Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The production of a new and attractive ‘Japan Brand’—one that resonates with the emerging global image of ‘Cool Japan’ associated with Japan's popular culture—is a national project incorporated in the Japanese Intellectual Property Strategy promoted by the state since 2002. This article critically examines the Japan Brand Strategy as a government-owned production site of Cool Japan imagery and as a cultural policy designed to promote a specific sense of cultural identity. Detailed reconstructions of the selective appropriation of cultural products in order to create a new cultural imagery for Japan, of the meanings attached to this imagery and of the tactics devised to spread it, highlight how problematical it is to appropriate market-made images of Cool Japan for national ends. Furthermore, by examining the various functions attributed to this national strategy, I show that while it is primarily promoted as a means for enhancing Japan's industrial policy and cultural diplomacy, it is also devised as a mechanism to mobilize the nation during unsettled times. Through examining the Japan Brand Strategy, this article highlights the challenges faced today by cultural policy makers, questioning the contemporary relevance of the modernistic approach to the state as a regulatory cultural planning apparatus."

"Dewasa ini pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan perangkat hukum pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Adanya keterkaitan erat antara pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan rezim pemajuan kebudayaan mengakibatkan perlunya perhatian lebih atas sinkronasi norma-norma hukum yang dimuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Ketidakselarasan norma dalam sistem hukum kekayaan intelektual dan sistem hukum pemajuan kebudayaan terkait pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional, implikasi ketidakselarasan, dan upaya yang dapat dilakukan atas ketidakselarasan merupakan hal akan dibahas di dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan fokus penelitian menganalisis taraf sinkronasi horizontal peraturan perundang-undangan. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat ketidakselarasan dalam norma inventarisasi dan pemanfaatan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 dengan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan serta peraturan perlaksananya. Dalam ketentuan inventarisasi, ketidakselarasan terjadi pada norma yang mengatur keterlibatan subjek-subjek untuk melakukan inventarisasi atas Ekspresi Budaya Tradisional. Sedangkan ketidakselarasan norma dalam ketentuan pemanfaatan, terletak pada subjek yang terikat dalam perizinan, subjek yang berwenang mengeluarkan perizinan, dan pedoman terkait mekanisme dan tatacara pemberian perizinan maupun pembagian manfaat. Apabila ditinjau melalui asas kepastian hukum, maka ketidakselarasan norma yang terjadi berdampak pada ketidakjelasan, keraguan, kontradiktif, dan ketidakdapatlaksanaan peraturan perundang-undangan. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, pemerintah sepatutnya melakukan pengkajian ulang terhadap tiap-tiap regulasi hukum yang memberikan pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Selain itu, mengingat keterlibat seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelindungan Ekspresi Budaya tradisional, sudah sepatutnya pemerintah mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dalam upaya pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui salah satu mekanisme yaitu Triple Helix Collaboration.

---

The Indonesian government has recently enacted Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property, which serves as a legal framework for the protection of Traditional Cultural Expressions. The close relationship between the protection of Traditional Cultural Expressions and the cultural advancement regime necessitates increased attention to the synchronization of legal norms contained in each legislation. Discrepancies of Norms between the Intellectual Property Law System and the Cultural Advancement Law System Regarding the Protection of Traditional Cultural Expressions, its implications, and possible efforts to address such inconsistency are the subjects to be discussed in this thesis. The research methodology employed in this study is juridical-normative, with a research focus on analyzing the level of horizontal synchronization of legislative regulations. From this research, it can be concluded that there is discrepancies of Norms within the provisions of inventory and utilization stated in Government Regulation Number 56 of 2022, as well as the Cultural Advancement Act and its implementing regulations. In the inventory provisions, discrepancies occurs in the norms governing the involvement of subjects in inventorying Traditional Cultural Expressions. As for the utilization provisions, disharmony arises in the subjects bound by licensing, the authorities responsible for issuing licenses, and the guidelines related to licensing procedures and benefit distribution. When examined through the principle of legal certainty, the discrepancies of norms that occurs leads to ambiguity, doubt, contradictions, and the non-implementation of legislative regulations. To mitigate the resulting impacts, the government should conduct a reassessment of each legal regulation that provides protection for Traditional Cultural Expressions. Furthermore, considering the involvement of all layers of society is crucial to the success of protecting traditional cultural expressions, it is appropriate for the government to involve these parties in the efforts to protect Traditional Cultural Expressions through mechanisms such as Triple Helix Collaboration."

