Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor di Indonesia, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan seperti vaksin. Agar potensi dari vaksin tersebut tetap maksimal, diperlukan pengelolaan yang tepat agar mutu dan kualitas vaksin COVID-19 tetap terjamin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan vaksin COVID-19 di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dalam penelitian ini dengan melakukan triangulasi sumber yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan melakukan observasi proses pengelolaan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan vaksin COVID-19 di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik karena hampir seluruh proses pengelolaannya sudah sesuai dengan pedoman Petunjuk Teknis Vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

---

The COVID-19 disease has had a major impact on various sectors in Indonesia, so prevention efforts such as vaccines are needed. In order for the potential of the vaccine to remain maximal, proper management is needed so that the quality and quality of the COVID-19 vaccine is guaranteed. Therefore, this study aims to determine the description of the management of the COVID-19 vaccine in the Pharmaceutical Section of the DKI Jakarta Provincial Health Office in 2021. The type of research used in this study was qualitative with in-depth interview methods. Validation of the data in this study by triangulating sources, namely by conducting interviews with various informants and triangulating methods by observing the vaccine management process at the DKI Jakarta Provincial Health Office and reviewing documents. The results showed that the management of the COVID-19 vaccine at the DKI Jakarta Provincial Health Office was quite good because almost the entire management process was in accordance with the guidelines for the COVID-19 Vaccination Technical Instructions issued by the Ministry of Health."

"Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang berakibat fatal jika tidak segera disembuhkan. Pada tahun 2022 tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% sedangkan target nasional sebesar 90%. Untuk meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan diperlukan upaya penanggulangan tuberkulosis. Agar upaya penanggulangan tuberkulosis berjalan efektif dan efisien, maka perlu manajemen program yang tepat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program penanggulangan tuberkulosis di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan yang dapat memberikan informasi atau data dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan kecukupan mengenai masalah yang diteliti. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dengan wawancara bersama berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen program penanggulangan tuberkulosis, terdapat permasalahan diantaranya yaitu keterbatasan kader untuk melakukan investigasi kontak, terbatasnya tenaga pencatatan dan pelaporan pada fasyankes, masih terdapat fasyankes melaksanakan diagnosis TB tidak sesuai standar, belum terintegrasinya SITB dengan SITK, dan masih terbatasnya layanan untuk TB-RO. Untuk sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik dan cukup. Saran yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan peran kader untuk melakukan investigasi kontak, menyediakan tenaga pencatatan dan pelaporan selain perawat dan tenaga yang bertugas dalam layanan TB di fasyankes, menyebarkan informasi terbaru kepada fasyankes melalui sosialiasi, segera mengintegrasikan SITB dengan SITK dan melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk membuka layanan TB-RO.

---

Tuberculosis is one of the infectious diseases that is fatal if not cured immediately. In 2022, the success rate of tuberculosis treatment in DKI Jakarta Province is 81%, while the national target is 90%. To increase the scope of successful treatment, efforts to overcome tuberculosis are needed. In order for tuberculosis control efforts to run effectively and efficiently, proper program management is needed. Therefore, this study aims to determine the management picture of tuberculosis control programs at the DKI Jakarta Provincial Health Office. The type of research used in this research is qualitative with in-depth interview methods, observation and document review. Determination of informants using purposive sampling techniques, namely determining informants who can provide information or data by considering aspects of suitability and adequacy regarding the problem under study. Data validation using source triangulation by interviewing various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that in the management of the tuberculosis control program, there are problems including limited cadres to conduct contact investigations, limited recording and reporting personnel at health facilities, there are still health facilities carrying out TB diagnosis not according to standards, not yet integrated SITB with SITK, and still limited services for MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis). For facilities and infrastructure aspects are well and adequately available. Suggestions that can be given are optimizing the role of cadres to conduct contact investigations, providing recording and reporting personnel in addition to nurses and personnel on duty in TB services at health facilities, disseminating the latest information to health facilities through socialization, immediately integrating SITB with SITK and also coordinating with private health service facilities to open MDR-TB services."

"Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi.

