Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Layanan Jasa Kesehatan secara virtual merupakan salah satu dari majunya dan berkembangnya sistem teknolog informasi dan kounikasi dalam bidang kesehatan. Aplikasi jasa kesehatan secara virtual ini tentu saja dapat memudahkan semua penggunanya, karena dalam fungsi teknologi sejatinya merupakan penyederhanaan dalam sesuatu. Dalam teori Computer Mediated Communication (CMC) oleh Herring didefinisikan bahwa manusia dengan alat komputer akan menghasilkan segala macam bentuk komunikasi. Dalam dunia kesehatan, hal ini disebut dengan Telemedicine, World Health Association (WHO) memberikan definisi mengenai telemedicine, yaitu : "The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatmeAnt, and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education of health care providers, all in the internets of advancing the health of individuals and their communities." Dalam penelitian ini, penulis ingin menelaah dan menganalisis mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap dokter sebagai pelayan kesehatan secara virtual melalui aplikasi serta mengetahui mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagai pengguna layanan jasa kesehatan secara virtual dengan merujuk pada peraturan yang ada pada saat ini seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya.

---

Virtual health services are one of the advancements and development of information and communication technology systems in the health sector. This virtual health service application can of course make things easier for all its users, because the function of technology is actually a simplification of things. In the theory of Computer Mediated Communication (CMC) by Herring, it is defined that humans using computer tools will produce all kinds of forms of communication. In the world of health, this is called Telemedicine, the World Health Association (WHO) provides a definition of telemedicine, namely: "The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatment, and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education of health care providers, all in the internets of advancing the health of individuals and their communities." In this research, the author wants to examine and analyze the forms of legal responsibility towards doctors as virtual health providers through applications and find out about the rights and obligations of consumers as users of virtual health services by referring to current regulations such as the Law. Law Number 8, 1999 on Consumer Protection and other related regulations."

"Skripsi ini membahas tentang studi komparatif pengaturan serta perbandingan penerapanan layanan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Pengaturan mengenai telemedicine di Indonesia sampai saat ini hanya berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, belum diatur secara menyeluruh dan khusus, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan mengenai telemedicine yang dikeluarkan oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian, namun dalam hal ini yang sangat bervariasi. Hasil dari perbandingan mengenai pengaturan dan penerapan telemedicine dari kedua negara ini memperlihatkan persamaan maupun perbedaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hal praktik layanan telemedicine, dimulai dari sejarah sampai dengan pertanggungjawaban dokter. Kedepan, diharapkan pelaksanaan telemedicine di Indonesia harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat, dalam hal ini pasien dan diharapkan Amerika Serikat dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar dalam hal etika kedokteran dalam telemedicine diatur secara jelas.

---

This bachelor thesis focuses on comparing related to telemedicine regulations and practices in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative method with the form of normative juridicial research with descriptive type. Regulations regarding telemedicine in Indonesia up until today have only been based on the Minister of Health's Regulation regarding the provision of telemedicine between health service facilities, have not been regulated comprehensively and specifically, while the United States already has regulations regarding telemedicine issued by the federal and state governments, but in terms of this which varies greatly. The results of the comparison regarding the regulation and application of telemedicine from the two countries show the similarities and differences between Indonesia and the United States in terms of telemedicine practices, starting from history to doctor's liability. In the future, it is hoped that the implementation of telemedicine in Indonesia must always be considered in the interests and safety of the society, in this case is patients and it is hoped that the United States can become an example for Indonesia so that in terms of medical ethics in telemedicine is clearly regulated"

