Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh kebijakan bea keluar terhadap pembangunan fasilitas pemurnian, khususnya pengenaan bea keluar terhadap PT Freeport Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis membahas mengenai fungsi pengenaan bea dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia, bea keluar sebagai instrumen hilirisasi tambang mineral khususnya pembangunan fasilitas pemurnian berdasarkan kebijakan fiskal dan asas kepastian hukum, serta penulis menganalisa dampak pengenaan bea keluar terhadap progres pembangunan fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa fungsi bea masuk dan bea kaluar merupakan fungsi regulerend diantaranya pemerintah berusaha melindungi industri dalam negeri dan sumber daya alam dalam negeri. Bea keluar merupakan disinsentif fiskal yang saat ini dapat menjadi insentif bagi pengusaha yang membangun fasilitas pemurnian, serta ketentuan terkait bea keluar telah sesuai dengan asas kepastian hukum. Kebijakan bea keluar tidak berpengaruh besar terhadap pembangunan fasilitas pemurnian. Sebaiknya dalam mewujudkan hilirisasi mineral pemerintah memberikan lebih banyak dukungan baik dalam hal insentif perpajakan maupun penyediaan fasilitas serta menyiapkan industri hilir dengan diimbangi dengan terus tegas dalam melaksanakan kebijakan dan sanksi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

---

This thesis discussed the effect of the export duty policy on the smelter establishment, specifically the imposition of export duties on PT Freeport Indonesia. Based on this, the author examined the purpose of imposing duties on exportation and importation in Indonesia, examined the export duty as an instrument of downstreaming the mineral industry based on fiscal policy and the principle of legal certainty, especially of the establishment of smelters, and analyzed the impact of imposing export duties on the development of PT Freeport Indonesia's smelter. This research used a normative juridical approach. The results of the study stated that the function of import duty and export duty is a regulatory function, as well as the government’s attempts in protecting domestic industries and natural resources. Export duty, which were originally a fiscal disincentive, can now become an incentive for entrepreneurs who build smelters, and the laws on export duty are ascertained to be in accordance with the principle of legal certainty. The export duty policy does not have a major impact on the establishment of PT Freeport Indonesia's smelters. In establishing the downstreaming of mineral industry, the government should give more support, by providing both tax incentives and supporting facilities, prepare the downstream industry, and at the same time firmly implement policies and sanctions that had been established under the provisions of law."

"Export Credit represent one of alternative financings used for procuring goods/service in around Dephan/TNI. Basically, export credit loan represent a loan prepared by exporter states to the concerned state export and also for fulfilling good needs for importer state. Said loan represents the credit granted to importer state for settling good procurement bought from the exporter company of the concerned credit provider state and therefore it cannot be used feely. The requirements of export credit during this time refer to the rules issued by states joined in OECD called OECD guidelines. In said rules it is mentioned that export credit loan is not purposed for military and agriculture needs. But factually export credit loan is still one of the important financings for goods/service procurement in around Dephan/TNI. In this thesis, it was conducted legal analysis on export credit agreement in line with the existence of standard requirements stipulated in OECD Guidelines and legal analysis of goods/service procurement export credit agreement in around Dephan/TNI."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini bertujuan menganalisa Indonesianisasi saham penanaman modal asing, atau pengalihan kembali modal (reclaiming capital) khususnya PT Freeport Indonesia Company kepada pihak nasional. Kemudian melalui kerangka teori perusahaan menjawab persoalan apakah Indonesianisasi saham tersebut memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan apabila tidak diperlukan bagaimana cara melaksanakan Indonesianisasi saham tersebut termasuk menentukan manfaat Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham minoritas di dalam PT Freeport Indonesia Company. Tipe penelitian ini adalah yuridis normative didukung wawancara untuk konfirmasi teori dan informasi, suatu penelitiankepustakaanterhadapperaturanperundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas hingga Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya mengenai perjanjian.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(PMA) mensyaratkan perusahaan PMA melakukan Indonesianisasi saham, tidak ditegaskan besaran dan waktu pelaksanaannya. KontrakK arya I Freeport Indonesia Incorporated pada 7 April 1967 tidak memuat Indonesianisasi saham, baru KontrakKarya II 30 Desember 1991 memuatnya. Praktik Indonesianisasi saham terlaksana karena Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 yang memaksa Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan PMA mengalihkan saham kepada pihak nasional sebanyak 51 persen selama 10 tahun, karena tidak pernah dipatuhi maka jangka waktu menjadi 20 tahun, kemudian karena harga minyak dunia turun maka Indonesianisasi saham tergantung kesepakatan para pihak. PT Freeport Indonesia tidak pernah menjalankan Indonesianisasi saham berdasarkan kontrak karya, hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang menguntungkan.Penelitian tesis ini membuktikan Indonesianisasi saham oleh Pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR karena merupakan investasi jangka panjang nonpermanent untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, kontrak karya atau pembelian langsung oleh BUMN. Sebagai pemegang saham minoritas Pemerintah menduduki Dewan Komisaris untuk mengawasi dan menasihati Direksi dalam menjalankan kepengurusan PT Freeport Indonesia. Apabila menjadi pemegang saham mayoritas maka keuntungan ekonomis dan pengendalian Perseroan akan lebih optimal. Renegosiasi dan nasionalisasi merupakan cara untuk Indonesianisasi saham dalam perusahaan PMA.