"[The Republic of Indonesia which consists of various ethnic and culture for certain possesses various priceless cultural heritages. The protection to cultural products which can be considered as traditional cultural expression have become an urgent issue for Indonesia because of the threats in the form of exploitation to the traditional cultural expression products that emerged along with the development of technology and information.Ulos as a textile product which is preserved by the Batak society is a form of traditional cultural expression which is possessed and need to be protected by Indonesia. In the development of providing protection to the traditional cultural expressions through Intellectual property legal framework, Indonesia incorporated the protection of the traditional cultural expression to the Copyright legal framework which previously regulated by the law no 19 of 2002.In 2014 the Indonesian government enacted law no 28 concerning Copyright which intended to complete the provisions which was missing and have yet to be regulated in the previous law, and included in the new law is the provisions on protection of the cultural value and the manufacturer of traditional cultural expression product., Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya tentu memiliki ragam kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Perlindungan terhadap karya budaya yang merupakan ekspresi budaya traditional telah menjadi isu yang mendesak bagi Indonesia karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ancaman dalam bentuk eksploitasi terhadap produk produk ekspresi budaya tradisional semakin bermunculan.Ulos sebagai kerajinan tekstil yang dilestarikan oleh masyarakat Batak adalah salah satu ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dilindungi. Dalam perkembangan pemberian perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui Hak Kekayaan Intelektual sebagai rezim hukum yang berkembang pesat, Indonesia mengakomodir perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui rezim Hak Cipta yang pada sebelumnya diatur pada Undang Undang no 19 tahun 2002.Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 mengesahkan undang undang no 28 tentang hak cipta untuk melengkapi peraturan peraturan yang belum diatur didalam Undang Undang sebelumnya, dan termasuk didalamnya adalah peraturan tentang perlindungan terhadap nilai budaya dan pengrajin produk Ekspresi Budaya Tradisional.]"

"Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Salah satu kekayaan intelektual yang mendapatkan nilai ekonomi tinggi adalah merek. Merek merupakan kekayaan intelektual berupa logo, gambar, atau tulisan yang sering digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan karena publik sering kali mengaitkan citra, kualitas atau reputasi suatu barang atau jasa dengan merek tertentu. Fungsi merek tidak hanya sekadar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Terdapat beberapa merek yang serupa nama memproduksi dibidang yang serupa namun dengan produk dan kualitas yang berbeda, keserupaan nama ini dijadikan sebuah alat yang terkesan menumpang image brand dan menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, seperti pada Nomor Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Shandy Punamasari selaku pemilik dari Merek MS Glow melakukan gugatan pembatalan Merek PS Glow milik Putra karena Merek PS Glow memiliki kesamaan dan/atau kemiripan nama dan logo dengan Merek MS Glow. Terdapat dua (2) permasalah dalam penelitian ini yaitu tentang perlindungan hukum bagi merek terdaftar dan akibat hukum dari pembatalan merek. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara analisis Putusan Mahkamah Agung No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Hasil dari penelitian yang dilakukan memperoleh kesimpulan bahwa, pertama perlindungan hukum bagi merek terdaftar diatur dalam Undan-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bagi merek yang melakukan pendafaran dengan beritikad tidak baik maka dapat diajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Negeri Niaga sesuai domisili dari merek tergugat terebut. Kemudian kesimpulan kedua yaitu akibat hukum dari pembatalan merek terdafar adalah hilangnya perlindungan hukum bagi merek tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan pidana dapat diberlakukan bagi merek yang tetap mejual produknya setelah adanya putusan pembatalan merek terhadap merek tersebut.

