Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dan peluang melakukan bisnis secara online, salah satunya adalah industri Software as a Service (SaaS). PT Mitra Cerdas Nusantara (MCN) merupakan salah satu startup yang berfokus pada bisnis SaaS sebagai penyedia solusi integrated school management system bernama Ziad Smart. IT memiliki peran yang vital pada kegiatan operasional Ziad Smart. PT MCN sadar akan hal tersebut dan menerapkan zero security incident pada Ziad Smart. Namun pada kenyataannya, Ziad Smart masih mengalami insiden keamanan karena terdapat celah pada sistem yang mengakibatkan kerugian bagi PT MCN. Hal tersebut menandakan perlunya manajemen risiko keamanan informasi bagi aplikasi Ziad Smart. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi Ziad Smart. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. SNI ISO/IEC 27005:2022 digunakan sebagai kerangka dasar perancangan manajemen risiko keamanan informasi, sementara rekomendasi perlakuan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27002:2022. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi Ziad Smart milik PT MCN. Penelitian ini menghasilkan 43 skenario risiko, yaitu: 10 risiko Tinggi, 21 risiko Sedang, dan 12 risiko Rendah. Penelitian ini mengusulkan 13 rekomendasi perlakuan untuk meningkatkan keamanan informasi dari aplikasi Ziad Smart.

---

Information technology presence has created several advantages and opportunities for conducting business online, one of which is the Software as a Service (SaaS) market. PT Mitra Cerdas Nusantara (MCN) is a SaaS-focused startup that provides integrated school management system solution namely Ziad Smart. Ziad Smart relies heavily on information technology for its operations. PT MCN is aware of this and has implemented a zero-security incident policy at Ziad Smart. However, Ziad Smart still experiencing security incidents because of a system flaw that causes loss for PT MCN. This highlights the necessity for information security risk management in the Ziad Smart application. The goal of this research is to provide a design for managing information security risks for the Ziad Smart application. This research employs qualitative approaches, with data collected through interviews, observations, and literature reviews. SNI ISO/IEC 27005:2022 serves as the foundation for establishing information security risk management, while risk treatment guidelines are based on SNI ISO/IEC 27002:2022. This investigation resulted in the formulation of an information security risk management strategy for PT MCN's Ziad Smart application. This study revealed 43 risk scenarios, including 10 high risks, 21 medium risks, and 12 low risks. This research presents 13 control measures to improve the information security of the Ziad Smart application."

"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.

---

BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independen, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK."

"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen kabinet perlu menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif. Selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu memiliki rancangan penanganan risiko teknologi informasi. Namun demikian, Setkab belum melaksanakan manajemen risiko teknologi informasi sehingga risiko terkait teknologi informasi tidak teridentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan manajemen risiko teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Setkab. Metode yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap risiko teknologi informasi di lingkungan Setkab. Analisis data menggunakan metode analisis tematik. Dalam penyusunan kerangka kerja manajemen risiko teknologi informasi Setkab, standar ISO 31000:2018 akan digunakan sebagai kerangka kerja utama, kemudian akan mengacu pada ISO/IEC 27005:2022 sebagai panduan aktivitas penilaian dan penanganan risiko, dan ISO/IEC 27002:2022 sebagai acuan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini menghasilkan 245 skenario risiko, 83 diantaranya perlu dimitigasi dan 162 risiko dapat diterima. Penelitian ini menghasilkan rancangan manajemen risiko yang diharapkan dapat membantu Setkab dalam mengelola risiko teknologi informasi secara sistematis.

---

The Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (Setkab) as a government institution that is responsible for managing cabinet management needs to implement information technology risk management effectively. In line with the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Permenpan RB) number 5 of 2020 concerning Guidelines for Risk Management for Electronic-Based Government Systems (SPBE), it is necessary to have a design for handling information technology risks. However, Setkab has not yet implemented information technology risk management, so information technology-related risks are not being identified. This study aims to develop a design for information technology risk management that is suitable for the needs and context of Setkab. The method used in the study is qualitative, collecting data through interviews, document analysis, and observation of information technology risks in the Setkab environment. Data analysis uses thematic analysis method. In developing the design for information technology risk management for Setkab, ISO 31000:2018 standard will be used as the main framework, then referring to ISO/IEC 27005:2022, as guidelines for risk assessment and risk treatment activities, and ISO/IEC 27002:2022 as the information security control reference. This research produced 245 risk scenarios, 83 of which needed to be mitigated and 162 risks were acceptable. This research produces a risk management design that is expected to help Setkab manage information technology risks systematically."

"ABSTRAKPeran perpustakaan dengan berbagai jenis dan ukurannya salah satunya ialah menjadi sumber informasi yang mengelola dan menyebarkannya pada pengguna. Informasi adalah aset penting bagi kelangsungan hidup perpustakaan dan menjamin kepercayaan penggunanya sehingga harus dikelola dengan baik. Perkembangan tata kelola teknologi informasi sangat berperan dalam pengelolaan, investasi dan penyebaran informasi di perpustakaan. Sehubungan dengan hal tersebut, keamanan informasi kemudian menjadi hal penting yang akan berdampak pada pemberdayaaninformasi yang efektif. Kebutuhan untuk menyediakan manajemen keamanan informasi yang memadai di perpustakaan menjadi semakin mendesak seiring penerapan tata kelola teknologi informasi yang semakin masif. Maka lah ini membahas topik keamanan informasi, pentingnya melindungi informasi dan akses informasi di perpustakaan menggunakan framework SNI ISO/IEC 27001:2013. Standar ini memberikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi pada suatu organisasi secara berkelanjutan. Makalah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manajemen perpustakaan untuk mengamankan aset informasi yang dimiliki sehingga dapat diberdayakan sesuai dengan prinsip kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaannya (availability). Pentingnya manajemen keamanan informasi di perpustakaan ini tentunya akan bermuara pada kepuasan dan kepercayaan pengguna dalam memanfaatkan sumber daya di perpustakaan."

"Hingga tahun 2022, bauran energi listrik terbarukan seperti geothermal hanya mencapai 2280 MW dari target pemerintah Indonesia 7200 MW, sebagaimana tercantum pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hasil kajian World Bank menyatakan bahwa implementasi teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mempercepat eksplorasi energi ini. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 juga mendesak perusahaan eksplorasi geothermal seperti PT XYZ untuk mempercepat proses transformasi digital untuk meningkatkan kualitas koordinasi,  pengambilan, integrasi, dan pengelolaan data di lapangan. Akan tetapi, penggunaan dan penyimpanan data digital yang sangat dinamis memunculkan masalah kerentanan terhadap data. Sehingga hal tersebut menjadi pendorong untuk dilakukannya penilaian risiko keamanan informasi di perusahaan ini. Penilaian risiko keamanan informasi juga merupakan langkah awal dalam penyusunan sistem manajemen keamanan informasi. Penilaian risiko keamanan informasi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005 dengan menggunakan domain dan objektif yang terdapat pada ISO/IEC 27001. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 26 risiko kemanan inforasi pada sistem informasi kepegawaian PT XYZ. 16 risiko tinggi dan sedang direkomendasikan untuk dimitigasi dengan menerapkan kontrol yang diharapkan dapat mengurangi dampak dan kemungkinan dari risiko tersebut. Sepuluh risiko rendah diterima dengan tetap menerapkan kontrol yang sesuai dengan ISO 27002.

---

Until 2022, geothermal energy only reaches total capacity 2280 MW behind the target of national total renewable energy mix 7200 MW that stated in the General National Energy Plan. Recent study from World Bank stated that implementation of information and communication technology is crucial in accelerating geothermal energy exploration. In addition, the COVID-19 pandemic also has drived many geothermal exploration companies such as PT XYZ to accelerate their digital transformation to improve coordination, data acquisition, data integration, and data management at the exploration site. However, the rapid flow of digital data raises several issues related to information security. This study aims to establish information securiy risk assessment as the first step in developing information security management system. This assessment is prepared using ISO/IEC 27005 framework with domains and objectives from ISO/IEC 27001. The results show that there are 26 information security risks in the PT XYZ human resource information system. 16 high and moderate unacceptable risks are recommended to be mitigated by implementing controls to reduce the impact and likelihood of these risks. Ten low risks are accepted while maintaining controls according to ISO 27002."

"Proses pengelolaan data dan informasi di Instansi XYZ memiliki ancaman risiko insiden keamanan informasi dan belum fokus terhadap aspek penanganan insiden keamanan informasi. Hal ini dikarenakan pemetaan ancaman, dampak dan potensi risiko insiden keamanan informasi yang ada di Instansi XYZ belum memadai dan belum tersedianya strategi dalam meningkatkan manajemen insiden keamanan informasi agar dapat membantu Instansi XYZ dalam menghadapi ancaman insiden keamanan informasi dan menjamin keamanan pelayanan data informasi instansi kepada masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pejabat dilingkungan Instansi XYZ dan hasil analisis risiko didapatkan jumlah total 271 risiko yang dimiliki Instansi XYZ, dengan jumlah risiko inheren  terdapat 4 risiko dengan level tinggi, 184 risiko dengan level sedang dan 79 risiko dengan level rendah. Dalam melakukan penyusunan rekomendasi, digunakan pendekatan kesesuaian dari insiden manajemen keamanan informasi menurut SNI ISO/IEC 27035 dengan proses bisnis. Penelitian menghasilkan bahan evaluasi dan rekomendasi dalam aspek kerangka kerja yang digunakan bagi peningkatan kinerja Instansi XYZ dalam penanganan ancaman insiden keamanan informasi.

---

The process of managing data and information at the XYZ Agency has a risk of information security incidents and has not focused on aspects of handling information security incidents. This is due to the inadequate mapping of threats, impacts and potential risks of information security incidents at the XYZ Agency and the unavailability of strategies to improve information security incident management so that they can assist XYZ Agencies in dealing with the threat of information security incidents and guarantee the security of agency information data services to the public. Data collection was carried out through interviews with officials within the XYZ Agency and the results of the risk analysis obtained a total of 271 risks owned by the XYZ Agency, with the total inherent risk being 4 risks with a high level, 184 risks with a moderate level and 79 risks with a low level. In preparing the recommendations, the conformity approach of information security incident management according to SNI ISO/IEC 27035 with business processes is used. The research produced evaluation materials and recommendations in terms of the framework used to improve the performance of the XYZ Agency in handling information security incident threats."

"PT. Z adalah organisasi yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan lalu lintas, pemanfaatan TI bagi PT. Z adalah untuk mempercepat proses bisnis dan meningkatkan kualitasi penyediaan pelayanan, PT. Z dalam pengelolaan TI harus dapat mengantisipasi risiko yang ada. Pengelolaan terhadap manajemen risiko yang baik bagi PT. Z adalah termasuk kedalam penerapan GCG, untuk BUMN GCG berpedoman kepada Permen BUMN No. PER-02/MBU/2013 yang di rekomendasikan untuk di ikuti oleh semua BUMN, pada GCG PER-02/MBU/2013 salah satu deliverable nya adalah mengenai kebijakan pengelolaan manajemen risiko yang dapat menghasilkan prosedur kerangka kerja pengelolaan risiko TI, selain itu PT. Z memang ingin mengadopsi standar keamanan TI. Dalam penelitian ini, dipilih aplikasi utama dari PT. Z untuk dilakukan perancangan manajemen risiko yang sesuai, aplikasi pelayanan adalah salah satu aplikasi utaman bagi PT. Z dalam menjalankan bisnis nya. Rancangan manajemen risiko pada aplikasi ini memakai framework ISO27005 seperti penentuan konteks, kriteria dasar pengelolaan risiko, penentuan ruang lingkup, penilaian risiko, penanganan dan penerimaan risiko itu sendiri, aset utama dan aset pendukung pada aplikasi ini semua dilakukan penilaian risiko nya dan untuk menghitung nilai risiko menggunakan NIST SP 800-30, pada tahap penanganan risiko mengaplikasikan kontrol - kontrol yang ada pada ISO 27002. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 13 risiko yang akan diterima dan 48 risiko yang akan dilakukan pengurangan dengan mengaplikasikan kontrol yang di rekomendasikan berdasarkan kepada ISO 27002.

---

PT. Z is an organization which run their business for accident insurance, IT Utilization for PT. Z is to accelerate the business processes and to improve the quality of service for their customers. A proper way to managed the risk management for PT. Z is including at implementation of Good Corporate Governance (GCG), GCG at PT. Z is guided by PERMEN BUMN No. PER-02/MBU/2013 which recommended to follow and comply by all of government companies. In PER-02/MBU/2013 one of its deliverable is about the policy of risk management that can give the result of framework IT risk management, in addition PT. Z want to adopt IT security standards.

In this study, has been choosen the main application of PT. Z to do risk management plan and design that appropriate and suitable for PT. Z, one of the key application that they had is “aplikasi pelayanan” to support their main business. Risk management plan and design for this application is using ISO27005 framework for determining the risk context, risk criteria, determining the scope, risk identification, risk estimation, risk evaluation, risk treatment and risk acceptance. Risk estimation using NIST SP 800-30 framework and for risk evaluation using control from ISO27002.

Concluding from this research is that is 13 risks that will accept and 48 risks that want to do a reduction by applied control that recommended by ISO 27002."

"Keamanan informasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan industri karena meningkatnya serangan siber selama Covid-19. Pemerintah dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 berkewajiban menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah membutuhkan pendekatan untuk implementasi pengelolaan risiko keamanan informasi dan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, risk acceptance, pengendalian risiko, menyusun kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi dan menilai kematangan Cyber security maturity pada domain tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi dan respon. Metodologi menggunakan ISO/IEC 27005:2018 sebagai panduan melakukan risk assesment. Kode praktik untuk kontrol keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27002:2013 dan menilai kematangan siber menggunakan model cyber security matury versi 1.10 yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penilaian risiko dan pengendalian risiko dengan dua metode yang digunakan dapat meningkatkan nilai kematangan siber organisasi dari 3.19 menjadi 4.06. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi aplikasi pengelolaan data ABC telah sesuai dengan kebutuhan Institusi XYZ dalam menjalankan proses bisnisnya.

---

Information security is an important concern for the government and industry due to cyber attacks during Covid-19. The government in implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2018 guarantees the confidentiality, integrity, availability, authenticity and denial of resources related to data and information, SPBE Infrastructure, and SPBE Applications. To overcome these problems, the government in the approach to the implementation of information security risks and information security controls. This study aims to carry out risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, risk acceptance, risk control, developing an information security risk management, and evaluation of cyber ​​security maturity,  governance domain maturity, examination, protection, detection and response. The methodology uses ISO/IEC 27005:2018 as a guide for conducting a risk assessment. The code of practice for information security control uses the ISO/IEC 27002:2013 standard and assesses cyber maturity using the cyber security maturity model version 1.10 developed by the National Cyber ​​and Crypto Agency of the Republic of Indonesia. From the results of the study, it was found that risk assessment and risk control with the two methods used can improve the cyber quality of the organization from 3.19 to 4.06. The results of this study also show that the security risk management framework for the application of ABC data management application is in accordance with the needs of XYZ Institution in carrying out its business processes."

"ABSTRAKPemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi diiringi dengan meningkatnya ancaman keamanan informasi. Isu keamanan informasi juga menjadi ancaman pada aspek ketersediaan, kerahasiaan, dan keutuhan informasi pada Data Center Polri.Polri sebagai institusi penjaga keamanan negara Indonesia perlu mengedepankan keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi keamanan informasi di Data Center Polri dengan mengacu kepada kerangka kerja SNI ISO/IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Penelitian ini melakukan evaluasi melalui tahapan-tahapan pada pendekatan penetapan (plan) kerangka kerja SNI ISO/IEC 27001:2013 dan menghasilkan sejumlah rekomendasi agar Data Center Polri memenuhi kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa Data Center Polri belum sepenuhnya patuh pada persyaratan SMKI SNI ISO/IEC 27001:2013 sehingga direkomendasikan untuk melakukan mitigasi dengan menerapkan 110 kendali berdasarkan SMKI SNI ISO/IEC 27001:2013.

---

ABSTRACT

The usage of information and communicatio technology in government process or also called e-government increases efficiency, effectivity, transparency, and accountability. Speed development of information technology also increasing threat in information security. The issue of information security also threatening avialability, confidentiality, and integrity of information in National Police Data Center.

As a government institution who guard the national security, Indonesian National Police need to prioritize the implementation of information security. The goal of this research is to evaluate information security implementation in Indonesian National Police Data Center based on SNI ISO/IEC 27001:2013 framework on Information Security Management System. The results of this research is a set of recommendation for National Police to make its Data Center comply to SNI ISO/IEC 27001:2013. The result of this research is Indonesian National Police Data Center has not fully complied to SNI ISO/IEC 27001:2013, therefore recommended to mitigate by implementing 110 control SNI ISO/IEC 27001:2013."

"Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN memiliki Pusat Penelitian Data dan Informasi (Puslitdatin) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Masalah utama yang dihadapi adalah adanya risiko serangan siber yang masuk ke BNN tinggi yang juga diperkuat dengan hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) BNN di tahun 2021 berada pada angka indeks 2,21 dari skala 5. Rendahnya indeks SPBE tahun 2021, salah satunya disebabkan karena indikator 21 (Pelaksanaan Manajemen Risiko) masih berada pada level 1. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan manajemen risiko keamanan informasi yang dapat mendukung pelaksanaan SPBE pada Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui identifikasi risiko dalam penilaian risiko keamanan informasi, sehingga dapat memberikan penilaian konsekuensi dan dampak risiko keamanan informasi serta dapat memberikan rekomendasi kontrol terkait pengelolaan risiko (mitigasi risiko) kepada organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan wawancara kepada tim teknis TIK di Puslitdatin BNN serta menggunakan teknik analisis tematik. Kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27005:2018, ISO/IEC 27002:2022, dan National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-30 Revision 1 (NIST SP 800-30 Rev.1). Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi Puslitdatin dan karenanya memerlukan perlindungan, sedangkan ancaman adalah peristiwa apa pun yang berpotensi berdampak buruk pada operasi dan aset Puslitdatin melalui perusakan, pengungkapan, atau modifikasi informasi yang tidak sah, dan penolakan atau penghentian layanan. Dari penelitian didapatkan 78 aset yang teridentifikasi berkaitan dengan kegiatan Puslitdatin BNN dan terdapat 570 skenario peristiwa ancaman dari 16 sumber ancaman. Hasil penilaian tingkat risiko menunjukan sebanyak 37 skenario perlu dimitigasi dan 533 skenario diterima oleh Puslitdatin BNN. Pada penanganan risiko keamanan informasi dihasilkan 20 jenis rekomendasi kontrol yang diantaranya yaitu membuat kebijakan keamanan informasi, penerapan kontrol hak akses, penerapan secure authentication, pengadaan genset khusus data center, penerapan manajemen screen and desk policy, dan melakukan enkripsi data/informasi penting. Hasil penelitian ini adalah rancangan dokumen manajemen risiko keamanan informasi BNN.

---

The National Narcotics Board (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN has a Data and Information Research Center (Puslitdatin) which is responsible for managing information and communication technology (ICT). The main problem faced is the high risk of cyber attacks entering the BNN which is also reinforced by the evaluation results of the BNN's SPBE (Electronic Based Government System) in 2021 which is at an index number of 2.21 on a scale of 5. The low SPBE index in 2021, one of them because indicator 21 (Implementation of Risk Management) is still at level 1. This study aims to produce an information security risk management design that can support the implementation of SPBE at the National Narcotics Agency. This research is useful for knowing risk identification in information security risk assessment, so that it can provide an assessment of the consequences and impacts of information security risks and can provide control recommendations related to risk management (risk mitigation) to organizations. This study used a qualitative method, which was conducted by interviewing the ICT technical team at the BNN Research and Data Center, and using thematic analysis techniques. The information security risk management framework used in this study is the International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27005:2018, ISO/IEC 27002:2022, and National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-30 Revision 1 (NIST SP 800-30 Rev.1). Assets are anything that has value to Puslitdatin and therefore requires protection, while threats are any events that have the potential to adversely affect Puslitdatin operations and assets through unauthorized destruction, disclosure or modification of information, and/or denial of service. From the research, it was found that 78 assets were identified as related to Puslitdatin BNN activities and 570 threat event scenarios from 16 threat sources. The results of the risk level assessment show that as many as 37 scenarios need to be mitigated and 533 scenarios are accepted by the BNN Research and Data Center. In handling information security risks, 20 types of control recommendations were produced, including making information security policies, implementing access rights controls, implementing secure authentication, procuring special data center generators, implementing screen and desk management policies, encrypting important data/information, and others. The result of this research is the design of BNN's information security risk management document."