Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh diplomasi antara Amerika Serikat dan Korea di bidang medis sejak masa Kerajaan Joseon pada tahun 1882 dengan pendekatan diakronis. Sejak disahkan perjanjianShufeldt ditahun 1882, AmerikaSerikatmulaimemberikan perhatian terhadap Korea dan memberikan bantuan salah satunya di bidang medis. Meskipun perjanjian tersebut sempatterhenti pada tahun 1910ketika JepangmulaimenganeksasiSemenanjungKorea, Amerika Serikat kembali membantu Korea bagian selatan termasuk di bidang medis pada Perang Korea 1950. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan penelitian pada peran Amerika Serikat terhadap perkembangan medis di Korea. Adapun penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan peran Amerika Serikat terhadap perkembangan Korea Selatan di bidang medis sejak awal terjalin hubungan diplomatik pada tahun 1882 hingga masa pemerintahan Rhee Seungman pasca Perang Korea di tahun 1961. Peneliti menggunakan metode deskriptif – analisis dengan sumber data jurnal dan disertasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara Korea dan Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap perkembangan medis di Korea khususnya Korea Selatan. Adanya campur tangan Amerika Serikat di bidang medis sejak masa Joseon, pada dan pasca Perang Korea menjadi titik awal perkembangan medis modern di Korea Selatan.

---

This research discussed the diplomatic relations between United States of America and Korea in medical field since the era of Joseon Kingdom in 1882 with diachronic approach. Since the Shufeldt Treaty was signed in 1882 United States started to focus and supported Korea, medical development was one of their support. Although the treaty was revoked d ue the Japanese annexation in Korean Peninsula in 1910, United States continued to support southern Korea especially in medical aid when the Korean War outbroke in 1950. Therefore, this research focuses on the role of United States in Korea’s medical development. The purpose of this study is to describe the role of United States in South Korea’s medical field development from the diplomatic relation was built in 1882 until post Korean War - Rhee Syngman government in 1961. The researcher used a descriptive-analysis method with journal and dissertation as the data sources. The analysis shows that the relations between Korea and the United States greatly influenced the medical development in Korea, especially South Korea. The intervention of the United States in the medical field since the Joseon period, during and after the Korean War became the starting point for the development of modern medicine in South Korea."

"Tesis ini membahas diplomasi lingkungan AS dalam Konvensi Perubahan Iklim pada periode 1992-2002 yang terbagi atas periode sampai dengan terbentuknya Protokol Kyoto dan paska Protokol Kyoto, dengan memfokuskan pada diplomasi lingkungan yang dijalankan AS pada periode tersebut dan bagaimana AS mengatasi berbagai permasalahan perubahan iklim global. Dalam perkembangannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tesis ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan ilmu hubungan internasional, mengingat unit yang dianalisa tidak hanya negara (dalam hal ini AS dan negara berkembang), tetapi juga aktor non negara (NGO dan kelompok industri). Selain itu tesis ini juga memperlihatkan tarik menarik kepentingan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang dalam memandang masalah lingkungan tersebut serta diplomasi AS dalam pembuatan protokol Kyoto sebagai implementasi dari United Nation Framework Convention on Climate Change yang menjadi payung perjanjian perubahan ikiim global. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah diplomasi lingkungan AS sebagai negara besar di dunia terhadap isu lingkungan yang merupakan agenda baru yang mengemuka dalam hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin.Pembahasan permasalahan ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan berbagai pemikiran yang ada seperti pemikiran Donald E. Nuechterlein akan dijadikan sebagai rujukan mengenai kepentingan nasional, pemikiran Coloumbis mengenai tujuan dari politik luar negeri, teori yang dikemukakan oleh Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri, teori Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri, pemikiran Robert L Paarlberg mengenai tipe kebijakan luar negeri AS di bidang lingkungan, pemikiran Diamond dan Donald mengenai multi-track diplomacy, pemikiran Suskind dan Thomas mengenai peran non-state actor, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan, ditemukan bahwa diplomasi lingkungan AS dalam menghadapi perubahan iklim dalam dua babakan periode mengalami perubahan signifikan yaitu dari tips kebijakan committed ke arah convenient. Selain itu ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS, namun dapat diidentifikasi bahwa dari kesemua faktor tersebut, terdapat 4 faktor yang paling banyak memberikan pengaruh/tekanan yaitu kepentingan nasional AS, peranan, tekanan dari pihak industri dan isi dari Protokol Kyoto itu sendiri. Keempat faktor tersebut dalam perkembangannya juga mempengaruhi ketidakmauan AS untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi pada tingkat seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Sedangkan peran yang dimainkan AS dalam tiap perundingan perubahan iklim bergerak dari lead country menuju veto country."

