Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini mencoba menelusuri sejarah awal Islam di Tumasik, kada disebut juga Temasek, nama dulu bagi Singapura. Kota ini juga disebut sebagai Kota Laut (Sea Town), dan merupakan bagian dari Nusantara masa lalu. Pada abad ke-12 s.d. 14 M, Tumasik bersama Kedah merupakan pelabuhan-pelabuhan penting di Semenanjung Malaya. Pada masa itu, Tumasik merupakan kota perdagangan yang cukup besar dan penting dalam jaringan perdagangan internasional. Posisinya yang sangat strategis di ujung Semenanjung Malaya, menjadikan Tumasik menggiurkan untuk dikuasai. Kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Tumasik yaitu Sriwijaya sampai akhir abad ke-13 M dan Majapahit sampai abad ke-14 M. Pada abad ke-15 M, Tumasik berada di bawah kekuasaan Ayutthaya-Thailand; dan selanjutnya dikuasai Kesultanan Malaka sampai pendu¬dukan Portugis 1511 M. Adapun proses masuknya Islam di Tumasik terjadi bersamaan dengan masuknya para pedagang Muslim, baik dari Arab maupun Persia pada abad ke-8 s.d. 11 M yang mengalami peningkatan aktivitas perdagangan. Kota-kota pesisir dan pelabuhan-pelabuhan, salah satunya Tumasik, di Semenanjung Malaya menjadi pemukiman-pemukiman bagi para pedagang Muslim tersebut. Sebagian dari mereka menetap dan berkeluarga di sana. Dengan demikian, diduga kuat bahwa Islam telah hadir di Tumasik antara abad ke-8 M - ke 11 M. Hingga permulaan abad ke-16 M, Singapura lama tetap menjadi pemukiman Muslim, bersama para pedagang lain, baik dari Eropa, India, maupun Cina, dan sekaligus menjadi pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kesultanan Malaka, sampai dengan kesultanan ini ditaklukan oleh Portugis pada 1511 M."

"Sebagai penghubung antara pelabuhan utama, seperti Malaka, Singapura, Ternate, dan Makassar, Gorontalo memainkan peran penting dalam jaringan pelayaran dan perdagangan di wilayah utara Sulawesi. Kondisi ini diperkuat oleh ketersediaan beragam komoditas, terutama emas dan budak. Dua komoditas penting ini telah diekspor, terutama oleh para pedagang Bugis dan Mandar, ke pasar internasional sejak abad XVI. Sayangnya, kajian mengenai perkembangan pelabuhan Gorontalo masih kurang mendapat perhatian dari para sejarawan yang hanya berfokus pada peranan pelabuhan-pelabuhan besar. Tulisan ini melihat arah perkembangan pelabuhan Gorontalo dalam mengekspor emas dan budak pada abad XVIII hingga abad XIX. Dengan menerapkan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, tulisan ini memperlihatkan bahwa perkembangan pelabuhan Gorontalo dalam mengekspor emas dan budak mengalami dinamikanya sendiri. Dinamika itu tercermin dari hilangnya akses para pedagang Bugis dan Mandar terhadap perdagangan komoditas emas dan budak di Gorontalo sejak monopoli perdagangan VOC pada abad XVII. Monopoli perdagangan VOC atas komoditas tersebut berujung pada ketidakamanan aktivitas pelayaran-perdagangan di sekitar Gorontalo akibat maraknya perompakan oleh bajak laut dan penyelundupan"

