Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat dan mendukung beberapa aspek kehidupan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi tersebut berbanding lurus dengan resiko keamanan. Dalam penanganan keamanan teknologi informasi, terdapat Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Salah satu faktor yang menentukan nilai indeks KAMI 4.1 ialah tata Kelola keamanan informasi yang memiliki definisi kebijakan dan langkah penanggulangan insiden keamanan informasi CSIRT (Computer Security Incident Response Team) merupakan suatu organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menaggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Namun sejak CSIRT berdiri, layanan CSIRT di Indonesia saat ini belum banyak berubah dari pertama dicanangkan, yang berubah hanya teknologi dan beberapa Teknik penyerangan dan pertahanan siber namun prinsip-prinsip manajemennya dinilai tetap sama. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis peran dan layanan CSIRT di Indonesia untuk menghadapi ancaman serangan siber dengan menggunakan framework Carnegie Mellon University (CMU). Hasil dari penelitian ini ialah berupa rekomendasi dengan melakukan pemetaan dari hasil penelitian terhadap framework FIRST sehingga didapatkan 10 rekomendasi yang dapat di berikan terhadap implementasi layanan CSIRT di Indonesia.

---

Along with the rapid development of information technology and supporting several aspects of life, the increase in the use of information technology is directly proportional to the risk of cyber security. To handle information technology security, there is an Information Security Index (KAMI) which is used as a tool to assess and evaluate the level of readiness (Completeness and Maturity) of the application of information security based on the criteria of SNI ISO/IEC 27001. One of the factors that determine the value index KAMI 4.1 is Information security governance which has a definition of information security incident response policies and measures CSIRT (Computer Security Incident Response Team) is an organization or team responsible for receiving, reviewing, and responding to cybersecurity incident reports and activities. However, since CSIRT was established, the current CSIRT service in Indonesia has not changed much from when it was first launched, only technology and some cyber attack and defense techniques have changed but the management principles are considered to remain the same. This study aims to analyze the role and services of CSIRT in Indonesia to deal with the threat of cyber attacks using the Carnegie Mellon University (CMU) framework. The results of this study are recommendations by mapping the results of research against the FIRST framework so that 10 recommendations can be obtained for the implementation of CSIRT services in Indonesia."

"Tulisan ini menganalisis perkembangan obligasi biru di Indonesia dan potensi permasalahan yang mungkin timbul akibat proses penerbitan obligasi biru di Pasar Obligasi Jepang. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan dampak dan risiko hukum dari penerbitan ini serta memberikan perbandingan singkat dengan penerbitan obligasi biru yang dilakukan oleh Republik Seychelles, Republik Fiji, Bank of China, dan Pemerintah Provinsi Hainan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Obligasi biru merupakan obligasi berkelanjutan yang menggunakan konsep ekonomi biru yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia telah menerbitkan obligasi biru di Pasar Obligasi Jepang pada tahun 2023 untuk mendukung proyek-proyek yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi biru sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelautan. Namun karena obligasi biru diterbitkan di Pasar Obligasi Jepang, maka penting untuk memastikan proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.08/2019 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dampak dan risiko hukum yang mungkin timbul dari penerbitan obligasi biru tersebut. Selain itu, perbandingan singkat dengan penerbitan obligasi biru yang dilakukan oleh negara dan lembaga lain dapat menunjukkan beberapa perbandingan mengenai struktur obligasi biru, pihak-pihak yang terlibat, dan penggunaan dana obligasi biru tersebut sehingga Indonesia dapat mengkaji dan meningkatkan kapasitasnya dalam hal ini. melakukan penerbitan obligasi biru di masa depan. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pengujian lebih lanjut terhadap obligasi biru, membuat kerangka kerja yang detail, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This article analyzes the development of blue bonds in Indonesia and the potential problems that could arise due to the blue bond issuance process on the Japanese Bond Market. Apart from that, this article also describes the legal impacts and risks of this issuance and provides a brief comparison with the blue bond issuance carried out by the Republic of Seychelles, the Republic of Fiji, the Bank of China, and the Hainan Provincial Government. This article was prepared using doctrinal research methods. Blue Bond is a sustainable bond that uses the blue economy concept, which is included in the 17 Sustainable Development Goals. Indonesia will issue Blue Bonds on the Japanese Bond Market in 2023 to support projects that pay attention to blue economic growth as mandated by Law Number 32 of 2014 concerning Marine Management. However, because Blue Bonds are issued on the Japanese Bond Market, it is important to ensure that the issuance process complies with applicable regulations, such as Minister of Finance Regulation No. 215/PMK.08/2019 concerning the Sale and Repurchase of Government Debt Securities in Foreign Currency in International Markets and Law Number 28 of 2022 concerning the 2023 State Expenditure and Expenditure Budget. Apart from that, it is also important to know about the impact and legal risks that could arise from the issuance of the blue bond. Apart from that, a brief comparison with blue bond issuances carried out by other countries and institution can show several comparisons on the blue bond structures, parties involved, and the use of proceeds of the blue bonds so that Indonesia can study and increase its capacity in carrying out blue bond issuances in the future. Some ways are by carrying out further testing of blue bonds, creating a detailed framework, and increasing compliance with applicable laws and regulations."