---

One of the objectives of the competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for functional positions is carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law. This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency test for health functional positions at the DKI Jakarta Provincial Health Office and its alignment with stakeholder policies. This research is a qualitative research with research design using George C. Edward III's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission sub-variable, it can be seen that the socialization process is still lacking so that it has an impact on the lack of enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there were still a small number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the competency test"

"Vaksin memang menjadi harapan besar umat manusia sebagai salah satu senjata utama mengendalikan COVID-19 karena dianggap merupakan upaya yang paling efektif dan efisien dalam mencegah penularan penyakit yang berbahaya. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, menurunkan angka positif dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok (herd imunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Pemberian vaksin booster dapat meningkatkan daya tahan tubuh melawan virus corona. Pemerintah Indonesia, melalui Kementrian Kesehatan RI menetapkan booster dilakukan secara homolog atau heterolog dengan vaksin primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas jenis vaksin dengan kejadian COVID-19. Penelitian ini menggunakan desain studi case-control (1:1) dengan jumlah sampel sebanyak 5.574 responden yang diambil dari data penyelidikan epidemiologi COVID-19 DKI Jakarta bulan Januari – Mei 2022 berdasarkan hasil RT-PCR. Hasil analisis univariat pada kelompok kasus menunjukkan sebagian besar responden telah mendapat vaksin 2 kali (81,92%) dan jenis vaksin homolog (88,87%). Kemudian hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara jenis vaksin dengan kejadian infeksi COVID-19 (95% CI: 1,593-2,363). Hal ini diperkuat oleh hasil analisis multivariat yang menunjukkan bahwa responden yang mendapat jenis vaksin homolog berisiko 3,220 kali terinfeksi COVID-19 dibandingkan yang mendapat jenis vaksin heterolog (95%CI: 0,0330,045). Hasil explorasi referensi menunjukkan bahwa pemberian vaksin booster heterolog dapat meningkatkan daya tahan tubuh melawan virus corona. Tidak lupa kekebalan tubuh seseorang yang telah menerima vaksin booster heterolog juga mengalami peningkatan beberapa kali lipat dibandingkat yang menerima vaksin booster homolog. Saran kepada pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan RI agar dapat meningkatkan capaian program vaksinasi hingga dosis booster dengan metode heterolog pada populasi berisiko.

---

One of the efforts to get Indonesia out of the COVID-19 pandemic is vaccination. Data on the achievement of the COVID-19 primary vaccine in DKI Jakarta as of July 2022 is very good, reaching 106.5%, with 78% of them having DKI ID cards. But at the same time the daily cases of COVID-19 in DKI Jakarta reached 1,749 cases per day. Therefore, this study aims to determine the relationship between vaccine status and type of vaccine with the incidence of COVID-19 infection. The study design chosen was case-control (1:1) with a total sample of 5,574 respondents who were selected from the DKI Jakarta COVID-19 data. Enforcement of research samples based on positive or negative results of COVID-19 by RT-PCR. Univariate results showed that most of the case respondents had received the vaccine twice (81.92%) and the type of vaccine was homologous (88.87%). The results of the multivariate analysis of the relationship between vaccination status and the incidence of COVID-19 infection showed contradictory results, where in the group with insufficient vaccination status (vaccine 1 time or not yet vaccinated) it actually provided protection from COVID-19 infection of 77.5%. Then the results of the multivariate analysis of the relationship between the type of vaccine and the incidence of COVID-19 infection showed that the group that received the homologous vaccine was 3,220 times more at risk of being infected with COVID-19 compared to the group that received the heterologous vaccine (95%CI: 0.033-0.045). Further research is needed using different study designs or using different data sources as an effort to validate the results of this study. Efforts to reduce COVID-19 cases can be done by increasing the achievement of the vaccination program to booster doses with the heterologous method in at-risk populations."

"Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling terdampak oleh virus ini dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2021 sejumlah 96.785 kasus. Oleh karena itu, pada tahun 2021 silam, diberlakukan kebijakan PPKM untuk menekan pola persebaran virus Covid-19 tersebut. Pada penelitian ini, akan dikaji bagaimana persebaran Covid-19 di DKI Jakarta pada periode PPKM Mikro yang berlangsung dari tanggal 9 Februari 2021 hingga 25 Juli 2021 terhadap faktor lingkungan, yaitu kualitas udara serta faktor sosial, yaitu kepadatan penduduk, keberadaan transportasi umum, dan sirkulasi penduduk (penduduk keluar masuk). Selama periode ini, nantinya pola persebaran virus Covid-19 akan dianalisa menggunakan bantuan GIS atau Geographic Information System dengan metode hot spot analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penderita Covid-19 di DKI Jakarta pada periode PPKM Mikro lebih banyak berdomisili di kecamatan yang terletak di pinggiran Jakarta atau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan kecamatan yang terletak di bagian tengah Jakarta, persebarannya cenderung terkendali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran Covid-19 seperti faktor lingkungan alam dan sosial, diketahui tidak memiliki pengaruh dan signifikansi yang kuat terhadap tiap faktor yang diduga mempengaruhi persebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

---

Corona Virus Disease 2019, commonly abbreviated as Covid-19, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2. DKI Jakarta Province is one of the provinces in Indonesia most affected by this virus, with the highest number of cases in 2021 totaling 96,785 cases. Therefore, in 2021, the PPKM policy was implemented to suppress the pattern of the spread of the Covid-19 virus. In this study, it will be studied how the spread of Covid-19 in DKI Jakarta occurred during the Micro PPKM period, which took place from February 9th, 2021, to July 25th, 2021,regarding environmental factors, namely air quality, and social factors, namely population density, availability of public transportation, and circulation residents (population in and out). During this period, the pattern of the spread of the Covid-19 virus will be analyzed with the help of GIS, or Geographic Information System, using the hot spot analysis method. The results of this study indicate that more sufferers of Covid-19 in DKI Jakarta during the Micro-PPKM period lived in sub-districts located on the outskirts of Jakarta or directly adjacent to West Java Province. While the sub-districts are located in the central part of Jakarta, their distribution tends to be controlled. The factors that influence the spread of Covid-19, such as natural and social environmental factors, are known to have no strong influence or significance for each factor that is suspected of influencing the spread of Covid-19 in DKI Jakarta."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengetahuan Masyarakat DKI Jakarta tentang Program Jaminan Kesehatan Jakarta yang diselenggarakan oleh UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Program Jamkesjak (Jaminan Kesehatan Jakarta) merupakan suatu program jaminan atas pelayanan kesehatan diluar manfaat JKN secara gratis yang diberikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, warga DKI Jakarta harus memiliki pengetahuan tentang program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta disebutkan melalui program Jaminan Kesehatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Jakarta, Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi DKI Jakarta mencapai sebesar 96,56 persen. Jumlah peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBI APBD) per bulan Mei 2020 mencapai 4.789.695 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta tentang program Jaminan Kesehatan Jakarta UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi crosssectional. Dengan mengolah data sekunder dari Hasil Survei milik UP Jamkesjak Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta. 

---

This thesis discusses the factors related to the knowledge of the people of DKI Jakarta regarding the Jakarta Health Insurance Program organized by UP Jamkesjak, DKI Jakarta Provincial Health Office. The Jamkesjak (Jakarta Health Insurance) program is a guarantee program for health services other than the free JKN benefits provided by the DKI Jakarta provincial government to improve the welfare of the people of DKI Jakarta. 

"Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

---

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation."