---

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the Indonesianizationof foreign investment?s stocks or reclaiming capital especially by PT Freeport Indonesia Company to Indonesian parties. Then through a corporation theoretical framework to answer the question whether the Indonesianization of company's stocks requires approval Indonesian House of Representatives (DPR), and if not needed how to implement the Indonesianization stocks including determining the Indonesian government benefits as a minority stockholder in PT Freeport Indonesia Company after the Indonesianizationof stocks accomplished. The type of this research is juridical normative and supported by confirmation interview on theory and information, a study on literature of the laws and regulations relating to matters governed by the Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal, Law Number 25 of 2007 on Investment, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies to Stock Exchange Coordinating Board (BKPM), also Code of Civil Law (Penal Code), particularly regarding the agreement.

Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment requires foreign investment companies do Indonesianization ofstocks, although not confirmed the amount and timing of implementation. The 1stContract of Work of Freeport Indonesia Incorporated on 7 April 1967 does not includeIndonesianization of stocks, the 2nd Contract of Works on December 30, 1991 contains the provisions Indonesianization of stocks. The Indonesianization of stocks had been practiced after January 15 (Malari) 1974 Tragedy, anti Japanese foreign investment demonstration by students, which forced foreign investment company in Indonesia to transfer the stocks to the national party as much as 51 percent over 10 years, having never obeyed the period to 20 years, then as world oil prices fell then Indonesianisasi stock depending on the agreement of the parties. PT Freeport Indonesia Company has never run anIndonesianisasiof stocks based on contract work, just follow the laws and regulations that benefit.

This research shows Indonesianizationof stocks by the Government does not require the approval of Parliament as a non-permanent long-term investments in an effort to comply with laws and regulations and contract of work or buy by State owned Company. As a minority shareholder occupying Government Commissioners who oversee and provide advice to the Board in carrying out the management of the Company. Of course, if it becomes the majority shareholder of the economic benefits and control of the Company will be optimal. Renegotiation and nationalization may be a way to Indonesianization of foreign investment?s stocks."

"[ABSTRAKIndustri tekstil merupakan sektor strategis dalam perekonomian suatu negara.Industri tekstil di Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan domestikakan produk tekstil, sehingga masih diperlukan impor produk tersebut. Namun,banyak dari produk impor tersebut dijual dengan harga dumping sehinggamenimbulkan unfair trade. Salah satu tindakan trade remedies akibat adanyaunfair trade dapat dilakukan melalui pengenaan bea masuk anti dumping.Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk produk tekstil sampai saat ini masihsedikit sekali dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri lainnya.Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap produk tekstil yang baru sajaditetapkan oleh Indonesia di tahun 2015 ini ialah terhadap produk Spin DrawnYarn dari Malaysia. Pengenaan bea masuk antidumping tersebut akan dianalisissecara deskriptif dengan melihat kesesuaiannya dengan Antidumping Agreementdan nantinya akan di kaitkan dengan kerugian yang terjadi pada industri tekstil diIndonesia.