"Program pemerintah melalui konversi bahan bakar menjadi gas alam dengan penggunaan LNG sebagai bahan bakar untuk mendukung efisiensi layanan transportasi laut. Perluasan penggunaan gas alam di sektor maritim, akan mengurangi ketergantungan bahan bakar BBM yang telah digunakan oleh kapal di Indonesia. Di sisi lain gas alam bisa digunakan untuk seluruh sektor, industri, pembangkit tenaga listrik, bahkan sampai ke rumah tangga. Kasus ini diharapkan sejalan dengan tingkat emisi dari sektor ini sehingga bisa ditekan menjadi ramah lingkungan daripada menggunakan bahan bakar fosil. Berangkat dari latar belakang ini, studi tentang bunker LNG untuk mendukung program pemerintah perlu dilakukan dalam memastikan pasokan gas sebagai sumber energi nasional, yang diberikan dalam pemenuhan pasokan gas di beberapa daerah berdasarkan penemuan lapangan untuk Jumlah cadangan gas relatif kecil, belum dimanfaatkan karena lokasi terbatas, transportasi dan jumlah cadangan lainnya terkait ketersediaan infrastruktur, tidak tersedianya stasiun pengisian bahan bakar gas. Berdasarkan pendekatan ini diperlukan studi pendekatan LNG untuk menentukan kelayakan layanan transportasi laut khususnya Wilayah Timur Indonesia dari sisi ekonomi dengan membuat model NPV untuk analisis investasi infrastruktur bunkering LNG, analisis SWOT dalam rangka mengidentifikasi area yang membutuhkkan perhatian lebih lanjut dalam rangka meningkatkn viabilitas pembangunan infrastruktur bunkering LNG, analisis lingkungan untuk mendapatkan biaya total eksternal akibat jumlah kapal yang beroperasi di daerah pelabuhan disebabkan karena emisi kapal, dan analisis safety melalui pendekatan pada identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dengan meninjau potensi penyebab dan probabilitasnya pada aktivitas bunkering.

---

AbstractThe government program through the conversion of fuel into natural gas with the use of LNG as fuel to support the efficiency of sea transportation services. Expanding the use of natural gas in the maritime sector, will reduce the dependence of fuel oil that has been used by ships in Indonesia. On the other hand natural gas can be used for all sectors, industries, power plants, even to households. The case is expected to be consistent with the emission levels of this sector so it can be reduced to environmentally friendly rather than using fossil fuels. Departing from this background, the study of LNG bunker to support government programs needs to be done in ensuring the supply of gas as a national energy source, provided in the supply of gas in some areas based on field findings. The amount of gas reserves is relatively small, untapped due to limited location, Transportation and other reserves related to infrastructure availability, unavailability of gas refueling stations. Based on this approach, it is necessary to study the LNG approach to determine the feasibility of sea transport services especially the Eastern Region of Indonesia from the economic side by creating an NPV model for investment analysis of LNG bunkering infrastructure, SWOT analysis in order to identify areas requiring further attention in order to improve viability of bunker LNG infrastructure development , Environmental analysis to obtain the total external cost due to the number of vessels operating in the port area due to ship emissions, and safety analysis through an approach to hazard identification, risk assessment and control by reviewing the potential causes and probabilities of bunkering activity. "

"Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prevalensi hipertensi pada pekerja pelabuhan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan serta faktor-faktor risiko yang berpengaruh. Metode: Desain penelitian adalah potong lintang; subyek diperoleh dari hasil survei PTM tahun 2011 oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan, subyek yang terkumpul adalah 361 pekerja. Nilai pengukuran tekanan darah menggunakan nilai baku dari JNC VII tahun 2003. Hasil: Faktor yang dominan berpengaruh terhadap hipertensi adalah Umur > 42 tahun, didapatkan POR = 4,19 (95% CI 1,99 – 8,79) dengan nilai p = 0,00. Kesimpulan: Prevalensi hipertensi adalah 21,88%. Terdapat hubungan antara umur, riwayat keluarga hipertensi, stres, Indeks Massa Tubuh (IMT) dan terpajan kebisingan dengan hipertensi. Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin, merokok, konsumsi alkohol, olahraga, area kerja dan unit kerja dengan hipertensi.

---

The focus of this study was to examine the prevalence amongst harbor worker at Port Health Office Class II of Tarakan with it’s associated risk factors.

Method: Cross sectional study; subjects were collected from non-CD survey at Port Health Office of Tarakan are 361 workers. Measurement of blood pressure were using the standard procedure stated in JNC VII (2003).

Result: Dominate Factor associated with hypertension were age up to 42 years old, that found POR = 4,19 (95% CI 1,99 – 8,79) with p value = 0,00.

