Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, namun tingkat penetrasi bank syariah masih terbilang cukup rendah. Dalam rangka meningkatkan penetrasi ini melalui segmen potensial, salah satu pilihan yang dapat dilakukan bank syariah adalah dengan menarik pelanggan dari layanan konvensional dengan cara menurunkan biaya peralihan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi berapa biaya layanan transaksi yang sebenarnya diinginkan nasabah sehingga mereka mau beralih dari perbankan konvensional menuju perbankan syariah. Selain itu, studi ini juga ingin melihat segmentasi nasabah berdasarkan persepsi mereka terhadap harga. Metode yang digunakan untuk menilai harga yang ingin dibayar oleh seseorang adalah analisis Contingent Valuation Method (CVM), dengan pendekatan double-bounded dichotomous choice. Penilaian akan berfokus pada biaya administrasi bulanan, biaya transfer antar bank, dan biaya transaksi ATM yang merupakan biaya yang umumnya dikenakan kepada nasabah perbankan retail. Analisis dilakukan terhadap 476 sampel yang dibagi menjadi sub sampel pengguna bank syariah, bank konvensional, dan kedua jenis bank. Hasil temuan menunjukkan bahwa rata-rata WTP pada sub sampel bank konvensional berada di bawah nilai pada penawaran pertama untuk keempat jenis biaya, sementara rata-rata WTP sub sampel bank syariah berada di atas nilai pada penawaran pertama. Untuk pengguna kedua jenis bank, hanya biaya administrasi saja yang berada di atas nilai penawaran pertama, sisanya menunjukkan keinginan pada biaya yang lebih rendah. Faktor sosio-demografis memiliki efek yang berbeda-beda untuk setiap jenis biaya pada masing- masing sub sampel. Sementara itu, segmen nasabah rasionalis memiliki persentase terbesar, yakni di atas 60% untuk setiap biaya layanan pada responden pengguna bank konvensional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bank syariah sebagai landasan dalam melakukan strategi penetapan harga (pricing) yang tepat demi memenangkan pangsa pasar perbankan.

---

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, but the penetration rate of Islamic banks is still low. To increase this penetration through potential segments, one option that can be done by Islamic banks is to attract customers from conventional services by lowering switching costs. The purpose of this study is to identify how much the transaction service costs that customers want so that they want to switch from conventional banking to Islamic banking. In addition, this study also wants to see customer segmentation based on their perception of price. The method used to assess the price that someone wants to pay is the Contingent Valuation Method (CVM) analysis, with a double-bounded dichotomous choice approach. The assessment will focus on monthly administration fees, interbank transfer fees, and ATM transaction fees, which are fees generally charged to retail banking customers. The analysis was carried out on 476 samples which were divided into sub samples of users of Islamic banks, conventional banks, and both types of banks. The findings show that the average WTP in the sub-sample of conventional banks is below the value in the first offer for the four types of fees, while the average WTP of the sub-sample of Islamic banks is above the value in the first offer. For users of both types of banks, only the administration fee is above the value of the first offer, the rest shows a desire for lower fees. Socio-demographic factors have different effects for each type of cost in each sub-sample. Meanwhile, the rationalist customer segment has the largest percentage, which is above 60% for each service fee for respondents using conventional banks. The results of this study are expected to contribute to Islamic banks as a basis for implementing the right pricing strategy in order to win the banking market share."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi intensi untuk menggunakan bank digital syariah pada generasi Z di Indonesia dengan menggunakan Technology Acceptance Model. Sampel yang digunakan yaitu penduduk Indonesia beragama Islam yang termasuk dalam generasi Z dan belum pernah menggunakan bank digital syariah. Data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 196 responden yang kemudian diolah dengan metode structural equation model-partial least square (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attitude dan features memiliki peran penting terhadap intensi untuk menggunakan bank digital syariah dan attitude memediasi hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, dan trust dengan intensi untuk menggunakan bank digital syariah.

---

This study aims to analyse factors that influence intention to use Islamic digital banks in generation Z in Indonesia using the Technology Acceptance Model. The sample used is Indonesian Muslims who belong to generation Z and have never used Islamic digital banks. The data collected were 196 respondents processed using structural equation model-partial least square (SEM-PLS) method. The results of this study indicate that attitude and features have an important role in the intention to use Islamic digital banks and attitude mediates the relationship between perceived usefulness, perceived ease of use, and trust towards intention to use Islamic digital banks."