---

Intellectual Property Right is a right with special characteristic, because that right is granted by the State. One of Intellectual Right that get high economic value is brand. Brand is an Intellectual Right in the form of logo, image, or word that mostly used by busineesman to their buisness activity. Brand is very important on trade world because mostly public linking image, quality, and reputation of goods or service with some of brand. Brand function is not only for differtiator of some brand, but for invaluable company assets. There are some of brand have a similiar name with a similar product but different quality. Similar name mostly used as booster for image brand and this will confusing the consumer, as in Commercial Court Decision Medan Number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Shandy Punamasari owner of MS Glow filed a lawsuit for trademark cancellation of PS Glow owned by Putra Siregar because PS Glow have a similar name and logo with MS Glow. There are two problems in this research, that is about legal protection and legal consuquence. Research method of this research is normative juridicial, that is legal research do by analyze Supreme Court Decicsion Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Results of this Study conclude first, legal protection of brand registered is regulated on Constitiotion Number 20 Year 2016 abaut Brand and Geograpic Indication. Brand who registred by bad faith can be filed by lawsuit for brand cancellation in Commercial Court Decision based on domicile of defendant brand. The second conclusions is the consuquence of brand cancellation is that registered brand will lost legal protection of their brand according to Brand and Geograpic Indication Constitiotion. Criminal regulations can be applied to that brand are still selling their product after the Court Decision is issued."

"Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI adalah bagian dari upaya mengatasi penyalahgunaan HKI itu sendiri. Penerapan prinsip National Treatment Perlakuan Nasional adalah salah satu upaya untuk melindungi HKI secara internasional dimana setiap warga negara anggota WTO/WIPO diperlakukan sama dengan warga negara domestik didalam pendaftaran dan perlindungan HKI di masing-masing negara. Namun demikian, penerapan prinsip perlakuan nasional dalam gugatan pembatalan HKI khususnya merek harus disesuaikan dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku di negara-negara anggota WTO/WIPO tersebut. Kasus Gugatan pembatalan merek Cap Kaki Tiga oleh warga negara Inggris Russel Vince melawan Wen Ken Drug, perusahaan Singapura di Indonesia dikarenakan merek Cap Kaki Tiga diabnggap peniruan emblem atau simbol bendera negara koloni Inggris yang disebut isle of man. Russel Vince menggugat dalam kapasitasnya sebagai warag negara Inggris dengan menggunakan prinsip national treatment perlakuan nasional.

---

Protection of Intellectual Property Rights IPR is part of the effort to resolve the misuse of IPR itself. The application of the National Treatment principle is one of the efforts to internationally protect the IPR where every citizen of WTO WIPO member is treated the same with domestic citizen in the registration and protection of intellectual property rights in each country. However, the application of the national treatment principle in the lawsuit of IPR revocation, in particular the brand, must be in accordance with international law and national law that apply in the WTO WIPO member countries. symbols or emblems are merely symbols emblems of countries that are registered as WTO WIPO members while the Isle of Man is not a country and there is no notification from the United Kingdom as a WIPO WTO member of the Isle of Man flag symbol. Moreover, the principle of national treatment applies only to brand registration not to conduct a lawsuit of the brand revocation in the court."

"Perlindungan terhadap hak ekslusif merek dapat digunakan ketika merek tersebut sudah berhasil terdaftar. Keberhasilan terdaftarnya suatu merek dipengaruhi oleh berbagai persyaratan yakni salah satunya berkaitan dengan uraian kelas merek dan barang dan/atau jasa yang dimohonkan serta berbagai larangan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat beberapa merek yang sejatinya melanggar ketentuan tersebut seperti penggunaan nama dan/atau lambang umum pada merek yang dimohonkan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji legalitas pendaftaran suatu kata umum pada nama merek serta faktor-faktor seperti uraian barang dan/atau jasa ketika merek tersebut dimohonkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative-yuridis yakni dengan melakukan penelaahan data sekunder yang menerangkan mengenai Merek, khususnya mengenai pendaftaran merek, hak ekslusif merek, penggunaan kata umum pada merek serta kaitanya pada kelas merek dan jenis barang atau jasa. Studi kasus yang akan dikaji adalah merek Es Teh Susu Nusantara milik PT Es Teh Indonesia, yang berhasil terdaftar meskipun menggunakan kata umum dan menjelaskan secara eksplisit kelas barang/jasa yang dimohonkan.

