Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi tengah persaingan yang semakin ketat, hotel dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan mereka agar mampu menarik dan mempertahankan para customer. Salah satu faktor penting dalam mewujudkannya adalah dengan menjalin hubungan yang baik dan menciptakan iklim komunikasi yang baik dengan para karyawan, karena kinerja karyawanlah yang akan menentukan kualitas dari hotel tersebut. Begitu pula yang dirasakan oleh hotel Inna Garuda Yogyakarta. Sebagai salah satu hotel tertua di Yogyakarta, Inna Garuda telah menyadari pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan karyawan dengan menerapkan berbagai kegiatan employee relations. Meskipun terdapat berbagai hambatan, Inna Garuda mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut dan mempertahankan predikat sebagai hotel terbaik melalui rangkaian prestasi yang diraihnya. Inna Garuda terbukti mampu mempertahankan eksistensinya. Di dalam makalah ini akan digambarkan berbagai strategi employee relations yang dilakukan oleh humas Inna Garuda dalam menciptakan iklim komunikasi organisasi yang baik serta iklim komunikasi pada hotel Inna Garuda Yogyakarta.

---

ABSTRACTIn the midst of increasingly intense competition, the hotel is required to be able to improve the quality of their services to attract and retain customers. One important factor in realizing it is to establish a good relationship and creating a good communication climate with the employees, because their performance will determine the quality of the hotel. Similarly, it is perceived by Inna Garuda Yogyakarta. As one of the oldest hotel in Yogyakarta, Inna Garuda has realized the importance of establishing a good relationship with employees by implementing various activities employee relations. However, despite many obstacles, Inna Garuda is able to overcome these barriers and to retain the title as the best hotel through a series of accomplishments that they achieved. Inna Garuda has proven to maintain its existence. This paper will describe various employee relations strategies undertaken by PR Inna Garuda in creating a good communication climate and describe organizational communication climate in Inna Garuda Yogyakarta."

"Peran kehumasan menjadi salah satu hal yang kompleks dalam praktiknya, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan humas untuk lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Salah satunya adalah menurunnya hubungan antara karyawan dengan perusahaan akibat dari terhambatnya komunikasi selama masa pandemi Covid-19. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini menjadi salah satu perusahaan yang terdampak oleh situasi yang ada. Memanfaatkan dan mengelola media online internal, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berusaha untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hubungan dengan karyawan. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan e-mail dan majalan online perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi karyawan dan employee relations yang dimiliki di masa pandemi Covid-19. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui penggunaan dan pengelolaan e-mail dan majalah online mampu memenuhi kebutuhan informasi karyawan dan menjaga employee relations dengan baik.

---

The role of public relations is one of the most complex things in practice, especially during the Covid-19 pandemic which requires public relations to be better prepared to face the challenges. One of them is the declining relationship between employees and the company as a result of communication delays during the Covid-19 pandemic. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in this case is one of the companies affected by the existing situation. Utilizing and managing internal online media, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk strives to meet the information needs and relationships with employees. This paper aims to identify and analyze the management of the company's e-mails and online magazines in meeting the information needs of employees and employee relations during the Covid-19 pandemic. The results of the analysis show that PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk through the use and management of e-mail and online magazines is able to meet the information needs of employees and maintain employee relations well."