"Terbatasnya produk perbankan syariah dalam menunjukkan ciri khasnya pada akad mudharabah menjadi salah satu pemicu lambatnya pertumbuhan market share yang baru mencapai 7,09% per Desember 2022 berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Dilain sisi, penerapan Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) sebagai inovasi bank syariah membutuhkan instrumen kebijakan makroprudensial agar mampu menjaga stabilitas keuangan pada sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi inovasi produk SRIA di perbankan syariah berdasarkan kerangka Concept Note yang telah disusun oleh Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS) terhadap Instrumen Kebijakan Makroprudensial di Indonesia berupa Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah karena instrumen tersebut masih belum mencapai konsensus dalam ketentuannya pada produk SRIA. Metode awal yang digunakan yaitu metode Systematic Literature Review (SLR) dengan teknik analisis konten secara empiris dan teoretis terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. Sebanyak 509 artikel diperoleh dan secara bertahap disaring berdasarkan kriteria kelayakan sehingga menghasilkan 23 artikel final layak analisis. Secara garis besar, 15 artikel empiris mengenai PSIA (Profit Sharing Investment Account) dan instrumen makroprudensial mengemukakan bahwa implementasi produk PSIA membutuhkan ketentuan instrumen kebijakan makroprudensial yang akomodatif sesuai dengan karakteristiknya. Aspek risiko produk PSIA berupa risiko likuiditas dan risiko investasi menjadi yang paling dikhawatirkan mampu mengguncang kestabilan moneter perbankan syariah dalam jangka panjang. Sementara, 5 artikel teoretis lainnya menekankan konsep PSIA yang merupakan produk investasi sehingga hakikatnya akad mudharabah yang digunakan tidak menjamin nilai pokok pengembalian secara alamiah. Metode berikutnya menggunakan Delphi dua putaran dengan melibatkan persepsi responden ahli dalam bidang perbankan syariah maupun kebijakan makroprudensial di Indonesia. Temuan yang didapatkan yaitu seluruh ketentuan kebijakan makroprudensial terhadap mencapai konsensus pada putaran kedua dengan mekanisme GWM berada di rentang 2%-7,5%, RIM Syariah pada rentang 84-92%, dan PLM Syariah 4,5%. Khusus instrumen RIM dan PLM, hasil konsensus mengungkapkan diperlukan penyesuaian fleksibilitas kembali sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia jika SRIA diterapkan. Sementara itu konsep akad mudharabah muqayyadah pada SRIA juga mencapai konsensus apabila akad mudharabah SRIA termasuk kedalam kategori mudharabah madhmunah sesuai fatwa DSN MUI No. 118 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah.

---

The limited products of Islamic banking in showing their characteristics in mudharabah contracts is one of the triggers for the slow growth in market share which only reached 7.09% as of December 2022 based on data from the Financial Services Authority's Islamic Banking Statistics. On the other hand, the implementation of the Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) as an innovation for Islamic banks requires macroprudential policy instruments to be able to maintain financial stability in the banking sector. This study aims to analyze and explore SRIA product innovation in Islamic banking based on the Concept Note framework that has been prepared by the National Sharia Economic & Finance Committee (KNEKS) on Macroprudential Policy Instruments in Indonesia in the form of Statutory Reserves (GWM), Sharia Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), and Sharia Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) because these instruments have yet to reach consensus on their provisions on SRIA products. The initial method used is the Systematic Literature Review (SLR) method with empirical and theoretical content analysis techniques for scientific articles published in reputable international journals. A total of 509 articles were obtained and gradually filtered based on eligibility criteria to produce 23 final articles worthy of analysis. Broadly speaking, 15 empirical articles on PSIA (Profit Sharing Investment Account) and macroprudential instruments argue that the implementation of PSIA products requires provision of accommodative macroprudential policy instruments according to their characteristics. The risk aspects of the PSIA product, in the form of liquidity risk and investment risk, are the most worrying about being able to shake the monetary stability of Islamic banking in the long term. Meanwhile, 5 other theoretical articles emphasize the concept of PSIA which is an investment product so that in essence the mudharabah contract used does not guarantee the natural principal value of return. The next method uses two rounds of Delphi involving the perceptions of expert respondents in the field of Islamic banking and macroprudential policies in Indonesia. The findings obtained are that all macroprudential policy provisions towards reaching consensus in the second round with the GWM mechanism are in the range of 2% -7.5%, Sharia RIM is in the range of 84-92%, and Sharia PLM is 4.5%. Particularly for the RIM and PLM instruments, the consensus results reveal that flexibility adjustments are needed again in accordance with Bank Indonesia regulations if the SRIA is implemented. Meanwhile, the concept of a mudharabah muqayyadah contract with SRIA also reached a consensus if the SRIA mudharabah contract was included in the mudharabah madhmunah category according to DSN MUI fatwa No. 118 concerning Guidelines for Guaranteeing Customer Deposits of Islamic Banks."

