Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 telah melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, namun juga memberikan dampak melemahnya perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan kemudahan bagi nasabah debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Kebijakan restrukturisasi tersebut diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (Ex-Bank Syariah Mandiri) sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan sudah sangat membantu meringankan beban nasabah untuk bertahan di masa pandemi saat ini. Akibat hukum dari pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu terjadinya perubahan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah di dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan batalnya perjanjian pembiayaan awal yang telah disepakati sebelumnya. Adapun hambatan dalam penerapan kebijakan restrukturisasi adalah adanya debitur yang tidak beritikad baik dan bersikap tidak kooperatif. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi nasabah debitur yang tidak beritikad baik dan tidak kooperatif. Selanjutnya, untuk pemerintah lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan sehingga dapat membantu pemulihan perekonomian negara.

---

The COVID-19 pandemic has hit many countries in the world, including Indonesia. The impact of COVID-19 not only has on public health sector, but also on the public economic sector. Consequently, the government implemented a policy of financing restructuring in order to maintain financial system stability and provide convenience for debtor customers who have difficulty fulfilling their obligations to the bank. The restructuring policy is regulated in POJK Number 48/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019. This research was conducted using the juridical-normative method by reviewing library materials or secondary data, including primary legal materials, secondary, and tertiary. In addition, the author also conducted interviews with informant from Bank Syariah Indonesia. The result of this study is implementation of the relaxation policy on financing carried out by Bank Syariah Indonesia (Ex-Bank Syariah Mandiri) has been implemented properly in accordance with POJK Number 48/POJK.03/2020 and able to help ease the burden on customers during the current pandemic. The legal consequence of this policy is a change of agreement between the bank and the customer in the financing agreement. In addition, the financing restructuring also resulted the cancellation of the pre-agreed financing agreement. As for the obstacles in implementing this policy is debtors not have good intentions and are uncooperative. Therefore, it is better to make arrangements regarding the imposition of sanctions for debtor who do not have good intentions and are uncooperative. Furthermore, for the government should be more active in  socializing to the public regarding the financing restructuring policy, so that it can help the country's economic recovery. "

"Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu sektor yang paling signifikan terkena dampak pandemi adalah aspek ekonomi kehidupan masyarakat. Dengan beratnya kapal yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, kredit macet menjadi hal yang lumrah. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan murabahah merupakan praktik umum yang dilakukan oleh bank konsumer dan syariah. Namun, dengan terjadinya Covid-19 kredit macet di murabahah menjadi kejadian yang tidak biasa. Bank sebagai lembaga keuangan yang vital bagi perekonomian suatu negara tergantung pada likuiditas bank itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian kredit bermasalah terutama pada masa pemulihan dari era pandemi Covid-19 menjadi vital. Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu Bank Syariah bukan terbesar di Indonesia karena merger dari tiga bank syariah besar di Indonesia juga mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dua permasalahan yaitu bagaimana aturan dan ketentuan pengaturan kredit bermasalah melalui pembiayaan murabahah? Dan Bagaimana praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia di masa pandemi Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada cara-cara tertentu untuk menyelesaikan kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah yang akan tergantung pada jenis pembiayaan (murabahah agunan atau tidak agunan). Apalagi di tengah pandemi Covid-19, Bank Syariah Indonesia tetap menerapkan strategi dasar dalam menyelesaikan kredit bermasalah namun dengan beberapa keringanan. Dari penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Dewan Syariah Nasional membuat peraturan yang hanya berfokus pada penyelesaian kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Karena regulasi yang ada saat ini belum mengatur secara konkrit dan sistematis tentang cara penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah.

