Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan penjelasan khusus mengenai frasa “Persetujuan Tertulis” dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, dalam Putusan No. 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN Niaga Sby, terjadi perbedaan persepsi antara PT Siloam International Hospitals (Tergugat) dan dr. Arnold Bobby Soehartono (Penggugat). PT Siloam International Hospitals mengganggap Perjanjian Tertulis yang mengacu pada Peraturan Perusahaan yang mengikat dr. Arnold Bobby Soehartono sebagai Persetujuan Tertulis dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Skripsi ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, tipe penelitian deskriptif, alat pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian Penulis adalah mengenai Hak Publisitas yang melekat pada model potret dan dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Hak Publisitas adalah hak untuk mengontrol penggunaan identitas, nama, suara, kemiripannya dan mendapatkan kompensasi atas penggunaan komersial tersebut. Persetujuan lahir ketika terjadi kesepakatan antara para pihak, dan dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta menghendakinya dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja adalah perjanjian dengan objek tertentu yaitu pekerjaan, sedangkan peraturan perusahaan adalah peraturan sepihak yang dibuat oleh Pemberi Kerja. Perjanjian kerja yang mengacu pada peraturan perusahaan adalah persetujuan tertulis, tetapi dalam Putusan tidak terjadi pemberian izin atas Hak Publisitas, melainkan Hak Cipta. Penulis berpendapat bahwa Hakim kurang tepat memberikan pertimbangannya karena tidak memfokuskan pada narasi Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 

---

Law Number 28 of 2014 does not provide an explanation regarding the phrase "Written Agreement" in Article 12 Verse(1). In Decision No. 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN Niaga Sby, there is a perception difference between PT Siloam International Hospitals (Defendant) and dr. Arnold Bobby Soehartono (Plaintiff). PT Siloam International Hospitals considers Work Contract that refers to Company Regulations as Written Agreement in Article 12 Verse (1) of Law Number 28 of 2014. This undergraduate thesis uses normative legal research, with descriptive type of research, and the literature study as the data collection tool. The results of the research is that Publicity Right is protected by Law Number 28 of 2014. Publicity Right is the right to control use of identity and to get compensation for the commercial usage. Agreement is born when there is consent between parties, and Law Number 28 of 2014 requires it in written form. Work Contract is an agreement with certain object, namely work. Therefore, a Work Contract is considered a written agreement, only in the Decision there is no transfer of Publicity Rights, only Copyrights. The author opine that the judge did not focus on the narrative of Article 12 paragraph (1) Law Number 28 of 2014. "

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Hak Privasi Orang yang Dipotret dihadapkan dengan Doktrin Fair Use atas Potret di Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membuat pengaturan mengenai perlindungan khusus terhadap kepentingan Orang yang Dipotret dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia, pemerintah seharusnya membagi pengaturan tersebut berdasarkan kesadaran Orang yang Dipotret atas pembuatan Potretnya; perlindungan perlu diberikan kepada orang yang dianggap belum cakap hukum dan orang yang berada di bawah pengampuan oleh Undangundang; tetap mempertahankan bentuk perlindungan kepentingan Orang yang Dipotret terhadap tindakan penggunaan Potret dirinya yang dilakukan oleh setiap orang.

---

The focus of this study about the position of Privacy Right of the Person Portrayed facing the Fair Use Doctrine on Portrait in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. This research is qualitative with prescriptive analysis. The result of this research suggest that in making regulation regarding the special protection of the interests of the Person Portrayed in Indonesian Copyright Law, the government should divide the regulation based on the consciousness of the Person Portrayed on portrait-making; protection should be given also to those who are considered not competent in front of the law and those who are under guardianship by the law; retaining the protection form of the interests of the Person Portrayed against the using of their Portrait performed by every person."