"Transportasi umum merupakan salah satu sektor yang paling berdampak akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, kebutuhan akan penggunaan transportasi umum untuk mobilitas sehari-hari masih tinggi sehingga hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi penyedia jasa transportasi umum untuk menyediakan transportasi yang aman untuk digunakan saat pandemi seperti ini. KRL Commuter Line merupakan salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran upaya penyedia jasa transportasi umum dalam pengendalian dan pencegahan COVID-19 di transportasi umum di DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan gabungan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Variabel yang diteliti yaitu pelaksanaan teknis (disinfeksi dan pembersihan lingkungan, pembersihan ventilasi, jaga jarak), aspek tenaga kerja, serta fasilitas dan penyebaran informasi pencegahan COVID-19. Data dan informasi yang digunakan berasal dari hasil wawancara serta observasi di stasiun-stasiun dan kereta. Penelitian ini dilakukan di kereta dan 16 stasiun jalur Bogor – Jakarta Kota yang berada di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan teknis sudah sesuai dengan panduan disinfeksi dari Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Namun, pada aspek tenaga kerja masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan pembersihan lingkungan. Pada ketersediaan fasilitas dan penyebaran informasi pencegahan COVID-19, masih ada beberapa komponen yang perlu ditingkatkan lagi seperti imbauan pencegahan COVID-19 melalui alat pengeras suara dan layar elektronik, penyediaan pos kesehatan sementara serta pengecekan suhu tubuh pada penumpang. Skor hasil observasi dalam pengendalian dan pencegahan COVID-19 tergolong baik, yaitu 73,20 dari 100 di stasiun serta 76,39 dari 100 pada kereta. Dapat disimpulkan bahwa KRL Commuter Line telah melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di stasiun dan di kereta dengan baik walaupun masih ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan lagi seperti aspek tenaga kerja serta fasilitas dan penyebaran informasi. Saran atau rekomendasi dari penelitian ini antara lain:  1) melakukan pemantauan penggunaan APD pada petugas kebersihan; 2) melakukan penyebaran informasi pencegahan COVID-19 melalui layar elektronik dan alat pengeras suara di stasiun; 3) menyediakan layar elektronik di kereta untuk penyebaran informasi pencegahan COVID-19; dan 4) tetap melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang sebelum memasuki stasiun.      

---

Public transportation is one of the most impacted sectors by COVID-19 pandemic. However, the need to use public transportation for daily mobility is still high, so it is a challenge for public transportation service providers to provide safe transportation during the pandemic. KRL Commuter Line is one of the most widely used modes of transportation by the community. The purpose of this study is to describe the efforts of public transportation service providers in controlling and preventing COVID-19 in public transportation in DKI Jakarta. The method used in this research is a combination of quantitative and qualitative research. The variables studied are technical implementation (environmental disinfection and cleaning, ventilation cleaning, physical distancing), labor aspects, as well as facilities and dissemination of information on COVID-19 prevention. The data and information used are derived from interviews and observations at the stations and train. This research was conducted in the train and 16 stations of the Bogor – Jakarta Kota line in DKI Jakarta. The result shows that the technical implementation are in accordance with disinfection guide issued by Minister of Health and the Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/MENKES/382/2020. However, in the aspect of labor, there are officers who do not use gloves when cleaning the environment. Regarding the availability of facilities and the dissemination of information on COVID-19 prevention, there are several components that need to be further improved, such as encouragement to prevent the spread of COVID-19 through loudspeakers and electronic screens, temporary health posts and body temperature check on passengers. The observation score for control and prevention of COVID-19 is quite good: 73.20 out of 100 at the stations and 76.39 out of 100 in the train. It can be concluded that the prevention and control measures of COVID-19 at the station and in the train has been implemented well by KRL Commuter Line. However, there are several aspects that can be improved, such as aspects of labor and facilities and information dissemination. Based on this study results, there are some suggestions or recommendations that can be applied by KRL Commuter Line to ensure the safety of passengers and public transportation staffs. They are: 1) to monitor the use of PPE for cleaning staff; 2) to share information on COVID-19 prevention through electronic screens and loudspeakers at stations; 3) to provide electronic screens in the train for the dissemination of information on COVID-19 prevention; and 4) to always check passengers’ body temperature before entering the station."