"This policy paper carries the theme: Towards Professional Planners in the Termination of Stages of RPJPN 2005-2025 and Determination of Strategy for Implementing Indonesia's Vision 2045. With Sub-themes: Increasing the Role of Planners in the Long-Term Perspective Framework for the Indonesian Vision 2045. It is concluded that there are three problems faced in increasing the role of planners in the framework of the elaboration of the Indonesian Vision 2045, as well as in preparing policy recommendations to realize professional planners. The three problems are the lack of understanding of JFP regulations, the existence of "minor" opinions on JFP, and a lack of leadership commitment. To overcome these three problems, the authors propose four alternative policies and three types of recommendations to be carried out by the parties in a planned and coordinated manner. This policy paper recommends that to deal with the VUCA phenomenon, a planner must be visionary, innovative and agile. Furthermore, with the enactment of the Industrial Revolution 4.0 and beyond, professional planners are required to have six abilities, namely: Complex Problem Solving, Social Skills, Process Skills, System Skills, Digital Skills, and Cognitive Abilities."

"Tesis ini membahas tentang hubungan kausalitas antara suku bunga SBI, nilai tukar riil, tingkat harga dan aktititas ekonomi riil khususnya pada periode diterapkannya ITF di Indonesia sejak Juli 2005. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh dampak penggunaan suku bmmga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter dalam Icerangka ITF serta nilai tukar terhadap tingkat harga dan aktifitas ekonomi riil. Data yang digunakan adalah data time series bulanan yang terdixi dari tingkat suku bunga SBI tenor 1 bulan, nilai tukar riil Rp/USS, Indeks Harga Konsumen dan sebagai proxy dari alctifitas ekonomi riil digunakan indeks produksi manufaktux Indonesia dengan rentang periode observasi sejak bulan Juli 2005 sampai dengan Mei 2008. Metode ekonometri yang digunakan adalah model VAR (Vector Autoregression). Untuk melihat pola hubungan gmcangan antar variabel diperoleh dari hasil Impulse .Respon Function (IRF), sedangkan untuk mencntukan sumbangan /komposisi gmmcangan musing-musing variabel terhadap varians dari vaxiabcl tertentu digunakan metode Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). Hasil IRF yang diperoleh menunjukkan bahwa guncangan suku bunga SBI masih cukup efcktif untuk mempengaruhi tingkat harga dan mempcrkuat nilai tukar. Guncangan suku bunga SBI dapat rnemberikan dampak yang negatif terhadap aktititas ckonomi riil. Hasil analisis FEVD menunjukkan bahwa pada periode observasi nilai mkar agak sulit dikendalikan. Guncangan niiai tukar riil lebih dominan dalam mempcngaruhi vanasi tingkat harga dan aktititas ekonomi riil. Hal ini mennnjukkan semakin dominannya pengaruh luar negeri dalam perekonomian Indonesia.

---

This thesis discusses the causality relationship among SBI interest rate, real exchange rate, price level and real economic activity especially in period of the ITF implementation in Indonesia since July 2005. The effect of employing interest rate as the operational target of monetary policy and exchange rate on price level and real economic activity is the main background of this thesis.

Data employed in this thesis are monthly time series consist of one month SBI interest rate, real exchange rate Rp/U S, Consumer Price Index and manufacturing production index as a proxy of real economic activity with observation period from July 2005 to May 2008. VAR (Vector Autoregression) is used as the econometric method.