---

The Covid-19 pandemic brought many changes to the lives of people all over the world. One of the most significant sectors impacted by the pandemic is the economy aspect of people's lives. With the hardships faced due to the Covid-19 pandemic, a non-performing loan is a common occurrence. In sharia banking practices, Murabahah financing is a common practice done by consumer and shariah banks. However, with the occurrence of the Covid-19 non-performing loans in Murabahah becomes an uncommon occurrence. Bank as a financial institution that is vital to a country's economy depends on the liquidity of the bank itself. Therefore, settling a non-performing loan especially during the recovery period from the Covid-19 pandemic era becomes vital. Bank Syariah Indonesia, as one of not the biggest Shariah Bank in Indonesia because of a merger from three major shariah banks in Indonesia has also suffered from the economic distress caused by the Covid-19 pandemic. From those conditions, this research aims to solve two problems which are how are the rules and regulations on setting non-performing loans through Murabahah financing? And How is the practice of resolving non-performing loans with Murabahah financing in Bank Syariah Indonesia during the Covid-19 pandemic. To answer those research questions, this research uses a normative legal research approach. From the research carried out, it could be concluded that there are certain ways to resolve non-performing loans in Murabahah financing which will depend on the type of financing (secured or unsecured murabahah). Moreover, during the Covid-19 pandemic, Bank Syariah Indonesia still implement their basic strategy in settling non-performing loans however with a few leniencies. From the research conducted, the recommendation given from the result of this research is for the National Shariah Council to make a regulation that focuses solely on settling non-performing loans in Murabahah financing. As the available regulation now have not regulate concretely and systematically on how to resolve a non-performance loan in a Murabahah financing."

"Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia, sektor ini mampu memberi kontribusi yang sangat tinggi terhadap PDB dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Meskipun berkontribusi dengan baik untuk sektor ekonomi di Indonesia nyatanya UMKM masih kesulitan untuk memperoleh tambahan permodalan dari perbankan. Menyebarnya wabah Covid-19 yang menghantam berbagai sektor usaha di Indonesia juga berdampak terhadap UMKM. Dukungan modal dari perbankan dalam bentuk kerjasama pembiayaan atau kredit sangat diperlukan agar UMKM mampu bertahan melewati krisis akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan sektor UMKM pada perbankan di Indonesia pada periode 2020-2022 dengan menggunakan model data panel.  Pada penelitian ini akan dilakukan analisis pada kondisi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK) dalam menyalurkan pembiayaan atau kredit pada sektor UMKM.  Variabel yang digunakan pada  penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu, variabel internal Bank Umum Syariah dengan variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Retun on Asset (ROA) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Variabel internal Bank Umum Konvensional dengan variabel Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Retun on Asset (ROA) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Selanjutnya kategori Makroekonomi dengan variabel Inflasi dan Pertumbuhan PDB. Kategori Moneter dengan variabel BI7DRR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pembiyaan pada Bank Umum Syariah untuk  sektor UMKM di Indonesia pada masa pandemi adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Loan (NPF), dan Inflasi. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran  kredit Bank Umum Konvensional untuk UMKM adalah Non Performing Loan (NPL), Return on Asset (ROA) dan Dana Pihak Ketiga.

---

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector is a sector that plays a vital role in the Indonesian economy; this sector can make a very high contribution to GDP and can absorb a large number of workers. Even though they contribute generously to the economic sector in Indonesia, in fact, MSMEs still need help to obtain additional capital from banks. The spread of the Covid-19 outbreak, which hit various business sectors in Indonesia, also impacted MSMEs. Capital support from banks in the form of collaborative financing or credit is needed so that MSMEs can survive the crisis caused by the Covid-19 pandemic in Indonesia. This study uses the panel data model to analyze the factors that influence the financing of the MSME sector to banks in Indonesia in the 2020-2022 period. This study will analyze the conditions of Islamic Commercial Banks (BUS) and Conventional Commercial Banks (BUK) in channeling financing or credit to the MSME sector. The variables used in this study are divided into three categories, namely, the internal variables of Islamic Commercial Banks with the variables Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), return on Assets (ROA) and Third Party Funds (DPK). Conventional Commercial Bank internal variables with Loan Deposit Ratio (LDR), Non-Performing Loans (NPL), return on Assets (ROA) and Third Party Funds (DPK) variables. Next is the Macroeconomic category with the Inflation and GDP Growth variables. Monetary Category with BI7DRR variable. The results of this study indicate that the factors influencing financing at Islamic Commercial Banks for the MSME sector in Indonesia during the pandemic were Third Party Funds (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Loans (NPF), and Inflation. Meanwhile, the factors influencing Conventional Commercial Bank lending to MSMEs are Non-Performing Loans (NPL), Return on Assets (ROA) and Third Party Funds."