"Tujuh tahun semenjak skema jaminan kesehatan nasional (JKN) diperkenalkan, cakupan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 85% dari populasi, akan tetapi secara rata-rata out-of-pocket (OOP) pengeluaran kesehatan penduduk DKI Jakarta dua kali lipat dari pengeluaran Nasional. Tingginya cakupan JKN ternyata tetap diiringi dengan naiknya OOP pada Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan utilisasi layanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan tunai di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2021. Analisis kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini mencakup dua tahap, tahap pertama dengan menggunakan data tingkat individu untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan individu terhadap utilisasi layanan kesehatan. Tahap kedua dilakukan dengan menggunakan data tingkat rumah tangga untuk mengetahui kecenderungan pemanfaatan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa status ekonomi penduduk kuintil satu (Q1) dan kuintil dua (Q2) merupakan kelompok penduduk terbesar yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hasil analisis pada tahap pertama menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta lebih memilih fasilitas kesehatan layanan yang dikelola oleh swasta untuk utilisasi rawat jalan sedangkan untuk utilisasi rawat inap fasilitas layanan kesehatan yang dioperasikan oleh pemerintah sedikit lebih unggul. Penduduk yang memiliki JKN akan memanfaatkannya untuk utilisasi rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan hasil pada tahap kedua menunjukkan bahwa out-of-pocket pengeluaran kesehatan tunai penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ganda/kombinasi (JKN dan swasta) saat utilisasi layanan kesehatan adalah menggunakan asuransi kesehatan swasta. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi juga pengeluaran kesehatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat perlu memperhatikan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan pada penduduk dengan status ekonomi rendah/miskin. Selain itu juga perlu mendorong penduduk lebih memanfaatkan JKN saat utilisasi rawat jalan dan rawat inap agar lebih dapat menurunkan risiko keuangan, terutama pada penduduk yang memiliki anggota rumah tangga kelompok rentan.

---

Seven years since the national health insurance scheme (JKN) was introduced, coverage in DKI Jakarta Province has reached 85% of the population, but the average out-of-pocket (OOP) health expenditure of DKI Jakarta residents is twice that of the national expenditure. The high JKN coverage was accompanied by an increase in OOP in DKI Jakarta Province. This study focuses on understanding how health insurance ownership relates to health service utilization and cash health expenditure in DKI Jakarta Province. This study uses secondary data from Susenas Kor in 2021. The quantitative analysis conducted in this study includes two stages, the first stage using individual-level data to determine the determinants of individual health behavior on health service utilization. The second stage was carried out using household-level data to determine the tendency of health insurance utilization with out-of-pocket health expenditure in DKI Jakarta Province.

This study found that the economic status of the population in quintile one (Q1) and quintile two (Q2) is the largest group of people who do not have health insurance. The results of the first stage of analysis show that DKI Jakarta residents prefer privately-run health facilities for outpatient utilization, while government-operated health facilities are slightly superior for inpatient utilization. Residents who have JKN will use it for outpatient and inpatient utilization. The results of the second stage showed that the out-of-pocket cash health expenditure of people with national health insurance (JKN) was lower than that of people without health insurance. Residents who have dual/combination health insurance (JKN and private) when utilizing health services are using private health insurance. The higher the economic status of the population, the higher their health expenditure. This study suggests that the government should pay close attention to the coverage of health insurance among people with low economic status. It also needs to encourage people to make more use of JKN when utilizing outpatient and inpatient care in order to further reduce financial risk, especially for people with vulnerable household members."

"Lingkar pinggang merupakan pengukuran antropometri yang dikaitkan dengan risiko berbagai penyakit degeneratif. Skripsi ini bertujuan untuk mencari faktor dominan ukuran lingkar pinggang pegawai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Skripsi ini juga membahas gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan ukuran lingkar pinggang pegawai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional. Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas fisik merupakan faktor dominan lingkar pinggang pegawai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (B = -0.241). Rata-rata lingkar pinggang pada pegawai perempuan adalah 81,0 cm ±8,9 dan 91,9 cm ±10,32 pada laki-laki. Hasil penelitian juga menunjukkan ukuran lingkar pinggang berhubungan secara signifikan dengan usia, golongan, asupan zat gizi (asupan energi, asupan karbohidrat, asupan lemak, asupan protein), dan aktivitas fisik.

---

Waist circumference is one of anthropometric measurements, which is correlated with various risks of degenerative diseases. This study was aimed to find the predominant factor of waist circumference of Jakarta Health Provincial Office employees in 2013. This study also discussed the description and the relationships between waist circumference and its factors. Quantitative method and crosssectional design were used to conduct this study.

The result of this study showed that Physical activity was the predominant factor of waist circumference of Jakarta Health Provincial Office employees in 2013 (B = -0,241). This study found waist circumference in woman employees was 81,0 cm ±8,9 and 91,9 cm ±10,32 in man employees.

The result also found waist circumference was significantly correlated with age, employee ranks, nutrients intake (energy intake,carbohydrate intake, fat intake, protein intake), and physical activity."