Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 142613 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Panjaitan, Febriyani Helena
Kajian terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Rangka Memperkuat Eksekusi Tata Usaha Negara = Review of Law No. 30 Of 2014 on Government Administration to Strengthen the Execution of State Administration
"Penelitian ini akan membahas tentang Kajian Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Rangka Memperkuat Eksekusi Tata Usaha Negara dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Perubahan tentang pelaksanaan eksekusi peradilan tata usaha negara menjadi tanda bahwa masih banyaknya pejabat publik yang tidak melaksanakan tata usaha negara. Perubahan dalam undang-undang peradilan tata usaha negara ini memiliki caranya masing-masing untuk mengatur agar para pejabat publik taat pada putusan pengadilan tata usaha negara. Ketidaktaatan pejabat publik dalam melaksanakan putusan tata usaha negara memberikan dampak yang tidak baik salah satunya adalah keraguan masyarakat akan ketaatan pejabat publik. Periode 2016 sampai dengan 2018 dicatatkan ada lima puluh enam kasus yang dimohonkan oleh penggugat agar putusan tersebut dilaksanakan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan setelah diundangkan menjadi induk hukum materil di bidang administrasi negara. Selama ini, Undang-Undang Peratun tidak hanya mengatur hukum formil administrasi tetapi juga mengatur hukum materil administrasi. Undang-Undang Adminsitrasi Pemerintahan telah memperluas kompetensi absolut dari peradilan tata usaha. Kekosongan hukum formal untuk menunjang Undang-Undang Adminsitrasi Pemerintahan ini diatur dalam peraturan intern mahkamah agung. Perubahan paling mendasar adalah adanya upaya administrasi sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Hal ini menjadi nilai tambah karena segala sesuatunya diselesaikan terlebih dahulu secara intern. Upaya administrasi ini dirasa cukup karena dalam beberapa kasus perubahan menjadi alasan utama sulitnya dilaksanakan putusan Tata Usaha Negara. Sehingga, peradilan tata usaha memeriksa gugatan yang memang sudah terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya adminstrasi.
This study will discuss the Study of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration in the Framework of Strengthening the Execution of State Administration by using the normative legal method by statutory approach using document study techniques and interview. Changes in the execution of state administrative courts are a sign that there are still many public officials who do not carry out state administration. This change in the state administrative court law has its own way of regulating public officials to obey the decisions of the state administrative court. The disobedience of public officials in implementing state administrative decisions has a bad impact, one of which is public doubts about the obedience of public officials. For the period 2016 to 2018, there were fifty-six cases that were requested by the plaintiff so that the decision was implemented. The Government Administration Act after its promulgation becomes the parent material law in the field of state administration. So far, the Administrative Law does not only regulate formal administrative law but also regulates administrative material law. The Government Administration Act has expanded the absolute competence of administrative courts. The void of formal law to support this Government Administration Act is regulated in the internal regulations of the Supreme Court. The most basic change is the existence of administrative efforts before the lawsuit is filed in court. This is an added value because everything is done internally first. This administrative effort is considered sufficient because in some cases changes are the main reason for the difficulty of implementing State Administrative decisions. Thus, the administrative court examines claims that have already been resolved through administrative efforts."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marbun, Nindya Meylani
Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and/or error based on article 59 of law number 1 of 2004 on state treasury and article 20 (2) of law number 30 of 2014 on government administration
"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ?hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.
Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and/or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors / omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46142
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Martini
Kedudukan dan fungsi lembaga penasehat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
"Keberadaan lembaga penasehat sepertinya hal Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia pada dasarnya bergantung kepada kebutuhan negara yang bersangkutan, serta dipengaruhi oleh latar belakang historis dari negara tersebut. Di Indonesia lembaga penasehat ini sudah ada sejak jaman kerajaan dulu. Lembaga penasehat Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia sedikitnya banyak diilhami oleh Raad van Nederlandsch Madre pada jaman Hindia Belanda yang berfungsi sebagai penasehat Gubernur Jenderal.
Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga penasehat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedudukannya adalah sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga tinggi lainnya dengan fungsi dan tugasnya memberikan nasehat, pertimbangan dan usul kepada Presiden. Pada waktu berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 lembaga ini dihapus dan baru muncul kembali setelah Dekrit 5 Juli 1959.
Sejak Orde Baru, Lembaga ini terus secara periodik didirikan. Walau dikatakan lembaga ini antara ada dan dada karena begitu kuat kekuasaan eksekutif sehingga tidak kelihatan peran yang telah dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung ini. Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung ini sejak awal kemerdekaan memang sudah mulai dipersoalkan. Hal ini terus berlanjut, apalagi pada masa Orde Baru keberadaan lembaga penasehat ini tidak begitu kelihatan kiprahnya. Setelah reformasi dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan pula terhadap sistem ketatanegaran di Indonesia. Dalam hal ini Dewan Pertimbangan Agung juga tidak luput dari perubahan tersebut.
Terjadi perdebatan apakah Dewan Pertimbangan Agung ini terus dipertahankan dengan lebih meningkatkan peran dan fungsinya atau dihapus. Memang diakui banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Dewan Pertimbangan Agung ini sebagai lembaga penasehat, terutama pada rumusan peraturan perundangan yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung baik itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundangan yang lain tentang Dewan Pertimbangan Agung yang membatasi ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Pertimbangan Agung serta dibentuknya badan penasehat ekstra konstitusionil oleh Presiden sehingga menimbulkan kesan Dewan Pertimbangan Agung tidak diperlukan.
Akhirnya perdebatan seputar Dewan Pertimbangan Agung ini terjawab sudah pada Sidang Tahunan 2002 dimana disahkannya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menghapus keberadaan Dewan Pertimbangan Agung dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan menggantinya dengan suatu badan yang disebut Dewan Pertimbangan yang kedudukannya tidak lagi sebagai lembaga tinggi negara tetapi berada dibawah Presiden. Maka berakhirlah tugas konstitusional Dewan Pertimbangan Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2003
T10843
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Karnain Asyhar
Kepemimpinan Walikota Bogor dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah transportasi = leadership of Bogor mayor and community participation in tackling transport issues
"Potret keberhasilan Walikota Bogor dalam memacu pertumbuhan pada beberapa aspek pembangunan merupakan fenomena keberhasilan kepemimpinan yang patut diarnati. Namon, masih terdapat permasalahan transportasi di Kota Bogor yangperiu mendapat perhatian banyak pihak.
Penelitian ini berljuan untuk: (a) menganalisis kepemimpinan Walikota Bogor dalam penangguiangan masalah transportasi di Kota Bogor, (b) mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor.
Untuk mengana!isis Kepemimpinan Walikota Boger dan Partisipasi Masyarakat datam Penanggulangan Masa!ah Transportasi, penulis menggunakan .analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penulusuran data, dan observasi Japangan. rnfonnan yang menjadi narasumber daiam pene!it1an ini adalah unsur DPRD Kota Bogor, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Infonnatika Kota Bogor, Masyarakat Transportasi Indonesia, Organda, dan masy.arakat penggunajasa angkutan umum.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pendekatan kebljakan, program, dan indikator kinerja penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor, Kepemimpinan Walikota Bogor belum berhasil rnenanggulangi petmasalahan transporta
Portrait of success in Bogor Mayor spur growth in some aspects of the development of leadership ls a phenomenon that deserves success observed. However, there are problems of transportation in the city of Bogor that require attention to many parties.
This study aims to: (a) analyze the leadership of Mayor of Bogar in tackling the problem of transportalion in the city of Bogar, (b) identify and analyze community participation in the process of handling the probJem of transportation in the city of Bogor.
To analyze the Mayor of Bogor Leadership and Community Participation in tackling transport issues, the author uses a qualitative analysts approach fenomenologi. Coilecting data is done with the interviewsthe search data, and field observations. Informants in this research is the elements of DPRD Kota Bogor, Department of Transportation, Telecommunication. and Infonnatlon City of Bogar, Indonesia Transportation Society, Organda, community service user and public transport.