The result obtained from Impulse Respon Function (IRF) method is used to analyze the relationship characteristic among shocks of each variable. Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) method is used to determine the shock contribution of each variable to one variable.

IRF result shows that SBI interest rate shock is e&`ective enough to influence the price level and to strenghten the exchange rate. SBI interest rate shock is negatively reponsed by real economic activity. FEVD result shows that exchange rate is hard to be controlled during observation paiod. The exchange rate shock influences the variability of price level and real economic activity dominmitly. This result indicates the more dominant influence of foreign economic on Indonesian economic."

"ABSTRAKSistem Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Program Sistem LAPKER merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah Ditjen DIKTI dalam melakukan analisis capaian perkembangan sebuah program dilihat dari sisi keuangan maupun fisik. Namun dalam perkembangannya, aplikasi ini memiliki permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan banyaknya keluhan dari pengguna.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas layanan dari Sistem LAPKER berdasarkan pada analisis kepuasan pengguna aplikasi. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode SERVQUAL dan matriks Important Performance Analysis. Metode SERVQUAL memiliki kemampuan diagnosa dan konsep yang sesuai dengan dimensi sistem informasi, sedangkan matriks IPA digunakan untuk mengetahui posisi atribut dan melakukan identifikasi terhadap perbaikan yang akan dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 126 pengguna aplikasi yang merupakan operator PTN/Kopertis/DIKTI.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan kualitas layanan dari sisi tampilan dan fungsionalitas sistem, serta perbaikan layanan yang diberikan DIKTI selaku pembina.

---

ABSTRACTProgress Reporting System Implementation Program LAPKER System is an information system that is used to facilitate the Directorate General of Higher Education in analyzing the achievements of the development of a program in terms of financial and physical. But in its development, this application has the problems that led to many complaints from users.This study was conducted to determine the quality of service of System LAPKER based on user satisfaction analysis applications. The model used in this research is using SERVQUAL method and matrix Important Performance Analysis. SERVQUAL method has a diagnostic capability and a concept that corresponds to the dimensions of the information system, whereas the IPA matrix is used to determine the position of the attributes and the identification of improvements that will be done. Data collected by spreading questionnaire to 126 users of the application.These results indicate that need for improvement of quality of service in terms of appearance and functionality of the system, as well as the improvement of services provided by the Directorate General of Higher Education as a coach."

"Tesis ini menganalisis tentang motif pemerintah Indonesia dalam pembentukan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IA-CEPA merupakan kerja sama ekonomi bilateral yang dijalin antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Sebagai negara mitra yang berdekatan secara geografis, kemitraan strategis ini akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia dan Australia. Tesis ini menggunakan teori motif dalam menjalin kerja sama internasional menurut Mireya Solis dan Saori N. Katada untuk menganalisis motif pemerintah Indonesia dalam menjalin IA-CEPA. Menurut Solis dan Katada, motif suatu negara menjalin kerja sama dapat terbagi menjadi tiga motif yaitu motif ekonomi, keamanan, dan leverage. Penelitian ini memfokuskan pada motif ekonomi dan keamanan yang melatarbelakangi Indonesia dalam pembentukan IA-CEPA. Motif ekonomi Indonesia dalam implementasi IA-CEPA dapat dilakukan melalui perluasan akses pasar melalui liberalisasi perdagangan bebas barang, jasa, serta investasi. Sedangkan motif keamanan dalam pembentukan kemitraan adalah untuk memperkuat status keamanan dan meningkatkan citra Internasional.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya IA-CEPA Indonesia mendapatkan keuntungan dalam perluasan akses pasar di Australia karena penghapusan tarif hingga 0% dilakukan oleh Australia pada seluruh pos tarif impor asal Indonesia. Peningkatan volume perdagangan dan investasi juga dirasakan sangat signifikan karena IA-CEPA memberikan rasa kepercayaan bagi kedua negara untuk saling terbuka dalam menjalin kerja sama. Motif keamanan juga menjadi latar belakang Indonesia dalam menjalin kerja sama ini. Dengan bekerja sama dengan negara maju seperti Australia dapat meningkatkan kepercayaan dunia Internasional untuk dapat menjalin kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia. Kemitraan yang strategis dapat memberikan Indonesia transfer teknologi dibidang pertahanan dan persenjataan.

---

This study analyzes the motives of the Indonesian government in establishing the Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IA-CEPA is bilateral economic cooperation that is created between Indonesia and Australia. This agreement was first launched in 2010 with the aim of improving economic relations between the two countries. As a geographically close partner country, this strategic partnership will provide many benefits for Indonesia and Australia. This study uses motive theory in establishing international cooperation according to Mireya Solis and Saori N. Katada to analyze the motives of the Indonesian government in establishing the IA-CEPA. According to Solis and Katada, a country`s motives for establishing cooperation can be divided into three motives namely economic motives, security, and leverage. This research focuses on economic and security motives underlying Indonesia in the formation of the IA-CEPA. Indonesia's economic motives in implementing IA-CEPA can be done through expanding market access through liberalization of free trade in goods, services, and investments. While the security motive in forming partnerships is to strengthen security status and enhance the image of the International.

The results of this study indicate that the presence of the IA-CEPA Indonesia benefited from expanding market access in Australia because the elimination of tariffs by 0% was carried out by Australia at all import tariff posts from Indonesia. The increase in the volume of trade and investment was also felt to be very significant because the IA-CEPA provided a sense of trust for the two countries to be mutually open in collaborating. The security motive is also Indonesia's background in establishing this partnership. Working with developed countries such as Australia can increase international confidence in the world to be able to establish wider cooperation with Indonesia. A strategic partnership can provide Indonesia with the transfer of technology in the field of defense and weaponry."

"Tulisan ini tentang pencucian hijau terkait perubahan iklim (climate washing) yang sedang marak terjadi. Seiring meningkatnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, timbul kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, konsumen, dan aktivis lingkungan mengenai kredibilitas dan integritas dari aksi iklim yang dilaksanakan oleh sektor privat maupun sektor publik. Kekhawatiran ini terutama disebabkan oleh banyaknya komitmen terkait iklim dan lingkungan yang dinyatakan secara luas. Pembuatan komitmen dan klaim terkait lingkungan dan iklim yang tidak berdasar sehingga menyesatkan tersebut diistilahkan sebagai climate washing oleh ahli maupun lembaga internasional. Dalam menghadapi maraknya kasus dan tuduhan terkait climate washing, terdapat beberapa kerangka hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan climate washing. Tulisan ini mengkritisi bahwa meski sudah tersedia kerangka hukum dan kebijakan Indonesia terkait climate washing, masih terdapat beberapa kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia yang membutuhkan pengoptimalan untuk menghadapi maraknya climate washing. Kritik tersebut diperoleh melalui pembelajaran yang didapatkan dari kerangka hukum dan kebijakan terkait climate washing yang ada di dunia internasional.

---

This article is about greenwashing related to climate change (climate washing) which is currently happening. As efforts to mitigate and adapt to climate change increase, concerns arise from various parties, including the public, consumers and environmental activists regarding the credibility and integrity of climate action carried out by the private and public sectors. This concern is mainly due to the many widely stated climate and environmental commitments. Making commitments and claims related to the environment and climate that are unfounded so that the agreement is termed as Climate Washing by international experts and institutions. In facing the increasing number of cases and accusations related to Climate Washing, there are several legal and policy frameworks related to Climate Washing. This article criticizes that even though Indonesia's legal and policy framework regarding Climate Washing is available, there are still several legal and policy frameworks in Indonesia that play a role in dealing with the rise of Climate Washing. This criticism was obtained through lessons learned from the existing climate-related legal and policy frameworks in the international world."

