Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat di Indonesia dan tanggung jawab rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah melebihi kapasitas terhadap pasien gawat darurat. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif, data penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta melalui wawancara dengan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Simpulan dari penelitian ini adalah: pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat terdapat pada UUD NRI 1945, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 19 Tahun 2016, dan Permenkes No. 47 tahun 2018 dan PM No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Rumah sakit bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi terhadap kelalaian tenaga kesehatan dan menunjuk tiga kemungkinan pertanggung jawaban pada tenaga kesehatan, kepala rumah sakit, atau rumah sakit. Penelitian ini menyarankan agar pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien dikodifikasi dan harmonisasikan kedalam suatu peraturan perundang – undangan yang spesifik dan tidak memberikan celah untuk dapat diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian. Bagi masyarakat, penulis menyarankan untuk ikut bekerja sama untuk meningkatkan upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat meringankan beban rumah sakit rujukan Covid-19.

---

This thesis examines the regulation of health services for emergency patients in Indonesia and The Responsibility of Covid-19 Referral Hospitals Which Exceeded the Capacity towards Emergency Patients. The research was conducted using normative juridical research methods, descriptive research types, secondary research data consisting of legal materials, and through interviews with the Deputy Director of Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. The conclusions of this study are: the regulation of health services for emergency patients is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law no. 38 of 2014 concerning Nursing, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Minister of Health Regulation No. 19 of 2016, and Minister of Health Regulation No. 47 of 2018 and Minister of Health Regulation No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Hospitals are criminally, civilly and administratively responsible for the negligence of health workers and designate three possible responsibilities to health workers, the head of the hospital, or the hospital. This thesis suggests that the hospital's accountability to patients be codified into a specific legislation and does not provide even a gap to be interpreted into several meanings. For the community, the author suggests working together to increase efforts to overcome Covid-19 by following health protocols so that it can ease the burden on Covid-19 referral hospitals."

"Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat di Indonesia dan tanggung jawab rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah melebihi kapasitas terhadap pasien gawat darurat. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif, data penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta melalui wawancara dengan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Simpulan dari penelitian ini adalah: pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat terdapat pada UUD NRI 1945, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 19 Tahun 2016, dan Permenkes No. 47 tahun 2018 dan PM No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Rumah sakit bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi terhadap kelalaian tenaga kesehatan dan menunjuk tiga kemungkinan pertanggung jawaban pada tenaga kesehatan, kepala rumah sakit, atau rumah sakit. Penelitian ini menyarankan agar pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien dikodifikasi dan harmonisasikan kedalam suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik dan tidak memberikan celah untuk dapat diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian. Bagi masyarakat, penulis menyarankan untuk ikut bekerja sama untuk meningkatkan upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat meringankan beban rumah sakit rujukan Covid-19.

---

This thesis examines the regulation of health services for emergency patients in Indonesia and The Responsibility of Covid-19 Referral Hospitals Which Exceeded the Capacity towards Emergency Patients. The research was conducted using normative juridical research methods, descriptive research types, secondary research data consisting of legal materials, and through interviews with the Deputy Director of Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. The conclusions of this study are: the regulation of health services for emergency patients is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law no. 38 of 2014 concerning Nursing, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Minister of Health Regulation No. 19 of 2016, and Minister of Health Regulation No. 47 of 2018 and Minister of Health Regulation No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Hospitals are criminally, civilly and administratively responsible for the negligence of health workers and designate three possible responsibilities to health workers, the head of the hospital, or the hospital. This thesis suggests that the hospital's accountability to patients be codified into a specific legislation and does not provide even a gap to be interpreted into several meanings. For the community, the author suggests working together to increase efforts to overcome Covid-19 by following health protocols so that it can ease the burden on Covid-19 referral hospitals. "

"Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan, terutama pada masa pandemi Corona virus disease 19 (Covid-19) ini. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan implementasi pencapaian Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) oleh perawat di rumah sakit rujukan Covid-19 pada masa pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian analitik dan rancangan cross-sectional. Sampel berjumlah 268 perawat yang bekerja di tiga rumah sakit di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan status pernikahan (p=0,03), budaya keselamatan (p<0,001), dan fungsi manajemen (p<0,001) dengan implementasi SKP. Sementara, faktor usia, masa kerja, jenis kelamin, pendidikan, jenjang karir, unit kerja, tipe rumah sakit, pelatihan keselamatan, stres kerja tidak berhubungan dengan implementasi pencapaian SKP (p>0,05). Hasil analisis menggunakan Structured Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) juga mendapatkan budaya keselamatan aspek perbaikan organisasi merupakan variabel yang paling berhubungan secara signifikan dengan implementasi pencapaian SKP. Rekomendasi dari hasii penelitian ini yaitu meningkatkan budaya keselamatan dalam meningkatkan kualitas implementasi enam sasaran keselamatan pasien.

---

Patient safety is a top priority in healthcare services, especially during the Coronavirus disease 19 (Covid-19) pandemic. The purpose of the study was to analyze the factors related to the implementation of the Patient Safety Goals (SKP) by nurses at the Covid-19 referral hospital during the pandemic. The study used a quantitative approach with an analytical research design and a cross-sectional design. The sample is 268 nurses who work in three hospitals in East Java. The results showed that there was a significant relationship between marital status (p=0.03), safety culture (p<0.001), and management function (p<0.001) with the implementation of SKP. Meanwhile, age, working period, gender, education, career path, work unit, type of hospital, safety training, work stress were not related to the implementation of SKP achievement (p>0.05). The analysis results using the Structured Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) also found that safety culture in the aspect of organizational improvement is the variable that is most significantly related to the implementation of SKP achievement. Recommendations from the results of this study are to improve safety culture in improving the quality of implementation of the six patient safety goals."

"Stres kerja merupakan reaksi negatif dari seseorang terhadap tekanan yang dibebankan kepada mereka dari adanya tuntutan, hambatan atau peluang. Burnout syndrome adalah proses yang disebabkan oleh stres pekerjaan yang tidak teratasi sehingga menyebabkan kelelahan emosi, perubahan kepribadian serta penurunan pencapaian pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara tingkat stres kerja dengan Burnout Syndrome juga dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kesehatan jiwa tenaga keperawatan. Metode penelitian menggunakan metode Cross Sectional kepada 165 perawat di RSUD Jati Padang dan Rumah Sakit Fatmawati. Pengukuran tingkat stres kerja dengan menggunakan kuesioner OSI-R (Occupational Stres Inventory-Revised) dan Burnout Syndrome diukur dengan kuesioner MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory-Human Service Survey). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perawat termasuk dalam tingkat stress kerja sedang dan Burnout Syndrome sedang. Uji korelasi antara tingkat stres kerja dengan Burnout Syndrome diukur menggunakan uji Chi Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan (p 0,001 < ɑ). Hasil ini menunjukkan bahwa jika tingkat stres kerja semakin tinggi, maka perawat mengalami burnout syndrome tinggi juga, begitu pula sebaliknya. Peneliti selanjutnya dapat menganalisa setiap komponen stres kerja dan Burnout Syndrome, serta mengindentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stres kerja dan juga Burnout Syndrome.

---

Job stress is a negative reaction from a person to the pressure imposed on them from demands, obstacles, or opportunities. Burnout syndrome is a process caused by unresolved work stress that causes emotional exhaustion, personality changes, and decreased personal achievement. This study aims to obtain an overview of the relationship between work stress levels and Burnout Syndrome which can also be a guide for improving the mental health of nursing staff. The research method used the Cross-Sectional method to 165 nurses at Jati Padang Hospital and Fatmawati Hospital. Measurement of work stress level using the OSI-R (Occupational Stress Inventory-Revised) questionnaire and Burnout Syndrome measured by the MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory-Human Service Survey) questionnaire. The results showed that most of the nurses included in the level of moderate work stress and moderate Burnout Syndrome. The correlation test between the level of work stress and Burnout Syndrome measured using the Chi-Square test showed that there was a significant relationship (p 0.001 < ɑ). These results indicate that if the level of work stress is higher, then nurses experience high burnout syndrome as well, and vice versa. The next researcher can analyze each component of work stress and Burnout Syndrome, and identify the factors that cause."

