Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual beli dengan objek tanah sebagai salah satu mekanisme peralihan hak atas tanah semestinya dilakukan sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut peraturan pelaksananya, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun kenyataannya banyak muncul sengketa dalam jual beli tanah yang dipicu oleh adanya perbuatan melawan hukum, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1440 K/Pdt/2023. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pemilik asal dan pembeli yang beriktikad baik dalam jual beli tanah yang memunculkan sengketa serta menganalisis pelindungan hukum bagi mereka melalui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa kedudukan hukum pemilik asal dan pembeli yang beriktikad baik dalam jual beli tanah yang memunculkan sengketa adalah bahwa pemilik asal berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak dan pembeli beriktikad baik berhak untuk menguasai hak atas tanah yang disengketakan. Adapun pelindungan hukum bagi pemilik asal dan pembeli beriktikad baik dapat diberikan melalui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dengan menegaskan bahwa pemilik asal berhak atas ganti rugi dari penjual yang tidak berhak (Tergugat I-IX) sementara pembeli beriktikad baik (Tergugat X) memang pantas untuk memperoleh hak atas tanah karena diterapkannya iktikad baik dalam jual beli sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

---

The sale and purchase of land as one of the mechanisms for the transfer of land rights should be carried out following Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and its implementing regulations, in this case, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, in reality, many disputes arise in the sale and purchase of land triggered by unlawful acts, as found in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1440 K /Pdt/2023. Therefore, this study aims to analyze the legal position of the original owner and the buyer in good faith in the sale and purchase of land that gives rise to disputes and to analyze legal protection for them through the considerations of the Panel of Judges in their decisions. This legal research is in the form of doctrinal by collecting secondary data through literature studies which are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal position of the original owner and the buyer in good faith in the sale and purchase of land that gives rise to disputes is that the original owner has the right to obtain appropriate compensation and the buyer in good faith has the right to control the rights to the disputed land. Legal protection for the original owner and the good faith buyer can be provided through the consideration of the Panel of Judges in its decision by affirming that the original owner is entitled to compensation from the unlawful seller (Defendant I-IX) while the good faith buyer (Defendant X) is indeed entitled to obtain land rights because of the application of good faith in the sale and purchase as stipulated in the Circular Letter of the Supreme Court Number 7 of 2012, Circular Letter of the Supreme Court Number 5 of 2014, and Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2016."

"Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang / asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Potensi kerugian ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai alat pembuktian tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan ditentukan statusnya baik berupa pengembalian kepada pemilik awal benda itu disita atau bahkan diputuskan untuk dirampas sebagai upaya pengembalian kerugian negara, dengan alasan merupakan hasil dari tindak pidana dan hukuman tambahan bagi terpidana. Penyitaan dan perampasan barang tersebut sangat mungkin menempatkan pihak ketiga beriktikad baik menderita kerugian karena jangka waktu persidangan yang relatif lama hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih jika benda itu diputuskan untuk dirampas. Sedangakan pengembalian barang terhadap pemilik awal barang-barang itu disita pun tidak dapat mengahapus kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan karena adanya penurunan nilai barang maupun potensi keuntungan investasi yang seharusnya dapat dihindari, sedangkan ketentuan hukum terkait perlindungan aset milik pihak ketiga beriktikad baik tidak secara jelas dan tegas mengatur bagaimana upaya hukum dapat dilakukan baik berupa praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan maupun upaya keberatan terhadap putusan perampasan.

---

Implementation Efforts in the form of forced confiscation of goods suspected of a crime related cause a variety of potential harm to the parties that the goods / assets used as evidence in judicial proceedings . Potential losses incurred due to loss of control over property rights attached to the items seized for evidentiary purposes in court. Confiscation of goods as a means of proving that a court ruling which legally binding status will be determined either returns to the initial owner of the thing seized or even decided to deprived as indemnification of state efforts, the reason is the result of a criminal offense and additional penalties for convicted. Seizure and confiscation of goods is very likely to put third parties of good will suffer a loss due to a period of relatively long proceedings to obtain a legally binding decision, especially if it is decided to capture. While the return of goods to the initial owner of the goods - the goods seized were not able to erase losses suffered by the parties concerned because of the decrease in the value of the goods and the potential return on investment that should be avoided , while the legal provisions regarding the protection of assets belonging to third parties of good will are not clearly and strictly regulate how the remedy can be done either in the form of pretrial against forceful measures and efforts made objections against the decision of deprivation."

"Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah berupa tanah dan/atau bangunan harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hibah pada umumnya tidak dapat dibatalkan, namun terdapat suatu situasi di mana hibah dapat dibatalkan yaitu berkaitan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai perlindungan hukum pembeli objek hibah yang objek hibahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya gugatan dari kedua orang tuanya yang tidak diberi nafkah oleh anak yang menerima hibah. Oleh karena objek hibah telah dijual kepada pihak ketiga dan Mahkamah Agung telah menangkan pihak penggugat sehingga dianggap tidak pernah ada hibah, maka objek hibah kembali menjadi milik pemberi hibah. Simpulan dari tesis ini adalah pihak ketiga terlindungi secara hukum dengan melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan, dan Notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. .....Grant is gift from someone in his lifetime to others voluntarily without expect anything in returns. In the form of the provision of land grant and/or buildings must be through official land deeds officer (PPAT). Grants are generally unable to be revoked, but there is a situation which grants can be revoked based on Article 1688 of Indonesia Civil Code. The research?s method of this thesis is normative juridical. In this thesis, writers discussed on protection law grants buyers object to which the objects of grants be revoked by the supreme court. In this case dispute grant occur because of a lawsuit from both parents who was not provided with a living by children who received grant. Because of the grant object had been sold to third party and the supreme court had won the plaintiff that there was never any grants, then grant object turn back became the property of grant providers. Conclusions from this thesis is the third parties are protected by the law with conduct of legal proceedings in the form of claim to the court, and Notary/ official land deeds officer (PPAT) cannot accused for accountability for performing his task because he did his task in accordance with procedures."

"Calo tiket konser berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli tiket konser kerap kali menimbulkan isu yang signifikan. Calo tersebut memanfaatkan tingginya permintaan tiket konser, yang tidak sebanding dengan ketersediaan tiket, untuk menjual tiket dengan harga yang tidak wajar, jauh di atas harga asli tiket. Dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang terdorong untuk menggunakan jasa calo demi mendapatkan tiket konser yang mereka inginkan. Ironisnya, terdapat calo yang menggunakan perangkat lunak (software) berupa bot untuk membeli sebanyak mungkin tiket, yang pada akhirnya hal tersebut menghalangi aksesibilitas tiket kepada konsumen secara langsung. Akibatnya, konsumen sering kali terpaksa membeli tiket konser melalui calo dengan harga tiket yang tidak masuk akal. Eksistensi calo yang demikian menimbulkan risiko kerugian yang signifikan bagi konsumen. Hingga kini, Indonesia belum memiliki pengaturan spesifik mengenai calo tiket konser, berbeda dengan Australia yang telah memiliki aturan khusus mengenai calo tiket. Dengan penggunaan metode doktrinal, diteliti mengenai pengaturan dan tanggung jawab terkait penggunaan jasa calo dalam transaksi jual beli tiket konser di Indonesia dan Australia. Dari hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengaturan calo tiket di Indonesia belum memadai, dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Maka dari itu, sangat diperlukan kajian mendalam mengenai penyusunan aturan yang lebih tegas dan spesifik mengenai calo tiket konser beserta pertanggungjawabannya di Indonesia, sehingga dapat memberikan pelindungan hukum yang lebih optimal bagi konsumen dalam transaksi jual beli tiket konser di Indonesia.

---

Concert ticket scalpers act as intermediaries in buying and selling concert tickets, which often raises significant issues. These scalpers take advantage of the high demand for concert tickets, which is not proportional to the availability of tickets, to sell tickets at unreasonable prices, far above the original ticket price. In practice, quite a few consumers are encouraged to use the services of scalpers to get the concert tickets they want. Ironically, there are scalpers who use software in the form of bots to buy as many tickets as possible, which ultimately hinders the accessibility of tickets to consumers directly. As a result, consumers are often forced to buy concert tickets through scalpers at unreasonable ticket prices. The existence of such scalpers poses a significant risk of loss for consumers. Until now, Indonesia does not have specific regulations regarding concert ticket scalpers, in contrast to Australia which has special regulations regarding ticket scalpers. By using doctrinal methods, the regulations and responsibilities related to the use of scalpers services in buying and selling concert tickets in Indonesia and Australia are researched. From the results of this research, it can be understood that the regulation of ticket scalpers in Indonesia is inadequate and does not fully provide legal certainty for consumers. Therefore, an in-depth study is needed regarding the preparation of stricter and more specific regulations regarding concert ticket scalpers and their responsibilities in Indonesia, so that they can provide more optimal legal protection for consumers in buying and selling concert ticket transactions in Indonesia."

"ABSTRAKPejabat Lelang sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik berupa Risalah Lelang, bertanggung jawab terhadap autentisitasnya. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang, serta membantu permohonan lelang yang diajukan padanya. Lelang merupakan sistem jual beli secara terbuka yang handal, aman dan terpercaya, dan harus selalu dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Lelang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari segala bentuk pengalihan hak atas objek lelang. Namun demikian, pada pengalihan hak objek lelang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/TUN/2016, walaupun lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pembatalan objek lelangnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan mengenai keamanan dan perlindungan hukum dari mekanisme lelang, sehingga pada akhirnya dapat menghambat perkembangan lelang noneksekusi sukarela di masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, maka tesis ini menguraikan pengalihan hak melalui mekanisme lelang noneksekusi sukarela untuk objek lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II agar lebih menjamin perlindungan hukum bagi pembeli, dan tanggung jawab pejabat lelang kelas II terhadap objek lelang yang dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekeliruan di Badan Pertanahan Nasional BPN yang telah menerbitkan objek lelang ketika sedang dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Agar dimasa mendatang tidak terjadi kasus serupa yang dapat merugikan berbagai pihak, disarankan kepada Pejabat Lelang dan Peserta/Pembeli Lelang selalu menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian yaitu dengan meneliti dan mengetahui secara terperinci mengenai keadaan dan status hukum dari objek lelang dimaksud sebelum lelang dilaksanakan. Penulis menyarankan agar dibuat sistem verifikasi, pendaftaran, dan pengalihan hak atas tanah yang terintegrasi antara BPN dan Badan Peradilan Indonesia.Kata kunci:Pejabat Lelang, Lelang Noneksekusi Sukarela, Pengalihan Hak, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang.

---

ABSTRACT An auctioneer is a public officer who creates an authentic deed of auctions. The auctioneer is responsible for the authenticity of the auction deeds and the formal legality of the subject and the object of the auction, as well as assisting the auction request submitted. Auction is an open and reliable and safety selling and buying system, and should always be done according to the applicable procedures. The auction aims to ensure the legal certainty transfer of rights its auction object. However, on the transfer of auction object rights in the case of the Supreme Court Verdict Number 481 K TUN 2016, although the auction has been conducted in accordance with applicable procedures, it has created legal uncertainty with the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This case may lead to distrust of the security and legal protection of the auction mechanism, thereby ultimately impeding the development of non execution voluntary auction in the society. Based on the aforementioned case, this thesis analizes the transfer process of the auction object rights through non execution voluntary auction by Class II Auctioneer to ensure legal protection for the buyer, and the responsibility of Class II Auctioneer on the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This thesis research uses normative juridical method with qualitative descriptive analytical approach. The research found that there is a mistake in The Indonesian National Land Agency who issued the auction object while there is a dispute on that object in the State Administrative Court. Finally, the writer suggests that the auctioneer and the auction participants, particularly buyers, always to apply the precision and prudent principle by researching and knowing in detail the state and legal status of the auction object before the auction is held. The writer also suggests the Government to create a new integrated system between The Indonesian National Land Agency and The Indonesian Judiciary Board on the verification, registration and right transfer of the land. Keywords Auctioneer, Non execution Voluntary Auction, Transfer of Right, Legal Protection For Auction Buyer "