"Artikel ini membahas dinamika hubungan Indonesia – Korea Utara sepanjang tahun 1960 hingga tahun 1967. Hubungan bilateral tersebut secara perlahan terjalin dengan erat dan bisa dikatakan masa ini merupakan masa keemasan hubungan kedua negara. Hubungan ini terjalin sebagai kesamaan kepentingan Indonesia dengan Korea Utara yang berujung dengan kesamaan pandangan dalam kebijakan luar negerinya dan tidak menyinggung kepentingan masing-masing. Indonesia pada saat itu mencari dukungan terhadap ‘Konfrontasi’ dengan Malaysia, sedangkan Korea Utara mencari dukungan untuk menyatukan Semenanjung Korea secara penuh di bawah kepemimpinannya. Penulis ingin melengkapi penulisan hubungan kedua negara yang berfokus pada tahun 1960 hingga 1967 yang merupakan masa Demokrasi Terpimpin dan diharapkan dapat menjadi terobosan dan pondasi awal dalam menulis hubungan Indonesia – Korea Utara pada penelitian berikutnya. Dalam penelitian yang penulis temukan, dalam kasus Indonesia dan Korea Utara ditemukan bahwa hubungan kedua negara secara perlahan saling memberi dukungan dalam kebijakan luar negerinya, yang pada perjalanannya memiliki kesamaan visi sehingga sangat menarik untuk dikaji faktor pemicu hubungan bilateral kedua negara tersebut. Penelitian artikel ini menggunakan metode sejarah terbagi menjadi empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam artikel ini, sumber yang digunakan berupa arsip, surat kabar, buku, dan jurnal.

---

This article discusses about Indonesia-North Korea relations from 1960 to 1967. Their bilateral relation are getting closer and this period is the golden age of relations between the two countries. The two countries relation established as a common interest between Indonesia and North Korea which leads to same common view in their foreign policy and does not offend each other's interests. Indonesia at that time sought support for the 'Confrontation' with Malaysia, while North Korea sought support for a full unification within the Korean Peninsula under his leadership. I want to fulfill the article of relations between the two countries that focused on 1960 to 1967 which is the period of Guided Democracy and expected to be a breakthrough and foundation for Indonesia-North Korea relations in the next research. In this research, I found that the relationship between the two countries slowly supported each other in their foreign policy, which along the way had the same vision and fascinating to deep research the factors that triggered the bilateral relations between the two countries. This article research using the historical method is divided into four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. In this article, the sources used are archives, newspapers, books, and journals."

"Konflik Israel-Lebanon 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel utara dan Lebanon yang melibatkan sayap bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel (Israeli Defence Force atau IDF). Konflik ini berawal ketika Hizbullah menyerang pasukan Israel yang menyusup ke daerah sekitar Alta al Chaab, Lebanon Selatan pada tanggal 12 Juli 2006, dan menawan dua tentara Israel. Namun mereka tetap dapat terus berhubungan dalam keadaan perang dan damai tanpa didasari hubungan diplomatik yang resmi, yang fungsinya sebagai perwakilan suatu negara untuk mengemukakan pendapat, negosiasi, kerjasama bilateral dan lainnya. Perang Israel-Lebanon 2006 merupakan suatu kejadian perang yang membutuhkan proses perdamaian dan diplomasi politik yang sah, serta dapat diselesaikan dengan menggunakan metode dan cara-cara yang terbaik untuk yang resmi seperti Persatuan Bangsa-Bangsa dan organisasi Konferensi Islam mampu mencegah dan menawan agresi militer Israel yang berlangsung selama 34 hari tersebut. Terjadinya perbedaan pendapat tentang perdamian yang dilakukan PBB, dengan dikeluarkannya Resolusi PBB 1701. Tetapi jika tidak ada peran organisasi internasional selaku aktor keamanan bersama tentu perang tidak akan pemah usai. Dimana salah satu tujuan PBB adalah untuk menciptakan perdamaian internasional