"Saat ini persaingan di industri retail minyak dan gas khususnya SPBU sangat kompetitif dan semuanya bersaing untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, sampai saat ini juga belum ada pengukuran kualitas terhadap digitalisasi yang telah hadir di SPBU. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi kualitas layanan terhadap digitalisasi di SPBU menggunakan pendekatan Servqual terintegrasi Best Worst Method (BWM). Selain itu, penelitian ini juga ingin menunjukkan perbandingan metode antara Servqual yang familiar digunakan untuk mengukur kualitas layanan dengan metode Multi-Criteria Decision Making (MCDM) baru yaitu BWM. Data kriteria dimensi Servqual dan BWM dikumpulkan dari beberapa sumber seperti pakar ekspertis, Tools, dan literatur jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 2 (dua) kuesioner yang pertama sesuai aturan Servqual dan yang kedua sesuai aturan BWM dengan target masing-masing 50 responden. Subjek penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) SPBU Full Self Service area Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Pada tahap pertama didapatkan hasil pengukuran nilai Gap dengan Servqual dan hasil pengukuran peringkat dengan BWM. Setelah itu pada BWM dilakukan pembobotan lokal masing-masing kriteria dan sub-kriteria dan hasil akhir dilakukan agregasi sehingga didapatkan pembobotan global. Hasilnya menunjukkan reliable karena skor rasio konsistensi dibawah batas maksimal. Penelitian ini menemukan bahwa dimensi Digitalisasi dan Responsiveness serta Self Service dan Aplikasi Mobile pada sub-kriteria perlu ditingkatkan agar layanan SPBU meningkat. Tesis ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan karena factor atau aspek bersifat dinamis dinamis dan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan jaman seperti faktor lokasi, factor social, dan lain-lain. Dilain hal metode ini dapat dikembangkan dan dipergunakan di berbagai sector serta dikombinasikan dengan metode lainnya seperti AHP, MOORA, TOPSIS, dan lain-lain.

---

Currently, competition in the oil and gas retail industry, especially gas stations, is very competitive and all of them compete to improve service quality. However, until now there has been no quality measurement of digitalization that has been present at gas stations. The purpose of this thesis is to find out and identify the quality of service to digitalization at gas stations using the Best Worst Method (BWM) integrated Servqual approach. In addition, this research also wants to show a comparison of the familiar Servqual method used to measure service quality with the new Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method, namely BWM. Servqual and BWM dimension criterion data were collected from several sources such as expert experts, tools, and journal literature. Data collection was carried out by distributing 2 (two) questionnaires, the first according to Servqual rules and the second according to BWM rules with a target of 50 respondents each. The subject of this research was conducted at 3 (three) Full Self Service gas stations in the Jakarta, Tangerang and Bekasi areas. In the first stage, the Gap value measurement results were obtained with Servqual and the ranking measurement results with BWM. After that, the local weighting of each criterion and sub-criteria is carried out in BWM, and the final results are aggregated to obtain a global weighting. The results show reliable because the consistency ratio score is below the maximum limit. This study found that the dimensions of Digitalization and Responsiveness as well as Self Service and Mobile Applications on the sub-criteria need to be improved so that gas station services improve. This thesis has several shortcomings that need to be refined because the factors or aspects are dynamic and can be expanded according to the needs of the times such as location factors, social factors, and others. On the other hand, this method can be developed and used in various sectors and combined with other methods such as AHP, MOORA, TOPSIS, and others."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia X apakah sudah sesuai dengan ketentuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian internal perlu diterapkan dengan baik guna memberikan kelayakan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, pengamanan aset negara, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan keandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode evaluasi data yakni identifikasi subjek, kriteria evaluasi, menentukan keseluruhan evaluasi, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. Adapun instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dan analisis dokumentasi yang dimiliki oleh KJRI X. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa seluruh unsur SPI telah ada namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk meminimalisir adanya risiko salah saji pada laporan keuangan, ketidakwajaran nominal penawaran harga, ketidakakuratan hasil report dari sistem aplikasi, maupun ketidakmampuan pegawai dalam menjalankan wewenang atas tugas dan fungsinya.

---

This study aims to evaluate the implementation of Government Internal Control System carried out by the Consulate General of the Republic of Indonesia X and whether it is following the provisions of the Government Internal Control System regulated in Government Regulation No. 60 of 2008. The internal control system needs to be appropriately implemented to provide adequate feasibility for achieving organizational goals through efficient and effective activities, safeguarding state assets, compliance with laws and regulations, and reliability of financial reporting. This research is qualitative research with data evaluation methods, namely subject identification, evaluation criteria, the overall evaluation, concluding, and recommendations. The research instruments are in the form of observations, interviews, and analysis of documentation owned by the Consulate General of the Republic of Indonesia X. The result of this research is known that all elements of Government Internal Control System already exist but need to be improved in several aspects to minimize the risk of misstatement in financial statements, the unfairness of nominal quotes, inaccuracies in report results from the application system, as well as the inability of employees to carry out their authority over their duties and functions."