---

ABSTRACTThe textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia;The textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia, The textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia]"

"Tarif Bea Masuk Antisubsidi (BMAS) ditetapkan oleh Komisi Eropa adalah 8% sampai dengan 18% terhadap biodesel dari Indonesia. Berdasarkan kebijakan Renewable Energi Directive II dan aturan pelaksananya (Delegated Act) yang dibentuk oleh Uni Eropa, Indonesia mengalami kerugian terhadap demand pasar dan ketersedian jumlah stok crude palm oil (biodesel). Dalam RED II dan Delegated Act terdapat ILUC untuk target energi terbarukan pada sektor transportasi. Berdasakan ILCU tersebut, biodesel dikategorikan sebagai ILUC rendah yang akan dikurangi melakukan impor untuk target energi terbarukan di Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitan yuridis normatif. Dampak selama 5 tahun terakhir membuat jumlah ekspor biodesel terus menurun. Proses rekonsialisi penyelesaian sengketa dalam pengenaan BMAS yaitu mengenai tinjauan kembali terhadap aturan SCM, TBT, GATT 1994. Pemerintah Indonesia harus mencari alternatif mengkspor pangsa pasar negara tujuan lain agar penyerapan terhadap biodesel dalam negeri tidak berlebihan.

---

The anti-subsidized import duty rate (BMAS) set by the European Commission is 8% to 18% for biodiesel from Indonesia. Based on the Renewable Energi Directive II policy and its implementing regulations (Delegated Act) established by the European Union, Indonesia has suffered losses to market demand and the availability of crude palm oil (biodiesel) stocks. There is an ILUC for renewable energi targets in the transportation sector in RED II and the Delegated Act. Based on the ILCU, biodiesel categorized as a low ILUC, which will reduce imports for renewable energi targets in the European Union. The research method used is normative juridical research. The impact during the last five years has made the number of biodiesel exports continue to decline. The reconciliation process of dispute resolution in the imposition of BMAS is regarding a review of the SCM, TBT, GATT 1994 regulations. The Indonesian government must seek alternatives to export the market share of other destination countries so that the absorption of domestic biodiesel is not excessive."

"Kepulauan Indonesia terletak di daerah perbenturan tiga lempengan raksasa, yaitu lempeng Australia yang bergerak ke utara, lempeng Pacific yang bergerak ke barat dan lempeng Eurasia yang relatif diam.Benturan ketiga lempengan tersebut mengakibatkan Indonesia dipenuhi deretan gunung api, yang selain berpotensi mendatangkan bencana, juga menawarkan potensi sumber daya mineral dan energi yang besar dan beragam. Di kawasan timur Indonesia, batuan yang dihasilkan bersifat ultra bass yang berpotensi mengandung besi, nikel, khrom dan kobalt. Di kawasan barat Indonesia batuannya bersifat asam yang berpotensi mengandung tembaga, timah putih, emas, perak dan platina. Disamping itu proses alam lainnya telah melakukan pengikisan dan pengendapan, sehingga terbentuk endapan batuan yang berpotensi mengandung minyak bumi, gas, batubara, dan gambut.Dengan kondisi geologi yang menjanjikan ditemukannya berbagai ragam sumber daya mineral dan energi sebagaimana digambarkan di atas, Indonesia selama PJP-I (Pembangunan Jangka Panjang Pertama) secara umum telah berhasil memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan. Sektor pertambangan khususnya, baik pertambangan minyak dan gas bumi (migas) maupun pertambangan umum (non-migas) telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya sebagai sumber penerimaan negara dan penghasil devisa.Peranan lainnya antara lain dalam memproduksi bahan-bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri dan energi dalam negeri serta pembangunan prasarana dan sarana sosio-ekonomi. Tidak kurang penting adalah peranannya dalam penyediaan lapangan kerja dan dalam menumbuhkan kehidupan sosial ekonomi berbagai wilayah di tanah air yang semula merupakan daerah terpencil tanpa kehidupan berarti. Dampak lainnya dapat terlihat dari tumbuh dan berkembangnya berbagai industri samping dan industri penunjang.Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 secara jelas telah merumuskan falsafah mengenai pengelolaan kekayaan alam termasuk berbagai bahan galian sebagai berikut:Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara;Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?."

"Pemerintah Indonesia menerapkan bea keluar terhadap kelapa sawit dan produk turunannya dalam upaya untuk mengontrol supply dan harga minyak goreng di dalam negeri. Dampak dari kebijakan ini berimbas tidak hanya terhadap industry kelapa sawit saja tetapi juga terhadap ekonomi indonesia secara keseluruhan. Bea keluar telah menyebabkan ekspor sawit tidak mencapai level maksimum. Industry hilir CPO tidak. berkembang, maraknya penyeludupan, penurunan daya saing industri dan peningkatan ketidakpastian usaha. Disisi lain bea keluar merupakan mekanisme yang dimiliki pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng yang terlalu tinggi yang diakibatkan oleh kondisi pasar komoditas di luar negeri.