---

Israel-Lebanon conflict in 2006 was the series of military action and continues clash in north Israel and Lebanon which involved armed wing Hizbullah and Israeli Defence Force or IDF. This conflict began when Hizbullah attacked the intruder from Israeli corps who intruded into the area nearby Aita al Chaab, south Lebanon in July 12 2006 and captured two Israeli armies. Nevertheless, they still held relation each other in war and peace condition without having any legal diplomatic relation, which had function as the representative of a country to show its ideas, negotiations, bilateral cooperation and etc. the Israeli-Lebanon War in 2006 was the war which required legally political diplomacy and reconciliation process, and it could be accomplished by using method and the best ways to create the peaceful condition. The process and the present of the international legal institution such as United Nations and Islamic Conference Organization could prevent and held out military aggression from Israel which took a place for 34 days. There were different arguments about the reconciliation by United Nations because of its resolution in 1701, but if there was no role of International Organization as the collective security maker, the war must be never the end. Thus the purpose of United Nation is to create international reconciliation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat terhadap Indonesia, melalui studi kasus program pertukaran Sebuah Dialog Agama dan Masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia (Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia). Penelitian ini menggunakan konsep soft power dari Joseph S. Nye untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu terorisme.Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan diplomasi publik yaitu melalui program pertukaran Sebuah Dialog Agama dan Masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia (Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia) yang dilaksanakan Amerika Serikat di Indonesia adalah untuk menghambat penyebaran terorisme di Indonesia. Dalam program pertukaran yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, terdapat tiga sumber soft power yaitu kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri.

---

This research is exactly purposed to analyze the implementation of America's public diplomacy to Indonesia through Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia case study. In doing analysis, Joseph Nye?s soft power concept is comprehensively employed in this research to answer research question and to put the test of hipothesis.By analyzing America?s public diplomacy in soft power framework, this research proves that this program is purposed to solve the spread of terrorism in Indonesia through three main source of soft power, namely culture, politics value, and foreign policy."