Results of this research concluded that the approach to policies, programs, and performance indicators of transportation problems in the city of Bogor. Bogar Mayor Leadership can not successfully tackle the problems of transportation in the city of Bogor completely. Based on the analysis of the Leadership Cailange practices (Kouzes and Posner, 2004), authors found that the Mayor of Bogar Leadership have a prominent practice in: inspiring a shared vision, challenging the..."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T11527
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Karnain Asyhar
Kepemimpinan Walikota Bogor dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah transportasi = Leadership of Bogor Mayor and community participation in tackling transport issues
"Potret keberhasilan Walikota Bogor dalam mernacu pertumbuhan pada beberapa aspek pembangunan mcrupakan fenomena keberhasilan kepemimpinan yang patut diamati. Namun, masih terdapat permasalahan transportasi di Kota Bogar yang perlu mendapat perhatian banyak pihak. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengana!isis kepemimpinan Walikota Bogor da1am penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogar, (b) mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor. Untuk menganaiisis Kepemimpinan Walikota Bogor dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Masalah Transportasi, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penulusuran data, dan observasi lapangan. Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah unsur DPRD Kota Boger, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan fnfonnatika Kota Bogor, Masyarakat Transportasi Indonesia, Organda, dan masyarakat penggunajasa angkutan umum.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pendekatan kebijakan, program dan indikator kinerja penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor, Kepemimpinan Waiikota Bogor belum berhasif menanggu!angi perrnasalahan transportasi di Kota Bogor secara tuntas, Berdasarkan analisis praktik kepemimpinan teladan (Kouzes and Posner, 2004), penulis menemukan bahwa Kepemimpinan Walikota Bogor memiliki praktik kepemimpinan yang menonjol pada praktik: menginspirasikan visi bersama (inspiring a share vision), menantang proses (challenging the process), dan memungkinkan orang lain bertindak (enabling others to act) disisi lain, penulis menemukan bahwa kepemimpinan Walikota Bogor kurang menonjol pada praktik : menyemangati jiwa (encouraging the heart) dan mencontohkan caranya (modeling the way). Berdsarkan analisis delapan tangga partisipasi masyarakat (amstein dalam Dharma, 2004), penulis menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah transportasi berada pada tingkat consultation dan placation. Partisipasi masyarakat Kota Bogor dalam penanggulangan masalah transportasi adalah pada proses perumusan kebijakan, penyelenggaraan program penanggulangan masalah transportasi, dan penilaian terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bogor.
Portrait of success in Bogor Mayor spur growth in some aspects of the development of leadership is a phenomenon that deserves success observed. However, there are problems of transportation in the city of Bogar that require attention to many parties. This study aims to: (a) analyze the leadership of Mayor of Bogar in tackling the problem of transportation in the city of Bogar, (b) identify and analyze community participation in the process of handling the problem of transportation in the city ofBogor. To analyze the Mayor of Bogor Leadership and Community Participation in tackling transport issues the author uses a qualitative analysis approach fenomenologi. Collecting data is done with the interviews, the search data, and fie!d observations. Informants in this research is the elements of DPRD Kota Bogor. Department of Transportation, Telecommunication, and Information City of BogorIndonesia Transportation Society, Organda, community service user and public transport.
Results of this research concluded that the approach to policies, programs, and performance indicators of transportation problems in the city of Bogor, Bogor Mayor Leadership can not successfully tackle the problems of transportation in the city of Bogor completely. Based on the analysis of the Leadership Challenge practices (Kouzes and Posner, 2004), authors found that the Mayor of Bogor Leadership have a prominent practice in: inspiring a shared vision, challenging the process, and enabling others to act On the other hand, the author found that the Mayor of Bogor leadership is less prominent in the practice encourage people (encouraging the heart) and modeling the way. Based on the analysis eight appliances community participation (amstein in the Dharma, 2004) authors found that participation in the community participation in Bogor City's transportation problem is the process of policy formulation, program for the transportation, delivery and assessment of traffic and road transport in the city of Bogor."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T32366
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
H. Utang Rosidin
Pemberdayaan desa dalam sistem pemerintah daerah: perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014
Bandung: Pustaka Setia , 2019
307.725 98 UTA p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Holloway, William Vernon