Conclusion: The prevalence of hypertension was 21,88%. Age, family hypertension history, stress, body mass index (BMI) and noise exposure were associated with hypertension. There were no association between gender, smoking, alcohol consumption, sport, work area and work unit with hypertension in this study."

"ABSTRAKDengan perkembangan teknologi, semua aktivitas manusia menjadi lebih efisien. Salah satunya dalam hal jual beli. Teknologi internet memungkinkan penjual dengan konsumen untuk jual beli tanpa tatap muka, yaitu lewat perdagangan elektronik (e-commerce). Seiring dengan perkembangan proses penjualan beli, semakin banyak masalah yang ada. Salah satu masalahnya adalah pelanggaran merek. Di platform e-niaga online Ada tiga pihak di pasar, yaitu Penyedia Platform, Pedagang, dan Konsumen. Jika terjadi pelanggaran pada platform e-commerce, Penyedia Platform sering dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu Skripsi ini membahas tentang latar belakang terciptanya safe harbour kebijakan yang dibentuk untuk melindungi penyedia platform e-commerce yang sering dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran di platform serta analisis komparatif dari tanggung jawab Penyedia Platform ECommerce terhadap konten pelanggaran merek di Indonesia (Safe Harbor Policy) dengan Amerika (The Digital Millenium Act) dan China (Hukum E-commerce) berdasarkan lima indikator yaitu regulasi, tindakan, hukuman, batas waktu dan set tipe platform.ABSTRACTWith the development of technology, all human activities have become more efficient. One of them is in terms of buying and selling. Internet technology allows sellers and consumers to buy and sell without face to face, namely through electronic commerce (e-commerce). As the buying and selling process progresses, more and more problems arise. One of the problems is brand infringement. In the online e-commerce platform There are three parties in the market, namely Platform Providers, Traders and Consumers. If there is a violation on the e-commerce platform, the Platform Provider is often considered to be the party responsible for the violation. This thesis discusses the background of the creation of a safe harbor policy that was formed to protect e-commerce platform providers who are often considered the party responsible for violations. on the platform as well as a comparative analysis of the responsibilities of ECommerce Platform Providers for brand infringement content in Indonesia (Safe Harbor Policy) with America (The Digital Millenium Act) and China (E-commerce Law) based on five indicators, namely regulations, actions, penalties, time limits and the platform type set."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dan kaitannya dengan pelaksanaan doktrin business judgment rule dalam kepailitan Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia, dan melakukan identifikasi serta analisa mengenai kemungkinan penerapan tanggung jawab pribadi Direksi dalam konsep perlindungan Safe Harbor on Insolvent Trading di Australia dalam praktik kepailitan perseroan di Indonesia. Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan penerapan ketentuan dalam pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, yaitu dengan menambahkan unsur pembuktian pembebanan tanggung jawab pribadi Direksi atas kepailitan Perseroan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dengan menambahkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap beban tanggung jawab pribadi Direksi atas perbuatan Direksi tanpa persetujuan pengurus yang menimbulkan kewajiban setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (3) UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004. Adanya kemungkinan penerapan tersebut merupakan bentuk perwujudan asas undang-undang kepailitan, bahwa undang-undang seyogyanya memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada Debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif, dan untuk mendorong Direksi bertikad baik melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa dibayangi kekhawatiran harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan.This thesis is aimed to analyze the regulations regarding Director’s liability and the implementation of business judgment rule doctrine in Bankruptcy of Limited Liability Company according to Indonesian positive law. This research is also aimed to identify the possibility of implementing Australian Corporate Insolvency Law regarding Safe Harbor Protection Principal on Insolvent Trading in practice of Indonesia Corporate Bankruptcy. The form of research used in this study is normative judicial research with typology of descriptive research. This thesis shown there’s a possibility on protecting Director’s personal liability from insolvent trading practice in Australian Corporate Insolvency Law to be applied in the regulation of Indonesian Bankruptcy Law, by to issue an additional regulation regarding element of proof on exception of Director’s liability on Bankruptcy of Limited Liability Company in accordance with Limited Liability Company Law No. 40/2007 (“Company Law”), and to issue an additional regulation regarding protection of Director’s liability for exercise Director’s powers without approval of administrator when Limited Liability Company in a state of Suspension of Payment in accordance with Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37/2004 (“Bankruptcy and Suspension of Payment Law”). The possibility of implementing Safe Harbor Protection makes it necessary to issue an adequate regulation as an application of principal of Indonesian Bankruptcy Law that Bankruptcy Law supposedly providing company’s director a chance to take a reasonable steps to restructure and face the financial difficulties while the business of the company is still prospective, before put into state of bankruptcy, with purpose to encourage directors with good faith remain exercise their fiduciary duties in their absolute best without fear of personal liability."