"DKI Jakarta sebagai kota padat populasi, menjadikan Jakarta sebagai wilayah yang berpotensi tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Informasi terkait spatiotemporal dinilai sangat penting digunakan untuk melihat prioritas penanganan wilayah. Keterkaitan variabel pendorong juga penting dilakukan untuk menekan penyebaran virus. Jangkauan rumah sakit rujukan tak kalah penting untuk mengoptimalkan layanan kesehatan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melakukan analisis spatiotemporal dengan mengidentifikasi variabel pendorong, serta analisis kesiapan rumah sakit rujukan menjadi kunci bagi pemerintah dalam merespon penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah Space Time Scan Staitistic untuk melihat pola penyebaran COVID-19, kemudian dilakukan analisis keterkaitan COVID-19 dengan variabel-variabel pendorong menggunakan analisis regresi. Selanjutnya, dilakukan analisis kesiapan rumah sakit rujukan menggunakan analisis jaringan. Analisis jaringan digunakan untuk melihat jangkauan dan kesiapan dari rumah sakit rujukan COVID-19. Hasil menunjukkan wilayah tengah Jakarta dan wilayah Jakarta Timur berisiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Kebijakan PPKM dan program vaksinasi dinilai lebih efektif dalam menekan penyebaran COVID-19. Variabel pendorong jumlah mal berpengaruh kuat terhadap penyebaran COVID-19 pada beberapa klaster yang terbentuk. Selanjutnya secara spasial ketersediaan rumah sakit rujukan sudah mampu melayani seluruh penduduk di DKI Jakarta dalam kondisi darurat. Namun, ketersediaan tempat tidur terbatas, sehingga perlu mengalokasikan rumah sakit lain sebagai rumah sakit rujukan COVID-19.

---

As a densely populated city, DKI Jakarta become vulnerable to the spread of COVID-19. Spatiotemporal information related to the spread of the disease considered crucial in pandemic decision making. Furthermore, understanding the association between the driving variables and analyzing referral hospital coverage service are also essential to contain the spread of the virus. This research aims to perform spatiotemporal analysis by identifying driving variables and analyze the readiness of referral hospital as key for the government to respond the spread of COVID-19 in DKI Jakarta. This study employed Space time scan statistic to understand the spreading pattern of COVID-19. The associations between COVID-19 and the driving variables were identified using regression analysis, while network analysis was performed to identify COVID-19 referral hospital readiness and service coverage. The result identified center part of Jakarta and Jakarta Timur as highly vulnerable to the spread of COVID-19. Social restriction (PPKM) and vaccination policy are considered effective to contain the pandemic. In general, the availability of referral hospitals is spatially able to cover the service for all the citizens in emergency situation. However, this study finds that the bed availability in those referral hospital was inadequate. Therefore, DKI Jakarta needs additional referral hospital"

"Penelitian ini pada dasarnya berhubungan dengan kesehatan sebagai hak asasi manusia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia ini diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 H ayat (1). Selain itu mengenai hak atas kesehatan ini Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 4 juga menyatakan hal yang sama. Namun pada penerapan di masyarakat berbeda dari apa yang tertulis di undang-undang. Pada kehidupan masyarakat masih terdapat penolakan pasien yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien dalam keadaan darurat sehingga berakibat kematian. Penolakan ini dalam keadaan darurat sebenarnya dilarang oleh pasal 32 Undang-Undang Kesehatan. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 Undang-Undang Kesehatan dapat berakibat kepada dijatuhkannya pidana pada pelaku pelanggaran sesuai pasal 190 Undang-Undang Kesehatan. Korporasi dalam hal inipun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 201 Undang-Undang Kesehatan. Yang menjadi permasalahan dalam ketentuan pasal 32 Undang-Undang Kesehatan adalah definisi keadaan darurat tidak terdapat dalam undangundang kesehatan itu sendiri. Dalam penelitian ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa definisi keadaan darurat dapat merujuk pada empat hal yaitu dari sejarah pembentukan undang-undang kesehatan, dari ilmu medis, dari kamus besar Bahasa Indonesia, dan undang-undang lain. Selain itu terhadap penegakan hukum pasal 190 Undang-Undang kesehatan belum ditemukan adanya kasus yang masuk dalam sistem peradilan pidana.