"Keadaan industri alat berat tanah air pasca krisis menunjukkan perkembangan yang positif. Pangsa pasar yang menyerap produksi alat-alat berat di Indonesia juga sudah berkembang dari hanya pasar penebangan kayu atau pembukaan laban hingga sekarang merambab ke pertambangan dan konstruksi. Meningkatnya permintaan akanalat-alat berat ini kemudian mendorong setiap perusahaan yang bergerak di manufaktur alat-alat ini harus bisa menjadi yang lebib unggul dibandingkan pesaingnya.PT NR sebagai perusahaan “patungan'' dengan Caterpillar Inc, memiliki misi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan mengirimnya pada saat diperlukan. Hal ini bertumpu pada kapabilitas sumber daya manusia di aalam perusahaan agar mampu memproduksi apa yang dikategorikan sebagai produk unggul yang mampu memberikan kepuasan terbadap pelanggan. Sebuah angkatan kerja atau sumber daya manusia yang memiliki komitmen (engagement) tinggal terhadap perusahaan dibutuhkan agar bisa selaras dengan misi yang berusaha menyediakan produk yang berkualitas kepada pelanggan. Hal 'ini disebabkan karena tingkat komitmen karyawan memperrgaruhi cara mereka bekeija apakah lebih produktif dan efisien.Indonesia's heavy machinary industry post economic crisis condition shows a very positive development Market that absorbs the production of heavy machinary also has expanded to the mining and construction industry. 1ncreasing demands then drives manufacturers of heavy machinaries to try their best in delivering the best products to the market.PT NR as a joint venture company with Caterpillar Inc, have a mission to frovide customer satisfaction by producing quality products to fulfill customer needs and on time delivery. All of which pivoted on the capability of human resources within the organization to produce quality products that will ensure customer satisfaction. A highly engaged workforce is significant so that it can align with the company's goals of trying to provide customers with high quality products. A higly committed employee will operate differently, they will be more productive and efficient."

"ABSTRAKProgram Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial RI bertujuanagar calon pegawai negeri sipil mengenal program pembangunan kesejahteraansosial dan memahami tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI. Penelitian inimerupakan desain program orientasi bagi calon pegawai negeri sipil KementerianSosial RI. Desain program orientasi CPNS Kementerian Sosial RI telahdisesuaikan dengan toeri orientasi berbasis kompetensi dan teori-teori yangmendukung program orientasi pegawai sehingga dapat meningkatkan kompetensicalon pegawai dan diharapkan memberikan manfaat bagi para peserta program.Penelitian tentang desain program orientasi ini dilakukan dengan pendekatankualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga diharapkan dapat menjadipedoman perencanaan dan penyusunan program orientasi bagi CPNS KementerianSosial RI.

---

AbstractOrientation Programme for Civil Servants Ministry of Social Affairs aims torecognize candidates for civil servants and social welfare development program tounderstand the duties and functions of the Ministry of Social Affairs. This study isa design orientation programs for prospective civil servants the Ministry of SocialAffairs. Design an orientation program employess Ministry of Social Affairs hasbeen adapted to toeri competency-based orientation and theories that supportemployee orientation program so as to enhance the competence of candidates andis expected to provide benefits to program participants. Research on the design ofan orientation program was conducted with a qualitative approach and arepresented descriptively, that is expected to be a guide planning and orientationprogram for the Ministry of Social Affairs employees."

"ABSTRAKIklim komunikasi internal yang baik dapat diciptakan salah satunya melalui penerapan kegiatan employee relations dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kegiatan employee relations dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Maret 2012 dalam mendukung kualitas iklim komunikasi internal di dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan strategi studi kasus. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan employee relations yang diterapkan di perusahaan X adalah program penghargaan, program pelatihan, acara khusus, rangsangan berbicara, konferensi karyawan, dan obrolan langsung. Kegiatan-kegiatan ini mampu mendukung iklim komunikasi internal yang bersifat suportif. Ditunjukkan pula dari pemenuhan karakteristik saling mendukung, adanya kepercayaan, keterbukaan dan kejujuran, partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama, dan perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi.

---

ABSTRACT

An excellent internal communication climate can be created from the existence of employee relations? activity. This study aims to recognize the application of employee relations? activities effective as from January 2010 to March 2012 in supporting an excellent internal communication climate at X Public Relations Consultant. This study uses constructivist paradigm and descriptive qualitative approach using case study strategy. Data collection methods used are in-depth interviews and documentation study. The results suggest that the application of activities such as awards, trainings, special events, opinion stimulations, staff conferences, and direct conversations support an excellent internal communication climate. It fulfils supportive nature depicted by characteristics such as mutual assistance, trust, openness and honesty, participation in decision making, and attention to high performance objectives."