---

Government of Indonesia impose export duty on palm oil and its product in the effort to control the supply and price of domestic cooking oil. The impact of this policy affect not only palm oil industry, but also to Indonesian economy as a whole. Export duty has caused palm oil export fail to reach its maximum potential, discourages development of downstream industry. lower industry competitiveness and increase business uncertainty. On the other hand, export duty give govemmert a mechanism to control domestic cooking oil price when international commodity market fluctuates."

"Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau HPTL jenis lain. Untuk HPTL, tarif cukai yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 57% persen dari Harga Jual Eceran. Pada tahun 2018, terdapat peraturan tentang perubahan PMK yang dengan dikeluarkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2018 yang mengatur: harga jual eceran minimum per milimeter cairan rokok elektrik. pohon Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengenaan cukai pada cairan rokok? listrik diatur di Indonesia dan bagaimana potensi resistensi pajak di pengenaan cukai pada cairan rokok elektrik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, cairan rokok elektrik adalah barang yang dibuat tanpa menggunakan tembakau di dalamnya serta penghitungan cukai cairan rokok elektrik berdasarkan PMK memunculkan potensi resistensi pajak berupa penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima). Saran dalam penelitian adalah perbaikanterhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.E-cigarette liquid is one of the objects that can be subject to excise at this time the regulation is less precise. The first e-cigarette was invented in 2003 by Hon Lik. E-cigarettes entered Indonesia for the first time in 2012. In 2018, liquid e-cigarettes used as goods for the use of e-cigarettes were subject to excise duty based on Regulation of the Minister of Finance Number 146/PMK.010/2017 concerning Receipt of Tobacco Excise Tariffs. In the regulation, e-cigarette liquid is included in Tobacco Processed Tobacco or other types of HPTL. For HPTL, the excise rate regulated in the regulation is 57% percent of the Retail Selling Price. In 2018, there was a regulation regarding changes to the PMK with the issuance of PMK Number 156/PMK.010/2018 which regulates: the minimum retail selling price per millimeter of e-cigarette liquid. tree The problem in writing this thesis is how to impose excise duty on cigarette liquids? electricity is regulated in Indonesia and what is the potential for tax resistance in the imposition of excise on e-cigarette liquids. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, e-cigarette liquids are goods made without using tobacco in them and the calculation of excise on e-cigarette liquids based on PMK raises the potential for tax resistance in the form of tax avoidance that is not allowed (unacceptable tax avoidance). Suggestions in research is improvementto the relevant laws and regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pengenaan tarif bea keluar biji kakao Indonesia terhadap ekspor produk kakao olahan dari Indonesia dan Malaysia di jangka panjang. Variabel penelitian yang digunakan adalah volume ekspor produk kakao olahan di Indonesia dan Malaysia, harga biji kakao Indonesia, harga biji kakao internasional, harga rata-rata ekspor kakao olahan di 5 negara kompetitor Indonesia dan Malaysia, volume impor kakao olahan di dunia dan dummy penerapan tarif bea keluar biji kakao Indonesia. Untuk menjawab tujuan penelitian maka digunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan menggunakan bound testing cointegration untuk melihat hubungan kointegrasi dari variabel-variabel yang diteliti. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengenaan tarif bea keluar biji kakao di Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya volume ekspor kakao olahan Indonesia di jangka panjang. Sedangkan bagi Malaysia, pengenaan tarif bea keluar biji kakao di Indonesia, berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap menurunnya volume ekspor kakao olahan Malaysia di jangka panjang.

---

The purpose of this research is to analyze the impact of Indonesian cocoa beans export tax policy on Indonesia and Malaysia processed cocoa exports in the long term. The research variables are export volume of processed cocoa products in Indonesia and Malaysia, Indonesia price of cocoa beans, world price of cocoa beans, average price of exports of processed cocoa in 5 Indonesia and Malaysia competitor countries, import volume of cocoa in the world and the dummy tariff Export duty of Indonesian cocoa beans. To answer the research objectives method is used Autoregressive Distributed Lag (ARDL To answer the research objective, we use Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and using bound testing cointegration for testing the cointegration relationship between the research variables. The results show that in the long run, that the imposition of tariff on cocoa beans in Indonesia has a significant effect on the increase of export volume  of Indonesia processed cocoa but for Malaysia, the imposition of tariffs out of cocoa beans in Indonesia, no significant effect on the declining vol of Malaysias exports of processed cocoa."