---

Protection of exclusive trademark rights can be used when the mark has been successfully registered. The success of registering a mark is influenced by various requirements, one of which relates to the description of the class of mark and goods and/or services being applied for as well as various prohibitions on mark registration as stipulated in Article 20 of the Law on Marks and Geographical Indications. However, until now there are still several brands that violate these provisions, such as the use of names and/or general symbols on the marks being applied for. Therefore, this study aims to examine the legality of registering a common word in a brand name and factors such as the description of goods and/or services when the mark is requested. The method used in this research is a normative-juridical research method, namely by examining secondary data that explains about the mark, especially regarding mark registration, brand exclusive rights, the use of common words for the mark and its relation to the brand class and the type of goods or services. The case study to be reviewed is the Es Teh Susu Nusantara brand owned by PT Es Teh Indonesia, which was successfully registered despite using a general word and explicitly explaining the class of goods/services being applied for."

"ABSTRAKBegitu luasnya cakupan Hak Kekayaan Intelektual, namun dalam praktik pengadministrasian atau yang lebih dikenal dengan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual belum mampu menunjukkan kecepatan, efektivitas serta keresponsifan. Dengan diberlakukannya sistem Industrial Property Automation Systemyang intinya mengakomodasikan pengadministrasian sistem Hak Kekayaan Intelektualsecara komprehensif, diharapkan pelayanan permohonan merek dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan sistem hak kekayaan intelektual khususnya di bidang merek menurut teori Servqual dan menganalisa strategi peningkatan pelayanan dalam menunjang sistem hak kekayaan intelektual khususunya dibidang merek. Landasan teori yang dipergunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan dengan menggunakan teori Servqual yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu : Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Selain itu juga menggunakan teori Framework 7’S McKinsey yang terdiri dari strategy, structure, system, style, staff, skill, share value. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yang dilaukan dalam penelitian ini adalah mix method. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey terhadap 130 pendaftar merek yang diambil secara acak dengan menggunakan teknik accidental sampling dan wawancara dengan informan yang terkait seperti pejabat dan pegawai Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi reliability dengan indikator ketepatan waktu penyelesaian permohonan merek, menjadi titik krusial dan perlu penanganan secara serius tanpa mengkesampingkan dimensi-dimensi lainnya.Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori Framework 7’S McKinsey, kendala pada aspek System dan Staff harus lebih diperhatikan. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran merek di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThe breadth of the scope of intellectual property rights, but in practice the administration or better known as the Intellectual Property services have not been able to demonstrate the speed, effectiveness and responsiveness. With the enactment of Industrial Property Automation System system to accommodate the administration of intellectual property rights system in a comprehensive, trademark application services can be expected to improve their performance so as to give satisfaction to the applicant. This research aims to determine the quality of the system of intellectual property rights, especially in the field of brand and analyze theory Servqual service improvement strategy to support the intellectual property rights system in particular in the field of brandThe theory used to analyse the quality of service using Servqual theory consisting of five dimensions: Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. It also uses the theory Framework 7 's McKinsey of strategy, structure, systems, style, staff, skills, share value. This research is a descriptive study that take place approach in this study is the method mix. The method used was a survey method to 130 registrants brands drawn at random by using accidental sampling techniques and interviews with relevant informants such officers and employees of the Directorate of Intellectual Property Rights. Based on the results of the research show that the dimension of reliability and timeliness of completion indicator for the brand, to be the crucial point and need to be handled seriously regardless of other dimensions. Based on the results of research using the theory Framework 7 's McKinsey, constraints on the System and Staff should be more aware of. The results of this study would be used as one input to the Directorate General of Intellectual Property Rights in an effort to improve the quality trademark registration services in the future."

"Penulisan Hukum ini membahas mengenai ketentuan unsur kebaruan dalam hak kekayaan intelektual atas desain industri baik yang diberlakukan di Indonesia, Inggris, dan juga Jepang, dimana pembahasan lebih terfokuskan pada pembahasan pengungkapan yang dikaitkan dengan tindakan uji pasar atas suatu desain industri yang dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan. Tindakan uji pasar acapkali dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan atas desain industri yang telah dihasilkan, maka Penulis mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum atas tindakan uji pasar atas suatu desain industri yang dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan dengan mengacu dan membandingkan ketentuan unsur kebaruan desain industri di Indonesia, Inggris, dan Jepang. Penulisan Hukum ini bersifat yuridis normatif, dimana Penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu penilitian terhadap data sekunder, dimana data sekunder tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan dan pembahasan pokok dalam Penulisan Hukum ini agar Penulis mampu membuat suatu kajian dengan menganalisis data sekunder tersebut. Penelitian yuridis normatif dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan/atau norma-norma dalam hukum positif.

