Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini meneliti mengenai ketahanan demokrasi di DKI Jakarta dengan studi kasus partisipasi politik perempuan. Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas dan ketahanan demokrasi, karena keterwakilan yang inklusif dan beragam mampu meningkatkan legitimasi dan responsivitas sistem politik. Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%, pada realisasinya DKI Jakarta belum mampu memenuhi kuota keterwakilan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengkaji berbagai faktor seperti komitmen partai politik, kebijakan, kuota gender, dukungan kampanye, serta budaya politik masyarakat. Dengan merujuk pada teori demokrasi, ketahanan demokrasi, gender, dan akuntabilitas demokrasi, penelitian ini mengidentifikasi tantangan eksternal dan internal bagi perempuan dalam proses demokrasi di DKI Jakarta. Membangun jaringan politik, melakukan advokasi, dan menggerakkan kampanye untuk kesadaran politik masyarakat yang baru, menjadi contoh strategi utama untuk mencapai keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Hasil analisis menunjukkan budaya politik, stigma sosial, dukungan finansial dan sosial, serta lemahnya kebijakan menjadi unsur-unsur yang mempengaruhi kegagalan DKI Jakarta mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi dan pandangan mendalam tentang penguatan ketahanan demokrasi serta peningkatan partisipasi politik perempuan dalam menghadapi upayaupaya yang dapat menjadikan demokrasi menjadi rentan.

---

This study examines the resilience of democracy in DKI Jakarta with a case study of women's political participation. Women's political participation is one of the important indicators in assessing the quality and resilience of democracy, because inclusive and diverse representation can increase the legitimacy and responsiveness of the political system. Although the legislation has set a quota for women's representation of 30%, in reality DKI Jakarta has not been able to meet the quota. This study uses a qualitative approach with a case study method, examining various factors such as political party commitment, policies, gender quotas, campaign support, and the political culture of the community. Referring to the theories of democracy, democratic resilience, gender, and democratic accountability, this study identifies external and internal challenges for women in the democratic process in DKI Jakarta. Building political networks, conducting advocacy, and mobilizing campaigns for new political awareness of the community are examples of the main strategies to achieve 30% representation of women in parliament. The results of the analysis show that political culture, social stigma, financial and social support, and weak policies are elements that influence DKI Jakarta's failure to achieve the quota of 30% representation of women in parliament. This study also provides recommendations and in-depth insights on strengthening democratic resilience and increasing women's political participation in facing efforts that can make democracy vulnerable."

"Aspek-aspek yang menjadi sorotan dalam sebuah komitmen partai adalah (1) Bagaimana visi dan misi partai diinternalisasikan, (2) Bagaimana program-program partai mendorong partisipasi perempuan, (3) Bagaimana kaderisasi meningkatkan kualitas keterwakilan, (4) Bagaimana pola rekrutmen, (5) Bagaimana keterserapan perempuan dalam jabatan struktual partai. Selama ini kelima hal tersebut diduga menjadi penghambat partisipasi dan keberperanan dalam partai politik.Meskipun jumlah populasi penduduk perempuan adalah mayoritas namun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen belum memenuhi kuota yang diharapkan keterlibatan anggota perempuan pada forum-forum permusyawaratan serta penempatan perempuan pada posisi jabatan partai mengalami banyak hambatan terutama faktor budaya organisasi serta kultur sumber daya perempuan itu sendiri, akan tetapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender dijumpai terus berkembang baik secara kuantitas keanggotaan parlemen maupun secara kualitas keberperanannya yaitu ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Persepsi kelompok perempuan yang selama ini termarginalkan mulai terkikis oleh komunikasi politik yang semakin terbuka demikian pula meskipun sangat terbatas pengembangan, pemberdayaan, dan kaderisasi anggota parlemen perempuan.Agar partai politik dapat memenuhi keterwakilan 30% tersebut perlu membangun kaderisasi dan kemitraan stratejik dengan aktivis perempuan diberbagai lintas organisasi baik parpol, ormas, dan LSM serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.

---

Aspects that become the spotlight in a party commitment are (1) How internalized party vision and mission, (2) how the party's programs encourage women's participation, (3) how to improve the quality of cadre recruitment representation, (4) how the pattern of recruitment, (5) How keterserapan women in the Office of structural party. During these five things are thought to be a barrier to participation and function in political parties.Although the number of female population are the majority but the participation and representation of women in Parliament has not met the expected quota for women members involvement in consultative forums as well as the placement of women in positions of the party although women participation experienced many obstacles especially factors organizational culture as well as cultural resources women itselfbut the struggle to obtain gender equality found growing both in quantity and quality of membership of Parliament in its role of taking decisive political policies. Perceptions of women's groups that had been marginalized eroded by an increasingly open political communication as well although very limited development, empowerment, and the regeneration of women parliaments.In order to, political parties meet the 30% representation of the need to build strategic partnerships with cadres and activists across various organizations both political parties, organizations, and NGO?s and educational institutions to increase capacity on an ongoing basis."

"Representasi perempuan sangat dibutuhkan dalam lingkaran pembuatan kebijakan hari ini. Dimana menjadi harapan guna terwakilinya hak, kebutuhan dan kepentingan perempuan pada kebijakan. Dukungan tersebut berupa dorongan terhadap wacana-wacana yang menciptakan keadilan bagi perempuan. Wacana tersebut menjadi penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut membangun tujuan, isi dan pelaksanaan kebijakan tersebut. RUU tentang ketahanan keluarga akan menjadi kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan perempuan. Penulis melihat wacana pada RUU ini secara kritis, menggunakan analisis wacana kritis. Kemudian penulis melihat wacana yang ada dengan state-feminisme. Melalui analisis wacana kritis dan state-feminisme penulis melihat Draft Naskah Akademik dan RUU banyak berisikan wacana yang tidak berpihak pada perempuan. Berisikan secara langung maupun tidak langsung domestifikasi, streotip gender dan objektifikasi pada perempuan. Terdapat upaya mereduksi perempuan ke dalam peran keluarga. Berangkat dari hal-hal tersebut penulis mencoba melihat bahwa terdapat masalah pada representasi perempuan. Masalah yang ada tidak hanya pada kuantitas juga pada kualitas dari reprensentasi perempuan yang ada.

---

The Representation of women is very much needed in a circle of policy making this day. Where it becomes the hope in order to represent women rights, needs and interests of the policies it self. Its necessary to create policies that support the justice for women. As support in the form of encouragement towards discourses that creates fairness for women. Discourses becomes important to note, because it is build on the purpose, content and implementation of such policies. Bill on family resilience would be policies that affect the lives of women. The authors see the discourse in this Bill were critical, using the critical discourse analysis. using the critical discourse analysis and state-feminism author viewed the Draft script of academic and BILL contains a lot of discourse that does not favour women. witch directly or indirectly portray domestification, gender streotyping and objectication on women. There are efforts at reducing women into the role of the family. Base on the things, which the author tried to see that there are problems in the representation of women. Not just a problem in the number of women in the process of policy making, but existing representation was not truly representative on women."

"Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. Sebagai alat ukur, Penelitian ini fokus pada sinergitas stakeholders unsur pusat dan daerah metodologis dimaksud dalam kontribusi terhadap proses pengumpulan data di lapangan dan fungsi quality control untuk mengintegrasikan hasil IDI sebagai basis data dan orientasi pembangunan politik. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pengumpulan data wawancara mendalam, studi dokumen, dan triangulasi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah mencapai perolehan skor IDI dengan kategori baik, masih ada persoalan terkait dengan pelaksanaan program penguatan kelompok kerja demokrasi dengan studi kasus di Provinsi DKI Jakarta.

---

The Indonesian Democracy Index (IDI) is a measure of democracy in Indonesia to read achievements and develop planning programs in political development. As a measurement tool, this research focuses on the synergy of stakeholders in the central and methodological regions in contributing to the process of data collection in the field and the function of quality control to integrate the results of the IDI as a database and political development orientation. By using descriptive research methods through collecting in-depth interviews, document studies, and document triangulation, this study found that despite achieving good IDI scores, there were still problems related to the implementation of the democracy working group strengthening program with case studies in DKI Jakarta Province."

"Tasawuf dan politik cenderung dianggap sebagai konsep yang saling bertolak belakang. Tasawuf politik merupakan istilah yang menunjukkan sinergitas antara tasawuf dan politik, dimana politik dapat mencapai tujuan idealnya dengan menerapkan nilai-nilai tasawuf. Dalam karya ilmiah ini, hubungan antara tasawuf dan politik diteliti pada komunitas tasawuf perkotaan, yaitu komunitas Kenduri Cinta dan hubungannya dengan partisipasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner dengan teknik purposive sampling. Selain kategori demografi yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap partisipasi politik, terdapat variabel bebas yang diuji antara lain Kepedulian Politik, Motivasi Politik, Situasi dan Lingkungan Politik, Pendidikan Politik, dan Orientasi Politik. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif untuk mengetahui hubungan antar variabel dan metode inferensial untuk mengetahui pengaruh variabel, baik secara parsial maupun global. Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta cenderung rendah. Berdasarkan hasil uji global, semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta. Sementara pada hasil uji regresi, variabel Kepedulian Politik, Motivasi Politik, Pendidikan Politik, dan Orientasi Politik berpengaruh secara positif terhadap tingkat partisipasi politik. Namun, variabel Motivasi Politik berpengaruh secara negatif, sehingga semakin meningkat motivasi politik, maka semakin menurun tingkat partisipasi politiknya. Penelitian ini dapat disempurnakan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan mendalam terkait kecenderungan tingkat partisipasi politik yang rendah pada jamaah Kenduri Cinta.

---

Sufism and politics tend to be considered as contradictory concepts. Political Sufism is a term that shows the synergy between Sufism and politics, where politics can achieve its ideal goals by applying the values of Sufism. In this study, the relationship between Sufism and politics is examined in an urban Sufism community, namely the Kenduri Cinta community and its relationship with political participation. The aim of this research is to determine the level of political participation and analyze the factors that influence the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation. The method used in this research is a quantitative method by distributing questionnaires with a purposive sampling technique. Apart from the demographic categories which include age, gender, education level, and economic level which will be analyzed how the impact toward political participation, other independent variables also had been tested including Political Concern, Political Motivation, Political Situation and Environment, Political Education and Political Orientation. Data analysis was carried out using descriptive methods to determine the relationship between variables and inferential methods to determine the influence of variables, both partially and globally. The results show that the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation tends to be low. Based on the results of the global test, all independent variables together have an impact toward the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation. Meanwhile, in the regression test results, Political Concern, Political Motivation, Political Education and Political Orientation have a positive effect on the level of political participation. However, the Political Motivation variable has a negative impact, so that the more political motivation increases, the lower the level of political participation. This research can be refined by using qualitative methods to obtain more detailed and in-depth information regarding the tendency for low levels of political participation among the Kenduri Cinta congregation."

"Affirmative Action (tindakan khusus sementara) untuk perempuan di bidang politik, pertama kali termuat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD dan DPRD. Regulasi tersebut berlanjut pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD (Legislatif). Ketentuan tersebut merupakan hal baru di Indonesia karena mengatur keadilan gender dalam rekruitmen dan manajemen partai politik dan memasukkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, selain itu ada keharusan partai politik untuk memasukkan setidaknya 1 orang perempuan dalam setiap 3 bakal calon Legislatif (zipper system). Politik hukum dianggap sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang diharapkan bisa membantu mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat, karena politik akan mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukumnya serta akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Politik Hukum adalah aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu. Undang-Undang Paket Politik yang ada sejak Reformasi merupakan representasi dari keinginan masyarakat (perempuan) untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan di bidang Legislatif, dan hasilnya pada Pemilu Legislatif pada Tahun 2004 jumlah keterwakilan perempuan sebesar 11,3 %. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, keterwakilan perempuan di DPR sebesar 18,04% , di DPRD Provinsi sebesar 16,0 % dan pada DPRD Kabupaten/Kota sebesar 12,0 % .Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pada masa sebelum diterapkannya affirmative action pada masa Orde Lama dan Baru yaitu pada Pemilu Tahun 1992 (sebesar 12,50%). Penelitian dalam disertasi ini melihat hukum dalam konsepnya sebagai norma sekaligus perilaku dan implementasinya, metode yang digunakan adalah sosio legal research, dengan demikian teks yang mengatur partisipasi perempuan dikaji dengan konteksnya di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana perkembangan politik hukum pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya di Lembaga Legislatif (Perwakilan), (2) bagaimana implementasi pengaturan keterwakilan perempuan di bidang Legislatif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu Legislatif. Sedangkan permasalahan (3) adalah merumuskan bagaimana sebaiknya pengaturan partisipasi perempuan di Legislatif (Perwakilan) yang akan datang. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan mengunakan teori dari Hans Kelsen, Teori Responsif Philippe Nonet dan Philippe Selznick, Teori Hukum Progresif, Lawrence M Friedman dan William J Chambliss dan Robert B Seidman, dan Teori Pembentukan Agenda dari J.M.Otto Lokasi penelitian adalah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bali, dengan perbandingan negara Swedia, The Netherlands dan Malaysia dan 3 Partai Politik yaitu PDI Perjuangan, Golkar dan PKB. Hasil dari penelitian ini adalah (1) perkembangan politik hukum terutama sejak era reformasi tahun 1998 mendorong meningkatnya partisipasi perempuan di bidang politik khususnya di lembaga Legislatif (Perwakilan), (2) Budaya patriarkhi yang masih berkelindan pada stakeholder termasuk partai politik dan masyarakat pemilih termasuk perempuan menjadi kendala belum optimalnya partisipasi perempuan di Legislatif (Perwakilan) di Jawa Tengah, Sumatra Barat dan Bali. (3) pengaturan ideal keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya pada Legislatif (Perwakilan) memerlukan pengaturan yang bersifat responsif dan progresif khususnya pada pembentukan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu Legislatif yang akan datang. Partai Politik segera memasukkan program terkait dengan pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. dengan demikian Partai Politik dapat melaksanakan program kaderisasi, rekruitmen, pendidikan politik bagi perempuan, sehingga akan tersedia cukup banyak calon legislatif perempuan yang berkualitas. Hasil lainnya adalah memaksimalkan lembaga suprastruktur, infrastruktur dan lembaga non departemen dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan di bidang politik. Berdasarkan hasil penelitian diatas, penelitian ini merekomendasikan agar tetap memasukkam prinsip affirmatif action di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu Legislatif. Selain itu Partai Politik sebagai stakeholder utama diwajibkan memasukkan program pemberdayaan perempuan dalam AD/ART sebagai syarat utama menjadi peserta pemilu Legislatif. Hal ini disebabkan karena dari 12 partai politik peserta pemilu tahun 2014 hanya 3 partai politik yang mempunyai program pemberdayaan perempuan di dalam AD/ART yaitu (PKB, Gerindra, dan PAN). Partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif akan meningkat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang yaitu sebesar 30% jika pada Paket Undang-Undang Politik yang akan datang menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup, dengan syarat partai politik mempunyai komitmen yang kuat terhadap peningkatan partisipasi perempuan di lembaga Legislatif.

---

Affirmative Action is temporary special measure for woman in political area has regulated on Act of Political Party (UU Nomor 31 Tahun 2002) and Act of Parliament Election (UU Nomor 12 Tahun 2003), it is regulate further and revised on Act Number 2 Year 2008 and Act Number 2 Year 2011 on Political Party and Act Number 10 Year 2008 and Act Number 8 Year 2012 on Parliament Election. Those regulation on affirmative action for woman are considered as a "new stuff" in Indonesia that specificly regulate about the gender equility on political party recruitment and management thats include the 30% woman representation on legislative candidate selection, it is also regulate that political party have to included at least one woman in every three candidate of preliminary legislative (zipper system).

Legal policy are considered as a legal policy that expected to change purpose on society because political will in law making process could make an impact on law from the basis of the configuration of political background process on law making process in legislative. The Act of Political Parties which had been exist since reformation can be considered as reflaction of people will to influence on policy making. The result from Legislative Election at 2004 has make woman representation in parliament about 11,3% and Legislative Election at 2009, after Constitutional Court Decree result 18,04 woman representation in Legislative and 16% on Province Legislative and 12% on City Legislative , those numbers are higher if its compared to the legislative election on the new order regime (12,5% on the 1992 election).

This doctoral research is trying to see the problem of woman representation based on law as norm and also behavior include its implementation by using socio legal research method to actualize law on its text and context. The problem that appear on this research are : first, how the development of the legal policy on woman representation in the political field especially in legislative, the second is how the regulation of woman representation works in reality according to the Act of Political Parties and the Act of Parliament Election, and third is how to formulate the ideal regulation of woman political legislative participation in the upcoming election.

This qualitative research using the theories from, Hans Kelsen, , Lawrence M Friedman and William J Chambliss and Robert B Seidman, Satjipto Rahardjo Progressive Law Theories and Agenda?s Theories from JM Otto. This research took place in Central Java, West Sumatra and Bali, with the comparison three different nation state Swedia, Netherlands dan Malaysia, the study of political party in Indonesia take place on PDI Perjuangan, Golkar and PKB.

The results from this research are (1) the development of the legal policy especially in reformation era after 1998 is very determining woman representation in political field especially legislative field. (2) Patriarkhi culture is still give an impact to the stakeholders such as political party and the voters include women it self become the main factor in the optimalization of woman participation number in Central Java, West Sumatra and Bali. (3) The ideal woman legislative representation should be regulate with progressive and responsif laws which is required in the formulated of Political Party Acts should held women empowering programme on their basic principles, so they could run and should be given on the party that doesnt obey the woman political representation both on the recruitment or in the management of the party.

Political parties as the main stakeholders that related to the woman participation especially political party should have a clear agenda to achieve the ideal condition of woman representation in political field from the level of caderization, recruitment, political education for woman, that have a clear impact both on the quality and quantity on the woman politician. The Maximalization of the suprastructure and infrastructure institution, and even the grassroot political movement and woman movement from NGO's.

Based on these Research, I recommend that the future Political Party Act and Legislative Election Acts should maintain the affirmative action principles. On the other hand, all of the stakeholders that correlated with empowering woman, on political area, especially the Political Party to held an woman empowerement programmes. So far, there are only three among twelve party on the 2014 election that has already have woman empowerement program on their rule of conduct; PKB, Gerindra and PAN. On the future,the rule of conduct that consist the woman empowerement and political agenda as one of the election's verification reqruienment. The number of woman participation on Parliament could raised if on the future election act is using the Proportional Closed List System, plus the commitment of political party to enhance the number of woman member is a must."

"Tesis ini menelusuri pengalaman perempuan penyintas korban perkawinan anak dipaksa memasuki lembaga perkawinan pada usia anak. Peneliti menelusuri bagaimana perempuan penyintas perkawinan anak yang berasal dari Sekolah Perempuan mendapatkan akses pengetahuan umum, baik pendidikan formal maupun informal. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari perempuan dewasa penyintas korban perkawinan anak mampu mengatasi berbagai masalah terkait dampak perkawinan anak serta bagaimana mereka membangun otonomi dan kebahagiaan melalui akses pengetahuan formal dan informal dalam kehidupannya kemudian dielaborasi dengan teori Shulamith Firestone dan Sara Ahmed. Peneliti menggunakan metode penelitian wawancara dan dengan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan detail, kemudian dimasukkan ke dalam padatan faktual, kategori dan tema. Hasil penelitian menyimpulkan keempat subjek penelitian mempunyai pengalaman pahit yang tergambar dengan tindak kekerasan seksual. Pengabaian dari suami dan mertua subjek penelitian yang semestinya perempuan penyintas perkawinan anak tersebut mendapatkan tempat aman dan ruang kasih sayang. Beberapa subjek penelitian mengalami kendala akses atas pengurusan administrasi. Akses subjek terhadap pengetahuan umum dan tentang kesehatan reproduksi menjadi penting ketika akses tersebut terhubung dengan percakapan perempuan dewasa korban pernikahan anak dengan petugas kesehatan. Dua perempuan dewasa korban perkawinan anak mendapatkan privilege karena pernah mengecap sekolah perempuan yang merupakan respons atas dasar pilihannya secara mandiri.

---

This thesis explores the experience of female survivors of child marriage being forced to enter marriage institutions. The researcher explores how women survivors of child marriage from Sekolah Perempuan gain access to general knowledge, both formal and informal education. The purpose of this research is to study that adult women who are victims of child marriage are able to overcome various problems related to the impact of child marriage and how they build autonomy and happiness through access to formal and informal knowledge in their lives and then I elaborated based on theory of Shulamith Firestone and Sara Ahmed. Researcher used interview research methods and research instruments such as list form that contained some detailed questions, then put them into factual solids, categories and themes. The results of the study concluded that the four research subjects had bitter experiences depicted by acts of sexual violence. The neglect of the husband and in-laws of the research subjects, which should have women who survived child marriages, got a safe place and a space of love. Some research subjects experience problems with access to administrative management. Subject access to general knowledge and about reproductive health becomes important when those access were connected with consultation of adult women victims of child marriage with health workers. Two adult women who are victims of child marriages got privileged because they have experienced Sekolah Perempuan which are a response based on their independent choices."