"Kemampuan perbankan syariah untuk mempertahankan kualitas aset yang baik atau tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah dalam periode pertumbuhan yang cepat merupakan tantangan bagi perbankan syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator yang perlu diamati karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk dicermati dengan kehati-hatian. Hal inilah yang akan diteliti dalam tesis ini, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa kinerja industri Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari bulan Desember tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2013. Variabel independen diidentifikasi berdasarkan turunan dari model perilaku perbankan yang dikembangkan oleh Freixas dan Rochet. Berdasarkan data sekunder dirumuskan model ekonometri. Hasil penelitian menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia adalah imbal hasil pembiayaan (rata-rata tertimbang), jumlah pembiayaan perbankan syariah, imbal hasil pembiayaan mudharabah, jumlah profit perbankan syariah, dan rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah periode sebelumnya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka rekomendasi yang dapat diberikan baik kepada Pemerintah, regulator, dan perbankan syariah adalah : i) Untuk mendiversifikasi risiko, perbankan syariah diharapkan dapat lebih menyeimbangkan portofolio komposisi pembiayaan antara akad murabahah dan akad lainnya, dan ii) Pemerintah hendaknya terus menjaga stabilitas kondisi perekonomian Indonesia untuk membantu menekan jumlah pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang berpotensi timbul di masa yang akan datang.

---

The ability to maintain the optimum level of asset quality and non performing financing in the rapid economic growth period is a challenge for islamic banking. Non performing financing (NPF) is one of the indicators which needs to be concerned because of its volatility. It should also be monitored with prudent banking principles. This research is conducted to find factors that influence Non Performing Financing in the Indonesian Islamic Banking Industry.

This research uses quantitative method by using econometric model which is constructed based on the banking behavior models in a competitive banking sector theory which developed by Freixas and Rochet, and former researches. Particularly, the thesis aims to analyze industry behavior in the Indonesian islamic banking. Based on the empirical analysis, it is confirmed that some factors that influence NPF in the Indonesian Islamic Banks are financing rate (weighted average method), amount of financing, mudharabah financing rate, amount of profit, and former NPF ratio itself.

Based on the findings, the research suggests two main recommendations for the islamic banks and government. Firstly, Islamic banking is expected to balance its financing portfolio between murabaha financing and the others. Secondly, the government should maintains economic stability in order to reduce the number of NPF that could potentially arise in the future."

"ABSTRAKPenerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkanmelalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagiindustri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasukipasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akanmenghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian inimengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA.Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberinama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapanindustri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri,faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritasperbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitunganreadiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empatpihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers.Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industriperbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengankontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah.Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapipasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagikesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnisdan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk danmeningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadiperusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategidan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACTImplementation of financial integration in ASEAN that will be applied throughMEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions toenter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced toface highly competitive industry. This study attempts to measure the level ofreadiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. Themeasurement method used in this research is conducted by creating a compositeindex, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degreeof readiness of the Islamic banking industry, which is composed by fourdeterminants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy,and also the researcher views.Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by fourparties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authoritiesand the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcomethe competition within MEA. The largest contribution coming from shari?acompliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantagefor Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to furtherenhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks andimprove their IT quality, innovate in product development and enhance serviceexcellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in theasia should be implemented in the form of strategies and good governance."

"Perbankan syariah sedang mengalami fase pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia. Pada perkembangannya, terjadinya sengketa di perbankan syariah semakin banyak dan memerlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa (APS) guna menghindari lamanya proses litigasi serta menjaga hubungan harmonis antara pelaku perbankan. Mediasi menjadi fokus penelitian karena dirasa dapat menjadi sarana win-win solution yang tepat untuk menyelesaikan sengketa.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaturan mediasi perbankan syariah sebagai APS di perbankan syariah setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta untuk menganalisis peranan dan penggunaan mediasi perbankan syariah dari sudut pandang pelaku perbankan syariah baik melalui PA, lembaga perbankan, dan lembaga lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriftif.Ada pun hasil penelitian menyarankan kepada Pengadilan Agama untuk mensinergikan dengan kebutuhan terkait sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syariah, pemerintah perlu menyeragamkan persepsi dan memastikan lembaga APS masih ada pasca keluarnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, pemerintah perlu mensinergikan dengan PA terkait pengaturan mediator, pemerintah perlu memastikan adanya transfer regulasi yang formil dan jelas antara BI dengan OJK, OJK perlu menambah jumlah mediator perbanka

---

Islamic Banking is undergoing a significant growth phase in Indonesia. In its development, the disputes in Islamic Banking becoming more and require an alternative dispute resolution (ADR) process to avoid litigation and to maintain a harmonious relationship between bankers. Mediation becomes the focus of the research because it was felt to be a “win-win solution” means the right to resolve the disputes.

Based on this background, this research aimed to examine the regulation of mediation rules as an ADR in Islamic Banking after UU No. 21 Tahun 2008, and to analyze the role and use of mediation from perspective of the Islamic Banking users through the Religious Courts, banking institutions, and other institutions. This research was conducted by using a qualitative with descriptive design.

