diskominfo. Tingkat kematangan pelayanan publik Diskominfo menunjukkan kenaikan level dari rentang 3-4 menjadi 3-5. Meskipun demikian, masih ditemukan kekurangan terkait implementasi pelayanan publiknya. Untuk mendalami permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan mempelajari laporan-laporan dan survei dengan metode wawancara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan tersebut adalah optimalisasi, kemanfaatan dan kesesuaian kebutuhan pelayanan."

"Research Target is to analysis of government development of organization execution area in improving public service specially service in area of administration and to analyse strategy that conducted to develop organization of area government in improving public service specially service in area of administration in South East Regency Muna Provinsi Sulawesi. To see organization ability in duty execution and function can be conducted by organization analysis are referred as Mc. Kinsey with theory Seven S. Framework raises its argument about criteria successfullness of an organization by depict managerial activity ( Managerial The core activities ) that consist of Strategy, structure, system, style, Staff,Skill and Shared Value. And to bear strategy in developing organization local government (PEMDA) then writer uses analyze SWOT. Research that used by to answer problem of research must in exact accord with research problem. Research method this is the descriptive by research design qualitive. Analysis show has not yet been existence of strategy planning, have not yet the of dissociation either duty or workplace in accordance with working organisation rule, responsibility exceeds, authority given there is no employee motivation are added next has not yet been existence of vision and mission of every organization also area government service not prima. In ability of Local Government organization activity that service to public to society have had strategy that either although has not yet been optimal in supporting target creation,seen from operating expenses that minim service tariff that expensive relative, handling complai that has not yet been maximal , while output that prodiced by show result that less maximal with still existence of society sigh espicially in the case of time in service execution. Research Resulth to factors above indicate that relative to the number of society sigh to service that given by government also because of existence of external factor that is head policy that has not yet been optimal. Over the course of analysis SWOT , then known some strategy proposals to conduct Local Government development of organization in improving public service in Muna Regency, South East Province Sulawesi that is arrange repeat structure of area peripheral organization by undertaking development of organization Local Government especially commisioned give public service to society with applying one roof Service integrated."

"Ketidakmerataan pembangunan kesehatan tennasuk didalamnya pemerataan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan sudah menjadi masalah yang menahun di Kabupaten Tasikmalaya. Pengangkatan tenaga dan pembangunan sarana sejatinya harus melalui perencanaan yang matang dengan memperbatikan faktor kependudukan. wilayah dan tenaga serta fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Keadaan ini menjadikan masyarakat kurang akses terhadap tenaga dan fasilitas kesehatan. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak sedikir masyarakat menempuhjarak yangjauh dan mengeluarkan uang yang banyak karena diwilayahnya sangat minim akan tenaga dan fasilitas kesehatan. Kebijakan Dinas Kesehatan terhadap pemberian izin sarana. pelayanan kesehatan swasta seperti halnya masalah diatas, tidak dilakukan atas petirnbangan Sistem infonnasi yang ada saat ini belum mampu menyediakan informasi yang akurat, efektif dan efisien dalam mcmberikan data dan infurmasl mengenai perizinan kepada pengambU kebijakan. Untuk itu diper1ukatl pengembangan sistem infonnasi yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi perizinan sarana pelayanan kesehatan, dises-uaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan pendukung yang dimiliki. Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan mengkaji sistem yang ada saat ini kernudian mengidentifikasi permasalahan sistem informasi serta mengk:aji kebutuhan infonnasi dari para pengguna informasi dalam rangka manajemen pemecahan masaiah. Hasil kajian ini menjadi dasar dalam mendisain sistem yang baru. Hasil pengembangan sistem informasi yaitu terbangunnya prototype yang diharapkan menjadi solusi masalahan sistem informasi perizinan sehingga infonnasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mernecahkan masalah kesehatan. Beberapa keunggutan dari prototype yang dihasilkan antara lain adalah kemampuan prototype penghasiikan infonnasi yang dibutuhkan, kemudahan dan kecepatan dalam pengeloiaan dan penyajian data, penyajian infonnasi dalam bentuk tabei dan peta serta penggunaan basis data sehingga menghasilkan analisis yang sangat bennanfaat bagi pengambil kebijakan terutama da!am pengangkatan.

---

Uneven distribution of health development including health professionals and health care facilities distribution is one of health issues in Tasikmalaya District. Recruitment of health professional and development of health care facilities ideally have to be done in a good planning by taking demography, geography and professional and the existing government and private health care facilities factors Into account. The consequences is that the public have test access to health professional and facilities. order to obtain health care, they have to take a long distant and spend much money.

Tasikmalaya district health office policy on licensing for private health care Current existing information system is unable to provide accurate. effective and efficient information in providing data and information considering licensing to regional autorities and head of health office, Therefor. a development of infonnation system from old system is needed that fitted health care facilities licensing information requirement, and fits the availability of existing human resource and support equipment.

Development of information system was conducted by assessing the existing system and then identify lssues in information system and assess information need from information user in management of problem solving. The output is used as a basis in new system design.

The purpose of this information system development was to produce a prototype that is hoped to be a solution in licensing infonnation system issue, thus produced information can be used as a basis for decision makers to solve health issues specially in distribution of professional and health care facilities.

Advantages from this prototype are its ability in producing required infom1ation, simplicity, and its speed in data processing and presentation, percentation of information in tabel fonn and communicative map and data base utilization so it can be a very useful analysis for policy maker mainly in recruitment and distribution of health professional and as a consideration in giving license to private health facilities founding applicant The author hopes that the utilization of the purposed prototype is followed."

"ABSTRAKPeningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian yang merupakan ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia. Berbagai kebijakan dibidang pelayanan publik telah ditetapkan sebagai pondasi instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Akan tetapi, perkembangan tren global yang dimotori oleh kemajuan teknologi telah mendorong berbagai perubahan, antara lain perubahan, antara lain perubahan ekspetasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut tersebut, kementerianPANRb melalui deputi pelayanan publik melaksanakan upaya komprehensif agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. "