Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1622 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Seigo, Hirowatari
"The concept of 'legalization' denotes heavy reliance on law as a means of settling social disputes and, in the United States, Germany and many other countries, it carries connotations of excessive reliance on law. In Japan, however, the rate of utilization of law (or litigation) as a means of settling social disputes remains low, despite the democratization process that unfolded after the war and despite profound changes in social structure, such as urbanization and growing individualism. Consequently, it is the lingering unwillingness to make use of the law that tends to be found problematic. Post-war Japanese scholarship of law and society has regarded litigation rates as an index of social modernization. Hence legalization must be analyzed in relation to the related discourse of 'modernization'. This paper examines some of the important approaches to this relationship that have been proposed, namely those emphasizing democratization; the relationship between imported and indigenous law; the company-centered nature of Japanese society; and the processes by which legal decisions are justified. The objective is to elucidate the peculiar locus that the discourse of 'legalization' occupies in Japanese society."
Oxford: Institute of Social Science, University of Tokyo, 2000
SSJJ 3:2 (2000)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fasya Abimantrana
"ABSTRAK
Tugas Karya Akhir ini membahas proses-proses keberhasilan suatu Agenda Setting di Washington D.C. mengenai Legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional pada tahun 2015. Terdapat beberapa faktor yang meloloskan Agenda Setting Initiative 71 di Washington D.C. Faktor-faktor tersebut adalah peran dari kelompok kepentingan DCMJ , pemerintah, dan masyarakat. Tugas akhir ini berupaya menjelaskan bagaimana proses legalisasi Mariyuana di suatu negara bagian walaupun bertolak belakang dengan hukum yang ada di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya faktor-faktor dan aktor yang meloloskan Agenda Setting di Washington D.C. dengan studi kasus legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional, bisa diloloskan untuk masuk ke pemungutan suara secara langsung pada tahun 2015.

ABSTRACT
This thesis aims to discuss the process of successing the Agenda Setting in Washington D.C. regarding the legalization of Mariyuana spesifically for recreational purposes in the year of 2015. There were several factors that help to passed the Agenda Setting Initiative 71 in Washington D.C. Those factors were the role from pressure group DCMJ, government and civils. This thesis seeks to explain the process on legalizing Mariyuana in a state eventhough it rsquo s contrary to the law that applies in the United States of America. The result of this study explains how the factors have helped to pass the Agenda Setting regarding the legalization of Mariyuana in Washington D.C. and made it able to continue the next process directly which is the ballot initiative that also being held in 2015."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Bebby Namira Nur Muslim
"Tulisan ini membahas mengenai proses politik dari strategi gerakan sosial ibu pejuang anak Cerebral Palsy (CP) dalam mengadvokasikan legalisasi ganja medis. Desakan legalisasi ganja medis kembali muncul di Indonesia ketika tiga ibu dari anak-anak CP mengajukan gugatan materi Undang-Undang (UU) Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi, peluang, dan hambatan gerakan dalam mendorong legalisasi ganja medis. Peneliti menggunakan kerangka teori persepsi peluang (perceived opportunity) dan penundaan struktural (abeyance structure) dalam mengkaji kasus gerakan ibu-ibu tersebut. Peneliti memerhatikan konsekuensi penundaan aktivisme dalam memengaruhi wacana ganja medis pada RUU Narkotika. Temuan menunjukkan bahwa dalam menanggapi resistensi pemerintah, gerakan ibu kemudian mengadopsi pendekatan yang tidak terlalu tampil ke ranah publik. Meski ibu-ibu tetap mempertahankan identitas dan nilai gerakan dengan melakukan aktivisme di ranah akar rumput sembari merawat sang anak, keputusan ini telah mengurangi pengaruh tuntutan terhadap kebijakan. Peneliti menganalisis dari keterkaitan persepsi peluang dengan penundaan aktivisme.