"Dalam penerapan asas Rechtsverweking, hakim seharusnya tidak hanya berpatokan pada lampaunya batas waktu lima tahun untuk menggugat, tetapi juga mempertimbangkan keabsahan perolehan sertipikat tanah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penerapan asas Rechtsverweking tidak secara otomatis menghilangkan hak gugat, terutama dalam kasus dimana penerbitan sertipikat melanggar hukum atau dilakukan tanpa itikad baik. Salah satu permasalahan dalam penerbitan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan terhadap jual beli tanah dengan bukti kuitansi semata terdapat di dalam kasus yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pdt/2021. Penulisan ini mengangkat tentang keabsahan jual beli tanah dengan bukti kuitansi, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang kehilangan tanahnya akibat penerapan asas Rechtsverwerking. Penelitian doktrinal yang dilakukan di sini mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sertipikat Hak Milik No. 01494 diterbitkan secara tidak sah karena hanya berasal dari jual beli yang dibuktikan dengan kuitansi semata, hal ini menimbulkan sengketa antara pemilik tanah dan pembeli beritikad baik. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah meliputi pembatalan sertipikat dan pembeli beritikad baik dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan keadaan seperti keadaan semula.

---

In the application of the principle of rechtsverwerking, judges should not solely rely on the lapse of the five-year limitation period for filing a claim but must also consider the validity of the acquisition of the land certificate. This approach is necessary to ensure that the application of the rechtsverwerking principle does not automatically extinguish the right to file a claim, particularly in cases where the issuance of the certificate violates the law or is conducted in bad faith. One of the issues in the issuance of land certificates by the Land Office, based solely on a receipt of sale and purchase, is illustrated in the Supreme Court Decision Number 997 K/Pdt/2021. This study addresses the validity of land transactions supported only by receipts, as well as the legal protection for landowners who lose their land due to the application of the rechtsverwerking principle. This doctrinal research collects legal materials through literature review, which are then analyzed qualitatively. Certificate of Ownership No. 01494 was issued unlawfully, as it stemmed solely from a sale and purchase evidenced by a receipt, resulting in a dispute between the landowner and a good faith buyer. Legal protection for landowners includes the annulment of the certificate, while good faith buyers may file a claim for damages based on unlawful acts to restore the situation to its original state."

"Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan dasar suatu kontrak. Penandatanganan dan pengendalian kontrak tersebut dilakukan oleh pihak yang mewakili Pemerintah. Pemerintah tetap memiliki kedudukan dalam kontrak pasca kontrak tersebut ditandatangani. Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat yang mengendalikan kontrak tidak dapat melakasanakan kewajibannya akibat terjerat perkara pidana tidak membuat kontrak berakhir, serta mengharuskan adanya pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian kontrak. Dalam kontrak pengadaan 36 unit single bus antara PT X dan Badan Publik Y, PPK dalam pengadaan tersebut tersangkut perkara korupsi. Hal tersebut mengakibatkan PT X membutuhkan perlindungan hukum mengenai penyelesaian kontraknya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Badan Publik Y merupakan pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang harus bertanggung jawab dalam pengendalian kontrak pasca PPK terjerat perkara pidana dengan menunjuk pejabat atau PPK yang baru.

---

The procurement of goods and services is conducted on the basis of a contract. The signing and control of the contract is carried out by a party representing the Government. The government retains a position as a party in the contract after the contract is signed. Pejabat Pembuat Komitmen has no longer has authority on implementation of the contract as a result of a criminal case. It does not terminate the contract, and requires a party to be liable for controlling the contract. In the contract for the procurement of 36 single buses between PT X and Public Agency Y, PPK and all elements in the procurement were involved in corruption cases. This resulted in PT X requiring legal protection regarding the completion of its contract. This research was conducted using a normative juridical research method. Data collection is done with secondary data. The result of this research is the Public Agency Y is a party to the contract for the procurement of goods and services that must be responsible for controlling the contract with a designation of new PPK after the former PPK is caught in a criminal case.