"ABSTRAKPekerja merupakan pemegang peranan kunci dalam membina hubungan industrial yang harmonis demi menuju pembangunan suatu bangsa. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang ditujukan bagi perlindungan hak pekerja sebagai bentuk penghargaan bagi jasa pekerja. Salah satu hak yang sering diperjuangkan oleh pekerja adalah upah. Upah dianggap menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan buruh akan terjamin. Perumusan upah minimum sebelum tahun 2015, masih melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan Pemerintah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Namun pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan formula yang telah tercantum pada PP No 78 tahun 2015 dan tidak lagi mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Hal tersebut kemudian yang mendasari pekerja untuk melakukan gugatan melalui Gerakan Buruh Jakarta terhadap putusan Upah Minimum Provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, penjabaran kasus gugatan pekerja, dan bagaimana pemenuhan hak pekerja yang dilakukan oleh Pemerintah, pekerja, dan pengusaha, serta dilengkapi dengan rekomendasi pihak-pihak terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan diantara ketiga aktor terkait didalam penetapan UMP DKI Jakarta 2017 dalam pemenuhan hak pekerja. Di sisi lain, ditemukan juga bahwa melalui penggunaan PP 78 tahun 2015 dalam perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, hak pekerja untuk melakukan rekomendasi menjadi hilang.

---

ABSTRACT

Workers are holding the key role in achieving the harmonious industrial relations in order to achieve the development of a nation. Government issued various regulations to protect the workers rsquo right as a form of respect for the services of workers. One of the workers rsquo right that often being fought for is wages. Wages are considered to be one of many indicators of the workers rsquo level of welfare will be guaranteed. The formulation of minimum wage in provinces before 2015, still include the workers, entrepreneurs, and Government itself who are gathered in Provincial Wage Council. However since 2017, the local Government of DKI Jakarta used Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and no longer considered the recommendations from the Provincial Wage Council. This resulted a lawsuit from workers through Gerakan Buruh Jakarta GBJ against the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision UMP . The research of this study discusses the formulation of the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision, the elaboration of the case, and how to analyze the relations of the three involved actors in fulfilling the workers rsquo right. The method of this study is qualitative research with descriptive design. The result of this study shows that there are relations between the three actors in fulfilling the workers rsquo right. On the other hand, it was also found that through the using of Government Regulation No. 78 of 2015 in the formulation of 2017 Jakarta Province Minimum Wage, there was an eliminating process of the workers rsquo right "

"Tesis ini berupaya untuk mengisi kesenjangan literatur dengan mereplikasi penelitian terdahulu terkait perilaku komunikasi pegawai (Employee Communication Behavior) berupa megaphoning yakni pembagian informasi secara sukarela pegawai tentang pencapaian organisasi (megaphoning positif) dan kelemahan organisasi (megaphoning negatif) pada instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada situasi krisis. Penelitian ini berdasarkan komunikasi organisasi dalam membangun dan memelihara hubungan yang dapat memengaruhi perilaku publik yakni perilaku pegawai sebagai publik internal. Karena komunikasi saja tidak dapat menjamin hubungan yang baik dalam jangka panjang, diperlukan strategi yang dapat membangun hubungan secara menyeluruh. Strategi manajemen hubungan dalam penelitian ini berupa keaslian organisasi (organizational authenticity), pemberdayaan pegawai (employee empowerment), kualitas hubungan pegawai organisasi (employee-organization relationship) untuk membangun hubungan antara organisasi dan pegawai. Penelitian ini dilakukan karena belum ada yang menguji tentang Employee Communication Behavior pada lembaga pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei kepada pegawai di Sekretariat DJP, sebanyak 202 data terkumpul untuk diolah menggunakan metode SEM-PLS. Hasilnya, variabel yang memiliki keterkaitan signifikan dengan megaphoning positif maupun negatif secara langsung ialah organizational authenticity dan employee-organization relationship. Sedangkan employee empowerment tidak signifikan secara langsung berkaitan dengan megaphoning positif maupun negatif. Employee-organization relationship terbukti signifikan memediasi hubungan organizational authenticity dan employee empowerment dengan megaphoning positif maupun negatif.