"Pedagang besar farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin pengadaan, penyimpanan, penyalura obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kegiatan di PBF yaitu penyimpanan. Produk obat dan/atau bahan obat disimpan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh industry yang memproduksi obat dan/atau bahan obat tersebut. Beberapa produk harus disimpan di suhu dingin atau disebut sebagai cold chain product (CCP). Cold chain product atau produk rantai dingin termasuk diantaranya adalah vaksin, produk biologis, dan beberapa jenis obat tertentu seperti insulin. Produk rantai dingin harus disimpan di dalam cold room atau chiller sehingga suhu dapat dijaga pada range yang telah ditetapkan oleh industry. Untuk mengetahui bahwa cold room atau chiller yang digunakan dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi, maka perlu dilakukan kaulifikasi kinerja. Kualifikasi kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mendokumentasikan bahwa peralatan dan sistem penunjang yang terhubung secara bersamaan terverifikasi dapat bekerja dengan efektif dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui tujuan dilakukannya kualifikasi kinerja dan melakukan kualifikasi kinerja pada cold room atau chiller yang digunakan untuk penyimpanan produk rantai dingin. Hasil dari tugas khusus ini adalah bahwa tujuan kualifikasi kinerja adalah untuk mengetahui bahwa alat bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pada penggunaan saat penggunaan rutin dan saat alat terisi oleh produk, dan telah dilakukannya kualifikasi kinerja pada cold room atau chiller yang digunakan untuk penyimpanan produk rantai dingin dengan hasil memenuhi kriteria penerimaan tanpa ada penyimpangan. Oleh karena itu, cold room atau chiller dapat digunakan untuk menyimpan produk rantai dingin dengan suhu penyimpanan 2 - 8°C.

---

Pharmaceutical wholesalers are companies in the form of legal entities that have permits to procure, store, distribute drugs and/or medicinal ingredients in large quantities in accordance with statutory provisions. One of the activities at PBF is storage. Medicinal products and/or medicinal substances are stored in accordance with the requirements set by the industry that produces the medicine and/or medicinal substances. Some products must be stored at cold temperatures or are called cold chain products (CCP). Cold chain products include vaccines, biological products, and certain types of drugs such as insulin. Cold chain products must be stored in a cold room or chiller so that the temperature can be maintained within the range set by the industry. To know that the cold room or chiller used can work according to specifications, it is necessary to carry out performance qualifications. Performance qualification is carried out to determine and document that the equipment and supporting systems connected simultaneously are verified to work effectively and in accordance with the desired specifications. The purpose of this special task is to find out the purpose of carrying out performance qualifications and carry out performance qualifications in cold rooms or chillers used for cold chain product storage. The result of this special task is that the purpose of performance qualification is to find out that the tool works according to the desired specifications during routine use and when the tool is filled with product, and performance qualification has been carried out in the cold room or chiller used for cold chain product storage. with the results meeting the acceptance criteria without any deviations. Therefore, a cold room or chiller can be used to store cold chain products with a storage temperature of 2 - 8°C."

"breakwater merupakan struktur yang berfungsi sebagai struktur pemecah gelombang. Struktur ini umumnya digunakan sebagai pelindung kolam pelabuhan dan pelindung pantai."