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi baik secara global maupun nasional, yang juga berdampak terhadap kinerja perbankan termasuk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan pada 7 sektor yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia. Selain itu, penelitan ini juga mencoba melihat apakah proporsi pembiayaan mudharabah-musyarakah juga mempengaruhi risiko kredit di bank syariah. Pengujian dilakukan melalui pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) estimator terhadap panel data 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan proporsi pembiayaan pada sektor perdagangan besar dan eceran akan meningkatkan risiko kredit di bank syariah. Sementara, hasil estimasi pada 6 sektor lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Terkait pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah, hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah akan mengurangi risiko kredit di bank syariah.

---

The Covid-19 pandemic has affected economic activity both globally and nationally, which also has an impact to banking sector, and Islamic banking is no exception. This study aims to see how the effect of Islamic Bank financing in 7 sectors affected by the Covid-19 on the credit risk of Indonesia Islamic banks. In addition, this study also tries to see whether the proportion of mudharabah-musharaka financing to non-profit sharing financing also affects credit risk in Indonesia Islamic banks. This study employs Generalized Method of Moments (GMM) estimator on panel data of 14 Indonesia Islamic Banks and 20 Islamic Window Units over the period 2011–2020. The results of this study show that the increase in proportion of wholesale and retail trade financing will increase credit risk in Indonesia Islamic banks, while 6 other sectors show non-significant results. In terms of the proportion of mudharabah-musharaka financing, it shows that a larger share of mudharabah-musharaka financing will reduce credit risk in Islamic banks."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19. Terdapat implikasi terhadap bank dan debitur dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit di tengah Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia dan bagaimana implikasi yang timbul dari adanya kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Kebijakan restrukturisasi kredit di tengah Covid-19 diatur melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diperpanjang melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 yang mekanismenya dikembalikan oleh masing-masing bank. 2) Terdapat beberapa implikasi yang timbul dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi, yaitu seperti laba bank menjadi berkurang dan jangka wantu kredit menjadi lebih lama karena diperpanjang. Saran yang diberikan adalah: 1) Bank dapat meningkatkan pengawasan terhadap usaha serta kondisi keuangan debitur. 2) Bank dapat melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak kooperatif. 3) Diperlukan upaya lanjutan oleh pemerintah untuk meningkatkan usaha debitur. 4) Bank dapat melakukan kunjungan usaha secara virtual melalui video call

---

This thesis discusses the non-performing loan restructuring policy during the Covid-19 pandemic. There are implications for banks and debtors in implementing credit restructuring policies during Covid-19. Based on this, the author proposes the main problem, how the policy of restructuring non-performing loans during the Covid-19 pandemic in Indonesia and what are the implications that arise from the problematic credit restructuring policy during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The form of this research is normative juridical and descriptive typology of research. The conclusions obtained are 1) The credit restructuring policy during Covid-19 is regulated through POJK No. 11 / POJK.03 / 2020 which was extended through POJK No. 48 / POJK.03 / 2020 whose mechanism is returned by each bank. 2) There are several implications that arise in implementing the restructuring policy, such as reduced bank profits and longer credit terms due to being extended. The suggestions given are: 1) Banks can increase supervision of the debtor's business and financial condition. 2) Banks may approach uncooperative debtors. 3) It takes further efforts by the government to increase the debtor's business. 4) Banks can conduct business visits virtually via video call"

"Dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia telah memasuki berbagai kelompok masyarakat, bagi pengusaha dari berbagai sektor dan pelaku usaha baik Mikro, Kecil, Menengah yang mengakibatkan melemahnya perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Pemerintah melalui OJK memberikan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah debitur yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang kemudian diperpanjang melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Kemudian OJK memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan sampai dengan 31 Maret 2023 melalui POJK No. 17/POJK.03/2021. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu penulis menggunakan alat pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari PT. Bank ABC Tbk., (Bank ABC) serta bentuk dari hasil penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank ABC sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 dan POJK No.2/POJK.03/2022 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank ABC dapat dilakukan restrukturisasi berupa perubahan jadwal angsuran (grace period), tambahan jangka waktu perpanjangan, dan untuk pembiayaan murabahah tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah hutang (total pokok dan margin) yang kemudian perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam addendum akad, serta penerapan skema refinancing melalui akad al bai dalam rangka musyarakah mutanaqishah pada opsi konversi akad. Sehingga dengan adanya penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan di Bank ABC dapat mendukung upaya pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional untuk mengantisipasi naiknya NPF pada bank syariah.