State and local government in the United States
New York: McGraw-Hill , 1951
353.973 HOL s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Cox, George H.
State and local government : public life in America
"Capturing the many ... changes taking place in the state and local government arenas, this book not only helps you understand structure, process, and policy, but also shows why your knowledge of state and local government is so important to your success as a professional and a private citizen. [The authors] help you get to know the players--the political parties, interest groups, media, state political systems, communities, business organizations, civic clubs, religious congregations--and how they interact to produce policy. Along the way, you'll discover how this policy making at the state and local levels affects your life--both personally and professionally--at nearly every turn."
Australia: Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, CA, 2001
320.473 COX s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Hevi Dwi Oktaviani
Redefinisi keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dan implikasinya terhadap wewenang peradilan tata usaha negara = Redefinition of state administrative decision to article 87 of law number 30 year 2014 and its implication to the authority of state administrative judicature / Hevi Dwi Oktaviani
"ABSTRAK
Pasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN . Sehingga, perlu dipahami perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN dimaknai secara sempit pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan redefinisi KTUN berdampak pada wewenang PTUN karena KTUN merupakan objek sengketa di PTUN. Pembahasan terakhir akan mencoba mencari putusan-putusan PTUN yang sudah menerapkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pertimbangan hukum hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya penambahan wewenang PTUN pasca munculnya Pasal 87 karena pada intinya wewenang PTUN tetap mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh terbitnya suatu KTUN. Tetapi, saat ini PTUN harus memaknai KTUN berdasarkan Pasal 87. Selanjutnya, terdapat putusan PTUN yang telah menerapkan Pasal 87 dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada Putusan No.45/B/2016/PT.TUN.MKS yang khususnya menggunakan dalil unsur KTUN pada Pasal 87 huruf e ldquo;berpotensi menimbulkan akibat hukum rdquo;. Pasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN . Sehingga, perlu dipahami perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN dimaknai secara sempit pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan redefinisi KTUN berdampak pada wewenang PTUN karena KTUN merupakan objek sengketa di PTUN. Pembahasan terakhir akan mencoba mencari putusan-putusan PTUN yang sudah menerapkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pertimbangan hukum hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya penambahan wewenang PTUN pasca munculnya Pasal 87 karena pada intinya wewenang PTUN tetap mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh terbitnya suatu KTUN. Tetapi, saat ini PTUN harus memaknai KTUN berdasarkan Pasal 87. Selanjutnya, terdapat putusan PTUN yang telah menerapkan Pasal 87 dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada Putusan No.45/B/2016/PT.TUN.MKS yang khususnya menggunakan dalil unsur KTUN pada Pasal 87 huruf e ldquo;berpotensi menimbulkan akibat hukum rdquo;.
ABSTRACT
After the passing of Article 87 of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration, there is an expansion in the meaning of the State Administrative Decision KTUN . Thus, it is necessary to understand the difference of definition before and after the emergence of the article. KTUN is interpreted narrowly in the Law on State Administrative Court. After that, the redefinition extension of KTUN affects the authority of the PTUN because KTUN is a dispute object in the PTUN. The last discussion will try to find the decision of the Administrative Court which has applied the provisions of Article 87 of Law Number 30 Year 2014 in the judge 39 s judicial consideration. The research method used is normative juridical, using secondary data and using primary, secondary and tertiary legal material obtained from literature study. The conclusion of this research is the absence of additional authority of PTUN after the emergence of Article 87 because in essence the authority of PTUN still adjudicates and decides the State Administration dispute caused by the issuance of a KTUN. However, the current State Administrative Court must interpret the KTUN under Article 87. Furthermore, there is a decision of the Administrative Court which has applied Article 87 in its legal considerations, namely Decision No.45 B 2016 PT.TUN.MKS which specifically uses the KTUN elementary argument in Article 87 letter e has the potential to cause legal consequences ."