Results of the study suggest the Religious Courts to synergize with the needs of competent human resources in the field of islamic banking, government needs to ensure the same perception that ADR institution still exist after the decision of the Constitusional Court No. 93/PUU-X/2012, goverment needs to synergize with the Religious Court of mediators regulatory, government needs the transfer of formal regulations clearly between Bank Indonesia and the FSA, FSA needs to increase the number of mediators banking, and goverments need to strengthen the presence of mediation by making a special regulation on mediation procedures."

"Perbankan syariah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Banyak penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang kualitas layanan yang ada dalam perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan dimensi yang terdapat dalam CARTER model untuk menganalisis kualitas layanan yang ada dalam perbankan syariah. Penelitian ini mengumpulkan data sebanyak 200 responden yang selanjutnya diolah menggunakan aplikasi Lisrel 8.8. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa service quality memiliki hubungan yang signifikan terhadap customer satisfaction dan attitudinal loyalty secara tidak langsung. Selain itu juga, variabel customer satisfaction juga memiliki hubungan yang signifikan terhadap attitudinal loyalty serta berhasil menjadi variabel mediasi antara hubungan service quality dengan attitudinal loyalty. Peneliti juga menemukan bahwa religiosity dapat menjadi variabel moderasi yang tepat untuk menambah kekuatan hubungan antara customer satisfaction dan attitudinal loyalty naasabah pada perbankan syariah

---

Islamic banking is one of the Islamic financial instruments that is widely used by the people of Indonesia. Many previous studies have described the quality of services in Islamic banking. This study uses the dimensions contained in the CARTER model to analyze the quality of services in Islamic banking. This study collected data of 200 respondents which was then processed using the Lisrel 8.8 application. In this study it was found that service quality has a significant relationship with customer satisfaction and attitudinal loyalty indirectly. In addition, the customer satisfaction variable also has a significant relationship to attitudinal loyalty and has succeeded in being a mediating variable between the relationship between service quality and attitudinal loyalty. Researchers also found that religiosity can be the right moderating variable to increase the strength of the relationship between customer satisfaction and attitudinal loyalty of customers to Islamic banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas melalui platform media sosial instagram terhadap keputusan nasabah generasi z dan generasi milenial untuk menggunakan produk perbankan syariah. Model AIDA digunakan untuk menggambarkan proses keputusan nasabah menggunakan produk perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan analisis data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 136 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji one sample t-test dan regresi linier berganda. Penelitian ini menghasilkan bahwa literasi keuangan syariah mempunyai pengaruh signifikan dalam mempengaruhi nasabah untuk menggunakan produk perbankan syariah melalui platform media sosial instagram, sedangkan variabel religiusitas tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa media sosial instagram mempunyai efektivitas yang tinggi dalam mempengaruhi awareness, interest, dan desire generasi z dan milenial untuk menggunakan produk perbankan syariah, sedangkan pada tahap action mempunyai efektivitas sedang.

---

This study aims to determine the effect of Islamic financial literacy and religiosity through the Instagram social media platform on the decisions of generation Z and millennial customers to use Islamic banking products. The AIDA model is used to describe the customer's decision process to use Islamic banking products. This study used primary data analysis by distributing questionnaires to 136 respondents. The data analysis method used is the one sample t-test and multiple linear regression. This study resulted that Islamic financial literacy has a significant influence in influencing customers to use Islamic banking products through the Instagram social media platform, while the religiosity variable has no significant effect. This study also found that Instagram social media has high effectiveness in influencing awareness, interest, and the desire of the Z generation and millennials to use Islamic banking products, while the action stage has moderate effectiveness."

"Fasilitas Pembiayaan Line Facility merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah. Dibuat dalam bentuk wa'd yang merupakan kesepakatan atau janji dari pihak bank kepada nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum o f Understcmding. Pemberian jaminan diberikan pada akta wa'd yang merupakan janji bank tersebut. Pembiayaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum. Berdasarkan ha! tersebut diatas maka terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan mengenai pemberian jaminan dalam akta wa 'd ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana efektifitas terhadap pemberian jaminan yang dilekatkan pada akta wa'd. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan line faciliiy di bank syariah pemberian jaminan merupakan hal penting karena merupakan bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Pada pembiayaan line facility pemberian jaminan dilekatkan pada akta wa 'd bukan pada pencairan akad pembiayaan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan. Line facility tidak difungsikan sebagai janji yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan hutang piutang antara para pihak. Untuk itu perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai pembiayaan line facility dan perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produkproduknya agar konsep muamalah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hukum-hukum syariah di bidang muamalah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih fleksibel."