"Perlindungan hukum terhadap pencipta masih terlihat sangat lemah. Pencipta, atau secara lebih spesifik di dalam industry music dikenal sebagai Penulis Lagu adalah salah satu pihak yang terlihat sangat dirugikan hak-haknya pada jaman sekarang ini, terutama dengan adanya perkembagan teknologi yang sangat pesat dan semakin memudahkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan illegal atas suatu karya cipta salah staunya melalui aktifitas pembajakan. Perlindungan terhadap hak seorang pencipta, terutama untuk hak ekonominya harus menjadi focus dan dilindungi dengan maksimal agar pencipta dapat menikmati keuntungan dalam bentuk finansial sebagai apresiasi dari karya yang sudah diciptakan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penambahan jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi seorang cipta yang dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang menambahkan jangka waktu perlindungan menjadi hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dari pengaturan sebelumnya yang hanya hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dengan melihat keadaan dan penerapan hak cipta di Indonesia. Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Undang-Undang hak cipta kesalahan terletak pada pelaksanaan dan penerapannya. Sebaiknya focus bukan diletakkan pada lamanya jangka waktu perlindungan, melainkan pelaksanaan dan penerapan peraturan yang sudah ada terlebih dahulu dan dipastikan agar berjalan dengan baik. Tidak akan ada gunanya penambahan jangka waktu perlindungan dilakukan jika dari awal tidak ada sinergi yang baik dari pemerintah, pihak dalam industry music, dan para pengguna (user) dalam melaksanakan dan menerapkan hal-hal yang sudah diatur secara sangat jelas di dalam Undang-Undang tersebut secara keseluruhan.

---

Legal protection towards author is still weak. Authors, or more specifically in the music industry popularly known as songwriters, are one of the parties that suffered so much loss and their rights are and have been so much and very much violated in so many ways, especially with the existence of the vast development of technology which made irresponsible people have easier access to do illegal activities over a certain creation, including through piracy activities. Protection towards the right of author, especially on the economic right, has to be the main focus and protected to the maximum extent so that the author can enjoy their rightful compensation, which they certainly deserve, in the financial form as a form of appreciation towards the creation.

This thesis further analyzes the compatibility of the extension of copyright protection duration in the new Indonesian Copyright Law No.28 Year 2014, that extended the duration to up to 70 (seventy) years after the author passed away from previously 50 (fifty) years, while simultaneously observing the condition and implementation of Indonesian Copyright Law.

After having done with the analysis, it can be concluded that in the implementation of Indonesian Copyright Law the error is on the enforcement of the law itself. The focus should not be done on the duration of the protection, but rather on the application and enforcement of the law and make sure that everything can be implemented and enforced properly. The extension of duration will be of no use if from the beginning there is no synergy between the government, parties in the music industry, and public as the user in implementing and enforcing things that are already crystal clearly regulated in the law itself."

"UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, namun ternyata hak eksklusif tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena adanya konsep atau doktrin fair use yang memperkenankan tindakan-tindakan penggunaan tertentu yang dapat dilakukan oleh orang lain tanpa meminta persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun, ternyata pengaturan serta praktik doktrin fair use berbeda-beda di tiap negara. Di Indonesia sendiri belum ada praktik pengadilan mengenai doktrin fair use ini, hanya ada pengaturannya saja di Pasal 15 UU Hak Cipta sehingga perlu penafsiran perbandingan untk menafsirkan penerapannya. Dalam Pasal 15 UU Hak Cipta diatur tujuh butir penggunaan yang diperbolehkan terhadap suatu Ciptaan, namun belum jelas apakah doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta berlaku untuk semua ciptaan atau tidak. Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan doktrin fair use yang ada di Indonesia dengan pengaturan fair use di Amerika Serikat dan menasfirkan penerapan Pasal 15 UU Hak Cipta melalui perkara-perkara yang ada di Amerika Serikat untuk melihat kemungkinan penerapan Pasal 15 menggunakan pendekatan case law. Di akhir penelitian, Penulis berkesimpulan bahwa doktrin fair use hanya berlaku kepada ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta dan penerapan doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta dimungkinkan menggunakan pendekatan case law seperti di Amerika Serikat sehingga memerlukan penafsiran hakim untuk menentukan adanya suatu penggunaan yang wajar.