---

This thesis attempts to fill the gap in the literature by replicating previous research to employee communication behavior, megaphoning, the voluntary sharing of information by employees about organizational achievements (positive megaphoning) and organizational weaknesses (negative megaphoning) in government, the Directorate General of Taxes (DJP) in crisis situations. This research is based on organizational communication in building and maintaining relationships that can influence employee behavior as internal public. Communication cannot guarantee a good relationship in long term, a strategy is needed that can build relationships as a whole. The relationship management strategy in organizational authenticity, employee empowerment, and the quality of employee-organization relationships to build relationships between the organization and employees. This research was conducted because no one had tested employee communication behavior in government institutions. This research using a quantitative approach through a survey of employees at the DJP, 202 data were collected to be processed using the SEM-PLS method. Variables that have a significant relationship with positive or negative megaphoning directly are organizational authenticity and employee-organization relationship. Meanwhile, employee empowerment is not directly related to megaphoning positive or negative. Employee-organization relationship is proven to significantly mediate the relationship between organizational authenticity and employee empowerment with megaphoning positive and negative."

"Latar Belakang Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut didasarkan pada azas bahwa segala usaha dan kegiatan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara merata oleh tiap-tiap warga negara sesuai dengan nilai dan darma baktinya yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Sasaran pembangunan nasional seperti yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah ditujukan untuk mencapai Trilogi Pembangunan yaitu : pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjadi pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Dalam rangka terwujudnya azas keadilan sosial, pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana dan wajar; bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Kebijaksanaan ini harus diambil dalam rangka memecahkan ketidak-selarasan di dalam masyarakat karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedang di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional."

"ABSTRAKPerjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada pihak lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Antara Biro Arsitek sebagai Ahli dengan Pemerintah sebagai Pemberi Tugas adalah merupakan salah satu bentuk dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Ternyata didalam prakteknya, banyakhal-hal yang belum diatur secara tegas mengenai perjanjian tersebut; baik didalam Kitab Undang-Undang Perdata itu sendiri maupun didalam peraturan-peraturan yangmengatur hubungan kerja antara Ahli dengan Pemberi Tugas. Karena hal itulah yang mendorong minat penulis untuk membahas lebih Ianjut mengenail perjanjian tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode normatif dan empiris, dalam arti bahwa disamping penulis mengumpulkan data melalui buku-buku maupun tulisan-tulisan serta artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis juga mencoba untuk mencari data dengan jalan.wawancara lansung yaitu berupa studi kasus yang penulis peroleh dari suatu Biro Arsitek. Ahli adalah seorang yang mahir/faham dalam suatu ilmu atau pengetahuan, sedangkan Pemberi Tugas adalah perorangan atau suatu badan yang menugaskan atas nama siapa ditugaskan untuk kegiatan-kegiatan ataupun melakukan dan mengerjakan sesuatu; dan sesuatu itu dalam hal ini dikerjakan oleh seorang ahli. Suatu hubungan kerja dianggap telah terjadi sejak adanya suatu penugasan dari pemberi tugas kepada ahli. Selanjutnya ahli yang dalam hal ini siperencana bangunan (arsitek) harus menegaskan penugasan tersebut secara tertulis untuk disetujui oleh kedua belah pihak berdasarkan peraturan yang telah diperjanjikan. Sebagaimana diketahui bahwa Buku III KUHPerd mengatur mengenai perjanjian, dan Hukum Perjanjiantersebut menganut sistim terbuka; yang berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya antara para pihak yang terlibat didalamnya untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan kehendak mereka asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan."