Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021, terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalam penyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut oleh OJK. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kajian menyeluruh terhadap peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku untuk meninjau kasus kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK. Selain itu, skripsi ini akan menggunakan kasus PT BPR X sebagai studi kasus analisis dalam mengetahui penerapan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat yang perizinannya telah dicabut oleh OJK. Hasil dari Skripsi ini adalah Pemerintah telah membuat berbagai peraturan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Bank yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga Penyelesaian mengenai kredit bermasalah pada BPR yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK akan diurus oleh Tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

---

Issues related to non-performing loans and also the revocation of the business license of a Rural Bank are one of the common phenomena found in the world of banking and finance. From 2005 to April 2021, there were 110 rural banks whose licenses were revoked and liquidated. The formulation of the problem from the thesis is How is the Law and Regulation for the settlement of Non Performing Loan at the BPR whose license have been revoked by The OJK in Indonesia and also How is the legal settlement for debtors who failed in the credit agreement of the Rural Bank after their license was revoked by the OJK. This thesis will use a normative juridical approach to analyze a thorough review of the applicable banking and credit regulations to review cases of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. In addition, this thesis will use the case of PT BPR X as an analytical case study to determine the application of the provisions for the settlement of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. The result of this thesis is that the Government has made various regulations to overcome non-performing loans in banks whose licenses have been revoked by the OJK and also the settlement of non-performing loans in rural banks whose licenses have been revoked by the OJK will be managed by the liquidation team formed by the LPS."

"Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usahasuatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalamdunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021,terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusanmasalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadappenyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut olehOJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalampenyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut oleh OJK. Skripsiini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kajianmenyeluruh terhadap peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku untukmeninjau kasus kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat yangPerizinannya telah dicabut oleh OJK. Selain itu, skripsi ini akan menggunakankasus PT BPR X sebagai studi kasus analisis dalam mengetahui penerapanketentuan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat yangperizinannya telah dicabut oleh OJK. Hasil dari Skripsi ini adalah Pemerintah telahmembuat berbagai peraturan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Bank yangperizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga Penyelesaian mengenai kreditbermasalah pada BPR yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK akan diurus olehTim likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

---

Issues related to non-performing loans and also the revocation of the business license of a Rural Bank are one of the common phenomena found in the world of banking and finance. From 2005 to April 2021, there were 110 rural banks whose licenses were revoked and liquidated. The formulation of the problem from the thesis is How is the Law and Regulation for the settlement of Non Performing Loan at the BPR whose license have been revoked by The OJK in Indonesia and also How is the legal settlement for debtors who failed in the credit agreement of the Rural Bank after their license was revoked by the OJK. This thesis will use a normative juridical approach to analyze a thorough review of the applicable banking and credit regulations to review cases of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. In addition, this thesis will use the case of PT BPR X as an analytical case study to determine the application of the provisions for the settlement of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. The result of this thesis is that the Government has made various regulations to overcome non-performing loans in banks whose licenses have been revoked by the OJK and also the settlement of non-performing loans in rural banks whose licenses have been revoked by the OJK will be managed by the liquidation team formed by the LPS."

"Tesis ini membahas mengenai permohonan pailit Perusahaan Efek (PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) yang diajukan oleh salah satu kreditornya karena izin usahanya telah dicabut oleh Bapepam. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU menjelaskan bahwa permohonan pailit dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kewenangan Bapepam dalam upaya permohonan pailit Perusahaan Efek yang telah dicabut izin usahanya, serta bagaimanakah perlindungan hukum dan kepastian hukum para kreditor PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia akibat putusan MA RI No. 340K/Pdt.Sus/2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek yang telah dicabut izin usahanya adalah mutlak kewenangan eksklusif Bapepam, akan tetapi seyogianya terbuka kemungkinan dapat juga diajukan oleh kejaksaan dan kreditor. Pemenuhan nilai kepastian hukum dalam putusan MA RI No. 340.K/Pdt.Sus/2010 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan Penjelasannya, tetapi keputusan tersebut relatif hanya memberikan kepastian kepada debitor saja dan Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditor yang tidak bisa mendapatkan hak pemenuhan tagihan yang seharusnya dibayar oleh pihak debitor.