---

Indonesian Copyright Law provides an Exclusive Rights to Authors or Copyright Owners to announce and reproduce the works, however the exclusive rights are not absolute because there is a concept or a doctrine of Fair Use which allow certain uses made by others without consent from the Authors or Copyright Owners. In fact, regulation and practices of the fair use are vary in every nation. In Indonesia, there are no judicial practices involving fair use doctrine, but there is regulation that provide fair use doctrine in Article 15 Copyright Law. Thus, to interpret Article 15 Copyright Law, a comparative study is required. In Article 15 Copyright Law, it is not clear whether fair use doctrine apply to all works or only to certain works.

This thesis discusses the comparison between fair use regulation in Indonesian Copyright Law and fair use regulation in USA Copyright Law and interpretation of Article 15 Indonesian Copyright Law implementation by using case law in USA. At the end of this thesis, the author concludes that fair use doctrine only apply to copyrighted works and it is possible to use case law approach and, thus, judges interpretation is required to decide a fair use."

"Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan perlindungan Surakarta batik motif yang termasuk ke dalam salah satu jenis folklore berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, dibahas pula mengenai pemanfaatan motif batik Surakarta secara ekonomis oleh orang nonSurakarta yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Pembahasan perihal pemanfaatan motif batik Surakarta ini ditinjau dari ketentuan Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Semua pembahasan ini dikaitkan pula dengan tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Surakarta atas lebih dari seratus motif batik tradisional Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan motif batik Surakarta melalui UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah kurang dimungkinkan. Dalam hal pemanfaatannya, motif batik Surakarta dapat turut dimanfaatkan secara ekonomis oleh orang nonSurakarta, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun warga negara asing. Namun, pemanfaatan oleh warga negara asing memerlukan izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar perlindungan motif batik Surakarta yang merupakan salah satu jenis folklore dilakukan melalui suatu peraturan tersendiri (sui generis) yang terpisah dari ketentuan hukum hak cipta. Selain itu, peraturan yang terpisah tersebut juga harus dapat menjamin dan melindungi hak-hak ekonomi masyarakat lokal.

---

This thesis discusses about possibility of Surakarta batik motif protection as one of type folklore base on Law No. 19 Year 2002 on Copyright. Besides, in this thesis is worked through too about the utilization of Surakarta batik motif economically by nonSurakarta?s person who gets Indonesian civics and also one gets strange civics. Study about this utilization matter of Surakarta batik motif is sighted of article 10 of Law No. 19 Year 2002 on Copyright. All this study is also concerned with registration action that had been done by Local Government of Surakarta toward more than a hundred Surakarta traditional batik motifs. This research is a juridical normative by qualitative analysis method.

The results of this study are the protection of Surakarta batik motif with Law No. 19 Year 2002 on Copyright is insufficiently been enabled. In term its exploit, Surakarta batik motif can terminological to utilize economically by nonSurakarta?s person that gets Indonesian civics and also strange citizen. But, exploit by strange citizen require beforehand permit of state as holding as copyright.

The results of this study suggest that the protection of Surakarta batik motif as one of type folklore should be done with another regulation one (sui generis) that separates from copyright law rule. Besides, the regulation that separately shall also gets to secure and protect economic rights of local society."

" Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup paling luas. Segala hasil karya intelektual manusia dihasilkan dari proses olah pikir dan kreativitas yang kemudian diwujudkan menjadi suatu ciptaan. Oleh karena itu, persinggungan antara hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya sering terjadi. Satu jenis ciptaan yang selalu berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan adalah logo. Logo adalah hasil karya seni lukis atau seni desain grafis yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanda pembeda bagi badan usaha untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dengan produk atau jasa badan usaha lain, selain itu logo juga sering digunakan sebagai lambang organisasi atau badan hukum untuk menunjukkan identitas mereka. Dilatar belakangi oleh sengketa yang terus menerus mengenai kepemilikan logo yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda yang telah memiliki merek terdaftar dan hak cipta tercatat, maka pencatatan hak cipta seni lukis logo atau tanda pembeda yang telah digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa serta lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum tidak lagi diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan hukum hak cipta pada khususnya menjadikan sulit bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk membuktikan kepemilikan ciptaan. Perlindungan hukum hak cipta bersifat otomatis begitu hasil karya cipta tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dinikmati dengan panca indera. Pencatatan hak cipta tidak diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi Surat Pencatatan Ciptaan dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta ketika terjadi sengketa atau ketika hak ekonomi atas ciptaaan tersebut akan dieksploitasi atau dialihkan haknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 65, diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum hak cipta oleh masyarakat.