This article aims to explain the political process of the social movement’s strategy of mothers of children with Cerebral Palsy (CP) in advocating medical marijuana legalization. Demands for medical marijuana in Indonesia reemerged when three mothers of children with CP proposed a judicial review of the narcotics law to the constitutional court (MK). Through in-depth interviews and a literature review, this article analyses the strategy, political opportunity, and constraints of the mothers’ movement in fighting for medical marijuana. Using the theoretical framework of the perceived opportunity and abeyance structure in examining the mothers’ movement study case. I also pay attention to the cost of movement abeyance on the drug reform bill. The findings highlight that the mothers’ movement adopted less visible public approaches partly in response to the government’s resistance. Thus, this may have allowed each mother to maintain their identity and values through grassroots-area activism while taking care of their children; this decision has minimized the influence of demand on the policy. I argue that this finding is an analysis result of the interaction of perceived opportunities and mothers’ movement abeyance."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Saumadina
"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, membukukan akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking), dan akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi). Kenyataannya seringkali Notaris disalahkan apabila terjadi masalah mengenai akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking) dan disahkan (legalisasi). Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah peran notaris terhadap kebenaran isi data akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan serta bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata apabila terdapat kesalahan di dalam akta tersebut. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder.
Dalam kesimpulannya peran dan tanggung jawab notaris terhadap isi akta yang dilegalisasinya dibatasi, yaitu hanya sebatas pada tanggung jawab formil saja, tidak pada tanggung jawab materiil, namun notaris wajib memastikan bahwa akta tersebut tetap pada koridor hukum, dan apabila terdapat kesalahan karena kelalaian ataupun kesengajaan dari Notaris yang bersangkutan, maka tanggung jawab notaris secara perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Notary public authorities to create an authentic act, posted the deed under the hand of registered (waarmerking), and deed under the hand that passed (legalization). In fact often Notary blame when problems occur regarding the deed under the hand of registered (waarmerking) and confirmed (legalization). This later became the main problem in my thesis namely how the role of the notary toward the truth of the contents of the deed data under the hand that has obtained the legalization made as evidence in the trial and how the responsibility of the notary by civil liability when there is an error in the deed. The Writer then examine these issues with nomative juridical research method, using secondary data.
In conclusion the role and the responsibility of the notary toward the contents of the deed that legalization restricted, namely only limited on the responsibility of formal requirement only, not on the responsibility of the judicial review but notary are required to ensure that the act remains on the corridors of the law, and when there is an error for negligence or deliberate from Notary concerned, then the responsibility of the notary by civil liability can be a replacement cost, compensation and interest.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46071
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurniawan Sugianto
"Analisis Dokumen Luar Negeri Agar Dapat Dilaksanakan Di Indonesia. Legalisasi dokumen publik melalui Apostille memudahkan masyarakat dalam melakukan legalisasi, aktivitas bisnis antar negara yang berdampak pada kualitas ekonomi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai analisis dokumen luar negeri yang tidak memiliki sertifikat apostille yang akan digunakan di Indonesia pada kasus dalam Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normative. Ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama, Surat Pernyataan atas perubahan atas Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa yang tidak memiliki sertifikat Apostille akan berakibat tidak adanya kepastian hukum atas Dokumen dan Surat tersebut yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat berlaku di Indonesia dan Pertimbangan Hakim yang tidak melakukan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 53/PDT.SUS.MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST adalah tidak menjadikan Konvensi Apostille sebagai dasar agar Dokumen-Dokumen Perjanjian Kerjasama, Surat Pernyataan atas perubahan atas Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa dapat berlaku di Indonesia. Para Pihak harus mengurus dari awal dokumen-dokumen yang terkait dengan kerja sama. Dikarenakan sejak awal dokumen-dokumen tidak sah, maka akibat lebih lanjut termasuk diantaranya produk antigen dengan merek Clungene Ind harus ditindaklanjuti.