---

This Researh is basically related to health as a human rights. Health as a human right are regulated in Constitution of the Republic Indonesia in Paragraph H of article 28 (1). Beside that, Act No. 36 of 2009 about health is also state the same thing (health as a human rights). However, the application of this regulation is different from what is regulated in the regulation. There are still denial of patients in emergency situation (resulting a death) which is conducted by hospital and its instruments. This rejection is actually prohibited by article 32 of the health act. Violation of provisions of article 32 of the health act could result a criminal responsibility according to article 190 of the health act. According to article 201 of the health act, corporations is also can take a criminal responsibility. The problem is, the definition of emergency in article 32 is not included in the health act. This research ultimately concluded that the definitions of an emergency can refer to the four issues: the health act law maker?s definition, from the medical science, from the dictionary of indonesian, and other laws. In addition to the enforcement of article 190 and 201 of the health act, researcher have not found any cases that fall into the criminal justice systems."

"Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah salah satu pintu gerbang masuknya pasien di rumah sakit untuk pelayanan gawat darurat, pelayanan harus dapat memilah pasienpasien dengan tingkatan kegawatdaruratan tertentu agar dapat dilakukan pengobatan yang cepat dan tepat untuk mengurangi kecacatan atau kematian pasien yang dilayaninya. Rumah sakit tempat meneliti adalah satu diantara dua rumah sakit rujukan kelas B yang ada di wilayah kota Depok, juga rumah sakit sudah melayani pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional dalam hal ini diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kerja sama ini membuat adanya peningkatan pasien di rumah sakit termasuk IGD nya. Kendala timbul bila kapasitas pelayanan yang ada tidak mencukupi dan terdapat antrian pelayanan di IGD, sehingga manajemen perlu mengadakan penambahan tempat tidur di instalasi tersebut. Evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana pelayanan dapat diperbaiki. Penilaian/evaluasi adanya penambahan tempat tidur, juga menilai rujukan, merujuk, pasien rawat inap melalui IGD, kapasitas itu sendiri, variasi diagnosa yang ada,respon time, pembatalan berobat dan jumlah pemakaian pemeriksaan penunjang. Dari hasil penelitian didapat kunjungan pasien IGD, pasien BPJS, pasien rujukan, jumlah merawat dan pemeriksaan laboratorium ada peningkatan yang signifikan setelah ada penambahan kapasitas tempat tidur, sedangkan merujuk, pembatalan berobat dan response time ada penurunan tetapi tidak signifikan, diagnosa terbanyak untuk level I adalah Stroke Hemoragic dan level II adalah Stroke Iskemic, untuk radiologi ada peningkatan pemeriksaan tetapi tidak signifikan kendala tenaga dokter dan analis kurang sedangkan untuk tenaga perawat dan radiograper tidak di temui kendala.