---

Copyright is part of intellectual property rights having largest scope. All human intellectual property creations are generated from the process of thinking and creativity which are then embodied into a work. Hence, overlapping between copyright and other intellectual property rights often happen. One type of work which always potentially causes dispute of ownership is logo. Logo is a creation of painting or graphical design art intended to be used as identifier for business to distinguish products or services they are producing from products or services of other businesses, besides, logo is also oftenly used as symbol of an organization, legal body to show their identity. Given perpetually occuring disputes of logo ownership owned by different parties having registered trademark and registered copyright, registration of copyright for logo or distinguishing sign which has been used as a mark in trade of goods or services as well as symbol of organization, business or legal body is no longer acceptable, as regulated in the Article 65 Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright. Lack of understanding in society with respect to legal protection of copyright particularly, making it difficult for the Author or Copyright Owner to prove ownership of their copyrights. Legal protection of copyright is automatic in nature once the work is embodied in a form which can be enjoyed with the senses. Registration of copyright is not required to secure legal protection; however, Copyright Registration Letter can be used as prima facie evidence of copyright ownership when dispute arises or when the economic rights of the copyright will be exploited or assigned. With the enactment of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, particularly Article 65, it is necessary to have better understanding of copyright protection by the society."

"Hyperlink merupakan salah satu fitur utama dari teknologi world wide web.Terhubungnya satu website dengan website lainnya memudahkan pengguna internet untuk menemukan berbagai informasi yang diinginkan. Disamping kegunaannya yang besar, hyperlink dapat memicu implikasi hukum dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya dalam ranah hukum hak cipta. Di berbagai negara seperti negara - negara Eropa dan Amerika Serikat, tipe - tipe dari hyperlink seperti deeplinking, framing dan inlining menjadi objek dari sengketa - sengketa hak cipta. Pemilik website yang menjadi target dari hyperlink menggugat pihak-pihak yang membuat atau menyediakan hyperlink tersebut dengan basis pelanggaran hak cipta. Mereka berpendapat bahwa tindakan pembuatan atau penyediaan hyperlink merupakan bentuk dari tindakan memperbanyak ataupun mengumumkan konten milik mereka. Di sisi lain, Internet Service Provider seperti penyedian jasa hosting ataupun search engine juga juga tidak luput dari gugatan pemegang hak cipta karena dinilai turut menyebarkan ciptaan milik mereka yang sebelumnya disebarkan oleh orang tanpa izin, oleh karena itu ISP secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Skripsi ini mencoba menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hyperlink yang terjadi diberbagai negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

Hyperlink is known to be one of main features of World Wide Web. The way that all website on internet linking each other with hyperlink makes users so easy to find informations that they want because they can move from one to another website without the needs to remembering its URL Address. Despite their clear utility, hyperlinks can raise legal liability issues in certain circumstances especially copyright area. In many countries, like European Country and US, the types of hyperlink like deeplinking, framing and inlining have been subject of copyright litigation because the owner of linked site sued the provider or creator those hyperlink based on copyright infringement. They argue that the act of providing or creating those hypelinks constitute the act of reproduction or dissemination their copyrighted content without autorization. In the other hand,Internet Service Provider like the one who providing web hosting service and search engine also been sued by copyright owner because they argue that the ISP have contribution to find or locate their copyrighted work that have been disseminated without their authorization by others, so they have secondary liability from copyright infringement that done by the others. This thesis try to discuss those many hyperlinking case that happened in foreign country based on Law No.19 Year 2002 Concerning Copyright."