The analysis of Foreign Documents so that they can be implemented in Indonesia. The legalization of public documents through Apostille makes it easier for people to legalize, business activities between countries that have an impact on the quality of the economy in Indonesia. The problem in this study is about the analysis of foreign documents that do not have an apostille certificate that will be used in Indonesia in the case in Decree No. 53/Pdt.Sus.Merek/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. This research is in the form of normative. Juridical analysis of the Signing of a Cooperation Agreement, a Statement of Statement of amendment to the Cooperation Agreement and a Power of Attorney that does not have an Apostille certificate will result in the absence of legal certainty over the Document and the Letter that has no legal force and cannot apply in Indonesia and Consideration of Judges who do not make legal considerations in Court Decision No. 53/PDT. SUS. BRAND/2021/PN. TRADE. JKT. PST is not to make the Apostille Convention as the basis for the Cooperation Agreement Documents, Statements on changes to the Cooperation Agreement and Power of Attorney can apply in Indonesia. The Parties shall take care of from the beginning the documents related to cooperation. Because from the beginning the documents are not valid, further consequences including antigen products under the brand name Clungene Ind must be followed up."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erna Ermawati Chotim
"Salah satu wujud dorongan untuk membangun kekuatan masyarakat sipil dan mempraktekkan proses demokratisasi di tingkat lokal adalah terbentuknya wadah yang kemudian disebut dengan forum warga. Kelahiran Forum warga mengundang perdebatan wacana tersendiri. Pada satu sisi, kelahiran forum warga dimaknai sebagai terbangunnya dan proses penguatan masyarakat sipil di tingkat lokal. Kalangan yang setuju dengan pendapat ini percaya bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam forum warga dapat membuka peluang terjadinya perubahan-perubahan kebijakan di tingkat lokal lebih partisipatif; dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang lain sehingga berbagai perubahan kebijakan akan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Pandangan ini lebih menekankan pada keuntungan yang diperoleh dari proses partisipasi sebagai salah satu prinsip demokrasi yang dijalankan forum warga.
Pandangan ini dikritik karena melupakan sentralitas `aturan main politik' yang mendefinisikan demokrasi independen dan gerakan-gerakan rakyat atau pasar-pasar kapitalis. Pandangan ini menekankan tidak hanya pada arti pentingnya proses maupun dampak dari satu program demokratisasi yang berjalan. Namun juga harus melihat secara lebih kritis tentang demokrasi dari proses masuk dan diterimanya issu ini, pihak-pihak yang terlibat, dan melihat lebih dalam arti panting demokrasi dari perspektifmasyarakat lokal sendiri.
Pandangan ini juga mencoba mengkritisi konteks makro isu demokrasi masuk ke Indonesia dan juga negara-negara dunia ketiga lainnya. Dengan kata lain, bahwa keberadaan forum warga dalam pandangan ini, tidak dapat dibaca secara sederhana hanya sebagai sebuah proses yang independen. Pandangan ini menekankan bahwa perubahan (ekonomi, politik) yang terjadi di Indonesia -sebagai konteks yang mendorong kemunculan forum warga- merupakan dampak dari situasi dunia yang sedang berjalan. Proses itu tidak lain adalah proses hegemonisasi, dimana demokrasi menjadi piranti ideologi yang disosialisasikan di dalamnya. Demokratisasi lokal adalah produk dari gerakan-gerakan cakyat dan bagian dari bentuk perjuangan kelas, dan merupakan elemen integral dari ekspansi hubungan-hubungan pasar. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa proses demokrasi berkaitan dengan kapitalisme sebagai bagian dari neoliberal. Liberalisasi ekonomi yang membebaskan kekuatan¬kekuatan perkembangan ekonomi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi atau sebaliknya. Liberalisasi politik dan demokrasi yang menciptakan kondisi-kondisi bagi pembangunan ekonomi. Menurut alur pemikiran ini, pasar-pasar babas memperbanyak pilihan, menumbuhkembangkan individualisme dan memajukan pluralisme sosial, semua hal yang dianggap panting bagi demokrasi.
Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa keberadaan forum warga muncul sebagai wujud perpaduan faktor internal dan eksternal di atas. Faktor internal sebagai respon terhadap situasi untuk melakukan praktek-praktek demokrasi dan membentuk institusi demokrasi yang barn di luar institusi maupun organisasi yang dibentuk pada masa orde barn. Dorongan internal ini diperkuat dengan dorongan eksternal yang distimulasi oleh berbagai program yang difasilitasi oleh pihak-pihak diantaranya LSM, intemasional donor dan aktivis jaringan. LSM, internasional donor dan aktivis jaringan dalam konteks ini memfungsikan diri sebagai intelektual organik hegemon yang mereproduksi dan mensosialisasikan gagasan tersebut kepada masyarakat lokal. Melalui fasilitasi yang dilakukannya dalam berbagai bentuk, masyarakat menerima gagasan demokrasi secara sukarela dan rnenganggap bahwa gagasan tersebut benar-benar sebagai kebutuhan dan milik masyarakat lokal. Dalam konteks ini terbangun kesepakatan konsensual dari masyarakat terhadap demokrasi sebagai ideologi. Dengan demikian legitimasi kelompok dominan tidak ditentang karena ideologi, kultur,nilai-nilai dan norma politiknya sudah diintemalisasi sebagai milik sendiri. Begitu konsensus diperoleh, ideologi, kultur, nilai-nilai, norma dan politik semakin terlihat wajar dan legitimate. Dalam kondisi ini masyarakat cenderung tidak lagi kritis terhadap makna demokrasi bagi kepentingan dan kebutuhan di tingkat mereka.
Praktek demokrasi yang dijalankan di tingkat forum warga yang berorientasi untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat mengalami perubhan ke arah dominasi elite lokal. Komponen-komponen masyarakat miskin dan marjinal yang pada awal teriibat melalui prosedur demokrasi pada akhirnya `terlempar' dari forum. Keberadaan forum warga pada akhirnya cenderung menjadi media dan legitimasi kelompok elite lokal. Meskipun memang harus diakui bahwa keberadaan forum secara positif di tingkat lokal telah membuka peluang bertemunya komponen¬komponen masyarakat untuk duduk dan menyepakati prioritas persoalan di tingkat mereka. Dimana kesempatan tersebut sulit terjadi sebelumnya. Situasi tidak akomodatifnya forum terhadap kepentingan kelompok marjinal telah mendorong dibentuknya forum warga 'tandingan'.
Reaksi ini merupakan wujud kesadaran dan kelompok masyarakat terhadap demokratisasi yang distimulasi oleh munculnya intelektual organik kelompok ini dalam proses menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran pada anggota kelompok lain. Bentuk forum warga tandingan masih awal, belum memiliki kekuatan yang secara dengan FM2S. Masih sulit untuk mengkategorikan reaksi yang muncul sebagai counter hegemony karena kelompok tandingan belum mampu mengabstraksikan pengalaman-pengalaman praktisnya menjadi dasar dari terbangunnya kesadaran, ideologi altematif. Perjuangan rakyat dalam konteks ini harus mempunyai karakter revolusi anti pasif yang dibangun dengan memperiuas perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi kerakyatan dengan tujuan memobilisasi lapisan masyarakat yang lebih luas dalam memperjuangkan reformasi demokrasi ke arah perjuangan yang menguntungkan masyarakat lokal secara keseluruhan."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22587
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Masyhud
"ABSTRAK
Dalain sistem domokrasi, partai politik (parpol) adalah kendaraan utama menuju puncak "kekuasaan kenegaraan". Oleh Karena itu, berbagai target dan strategi ditetapkan parpol untuk mencapai kekuasaan tersebut. Di antara sekian banyak parpol yang eksis di ranah politik Indonesia, ada satu parpol yang mendapat perhatian tebih yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang satu ini mendapatkan banyak simpati dan harapan dari masyarakat luas karena sepak terjangnya yang jujur, bersih dan peduli. Tidak heran jika kernudian pada pemilu tahun 2004 yang lalu partai ini mendapatkan tonjakan suara yang sangat signifikan sebesar 7 % suara dari sebelurnnya I %. Target besar capaian suara pun telah dicanangkan para fungsionaris PKS untuk pemilu 2009 yang akan datang sebesar kurang lebih 20% suara. .Iumlah yang diprediksi cukup untuk mengantarkan PKS ke tangga kekuasaan baik di legislatif bahkan mungkin eksekutif. Akan tetapi di balik simpati dan harapan tersebut terselip kekhawatiran bahkan kecurigaan. Bahwa PKS sebagai parpol berasas Islam di batik agenda human isnya selama ini tersimpan hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan syari'at sebagai landasan hukumnya. Sebuah agenda yang akan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depannya.