---

The COVID-19 pandemic has impacted various community groups in Indonesia, including business actors from various sectors, which resulted in the weakening of the community's economy. To overcome the difficulty, the Government through the Financial Services Authority (OJK) provides a restructuring relaxation policy to debtors who are directly affected by the pandemic with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2020 which was later extended by POJK No.48/POJK.03/2020. Then as an anticipatory step and a follow-up to optimize banking performance in maintaining the financial system stability, OJK extended the policy through POJK No.17/POJK.03/2021. This study is conducted through a normative-legal research method with descriptive-analytical approach. The data used were obtained by reviewing secondary data and conducting interviews with PT. Bank ABC Tbk. (Bank ABC). The results showed that the implementation of the restructuring relaxation policy on murabahah financing has been carried out properly by Bank ABC and in accordance with the POJK and the Fatwa of the National Sharia Council. At Bank ABC, restructuring can be carried out in the form of changing the grace period, additional period of extension, and for murabahah financing, it is not allowed to increase the amount of debt (total principal and margin), which these will then be included in the addendum of the contract. There can also be refinancing scheme through al bai contract as a context of musyarakah mutanaqishah on contract conversion options. Therefore, by implementating this policy, Bank ABC can support the Government’s national economic recovery program by anticipating the increase of non-performing financing in sharia bank. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor spesifik-bank terhadap kinerja bank konvensional dan bank syariah di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel data dengan model estimasi fixed effect model atau ordinary least square (OLS). Faktor spesifik-bank yang digunakan dalam penelitian adalah diversifikasi pendapatan, kualitas aset, kapitalisasi, dan efisiensi operasional. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor spesifik-bank secara signifikan mempengaruhi kinerja sektor perbankan. Diversifikasi pendapatan, kapitalisasi, kualitas aset, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bank konvensional. Di sisi lain, kualitas aset berpengaruh negatif dan efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Diversifikasi pendapatan hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, namun tidak signifikan mempengaruhi ROA. Sementara, kapitalisasi tidak signifikan mempengaruhi kinerja bank syariah.

---

This study aims to examine the influence of bank-specific factors on the performance of conventional banks and Islamic banks in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The research method used is panel data regression with a fixed effect model or ordinary least square (OLS) estimation model. The bank-specific factors used in the study are income diversification, asset quality, capitalization, and operational efficiency. The results of the study found that bank-specific factors significantly affect the performance of the banking sector. Income diversification, capitalization, asset quality, and operational efficiency have a negative and significant effect on conventional banks. On the other hand, asset quality has a negative effect and operational efficiency has a positive effect on the performance of Islamic banks. Income diversification only has a positive and significant effect on ROE, but does not significantly affect ROA. Meanwhile, capitalization does not significantly affect the performance of Islamic banks."

"Secara langsung maupun tidak langsung pandemic covid-19 di Indonesia berdampak pada sektor perbankan khususnya dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan penurunan kolelktibilitas kredit debitur. Tujuan dari penellitian ini untuk menganalisis dampak pandemic covid-19 terhadap pertumbuhan kredit di PT. Bank Negara Indonesia Tbk dengan menggunakan Pool Data pada periode bulanan yang dimulai sejak Januari 2018 s.d Desember 2022 dengan metode Olrdinary Least Squere (OLS) melalui pendekatan kegagalan kolektibilitas, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, inflasi, lokasi usaha, periode pandemic covid, periode Restrukturisasi kredit, dan PDRB di 9 sektor usaha. Penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan kredit di PT. Bank Nelgara Indonesia di pengaruhi secara negative dan signifikan oleh kegagalan kolektibilitas, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, inflasi pandelmi colvid-19, dan restrukturisasi kredit. Untuk variabel lokasi usaha di pulau jawa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit karena pendudukan Indonesia sebesar 53,11% bertempat tinggal di pulau jawa dan seluruh lokasi perusahaan tumbuh dan berkembang di pulau jawa.

