Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada muktamar XXX NU tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan tentang Islam dan kesetaraan jender, di mana di dalamnya dibahas masalah kepemimpinan politik perempuan. NU secara institusi dapat menerima kepemimpinan politik perempuan. Hal ini merupakan langkah maju bagi NU, ketika beberapa kaiangan menolak keberadaan pemimpin politik perempuan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan sumber data dokumentasi. Adapun teori yang dipakai adalah teori demokrasi, kepemimpinan dan budaya patriarkhi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang faktafakta yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan, landasan berpikir yang digunakan oleh NU dalam menerima pemimpin politik perempuan adalah; penggunaan legitimasi agama untuk menolak pemimpin politik perempuan bertentangan dengan semangat kesetaraan jender dan keadilan politik. Penafsiran keagamaan yang melahirkan sikap bias jender seharusnya ditafsirkan ulang yang disesuaikan dengan realitas sosial. Model kepemimpinan dalam masyarakat modern adalah kepemimpinan yang terlembaga.Dalam perdebatan tentang kepemimpinan politik perempuan terdapat dua kelompok yang saling berseberangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin politik, karena setiap individu mempunyai hak politik yang sama. Penolakan terhadap pemimpin perempuan merupakan diskriminasi hak politik perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai persamaan (equality) dalam demokrasi. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin politik.Sedangkan kelompok yang menolak pemimpin politik perempuan berpendapat, dalam agama Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik, karena kepemimpinan merupakan hak mutlak laki-laki. Dalam Islam tidak boleh memberikan wilayah (kekuasaan) kepada perempuan. Perempuan diperboiehkan berperan aktif dalam politik, namun bukan untuk jabatan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan interpretasi dasar keagamaan dan dominasi budaya patriarkhi di antara masing-masing kelompok.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keluamya keputusan Islam dan kesetaraan jender adalah munculnya kelompok yang menginginkan perubahan wacana dalam NU. Tekanan dari lembaga perempuan NU. Dinamika politik Indonesia pada kurun waktu 1996-1999, yaitu munculnya isu presiden perempuan.

---

In muktamar XXX 1999, NU issued a decision about Islam and gender equality, which in it discussed women politics leadership matter. NU institutionally able to accept women politics leadership. it is one step a head for NU, while sum of other factions reject the women politic leader existence.

This observation uses qualitative method which is using data collecting technique through interviews and data documentation source. The theory which was used is democracy theory, leadership and patriarchy cultural. This study uses descriptive analytic approach in order to make visualization systematically, factual, accurate in the facts which will be observed.

The observation's result shows, the main idea which is used by NU in accepting women politics leader is; using religion's legitimacy to reject women politics leadership which is contrary to the gender equality spirit and political justice. Religious interpretation which produced a bias gender form should be reinterpreted which is fitted in the social reality. The leadership model in modem society is the institutionalized leadership.

In the women politics leadership debate there were two groups which were contrary. The first group thought that women may became politics leader, as every individual has the same rights in politics. Rejection to the women leader was a women politics rights discrimination and contradictory to the equality value in democracy. Islam does not forbid women of being politics leader.

While the group which rejected women politics leader thought in Islam, women can not be political leaders, as the leadership is the men absolute rights. In Islam can not give territory (power) to women. Women are allowed to do active in politics, but not for the profession as the head of state and governmental. The quintessence in this debate is the differences in basic religious interpretation and patriarchy cultural domination between each groups.

The factors which influence the issues of Islam decision and gender equality is the appearance of groups which wanted changes in discourse of NU. The Indonesian politics dynamic in the last 1996-1999, that is women president issue appears. "

"RINGKASANTesis ini mengupas pola kepemimpinan Presiden Reagan yang berorientasi konservatif. Ide-ide konservatif mendasarkan pada tradisi dasar Amerika yang bersifat anti komunis, kebebasan berusaha, pasar bebas (Free Market), dan membatasi peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Reagan juga dikenal sebagai Presiden Amerika yang sangat optimistis, bahwa Amerika harus kembali pada tradisi kebesarannya, kekuatan militernya, kekuatan ekonominya, kekuatan pengaruh politiknya atas dunia. Perilaku budaya politik republik sangat erat dengan kelompok elit bisnis Amerika, golongan kelas menengah/atas dan kurang menaruh perhatian kepada kelompok kelas bawah yang identik dengan setiap perjuangan politik Demokrat. Dalam Bab I, secara umum, tesis ini menggambarkan isi kerangka tesis atau sebagai bab pendahuluan. Disusul dengan Bab II yang memuat ide-ide kepemimpinan Reagan dengan konsep "Supply-Side", ekonominya dalam "Reaganomics". Reagan sedikit mensitir di dalam Reaganomics tersebut bahwa, "kemunduruan ekonomi Amerika bukan disebabkan/diciptakan oleh rakyat Amerika, tetapi oleh Pemerintah". Di sini jelas bahwa Pemerintah dengan segala konsekuensinya harus merubah struktur ekonomi Amerika Serikat. Masih di dalam Bab II ini, ia (Reagan) menunjuk kesalahan-kesalahan penanganan ekonomi Amerika semasa periode pendahulunya. Kelesuan ekonomi di awal 1970-an sampai dengan 1980-an menjadi tema utama untuk menyerang Pemerintahan Demokrat dalam kesempatan kampanye kepresidenan. Bab III mengupas masalah kebijaksanaan Federal setelah berhasil memasuki Gedung Putih. Langkah utama di tahun 1981, Ia (Reagan) mencoba menerapkan "Supply-Side" ekonomi yang berhasil dikombinasikan antara konsep tradisi konservatif dengan kelompok ekonom muda (konservatif). Kebijaksanaan Supply-Side sendiri mencoba membongkar hambatan-hambatan ekonomi. Konsep ini mempercayai bahwa sistem insentif harus diberikan untuk pekerjaan, investasi, dan produksi. Supply-Side juga menekankan bahwa pemotongan pajak dan deregulasi perlu diterapkan sebagai bentuk insentif tadi, dan pemotongan juga dimaksudkan untuk menmperoleh lebih banyak output tanpa harus menambah inflasi. Kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang juga dikupas di dalam bab ini adalah kebijaksanaan anggaran, kesejahteraan, pertahanan, deregulasi, energi, perdagangan, dan pasar. Bab IV memuat analisa masalah-masalah pokok seperti kepemimpinan, konsep ekonominya, persepsi dalam melihat militer Amerika. Konsep pasar babas yang menjadi idola mekanisme pasar selama ini menempati prioritas dalam era Reagan. Pada bab kesimpulan, dibuktikan bahwa selama Pemerintahan Reagan, apa yang menjadi desain awal kebijaksanaannya jauh menyimpang dengan praktek pelaksanaannya. Kemudian masalah ini banyak ditemukan dalam data-data ekonomi, bahwa indikator kegagalan konsep Reaganomics semakin meyakinkan di mana Reagan sampai pada akhir pemerintahannya gagal membangun kebobrokan ekonomi Amerika. Semua ini dapat ditemukan di dalam analisis Bab IV dan kesimpulan yang berhasil dibuat di dalam tesis ini. Sisa keberhasilan Reagan terletak pada kepemimpinannya di luar jalur ekonomi, seperti politik luar negeri Amerika Serikat. Kemampuannya meyakinkan dunia dan rakyat Amerika bahwa konsep pembangunan militer mampu digunakan sebagai deterence (pencegahan) perang termo nuklir yang berhasil dicapai dengan Uni Soviet. "