"Tesis ini akan memfokuskan pada e-diplomasi sebagai bagian dari diplomasi publik sebagai suatu cara bagi negara dalam menjalankan diplomasinya dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan luar negerinya kepada masyarakat domestik negara itu sendiri. E-diplomasi sendiri merupakan salah satu kesempatan yang diberikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi komunikasi global yaitu internet. Dalam diplomasi internet telah berhasil mendemokratisasikan diplomasi dalam bentuknya yang unik. Diplomasi dengan menggunakan internet sendiri merupakan salah satu cara dalam melakukan diplomasi yang pada gilirannya akan memberikan akses yang sangat luas kepada aktor-aktor lain selain negara yang sangat banyak untuk menyuarakan aspirasi mereka agar dikenal. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa dan bagaimana Australia melaksanakan e-diplomasinya yang proaktif melalui internet. Negara-negara juga berusaha memanfatkan akses-akses tersebut dalam melakukan diplomasi sebagai cara untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya melalui kemudahan-kenudahan yang ada pada internet, tidak terkecuali Australia dalam Asean Regional Forum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Image Theory M. Tehranian bahwa setengah dari politik kekuatan adalah berkisar pada masalah kesan yang ditimbulkan negara. Setiap aktor berusaha untuk menciptakan kesan yang menguntungkan bagi semua pihak termasuk lawan, kawan, atau pihak-pihak yang netral. Keaktifan diplomasi Australia sangat terasa ketika berbicara mengenai ARF tersebut. Dalam dunia Cyber, Australia berusaha menunjukan komitmennya kepada ARF melalui informasi-informasi yang tidak didapatkan dari home page negara Asean. Sebagaimana tujuan aktor-aktor non negara dalam melakukan diplomasinya melalui internet, begitu juga tujuan yang ingin dicapai Australia dalam ARF. Sosialisasi ARF yang diiakukan Australia melalui internet, begitu juga tujuan yang ingin dicapai Australia dalam ARF. Sosialisasi ARF yang dilakukan Australia melalui internet ini sebenarnya lebih ditujukan kepada pemirsa di dalam negeri Australia selain juga ditujukan kepada pemrisa di luar Australia. Keaktifan Australia dalam ARF melalui intemet hanyalah salah satu tindakan yang dapat menunjukan pentingnya kawasan Asia bagi negara itu. Letak geografis Australia yang sedemikian menjadikannya Asia sebagai tetangga abadi terdekat yang sangat strategis dan mau tidak mau harus menjadi pilar utama kebijakan luar negerinya. Peran e-diplomasi Australia sangatah penting untuk menunjukan citra/kesan yang baik dan simpatik mengenai Asia. Citra yang baik akan menguntungkan Australia dalam mencapai kebijakan luar negerinya. Untuk publik domestik Australia sendiri, sosialisasi ARF penting untuk menunjukan bahwa pemerintah Australua benar-benar serius dalam menjaga keamanan dalam negerinya melalui ARF ini dari segala ancaman multidimensional sebagai realitas yang harus dihadapi oleh negara seperti Australia sebagai kecenderungan pasca perang dingin. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah mengingat publik domestik Australia yang kritis dan selalu mempertanyakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintahnya dalam mengatasi permasalahan keamanan yang semakin kompleks melalui kerjasama strategis dengan salah satu forum yang dapat menjembatani dengan kawasan yang sangat berpengaruh bagi keamanan dalam negeri Australia yaitu kawasan Asia. E-diplomasi Australia adalah pedang bermata dua yang bermuara pada satu tujuan yaitu pembentukan kesan yang positif yang akan menunjang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Australia. Untuk pemirsa global, e-diplomasi Australia akan membentuk citra yang positif dan simpatik di mata Asia yang diharapkan berguna dalam perannya untuk mempengaruhi sasaran dan substansi ARF."

"Tesis ini membahas kegagalan diplomasi Indonesia mencegah internasionalisasi Papua di Inggrisperiode 2008 & 2013. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif eksplanatif. Sedangkan hasil penelitiannya menyimpulkan diplomasi pemerintah Indonesia lewat kebijakannya terkesan tidak serius untuk menangani isu Papua. Kemudian peran dan pengaruh dari Operasi Papua Merdeka (OPM) semakin meningkat dalam menggalang dukungan di kancah internasional. Olehnya itu, perlu adanya pemetaan kembali masalah Papua secara baik dan pelibatan aktor-aktor lain dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia

---

This Thesis discusses the failure of Indonesian diplomacy to prevent internationalization of Papua in the UK from 2008 and 2013. The method used is qualitative explanative. While the research results conclude diplomacy Indonesia government through its policy does not seem serious to deal with the issue of Papua. Then the role and influence of Operations Free Papua (OPM) is increasing in garnering support in the international arena. By him, the needs for mapping back problems as well Papua and the involvement of others actors in the implementation of Indonesia`s diplomacyInternationalization Papua, Indonesia`s Diplomacy, Operation of Free Papua (OPM)."