"

"Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021 PT YYK yang menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh melawan hukum sebagai dasar perbuatan jual beli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepada pihak lain. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli dengan menggunakan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli menggunakan sertipikat tanah pengganti yang diperoleh atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif. Bahwa dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terhadap akta jual beli yang dibuat menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh secara melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian terhadap unsur suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 adalah adanya bantuan hukum berupa pemberian saran, pendampingan dalam penyidikan dan keterangan ahli oleh Majelis Pembina dan Pengawas.

---

The Land Deed Making Officer has the duty and authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or property rights to units of flats, including the making of sale and purchase deeds. However, in practice, the making of a sale and purchase deed made before the land deed-making official may be based on a substitute certificate issued for unlawful acts by the seller even though it has been checked through the land office. As the case in the Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021 PT YYK which uses substitute certificates obtained against the law as the basis for buying and selling actions that result in a transfer of rights to other parties. The problem formulated in this thesis is regarding the validity of the sale and purchase deed using a substitute certificate issued for unlawful acts and how is the legal protection for the land deed-making officer against the sale and purchase deed using a substitute land certificate obtained for unlawful acts. This research uses normative juridical research methods using secondary data obtained from primary legal materials and qualitatively processed secondary legal materials. That from the results of this study, it can be concluded that the sale and purchase deed made using a substitute certificate obtained unlawfully is null and void because it does not meet the valid conditions of an agreement against the element of a lawful cause which is an objective requirement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for land deed-making officials based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 is the existence of legal assistance in the form of providing advice, assistance in investigations and expert information by the Board of Trustees and Supervisors."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila terjadinya wanprestasi atas suatu perjanjian fidusia berdasarkan Undang Undang Jaminan Fidusia, akibat hukum bagi Pihak Ketiga mengajukan sita eksekusi atas objek jaminan fidusia, serta perlindungan hukum bagi pemberi fidusia atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Pihak Ketiga berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka penerima fidusia dapat melakukan sita eksekusi, penjualan dibawah tangan dan pelelangan atas objek jaminan fidusia, dan apabila Pihak Ketiga mengajukan permohonan sita eksekusi atas benda yang bukan miliknya, maka perbuatan tersebut merupakan perubatan melawan hukum. 

---

This thesis discusses about the legal protection for fiduciary reciever should there be any default of fiduciary agreement arrises pursuant to the Fiduciary Act; the legal consequences for the third party who file the executorial seizure of the fiduciary object; and the legal protection for the fiduciary giver of the executorial seizure filed by the third party based on the Supreme Court consideration in making decision for the related dispute. This thesis uses an analytical methode through approach of normative juridis. The result shows that if there is any default conducted by the fiduciary giver, therefore the fiduciary giver may process the executorial seizure and conduct the under hand sale and purchase agreement and auction for the fiduciary object. Furthermore, if the third party files the executorial seizure request for the objects that do not belong to them, then the party has conducted an unlawful act."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemegang sukuk negara dalam hal terjadi gagal bayar oleh pemerintah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pemerintah dianggap kebal terhadap gagal bayar karena adanya jaminan pembayaran yang berasal dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang juga merupakan pengelola Surat Berharga Syariah Negara. Peralihan Hak Manfaat Barang Milik Negara yang dijadikan underlying asset bersifat formalitas hanya demi memenuhi prinsip syariah. Konsep Hak Manfaat merupakan konsep baru yang diadopsi dari konsep trust yang berasal dari sistem common law konsep ini menimbulkan inkonsistensi dan kekaburan norma yaitu ketidakjelasan mengenai kategori benda pada Hak Manfaat. Oleh karenanya Hak Manfaat Barang Milik Negara tidak dapat di sita jika terjadi gagal bayar oleh pemerintah.

---

This paper analyzes the form of legal protection given to state sukuk holders in the event of default by the government. This paper was prepared using doctrinal research methods. The government is considered immune to default because of the guarantee of payment that comes from the state budget managed by the Ministry of Finance, which is also the manager of State Sharia Securities. The transfer of state property benefit rights used as underlying assets is a formality only for the sake of fulfilling sharia principles. The concept of benefit rights is a new concept adopted from the concept of trust, originating from the common law system. This concept creates inconsistencies and vagueness in norms, namely uncertainty regarding the category of objects in Benefit Rights. Therefore, the state property benefit rights cannot be confiscated in the event of default by the government."