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada Perlindungan Hak Cipta Terkait Dengan DistribusiKarya Sinematografi (Studi Kasus: Peluncuran Film X-Men Origins: Wolverine DanAyat-Ayat Cinta). Seiring dengan perkembangan teknologi, pada saat ini distribusikarya sinematografi banyak yang menyimpang. Dimana terdapat banyak karyasinematografi yang didistribusikan dengan tidak memenuhi hukum yang berlaku,dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum yang tegas mengenai hal tersebut. Daripenelitian ini, para produser sebagai pemegang hak cipta atas karya sinematografidapat mengetahui pentingnya perjanjian lisensi dalam hal distriusi karyanya dan jugahak terkait sehubungan dengan para pelaku yang ikut berpartisipasi dalam karyatersebut.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the Protection of Copyright Related to the Distribution of WorkCinematography (Case Study: Launching Movie X-Men Origins: Wolverine AndAyat-Ayat Cinta). Along with the development of technology, the current distributionof cinematographic works much distorted. Where there are a lot of cinematographicworks are distributed to not meet the applicable law, because there is no strict legalregulation on the matter. From this research, the producers as the holder of thecopyright in a cinematographic work to determine the importance of the licenseagreement in terms of the distribution of his work and related rights in connectionwith the actors who participated in the work."

"Tesis ini membahas mengenai analisis pengaturan hak cipta terhadap aransemen musik menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC 2002) sudah diatur mengenai karya musik atau lagu. Namun hanya sebatas pemberian definisi atas karya musik atau lagu tersebut. Aransemen musik sendiri tidak diatur dalam batang tubuh UUHC 2002. Aransemen musik diatur dalam Penjelasan Resmi Pasal 12 butir (1) huruf d UUHC 2002 yang menyebutkan bahwa aransemen musik merupakan satu kesatuan yang utuh dengan karya musik atau lagu. Padahal karya musik atau lagu merupakan Ciptaan si Pencipta. Sehingga perlindungan yang diberikan adalah hak cipta. Arasemen musik sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari karya musik yang dilakukan pada proses perekaman. Oleh sebab itu, aransemen musik merupakan bagian dari karya rekaman. Karya rekaman sendiri dilakukan oleh Pelaku (artis, musisi, dan perusahaan rekaman), maka perlindungan yang diberikan adalah hak reproduksi dan performing rights. Dari sini tampak kesalahan konsepsi pengaturan karya musik dalam UUHC 2002 dan kerancuan dalam Penjelasan Resmi Pasal 12 butir (1) huruf d UUHC 2002. Penelitian ini juga menyarankan perlunya revisi UUHC 2002, khususnya untuk bagian karya musik dan revisi pada bagian Penjelasan Resmi Pasal12 butir (1) hurufd UUHC 2002.

---

This thesis discusses the analysis of copyright regulation over musical arrangement prevailing The Law No. 19 Year of 2002 concerning Copyright. This research is doctrinal research. This research indicates that under the Law No. 19 year of 2002 on Copyright (UUCH 2002) regulates musical works or song. However merely on the definition of the musical works or song itself Musical arrangement itself is not regulated in the corpus of UUHC 2002. Musical arrangement is regulated in the Official Elucidation of Article 12 point (1) (d) UUHC 2002 stated that the musical arrangement is a unified whole with the musical works or song. However musical works is created by the Author. Thus, the protection granted to musical works is copyright. Musical arrangement is the enhancement of musical works that is created in the recording process. Therefore, musical arrangement is part of recording works. Recording works itself is performed by the Performers (artist, musician, and recording label), therefore, the protection for musical arrangement is reproduction rights and performing rights. This research suggests to revise the UUHC 2002, especially the part of musical works and revised section on the Official Elucidation of Article 12 par.1 (d) UUHC 2002."