"Ketua ARF pada pertemuannya yang keempat di Subang Jaya, Malaysia pada tanggal 27 Juli 1997 telah menyatakan diplomasi preventif akan menjadi tahap selanjutnya dari proses ARF dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu diplomasi preventif telah mulai dibahas pada pertemuan-pertemuan pada tingkat pejabat pemerintah atau pada Jalur I. Namun hingga pertemuan ARF keenam pada bulan Juli 1999 yang lalu, perkembangan yang dihasilkan masih rendah. Pokok permasalahannya adalah tidak semua anggota ARF ingin segera maju ke tahap berikutnya karena pelaksanaan diplomasi preventif memungkinkan pelaksanaan aspek-aspek multilateral sehingga membuka peluang negara lain untuk ikut campur. Di lain pihak, negara-negara ASEAN hingga saat ini masih memegang teguh prinsip non-interference. Maka tujuan penelitian tesis ini adalah untuk melihat bagaimana prospek peran diplomasi preventif di Asia Pasifik pasca Perang Dingin. Untuk itu, Penulis menggunakan pendekatan diplomasi preventif - Boutros Boutros Ghali, cooperative security - David B. Dewitt dan konsep regionalisme yang diutarakan oleh K.J. Holsty. Sedangkan metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa walaupun baru elemen-elemen umum diplomasi preventif ARF saja yang disepakati, belum sampai pada perumusan mekanisme atau instrumen diplomasi yang tepat untuk diterapkan di kawasan Asia Pasifik. Namun, peluang untuk meningkatkan tahapnya ke tahap diplomasi preventif tetap ada dan masih terbuka luas dan jika ARF mampu membawa anggotanya maju ke tahap selanjutnya (diplomasi preventif) maka ARF akan menjadi satu-satunya wadah pelaksanaan CBM, diplomasi preventif dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik, yang pada gilirannya akan membawa kawasan Asia Pasifik ke dalam suatu lingkungan yang aman dan stabil."

"Belakangan ini , sejak era reformasi, kita mulai sering mendengar istilah "diplomasi publik" sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia...."

"Kebijakan luar negeri (foreign policy) suatu negara mencerminkan kepentingan nasionalnya (national interest). Sedangkan diplomasi merupakan instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional (national interest) tersebut. Diplomasi ekonomi Indonesia pada periode 1992-1995 menunjukkan adanya efektivitas, ditandai dengan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, seperti adanya peningkatan nilai persetujuan investasi asing di Indonesia. Sementara pada periode 1996-1999 nilai persetujuan investasi asing di Indonesia mengalami penurunan yang cukup dramatis. Pada tahun 1998 nilai persetujuan investasi hanya tercatat sebesar 13.563,1 juta dolar Amerika, yang berarti terjadi penurunan sebesar 60% dibanding dengan tahun 1997 sebesar 33.832,5 juta dolar Amerika. Permasalahan yang muncul adalah mengapa diplomasi ekonomi dalam upaya menarik foreign direct investment periode 1996-1999 tidak efektif dan sejauh mana keterkaitan antara efektivitas diplomasi ekonomi tersebut dengan domestic instability serta dampak dari domestic instability terhadap kepercayaan investor asing di Indonesia. Penelitian berupaya menjelaskan seberapa besar pengaruh domestic instability terhadap kepercayaan dan sikap investor asing serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan efektivitas diplomasi dalam upaya menarik investasi asing dimaksud. Pembahasan permasalahan ini didasarkan pada teori keterkaitan (linkage theory) antara domestik dan ekternal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh James N Rosenau, Sprout, K.J. Holsti, dan Richard Snyder. Secara garis besar para ilmuwan tersebut mengatakan bahwa perubahan kondisi domestik suatu negara akan mempengaruhi persepsi lingkungan eksternal, sebagaimana domestic instability yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1999 sangat mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian ini bersifat explanatory reseach yang didukung oleh berbagai sumber data sekunder, primer, dan penelitian kepustakaan (library research). Pembahasan mengindikasikan bahwa tidak efektifnya diplomasi ekonomi Indonesia dalam upaya menarik foreign direct investment terkait dengan domestic instability, baik di bidang ekonomi maupun dalam bidang politik yang terjadi di Indonesia selama periode 1992-1999. Persepsi investor asing terhadap domestic instability demikian telah mempengaruhi minat investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mengembalikan citra (image) yang baik di mata investor asing, Indonesia perlu terus melaksanakan agenda reformasi di segala bidang. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia perlu diselesaikan secara bersama-sama melalui kompromi dari berbagai elit politik dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis merupakan starting point untuk menghasilkan wakil rakyat yang diharapkan mampu menampung aspirasi rakyat dan memulihkan kepercayaan investor asing."