"Status hukum yayasan sebagai suatu badan hukum, bertolak dari kenyataan hukum sehari-hari dan didukung oleh doktrin serta yurisprudensi bukanlah merupakan masalah lagi. Hasalahnya adalah apakah status hukum yayasan itu akan diberikan oleh atau dalam undang-undang, ataukah cukup diserahkan pada doktrin dan yurisprudensi. Masalah ini menimbulkan persoalan yang mendasar apakah sistem hukum Indonesia akan menganut sistem terbuka ataukah sistem tertutup perihal penentuan suatu organisasi sebagai badan hukum. Dalam hubungan dengan mencuatnya kegiatan yayasan melakukan berbagai kegiatan usaha yang memperoleh laba ataupun dengan sengaja mengejar laba, dipertanyakan apakah yayasan harus bertujuan sosial atau tidak. Hal ini dihubungkan dengan berbagai kemudahan yang diperoleh yayasan seperti pembebasan/keringanan pajak, di mana hal ini tidak diperoleh oleh badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas umpamanya. Diuraikan bahwa berbagai fasilitas yang diperoleh yayasan tidak lepas dari tujuan sosial yayasan itu. Berkaitan dengan ini dibahas pula hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan pengurus, peranan para pendiri, pertanggungan jawab yayasan terhadap pihak ketiga dan masalah pengawasan terhadap yayasan."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab instansi laboratorium pada kasus malpraktik dan tanggung jawab rumah sakit terhadap kasus malpraktik yang dilakukan oleh instansi laboratorium di rumah sakit tersebut, dikaitkan pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 256/PDT/2015/PT.Bdg.Tujuan dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab laboratorium pada kasus malpraktik dan tanggung jawab rumah sakit terhadap kasus malpraktik yang dilakukan oleh instansi laboratorium pada rumah sakit tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode penelitian yuridis normatif.Kesimpulan skripsi ini adalah yang harus bertanggung jawab atas tindakan malpraktik yang dilakukan oleh instansi laboratorium adalah penanggung jawab laboratorium dan juga rumah sakit yang mempekerjakan dokter penanggung jawab laboratorium.

---

This thesis discusses the responsibilities of ministries laboratory in malpractice cases and liability hospital against malpractice cases conducted by the agency in the hospital laboratory, attached to a District Court decision No. 514 / Pdt.G / 2013 / PN.Bdg and High Court decision No. 256 / PDT / 2015 / PT.Bdg.The purpose of this paper is expected to provide knowledge regarding the responsibility of the laboratory in case of malpractice and liability hospital against malpractice cases carried out by agencies of the hospital laboratory. The method used, namely, normative juridical research method.The conclusion of this thesis is to be responsible for malpractice committed by the agency is responsible laboratories and hospital laboratories that employ doctors in charge of the laboratory."

"Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan berbagai perdagangan fasilitas, salah satunya adalah pasar elektronik. Selain memberikan manfaat dan kenyamanan, ada juga hal-hal yang dapat membahayakan pengguna dalam melakukan transaksi melalui sistem elektronik, terutama di pasar elektronik. Salah satunya hal yang bisa menyebabkan pembeli rugi adalah pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pedagang. Sebagaiakibat dari tindakan ini, penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli, tetapi ini juga menimbulkan masalah terkait dengan tanggung jawab elektronik penyedia pasar yang menyediakan fasilitas transaksi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pasar elektronik penyedia tentang penjual melanggar kontrak. Makalah ini menggunakan yuridis normatif metode yang menggunakan hukum dan literatur yang berlaku tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bertujuan untuk menemukan fakta terkait kewajiban penyedia pasar elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia pasar elektronik bertanggung jawab atas kehilangan pembeli yang disebabkan olehpenjual melanggar kontrak. Ini karena sebagai penyedia fasilitas transaksi, pihak provider juga berperan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli.