---

Emergency Room (ER) is one of the gateways of patients in the hospital for emergency services, the service must be able to sort out patients with certain emergency levels in order to make prompt and appropriate treatment to reduce the disability or death of the patients it serves. The researching hospital is one of two type B referral hospitals in Depok city, as well as hospitals already serving patients using National Health Insurance in this case regulated by Badan Penyelenggara Jaminan sosial. This partnership makes the patient increase in hospital including his ER. Constraints arise when the existing service capacity is insufficient and there is a queue of services at the ER, so management needs to make additional beds in the installation. Evaluation is needed to measure the extent to which service can be improved. From the results of the study, IGD patient visits, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial patients, referral patients, number of treatments and laboratory examination there was a significant increase after the addition of bed capacity, whereas referring, treatment cancellation and response time was decreased but not significant, the most diagnosis for level I was Hemorrhagic stroke and level II is Ischemic Stroke, for radiology there is an increase in examination but no significant obstacles physicians and analysts less while for nurses and radiograper workers not encountered constraints."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang tanggung jawab dokter, rumah sakit dan pemerintah apabila terjadi pembiaran medik dalam keadaan gawat darurat yang dialami oleh pasien yang didasarkan atas literatur, perundang-undangan, hasil wawancara dengan dokter, direktur rumah sakit dan pemerintah, dengan analisis putusan No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai klasifikasi dan pengaturan keadaan gawat darurat menurut Hukum Kesehatan, dan tanggung jawab Rumah Sakit, Dokter dan Pemerintah dalam pelayanan gawat darurat serta menganalisis tanggung jawab hukum Rumah Sakit, Dokter, dan Pemerintah apabila terjadi pembiaran medik terhadap pasien gawat darurat dengan analisis Putusan No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Hasil penelitian ini adalah 1) di Indonesia sudah dikenal klasifikasi penanganan gawat darurat dan pengaturan gawat darurat sudah cukup baik, 2) tanggung jawab pelayanan gawat darurat oleh dokter diatur dalam UU No. 29/2004, Rumah Sakit diatur dalam UU No. 44/2009 serta Pemeritah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap dokter dan rumah sakit, 3) penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna.Penulis menyarankan  kepada Rumah Sakit untuk memperketat dalam mengawasi dan mempekerjakan dokter, kepada Pemerintah untuk melakukan judicial review Pasal 190 UU No. 36/2009, kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana atau penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU No. 44/2009, dan kepada Pemerintah dalam tugas mengurus dan mengatur untuk melakukan penegakan hukum terhadap tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of doctors, hospitals, and the government when medical abondonment occurs in emergency situations experienced by patients based on lit literature, legislation, interviews with hospitals, doctors and government, with an verdict analysis of No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. This study uses a research method with normative juridical research and descriptive research type with qualitative data analysis in which this study describes the classification and regulation of emergency conditions according to Health Law, and the responsibilities of Hospitals, Doctors and Government in emergency services, and also analyze the legal responsibilities of Hospitals, Doctors and Governent if medical abondonment occurs to emergency patients with an verdict analysis of No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. The results of this study are 1) that in Indonesia it is well known that the classification of emergency treatment and emergency regulation is quite good, 2) the responsibility of emergency services by doctors is regulated in Law No. 29/2004, Hospitals are regulated in Law No. 44/2009 and the Government has responsibility in fostering and supervising doctors and hospitals, 3) the author does not fully agree with the verdict of Judges No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. The author recommends to the Hospital to tighten in supervising and hiring doctors, to the Government to conduct a judicial review of Article 190 of Law No. 36/2009, to the Government to make implementing regulations or explanation of Article 42 paragraph (2) of Law No. 44/2009, and to the Government in the task of managing and regulating to enforce the law on responsibilities held by the Government."

"PendahuluanBerbagai studi menunjukkan obat off-label banyak diberikan pada pasien anak. Pemberian obat off-label dapat menimngkatkan risiko efek samping obat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peresepan obat off-label pada pasien anak di Instalasi Gawat Darurat RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo (IGD-RSCM) yang selama ini belum pernah diteliti.MetodeDesain penelitian ini potong lintnag. Sampel peresepan, diambil dari rekam medis pasien anak di IGD-RSCM secara consecutive sampling. Kriteria inklusi adalah peresepan untuk pasien anak usia 0-18 tahun di IGD RSCM pada periode Januari- Desember 2018. Kriteria eksklusi berupa data tidak terbaca atau tidak lengkap, peresepan elektrolit, suplemen, vitamin, dan obat luar. Data jenis kelamin, usia, dan jenis kelompok obat berdasarkan klasifikasi The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) dicatat. Status peresepan off-label ditentukan berdasarkan usia pasien saat obat diresepkan. Proporsi peresepan off-label pada kelompok gender dan usia anak dianalisis dengan uji Chi-Square.HasilDari 446 sampel peresepan yang diuji, 24,7% sampel merupakan peresepan off- label berdasarkan kategori usia.Berdasarkan kelompok ATC, kelompok obat yang paling sering diresepkan adalah obat sistem saraf dengan proposi off-label paling tinggi ditemukan pada kelompok agen antineoplastik dan imunomodulasi (88,2%). Tidak ada perbedaan proporsi peroff-label yang signifikan antara pasien anak laki- laki (21,9%) dan perempuan (27,4%) (p = 0,169, PR= 0,662 IK= 0,593 – 1,005). Tidak ada hubungan signfikan antara kelompok usia (bayi, anak, dan remaja) terhadap proporsi peresepan off-label (p = 0,086).KesimpulanProporsi peresepan obat off-label pasien anak di Instalasi Gawat Darurat RSCM adalah 24,7%. Jenis kelamin dan perbedaan kelompok usia antara bayi, anak, dan remaja tidak berhubungan dengan besar proporsi peresepan off-label.

---

Introduction

Various studies showed that pediatric patients often received off-label drugs. Off- label drug administration can increase the risk of adverse drug reactions. This study aims to evaluate the off-label prescriptions in pediatric patients at the Emergency Department of dr. Cipto Mangunkusumo Hospital (IGD-RSCM) which has never been studied.

Methods

This is a cross sectional study. Prescription samples were taken from the medical records at IGD-RSCM by consecutive sampling. The inclusion criteria were prescriptions for children aged 0-18 years treated at IGD-RSCM during January- December 2018. The exclusion criteria were unreadable, incomplete prescribing data, electrolytes, supplements, vitamins, and external medications. Data of gender, age, and drug class based on The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification were recorded. Off-label prescribing status was determined based on the patient's age at the time of prescription. Proportions of Off-label prescriptions in each gender and pediatric age groups were analyzed using the Chi-Square test. Results

Of the 446 prescriptions analyzed , 24.7% were prescribed off-labelly by age category. Based on the ATC, nervous system drugs was the most frequently prescribed medication. The highest proportion of off-label drugs prescription was the antineoplastic and immunomodulating agent (88.2%). There was no significant difference in the off-label prescription proportion between boys (21.9%) and girls (27.4%) (p=0.169, PR=0.662 CI=0.593-1.005). There was no significant association between age groups (infants, children and adolescents) and the proportion of off-label prescriptions (p= 0.086).

Conclusion

The proportion of pediatric off-label prescription at the IGD-RSCM was 24.7%. Gender and pediatric age group differences were not associated with the level of off-label prescriptions proportions."

"Latar belakang: Salah satu aspek penting dalam upaya menurunkan angkakematian dan morbiditas Ibu adalah sistem rujukan yang efektif. PandemiCOVID-19 memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sistem rujukan.Belum pernah dilakukan penilaian terhadap penerapan sistem rujukan obstetri diera pandemi COVID-19.Metode: Penelitian deskriptif-analitik berdesain potong lintang yangmembandingkan efektivitas rujukan sebelum (Juli-Desember 2019) dan saat di erapandemi COVID-19 (Maret-Agustus 2020) di Rumah Sakit Umum PusatNasional dr. Cipto Mangunkusumo. Efektivitas rujukan dinilai berdasarkan duakriteria, yakni kesesuaian diagnosis rujukan dan ketepatan prosedur yang meliputikomunikasi melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT),pengantaran dengan ambulans, dan pelampiran surat rujukan.Hasil: Penelitian menemukan 198 kasus rujukan dari 464 kasus obstetri (42,67%)sebelum pandemi dan 231 kasus rujukan dari 486 kasus obstetri (47,53%) di erapandemi. Kesesuaian diagnosis dan ketepatan prosedur rujukan di era pandemiCOVID-19 secara signifikan lebih tinggi. Kesesuaian diagnosis meningkat dari57,58% sebelum pandemi menjadi 71,00% di era pandemi (p = 0,004). Ketepatanprosedur rujukan meningkat dari 28,28% sebelum pandemi menjadi 45,45% di erapandemi (p < 0,001). Berdasarkan kriteria tersebut, efektivitas rujukan di RumahSakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo pada era pandemi COVID- 19 ditemukan lebih tinggi secara signifikan, yakni sebelum masa pandemi sebesar 21,72% dan di era pandemi sebesar 40,26% (p < 0,001).Kesimpulan: Terdapat peningkatan efektivitas rujukan ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan kesesuaian diagnosis danketepatan prosedur di era pandemi COVID-19 hingga 2x dibanding sebelum masa pandemi COVID-19."