"Latar belakang peneliti mengangkat penelitian ini adalah adanya catatan sejarah depolitisasi pada masyarakat Tionghoa dalam perjalanan demokrasi dan alur politik bangsa Indonesia. Diantaranya perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa pada masa pemerintahan Orde Baru baik secara politik, sosial maupun kultural. Diskriminasi inilah yang pada akhirnya membuat sebagian besar masyarakat Tionghoa menarik diri dari percaturan politik nasional maupun lokal, fenomena dan streotif yang berkembang kemudian adalah masyarakat Tionghoa anti politik dan partisipasi politik mereka sangat rendah. Setelah reformasi digulirkan sebagian besar payung hukum serta bentuk-bentuk diskriminasi tersebut telah dihilangkan artinya masyarakat Tionghoa memiliki kesempatan dan ruang gerak yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kancah politik nasional maupun daerah. Untuk itu Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu di wilayah DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria keterwakilan. Informan terdiri dari Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, anggota legislatif, ketua- ketua paguyuban, dan pengusaha dari etnis Tionghoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat etnis Tionghoa bukanlah masyarakat yang apolitis, mereka memiliki partisipasi politik yang cukup tinggi, dengan indikator mereka terlibat aktif dalam proses-proses politik, baik memberikan suara, kritik, saran/usulan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, melakukan lobying dan melakoni peran sebagai tim sukses pemenangan calon pemimpin.

---

Background researchers raised this study is the historical record depoliticization of the Chinese community in the course of democracy and political groove of Indonesia. Including discrimination against the Chinese community in the New Order government both politically, socially and culturally. Discrimination is what ultimately makes the most of Chinese people withdrawing from the national and local politics, and streotif growing phenomenon then is anti-politics of Chinese society and their political participation is very low. After the reforms initiated by the majority of legal protection as well as other forms of discrimination has been removed means that Chinese society has an opportunity and a wider space to participate in national and local politics. The aim of this study was to determine how the influence of the political culture of the political participation of Chinese community in the election in Jakarta. Data collected by using in-depth interviews, observation, literature review and documentation. Informants in this study were selected based on criteria of representativeness. Informants consisted of Minister of Transportation, The Governor of Jakarta, legislators, chairmen of associations, and entrepreneurs from Chinese community. The results showed that the Chinese community is not a community that is apolitical, they have a fairly high political participation, with indicators they are actively involved in political processes, both provide sound, criticism, suggestions / proposals to the policies made by the government, do lobying and plays a role as a successful winning team leaders."

"ABSTRAKArtikel ini membahas partisipasi politik Teman Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilkada DKI Jakarta 2017. Teman Ahok adalah organisasi partisan yang dibuat untuk mendukung Petahana Basuki Tjahja Purnama Ahok , yang pada awalnya berencana maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan menggunakan analisis ranah politik Bourdieu, studi ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana Ahok mempertahankan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kontestasi politik elektoral? Kedua, apa arti keberadaan Teman Ahok bagi Ahok? Ketiga, strategi apa yang digunakan oleh organisasi partisan Teman Ahok dalam mendukung Ahok mempertahankan posisinya? Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, artikel ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Ahok memilih jalur independen untuk mempertahankan posisinya. Sebagai calon independen, Ahok memerlukan Teman Ahok sebagai kendaraan dan pengumpul dukungan politik. Kedua, Teman Ahok ndash;melalui partisipasi politik ndash; mengonversi aneka modal menjadi modal politik bagi Ahok. Konversi modal tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi modern, dan dipandu oleh suatu habitus modernis yang telah terbentuk sejak tahun 2012. Ketiga, Teman Ahok berhasil memperkuat posisi tawar Ahok di mata partai politik. Hal tersebut dapat dilihat dari datangnya dukungan sejumlah partai politik seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem terhadap Ahok.

---

This article discusses the political participation of Ahok 39 s Friends in the Jakarta Gubernatorial Election in 2017. Teman Ahok is a partisan organization created to support incumbent Basuki Tjahja Purnama Ahok , who initially planned to be inpendent candidate. Using Bourdieu rsquo s Field Theory, this study attempts to answer some questions. First, how does Ahok maintain his position as Governor of DKI Jakarta in electoral political contestation Second, what does Ahok 39 s existence mean to Ahok Third, what strategy is used by Ahok 39 s partisan organization in supporting Ahok to maintain his position Using qualitative methods through in depth interviews and document studies, this article yields several conclusions. First, Ahok opted for an independent path to defend his position. As an independent candidate, Teman Ahok as an alternative political machine. Second, Teman Ahok through political participation converts various capital into political capital for Ahok. The capital conversion is done through a number of modern strategies, and is guided by a modernist habitus that has been formed since 2012. Third, Ahok 39 s friends succeeded in strengthening Ahok 39 s bargaining position in the eyes of political parties. This can be seen from the coming of support from various political parties such as PDIP, Golkar Party, Hanura Party and Nasdem Party."