---

This thesis is to analyze a bankruptcy petition of Securities Company (PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) filed by one of its creditors due to its business license revoked by Bapepam. In accordance with Article 2 paragraph (4) of UUK-PKPU states that a bankruptcy petition may, in the case debtor is a Securities Company, only be filed by Bapepam. This research is aimed at identifying how Bapepam implementsits power for the bankruptcy petition of Securities Company whose business license has been revoked, and how is the legal protection and certainty for the creditors of PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia in consequence of Decision of Supreme Court of RI No. 340K/Pdt.Sus/2010. Type of research applied in this research is normative juridical approach.

The result shows that a bankruptcy petition against the Securities Company whose business license is revoked absolutely is the exclusive power of Bapepam, however this does not rule out the possibility that attorney general and creditor may fill the petition. The fulfillment of legal certainty in the Decision of Supreme Court of RI No. 340.K/Pdt.Sus/2010 has complied with the provisions of Article 2 paragraph (4) of UUK-PKPU and its explanatory notes. However, it is relative due to gives only to Debtor, and the Panel of Judges by no means provides legal protection to the benefit of creditors fail to obtain right for the right of payment that should be made by the debtor."

"Non Performing Loan merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit perbankan yang dapat terjadi baik karena kesalahan intern maupun ekstern bank. Penelitian ini membahas mengenai upaya penanganan Non Performing Loan pada perbankan berupa penyelamatan dan penyelesaian kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai penanganan Non Performing Loan. Kasus pada Putusan No. 750/PID.B/2012/PN.Jr., PT. BPR Balung Artha Guna Jember, tidak melakukan upaya penanganan Non Performing Loan seperti yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

---

Non Performing Loans are risk that obtained in every extending banking credit which can occur by internal fault or external fault. This research discuss about how to handling of Non Performing Loan by rescue and settlement credit with using legal normative method. This research provides the conclusion that Bank Indonesia has developed regulation regarding the handling of Non Performing Loan. The case based on Decision Number 750/PID.B/2012/PN.Jr., PT Artha Guna BPR Balung Jember, in practice does not use the method of handling non-performing loans as had been recommended in credit legislation."

"ABSTRAKTesis ini membahas Upaya Penanganan Kredit Bermasalah pada BPR dengan menggunakan skema Asuransi Kredit. Dalam UU No.10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan fungsi intermediasi, Bank Perkreditan Rakyat selain menghimpun dana nasabah, juga melaksanakan fungsi memberikan kredit kepada nasabah sesuai dengan kemampuan membayar kembali nasabah. Pengertian lain dari kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Latar Belakang dari Penulisan ini adalah bahwa pada saat ini Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pencadangan aktiva produktif yang tidak memperhitungkan sama sekali nilai agunan BPKB yang sudah didaftarkan ke lembaga fidusia ketika kredit nasabah bermasalah, sehingga menimbulkan problem terhadap pencapaian kinerja BPR. Dalam memberikan kredit kepada nasabah oleh BPR, hampir selalu terjadi terdapatnya nasabah yang kurang lancar atau gagal membayar kembali dalam pembayaran cicilan kreditnya.Oleh karena itulah terdapat metode agar BPR menggunakan metode atau skema asuransi kredit pada setiap pencairan kredit untuk nasabah. Permasalahan adalah bagaimana upaya BPR dalam menangani kredit bermasalah serta upaya penyelesaian kredit macet melalui skema asuransi. Metode Penelitian dalam tesis ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif. Oleh karena itulah kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah perlu dibuat suatu aturan mengenai perlindungan segala resiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik yang sudah berjalan seperti Asuransi Kredit, Jiwa, Kendaraan dan lain-lain maupun yang belum terealisasi yaitu Asuransi terhadap kredit yang dikeluarkan Bank Perkreditan Rakyat apabila si nasabah BPR melakukan tindak kejahatan baik yang belum dijatuhi putusan pidana ataupun sudah dijatuhi putusan pidana.

---

ABSTRACTThis thesis discusses Efforts to Handle Problematic Loan on BPR by using Credit Insurance scheme. In Law No. 10 Year 1998 explanined that Bank Perkreditan Rakyat (BPR) is a bnk which implement business activities conventionally or based on sharia principle that in its activities BPR does not give service in payment traffic. In implementing its functions as institution which has authority to implement intermediate function, Bank Perkreditan Rakyat in addition to collect fund from customers, also carry out function to give credit to customers in accordance with ability to repayment from customers. Other meaning from credit in banking activity is the main business activity because the biggest income from bank business comes from activity revenue of credit business, namely that Bank Indonesia issues regulation related to productive asset deposit that does not calculate at all collateral value of BPKB that has been registered to fiducia institution when customer credit is problematic, so it cause problem to reach BPR performance. In giving credit to customers by BPR, credit installment is always not current or fail to pay from customers. Therefore there is a method where BPR uses credit insurance method or scheme on every problematic credit payment. The problem is how BPR handles problematic credit as welll as efforts to settle bad debt through insurance scheme. Research method in this thesis is Normative Legal Research Type. Therefore conclusion from this thesis shall be made in a regulation concerning protection on all credit risks on Bank Perkreditan Rakyat (BPR) either on current Credit Insurance, Life, Vehicle or others or not yet realized, namely insurance to credit issued by Bank Perkreditan Rakyat if BPR customers do an illegal action either it has been punished or not yet."

"Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap status hukum piutang kredit bermasalah bank BUMN. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat adanya perbedaan penafsiran akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat terciptanya ketidakpastian akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN serta membuat kewenangan pengurusan dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Bank BUMN terutama dalam hal mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui hapus tagih. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi pemikiran, penafsiran serta pengaturan akan pengertian serta ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi status serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN. Selain itu, diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kewenangan bagi bank BUMN dalam penyelesaian dan penghapusan kredit bermasalah sehingga nantinya bank BUMN dapat melaksanakan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dengan mekanisme korporasi yang dapat meningkatkan kinerja bank BUMN agar dapat berada di level of playing field yang sama dengan bank-bank swasta.

---

This thesis is based on the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 which confirms the status of state assets originating from state finances and separated from the state budget to be included in the equity participation of state-owned enterprises which remain part of the state financial regime. This study addresses two main problems. First, the juridical implications of the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 on the legal status of accounts receivable (non-performing loans) of state-owned banks. Second, the mechanism for resolving non-performing loans at State-Owned Banks after the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013. This thesis uses a normative juridical research method, ie the research refers to positive law or written legal norms.

The results of the study indicate that the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 made a difference in the interpretation of the legal status of non-performing loans of state-owned banks. Thus, the Constitutional Court Decision Number 62 / PUU-XI / 2013 made uncertainty about the legal status of non-performing loans of state-owned banks and made the authority to manage non-performing loans not entirely under the authority of state-owned banks, especially in the mechanism of resolving non-performing loans through hair cut. For this reason, synchronization and harmonization of thought, interpretation and regulation of the understanding and scope of state finances are needed in legislation so that legal certainty can be created for the status and mechanism for resolving non-performing loans at state-owned banks. In addition, legislation is needed which specifically regulates the authority of state-owned banks in the settlement and elimination of non-performing loans so that later state-owned banks can implement the mechanism for solving non-performing loans with a corporate mechanism that can improve the performance of state-owned banks to be at the level of playing the same field as private banks."

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."

"Pencabutan izin usaha pertambangan sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan batubara menimbulkan permasalahan terkait pelaksaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Ditemukan kasus yaitu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Riau setelah izinnya dicabut, kewajiban reklamasi dan pascatambangnya tidak dilaksanakan. Padahal sudah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasatambang bawa sanksi administratif berupa penabutan izin usaha pertambangan batubara tidak mengilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasatambang. Reklamasi dan Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang terganggu akibat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan kekurangan yang ada dalam pengaturan mengenai reklamasi dan pascatambang. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan batubara yang telah dicabut tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

---

Revocation of coal mining business licences as a form of administrative sanction toward holders of coal mining business licenses raises problems related to the implementation of reclamation and postmining obligations. It was found that the holder of coal mining business licenses in Bengkulu Province and Riau Province after its licenses are revoked, its reclamation and postmining obligations are not implemented. Whereas it has been stated explicitly in Government Regulation Number 78 Year 2010 about reclamation and postmining that administrative sanction in the form of revocation of coal mining business licences does not eliminate its obligation to do reclamation and postmining.

Reclamation and postmining must be implemented to restore environmental functions that are disrupted by the activity of coal mining. This research will attempt to elaborate on the issue and elaborate in the lack of government regulation related to reclamation and postmining. The method in writing this thesis is normative juridical method. The results of this research indicate that the holder of coal mining business licence that has been revoked does not carry out the reclamation and postmining obligations. "