2018
T49058
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cox, George H.
[Penentuan Cadangan IBNR Menggunakan Metode Cape Cod Parametrik = Determining the IBNR Reserve using A Parametric CAPE COD Model;State and local government : public life in America, State and local government : public life in America]
"[

Seiring dengan perkembangan dunia industri menuju fase industri 5.0, asuransi memainkan peran krusial dalam mitigasi risiko kerugian yang dapat terjadi akibat berbagai kejadian yang tidak terduga. Untuk mendukung peran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menentukan cadangan klaim Incurred But Not Reported (IBNR), yaitu klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan kepada perusahaan asuransi, menggunakan metode Cape Cod parametrik. Metode Cape Cod parametrik dipilih karena mampu mengatasi kelemahan metode Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, dan Cape Cod klasik, seperti sensitivitas terhadap outlier, ketidakstabilan estimasi, dan kurang optimalnya penggunaan informasi premi. Metode ini mengadaptasi pendekatan Cape Cod klasik dengan melibatkan informasi premi dan parameter distribusi dari data klaim untuk estimasi cadangan yang lebih akurat. Proses penerapannya diawali dengan penentuan distribusi parametrik yang tepat untuk memodelkan claim cost per unit exposure. Apabila model distribusi yang terpilih merupakan bagian dari keluarga exponensial dispersi, maka metode Cape Cod parametrik dapat diterapkan. Metode Cape Cod parametrik akan diimplementasikan pada data run-off triangle dari Institute of Actuaries of Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Cape Cod parametrik dapat memberikan estimasi cadangan klaim IBNR dengan tingkat akurasi yang baik. Akurasi prediksi diukur menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dengan hasil 2.047%.

As the industrial world progresses towards the Industry 5.0 phase, insurance plays a crucial role in mitigating the risks of losses that can occur due to various unforeseen events. To support this role, this study aims to determine the Incurred But Not Reported (IBNR) claim reserves, which are claims that have occurred but have not yet been reported to the insurance company, using the parametric Cape Cod method. The claim data used are run-off triangle data from the Institute of Actuaries of Australia. This method adapts the classical Cape Cod approach by incorporating premium information and the distribution parameters of claim data for more accurate estimates. The parametric Cape Cod method was chosen because it can address the shortcomings of the Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, and classical Cape Cod methods, such as sensitivity to outliers, instability of estimates, and suboptimal use of premium information. The implementation process includes checking the distribution of claim cost per unit exposure using the Kolmogorov-Smirnov method and calculating dispersion parameters. The results show that the parametric Cape Cod method can provide more stable and accurate IBNR claim reserve estimates, especially in handling volatility and outliers in claim data. Prediction accuracy is measured using the Mean Absolute Percentage Error (MAPE), with results indicating a good level of accuracy of 2.047%.

;Capturing the many ... changes taking place in the state and local government arenas, this book not only helps you understand structure, process, and policy, but also shows why your knowledge of state and local government is so important to your success as a professional and a private citizen. [The authors] help you get to know the players--the political parties, interest groups, media, state political systems, communities, business organizations, civic clubs, religious congregations--and how they interact to produce policy. Along the way, you'll discover how this policy making at the state and local levels affects your life--both personally and professionally--at nearly every turn., Capturing the many ... changes taking place in the state and local government arenas, this book not only helps you understand structure, process, and policy, but also shows why your knowledge of state and local government is so important to your success as a professional and a private citizen. [The authors] help you get to know the players--the political parties, interest groups, media, state political systems, communities, business organizations, civic clubs, religious congregations--and how they interact to produce policy. Along the way, you'll discover how this policy making at the state and local levels affects your life--both personally and professionally--at nearly every turn.]"
Australia: Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, CA, [;2001, 2001]
320.473 COX s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>