Dari paparan di atas, maka dirasakan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui konsepsi PKS tentang bentuk negara yang paling ideal buat sebuah negara bernama Indonesia. Sebuah konsepsi yang juga berhubungan dengan banyak isu-isu scnsitif seputar relasi againa dan negara dalam konteks Indonesia, seperti isu Piagam Jakarta, formalisasi syari'at Islam di ranah negara dan lainnya.
Penelitiannya sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekalan hermeneutika. Dalam konteks ini, penulis menghadirkan dan menganalisa hail-hasil wawancara dengan beberapa fungsionaris PKS dan menginterpretasikan teks yang terdapat dalam data utama berupa manuskripmanuskrip internal partai dan data penunjang berupa tulisan tokoh maupun orang lain tentang PKS dengan berbagai aspeknya.
Hasil penelitiannya sendiri menunjukan bahwa kecurigaan sebagian orang tentang PKS yang mempunyai hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam tidak terbukti. PKS ternyata mempunyai konsepsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang sudah diterapkan selama inl adalah sesuatu yang final. Kecuali ada konsensus dari mayoritas komponen bangsa untuk rnerubahnya. Dan perubahan tersebut bagi PKS harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

ABSTRACT
In political system democration, political party is vehicles excellent go to the top "political power". Along of thet, various of goals and strategy specified by political party to reach the power. Among so much politics party which exist in political arena of Indonesia. Any one political party getting attention more that is prosperous justice party. Party which is one this get a lot of sympathy and expectation from wide development because kisking dashing against of which surprised honest, clean and care. Not if at general election of year 2004 then this party get the gamble voice of very significant of equal 7 % voice from previously 1 %. Big target performance of voice cymbal have all fungsionaris prosperous justice party for the election of 2009 to came equal to more or less 20 % voice. Quantity which predictions of last for squiring prosperous justice party to doorstep power, well ini legislative even possible executive. However at the opposite of the expectation and sympathy slipped between a care even afraid. Even prosperous justice party as political party have ground to of Islam at the opposite of humanist agenda during saving in hidden agenda to make Indonesia at state Islam by syari'at as base of justice. An agenda to menace the taking place of totality state of Republic of Indonesia to the fore it?s his.
From description of above is hence felt require to conduct the research to know conception prosperous justice party most ideal of government make a so called state of Indonesia a conception which also relate to a lot of sensitive issue in around relations ship of religion an state in contexs of Indonesia, for the example of Jakarta charter issue, formalisation syari'at Islam in state region and other.
Its own research represent the research qualitative by using approach hermeneutika. In this context is writer attend and analyse the picking interview with a few fungsionaris prosperous justice party and interpret the text which in especial data in the form of internal manuscript of party and aupporter data in the form of article of figure and also others of about preporous justice party by various its aspect.
Result of its own research indicate that the suspicions of some people of about preporous justice party having hidden agenda to make Indonesia as unprovable state Islam. Preporous justice party in the reality have the conception that totalitarian state republic of Indonesia, Pancasila and invite the elementary invitar I945 as is applied during the time is something that final. Except there is cocsensus from component majority nation for the fox of it. And the change preporous justice party have to as according to constitution going into effect.
"
2007
T20727
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"jatuhnya berbagai rezim otoriter disejumlah negara bukanlah satu-satunya penanda gelombang demokratisasi ketiga pada kuartal terakhir abad keduapuluh...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>