---

Directly or indirectly the covid-19 pandemic in Indonesia has an impact on the banking sector, especially in lending to the public and decreasing debtor credit collectibility. The purpose of this research is to analyze the impact of the covid-19 pandemic on credit growth at PT Bank Negara Indonesia Tbk by using Pool Data in the monthly period starting from January 2018 to December 2022 with the Ordinary Least Squere (OLS) method through the approach of collectibility failure, credit period, credit interest rate, inflation, business location, covid pandemic period, credit restructuring period, and GRDP in 9 business sectors. This study proves that credit growth at PT Bank Nelgara Indonesia is negatively and significantly influenced by collectibility failure, credit period, credit interest rates, inflation pandelmi colvid-19, and credit restructuring. For the business location variable on the island of Java, it has a positive effect on credit growth because 53.11% of Indonesia's population resides on the island of Java and all company locations grow and develop on the island of Java."

"Pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian situasi dan kondisi membuat bank memiliki kemungkinan terjadinya risiko kredit meningkat. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Peraturan ini berlaku untuk debitur yang terpapar dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan studi kasus menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan analisis Dokumen Kebijakan Internal Bank, Laporan Tahunan dan Laporan Tata Kelola. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan atas manajemen risiko kredit di Bank ABC dan mengetahui dampak terhadap kinerja keuangan Bank ABC. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC memiliki kebijakan manajemen risiko kredit. Studi ini menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat kelemahan, Bank ABC telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit sesuai kerangka dan peraturan yang berlaku. Bank ABC juga telah mengadopsi peraturan tersebut ke dalam pedoman internal bank. Penerapannya memiliki dampak yang positif terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021 seperti Rasio Kredit Bermasalah dan Rasio Kecukupan Modal Minimum. Penelitian ini memberikan hasil rekomendasi terkait dengan pelaksanaan stress testing secara berkala dan melakukan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan controlling secara lebih ketat.

---

This risk possibility was increased, especially during the COVID-19 pandemic, which caused uncertainty on the economic circumstances and conditions. For this reason, the OJK issued the POJK Number 48/POJK.03/2020. This regulation applies to debtors who exposed by the impact of the COVID-19 pandemic. This research is a case study conducted in qualitative research methods through interviews and analysis of Bank's Internal Policy Documents, Annual Reports, and GCG Reports. The purpose of this study is to evaluate the implementation of credit risk management at Bank ABC and determine the impact on the financial performance of Bank ABC.The result shows that Bank ABC undergo a credit risk management policy. Despite the facts there are still weaknesses, Bank ABC has implemented credit risk management principles according to the framework and regulations in force. Bank ABC has also adopted these regulations into the bank's internal guidelines. Evidently, its implementation has a positive impact on the bank's financial performance in 2021, such as the Non-Performing Loans Ratio and Minimum Capital Adequacy Ratio. This study provides recommendations regarding the implementation of periodic stress testing and more stringent identification, measurement, monitoring and controlling processes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi musyarakah pada PT BPRS ABC. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian akad musyarakah sebagai dasar pelaksanaan restrukturisasi musyarakah serta restrukturisasinya terhadap Fatwa DSN-MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi musyarakah belum sesuai dengan ketentuan syariah dan akuntansi karena nilai yang direstrukturisasi seharusnya nilai sisa modal dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah, tetapi bank menghitung sebesar sisa modal dan bagi hasil yang dihitung kembali.

---

This study aims to explain restructuring of musharaka financing at PT BPRS ABC. This study also analyzes musharaka compliance as the basic of musharaka restructuring and its restructuring based on Fatwa DSN MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. The result shows that musharaka at PT BPRS ABC does not comply with sharia principle. Restructuring of musharaka does not comply with sharia principle and accounting treatment because the amount restructured should be the remaining capital and profit that has not been paid yet, but bank calculates in the amount of the remaining capital and profit which is recalculated."