"ABSTRAKPelabuhan Surabaya sudah lama menjadi bandar perdagangan (sejak abad 16). Kemudian ketika kepentingan kolonial mulai memaksa dalam rangka hegemoni ekonomi, Surabaya semakin ditonjolkan perannya. Untuk mengimbangi pesatnya ekonomi di Jawa Timur yang banyak menghasilkan komoditi ekspor perkebunan, maka dibutuhkan pelabuhan yang modern dan siap menampung produksi ekspor dari pedalaman. Karena itu diadakanlah usaha perluasan fasilitas pelabuhan oleh pemerintah kolonial.Didukung oleh letak yang strategis dan kondisi daerah belakang yang subur untuk perkebunan, Surabaya diprioritaskan menjadi pelabuhan besar di pantai utara Jawa bahkan ditetapkan menjadi titik pusat mata rantai perdagangan bagi wilayah timur kepulauan. Setelah periode perluasan fasilitas pelabuhan, aktivitas perdagangan ekspor-impor terlihat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, meskipun kondisi itu tidak selalu berlangsung stabil, karena faktor intern dan ekstern yang mempengaruhinya. Puncak perdagangan ekspor-impor terjadi pada periode tahun 1920-1930. Depresi 1930 meninggalkan kesan yang mendalam bagi ekspor impor pelabuhan Surabaya yang masih terasa sampai lima tahun kemudian. Tanda-tanda pulihnya perekonomian baru nampak pada tahun 1937. Perkembangan pelabuhan Surabaya rupanya telah mendorong pembentukan pertumbuhan dan perkembangan kota Surabaya. Suasana pelabuhan mempengaruhi pembentukan masyarakat kota sehingga persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik terbentuk dalam ciri tersendiri.

---

"

"ABSTRAKAgama Kristen masuk di Indonesia pada pertengahan abad ke-16 Masehi, bersamaan dengan kolonisasi Portugis. Berdirinya benteng Portugis di Ternate pada tahun 1522 Masehi dianggap sebagai pemancangan tonggak penyiaran agama Kristen di antara orang-orang Indonesia. Sebenarnya, jauh sebelum bangsa Portugis membangun koloninya di Ternate, agama Kristen sudah pernah ada di Indonesia. Salah satu laporan yang dibuat oleh rohaniwan-rohaniwan Fransiskan menyebutkan bahwa pada sekitar abad ke-7 Masehi, di sebuah tempat di pantai barat Sumatra bagian utara bernama Fansur (Fancur) ditemukan banyak biara dan gedung gereja. Tempat yang bernama Fansur ini ternyata adalah kota kecil bernama Barus di Tapanuli. Bentuk kekristenan yang hidup pada saat itu diduga adalah kekristenan Nestorian yang borcorak "Gereja Lama", yang datang bersamaan dengan tibanya pedagang-pedagang India dan Timur Tengah di tempat itu. Gambaran tentang kekristenan Nestorian tidak kita peroleh karena sumber-sumber mengenai hal ini tidak ada. Bahkan sisa-sisa kekristenan itupun tidak menyisakan apa-apa pada kekristenan yang kita kenal sekarang. Pada masa antara hidupnya kekristenan Nestorian di Sumatra bagian utara dan lahirnya koloni Portugis di Tarnate, kegiatan pekabaran Injil dilakukan oleh rohaniwan-rohaniwan Fransiskan yang sesungguhnya melakukan tugas kerohanian tersebut dalam rangka perjalanannya menuju daerah tugas mereka, yaitu Asia Timur. Karena sifat pekabaran Injil yang mereka laksanakan pada dasarnya bersifat transit, maka sangatlah jelas bahwa pemeliharaan iman di antara penganut Kristen yang masih muda tersebut tidak bisa dilakukan.Pekerjaan pekabaran Injil mengalami perkembangan ketika bangsa Portugis mcmbentuk koloninya di Ternate. Kesertaan para rohaniwan dalam armada dagang Portugis sangat membantu penyiaran dan pemeliharaan iman orang-orang yang baru menjadi Kristen. Pada awal tumbuh dan berkembangnya agama Kristen di Indonesia, bentuk kekristenan yang hadir dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan politik-ekonomi dan sosial keagamaan Setempat. Bentuk kekristenan yang dianut oleh jemaat-jemaat baru ini menunjukkan pemahaman yang masih sangat terpengaruh oleh kepercayaan asli."