"[Laporan magang ini membahas bagaimana prosedur KAP ABC atas jasa kajian dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur SOP penjualan marketing dan operasional pada PT XYZ yang bertujuan untuk menghasilkan SOP yang dapat mendukung standardisasi proses bisnis PT XYZ dengan mempertimbangkan aspek pengendalian internal. Analisis dilakukan atas kesesuaian prosedur yang dilakukan oleh KAP ABC dalam melakukan kajian dan penyempurnaan SOP penjualan marketing dan operasional pada PT XYZ dengan teori yang ada. Analisis juga dilakukan atas kesesuaian pertimbangan aspek pengendalian internal kesesuaian teknik dokumentasi dan kesesuaian format teknis penulisan SOP yang dilakukan oleh KAP ABC dengan teori yang ada. Hasil analisis menyimpulkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh KAP ABC pertimbangan aspek pengendalian internal kesesuaian teknik dokumentasi dan kesesuaian format teknis penulisan SOP sudah sesuai dengan teori yang ada namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya KAP ABC kurang fokus pada pertimbangan aspek pengendalian internal terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan perencanaan dan KAP ABC tidak membuat DFD terlebih dahulu sebelum membuat SOP Flowchart.

---

This internship report discusses how KAP ABC rsquo s procedures in examining and updating sales marketing and operational. Standard Operating Procedures SOP on PT XYZ to generalize SOP which support standardization of business processes on PT XYZ by considering internal control aspects. The analysis was conducted to check the conformity of the procedures that were performed by KAP ABC in examining and updating sales marketing and operational SOP on PT XYZ to the existing theory. The analysis was also conducted to check the conformity of the internal control consideration documentation techniques and the format of writing techniques that was performed by KAP ABC to the existing theory. The result of this internship report concludes that procedures that were performed by KAP ABC internal control consideration documentation techniques and the format of writing techniques are already conformed to the existing theory however there are some deficiencies such as KAP ABC less focus on internal control consideration there are some weaknesses in planning and KAP ABC did not make DFD before making flowchart.;This internship report discusses how KAP ABC rsquo s procedures in examining and updating sales marketing and operational Standard Operating Procedures SOP on PT XYZ to generalize SOP which support standardization of business processes on PT XYZ by considering internal control aspects The analysis was conducted to check the conformity of the procedures that were performed by KAP ABC in examining and updating sales marketing and operational SOP on PT XYZ to the existing theory The analysis was also conducted to check the conformity of the internal control consideration documentation techniques and the format of writing techniques that was performed by KAP ABC to the existing theory The result of this internship report concludes that procedures that were performed by KAP ABC internal control consideration documentation techniques and the format of writing techniques are already conformed to the existing theory however there are some deficiencies such as KAP ABC less focus on internal control consideration there are some weaknesses in planning and KAP ABC did not make DFD before making flowchart ;This internship report discusses how KAP ABC rsquo s procedures in examining and updating sales marketing and operational Standard Operating Procedures SOP on PT XYZ to generalize SOP which support standardization of business processes on PT XYZ by considering internal control aspects The analysis was conducted to check the conformity of the procedures that were performed by KAP ABC in examining and updating sales marketing and operational SOP on PT XYZ to the existing theory The analysis was also conducted to check the conformity of the internal control consideration documentation techniques and the format of writing techniques that was performed by KAP ABC to the existing theory The result of this internship report concludes that procedures that were performed by KAP ABC internal control consideration documentation techniques and the format of writing techniques are already conformed to the existing theory however there are some deficiencies such as KAP ABC less focus on internal control consideration there are some weaknesses in planning and KAP ABC did not make DFD before making flowchart , This internship report discusses how KAP ABC rsquo s procedures in examining and updating sales marketing and operational Standard Operating Procedures SOP on PT XYZ to generalize SOP which support standardization of business processes on PT XYZ by considering internal control aspects The analysis was conducted to check the conformity of the procedures that were performed by KAP ABC in examining and updating sales marketing and operational SOP on PT XYZ to the existing theory The analysis was also conducted to check the conformity of the internal control consideration documentation techniques and the format of writing techniques that was performed by KAP ABC to the existing theory The result of this internship report concludes that procedures that were performed by KAP ABC internal control consideration documentation techniques and the format of writing techniques are already conformed to the existing theory however there are some deficiencies such as KAP ABC less focus on internal control consideration there are some weaknesses in planning and KAP ABC did not make DFD before making flowchart ]"