---

This Legal Research discusses about the novelty provisions of intellectual property rights for industrial designs which enforced in Indonesia, the United Kingdom, and also Japan, the discussion is focused on the disclosures which carried out by market tests of industrial designs conducted by the designer itself. Market test actions are usually conducted by the designer on industrial designs which have been produced, thus the Author the discuss and analyzes the legal provisions of market test actions on an industrial design which conducted by the designer by referring and comparing the provisions of the novelty of industrial design in Indonesia, the United Kingdom, and Japan. This Legal Research is normative juridical, where the Author conducts library research, namely research on secondary data, the secondary data has relevance to the main issues and discussion while compiling this Legal Research, thus the Author is able to make a document by analyzing the secondary data. Normative juridical research is focused on examining the practices of the rules and/or norms of the positive law."

"Pengaturan tentang merek di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan dengan penggantian undang-undang, UU merek Kolonial tahun 1912, Undangundang nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan kemudian melakukan penyesuaian dengan perjanjian Internasioanal mengenai Aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)-GATT, Pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan UU nomor 14 tahun 1997 dan Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek adalah merupakan UU Merek yang terakhir. Merek telah menjadi kepedulian Negaranegara di dunia. Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang ini adalah sebagai kontribusi Indonesia di dalam pergaulan ekonomi Negara-negara di dunia dan karenanya Indonesia adalah Negara yang diperhitungkan dalam sistem tatananan perekonomian dunia. Sejak dilakukannya perubahan Undang-undang merek pada tahun 1997, sistem yang digunakan adalah sistem konstitutif, prinsip first to file ini diartikan bahwa perlindungan terhadap suatu merek dilakukan apabila merek tersebut sudah terdaftar dengan kata lain bahwa merek tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan. Meski demikian, pada suatu kondisi dimana pemilik merek tidak terdaftar dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik merek, pihak pemilik merek tidak terdaftar dapat melakukan upaya upaya hukum yang memenuhi syarat formal untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik merek. Sebab dibatalkannya suatu merek adalah apabila dapat dibuktikan bahwapemilik merek terdaftar beritikad tidak baik dan hal-hal lain yang diatur oleh undang-undang. Suatu kondisi dimana para pihak yang bersengketa memiliki perbedaan dalam menafsirkan undang-undang maka dibutuhkan peran pengadilan dalam memutus suatu perkara yang berdasar pada sifat undang-undang itu sendiri, melindungi dan adil memperlakukan semua pihak.

---

The regulation of brand inIndonesia has been changedfour times through amendment of statutes. The regulation commenced with Act1912Colonialbrand, Act No.21of 1961on Corporate Brand and Brand of Commerce it was then adjusted to the International treaty on aspects related to trade and Intellectual Property Rights (TRIPs) - GATT. Indonesian Government had issued a renewal of the Act No.14 of 1997 and ActNo.15of 2001 regarding brand as the last Trademark Laws in Indonesia. Brand is a concern for countries in the world. Amendment of Brand Act is as an Indonesian contribution to economic relationships within countries in the world. Because of Indonesia‟s contribution, Indonesia matters a lot in the world economic order system. Indonesia Brand Laws using constitutive system started from 1997 amendment.The first to file principle is recognized a legal protection on a brand after registration, which means that an unregistered brand do not have legal protection. In spite of that in particular conditions that the owners of unregistered brand have evidences proving that they are the owner of the right of registered brand can take a legal action as formally required by the law to get their right.Indonesia Brand laws regulating file of brand cancellation in several chapters, cancellation of a registered brand if it‟s proven that owner of a registered brand have a bad faith in the process of registering of brand and other indicators of cancellation as regulated by the law. In regards of discrepancies of law interpretation in a dispute case, a court is required to intervene to give a fair conclusion as nature of law itself, giving protection and equal treatment before the law.All parties have equal legal standing before the law as adage."