---

Trading activities through the electronic system can be carried out with various trading facilities, one of which is the electronic market. In addition to providing benefits and convenience, there are also things that can endanger users in conducting transactions through electronic systems, especially in the electronics market. One of the things that can cause buyers to lose is a breach of contract made by the trader. As As a result of this action, the seller must be responsible for losses suffered by the buyer, but this also raises problems related to the electronic responsibility of the market provider that provides transaction facilities between the seller and the buyer. This study aims to determine the legal liability of electronic market providers about sellers violating contracts. This paper uses a normative juridical method that uses written law and literature, including examining library materials or secondary data that aims to find facts related to obligations of electronic market providers. The results of this study indicate that electronic market providers are responsible for buyer losses caused by seller violates the contract. This is because as a provider of transaction facilities, the provider also plays a role in the transaction process between the seller and buyer."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) di Indonesia di tengah ketiadaan hukum yang secara spesifik mengaturnya. NCII merupakan tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Tindakan ini merupakan bentuk KBGO yang kerap terjadi kepada anak perempuan di bawah umur. Motif dari NCII umumnya dimulai dengan jalinan hubungan romantis, perekaman konten intim tanpa konsen maupun dengan konsen, sehingga berujung dengan pengancaman serta penyebaran konten intim tersebut tanpa persetujuan korban. Di Indonesia NCII masih diatur dalam konteks yang terbatas, yaitu hanya pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS tentang perekaman konten intim tanpa persetujuan, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang mentransmisikan konten bermuatan asusila. Melalui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa walaupun undang-undang Indonesia telah mengatur mengenai unsur tindak pidana NCII, akan tetapi pelaksanaannya terkadang masih belum optimal. Dalam suatu perkara NCII, biasanya terdapat beberapa unsur perbuatan lain yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku hanya unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusilanya saja. Hal ini berpotensi merugikan korban dalam mendapat keadilan. Oleh karena itu, melalui metode socio-legal, penelitian ini mengkaji bagimana penanganan perkara NCII yang paling ideal dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban. Penyelesaian jalur hukum bukanlah hal yang mudah bagi korban, sebab terdapat stigma dari masyarakat, sekolah, bahkan APH yang memperburuk situasi korban. Oleh karena itu korban NCII, terutama anak di bawah umur membutuhkan perlindungan lebih dalam menempuh penyelesaian jalur hukum, mulai dari proses pelaporan, persidangan, hingga pemulihan. Dalam memberikan keadilan bagi korban, diperlukan peran APH yang berperspektif korban. Selain keadilan, korban NCII anak di bawah umur juga membutuhkan pemulihan dan penanganan pasca-kejadian agar korban dapat kembali beraktivitas layaknya anak pada umumnya. Selain itu, penanganan korban NCII juga membutuhkan sinergisitas antara lembaga-lembaga sosial terkait. Pemerintah, APH, dan lembaga sosial harus bahu-membahu dalam pencegahan dan penanganan perkara-perkara NCII yang dialami korban anak di bawah umur untuk mencapai keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban.

---

This research aims to explore how legal protection is for victims of Online Gender Based Violence (KBGO) using the Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) mode in Indonesia amidst the absence of laws that specifically regulate it. NCII is an act of distributing intimate content without consent. This action is a form of KBGO which often occurs to underage girls. The motives for NCII generally start with a romantic relationship, recording intimate content without consent or with consent, which ends with threats and distributing intimate content without the victim's consent. In Indonesia, NCII is still regulated in a limited context, namely only in Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law concerning recording intimate content without consent, and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law concerning transmitting immoral content. Through this research, the author found that although Indonesian law has regulated the elements of NCII criminal acts, its implementation is sometimes still not optimal. In an NCII case, there are usually several other elements of the act that meet the criteria for a criminal act. However, the punishment imposed on the perpetrator is only an element of the crime of spreading immoral content. This has the potential to harm victims in getting justice. Therefore, through socio-legal methods, this research examines how the most ideal handling of NCII cases can provide justice and protection for victims. Resolving legal action is not an easy thing for victims, because there is stigma from society, schools, and even law enforcement officers which worsens the victim's situation. Therefore, NCII victims, especially minors, need more protection in pursuing legal remedies, starting from the reporting process, trial, to recovery. In providing justice for victims, a law enforcement officer’s role with a victim perspective is needed. Apart from justice, minor NCII victims also need post-incident recovery and treatment so that victims can return to their activities like children in general. Apart from that, handling NCII victims also requires synergy between related social institutions. The government, law enforcement officers, and social institutions must work together in preventing and handling NCII cases experienced by minor victims to achieve justice, protection, and recovery for victims."