Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kenaikan jumlah penderita penyakit Diabetes Mellitus (DM) termasuk beban biaya pelayanannya mendorong penerapan kebijakan untuk melakukan pecegahan sekunder di pelayanan Tingkat pertama termasuk melalui penerapan kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Studi ini melakukan evaluasi terhadap kebijakan KBK terhadap pola pelayanan Kesehatan pasien DM baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, menggunakan metode Regression Discontinuity in Time (RDIT) terhadap Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2020. Ditemukan adanya kenaikan pada pemanfaatan pelayanan Kesehatan di FKTP dengan tingkat kepercayaan 99% dan 95%, namun tidak diikuti dengan tren penurunan rujukan pelayanan Kesehatan dari FKTP ke FKRTL serta penurunan tingkat pelayanan Kesehatan di FKRTL yang diharapkan terjadi paska penerapan KBK. Temuan ini mendukung literatur terkait penerapan konsep pay for performance dalam pelayanan Kesehatan Tingkat pertama dan dampaknya pada perbaikan pelayanan Kesehatan Tingkat pertama terkait pelayanan DM. Perbaikan kebijakan KBK perlu dilakukan dalam penetapan indikator, target serta kebijakan pendukung lainnya dalam pencapaian kinerja FKTP yang didasarkan pada temuan pada pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam.

---

The increase in number of people suffering from Diabetes Mellitus, including the burden of service costs, has encouraged the implementation of policies to carry out secondary prevention in primary healthcare level, including to implement Performance Based Capitation (KBK) policy. This study aim to evaluate the KBK policy implemented by BPJS Health on health services for Diabetes Mellitus patients both in Primary Health Care Facilities and Referral Health Facilities, using the Regression Discontinuity in Time (RDIT) method on BPJS Health Sample Data 2015-2020. It was found that there was a slight increase in the level of utilization of Health services at FKTP with confidence levels of 99% and 95%, but this was not followed by a trend of decreasing referrals for Health services. This increase is not accompanied by a decrease in the level of health services at FKRTL which was expected to occur after the implementation of the KBK. These findings support the literature related to the application of the pay for performance concept in first level health services and its impact on improving first level health services related to Diabetes Mellitus services. Apart from that, the findings also encourage the need to improve the KBK policy both in determining indicators, targets and other supporting policies in achieving FKTP performance, based on qualitative data findings through in depth interview."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, sebagai upaya pengendalian defisit yang saat ini melanda BPJS Kesehatan. Penerbitan ketiga Perdirjampelkes tersebut menuai kontroversi karena banyak pihak menilai sebagai penurunan kualitas layanan kesehatan peserta jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam hal ini, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis penerbitan Perdirjampelkes sebagai sebuah kebijakan publik, apakah sudah dilakukan dengan tepat. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan manajemen level atas, tinjauan literatur dan pengamatan. BPJS Kesehatan sebagai sebuah badan publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan, termasuk diantaranya membuat kebijakan, perlu melakukan pemetaan pemangku kepentingan agar mengetahui di mana posisi BPJS Kesehatan berada. Dengan mengetahui posisi BPJS Kesehatan dalam pemetaan tersebut, akan mempermudah BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mensukseskan program jaminan kesehatan di Indonesia.

---

Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan or BPJS Kesehatan (Indonesia Health Social Security Agency) issued Regulation of the Health Services Director (Perdirjampelkes) Number 2, 3 and 5 Year of 2018, as an effort to control deficits which currently hit BPJS Kesehatan. The issuance of the Perdirjampelkes reaped controversy over its contents governing the limitation of benefits, which are considered as a quality decrease over health care services for participants and BPJS Healthcare or the Director of Health Care Insurance is not the authorized party to issue the policy. This study aims to analyze the issuance of the Perdirjampelkes as a public policy, whether it has been done properly. Data collection is obtained by in-depth interviews with top-level management, literature review and observation. BPJS Kesehatan as a public agency tasked with organizing health insurance (including making policies), needs to do stakeholder analysis to find out where the position of BPJS Kesehatan is. By knowing the position of BPJS Health in the stakeholder mapping, it will helps carrying out its functions and roles to succeed the health insurance program in Indonesia."

"Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer.

---

Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity."

"Pasca diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan terjadi pada setiap jenis kepesertaan. Meskipun mengalami tren peningkatan, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan jenis kepesertaan PBPU, PPU, dan Bukan Pekerja yang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis kepesertaan JKN. Menggunakan data sekunder dari data Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2015 - 2018 dengan pendekatan metode analisa deskriptif dan estimasi persamaan regresi ordinary least square dan probit ordinal, diperoleh bahwa pendapatan yang diproyeksikan melalui jenis kepesertaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di antara peserta jaminan kesehatan nasional. Peserta PBI yang berasal dari kelompok pendapatan rendah memiliki periode perawatan kesehatan yang lebih lama, biaya pengeluaran kesehatan yang tinggi, dan tingkat keparahan penyakit yang lebih berat saat melakukan perawatan kesehatan dibandingkan dengan peserta yang berasal dari kelompok pendapatan menengah atas. Hasil penelitian ini menjelaskan kunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PBI yang rendah diakibatkan perilaku untuk mengobati sendiri dan pengetahuan yang rendah akan jaminan kesehatan nasional.

---

After the implementation of the National Health Insurance (JKN) program, an increase in the utilization of health services occurred in each type of participation. Although experiencing an increasing trend, the main target of the JKN program, namely PBI participants, is still considered not optimal in the utilization of health services, in contrast to the types of PPU, PBPU, and Non-Workers participation which have an optimal level of utilization of health services. This study aims to see how income affects the utilization of health services based on the type of JKN membership. Using secondary data from BPJS Health Health Service Claims data in 2015 - 2018 with a descriptive analysis method approach and estimation of regression equations ordinary least squares and ordinal probit, it was found that the projected income through the type of participation has an influences on the level of utilization of health services among national health insurance participants. PBI participants from low-income groups had longer periods of health care, higher health expenditures, and more severe disease severity during health care than participants from upper-middle-income groups. The results of this study explain the low utilization of PBI participants of health service visits due to self-medicating behavior and low knowledge of national health insurance."

"Skripsi ini membahas mengenai administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini melihat administrasi retribusi pelayanan kesehatan dari teori yang dikemukakan oleh Mc.Master. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Bogor pada beberapa aspek sudah dilakukan namun masih terdapat hambatan-hambatan. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya pelayanan kesehatan dan sanksi administrasi belum pernah diterapkan. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima bukti pemungutan yang sah.

---

This thesis is focused on the revenue administration of health charge in Bogor regency. In this study, researcher analyzed revenue administration of health charge from theory by Mc.Master. This thesis had three issues about revenue administration of health charge in Bogor regency, problems faced during the process of health charge, and effort from the Government to solve the problems. This research used quantitative approach through in-depth interview, literature study and observation. The result showed that revenue administration of health charge in Bogor regency have not applied optimally. Discretion occurs in calculating the health charge and penalties have not applied. Moreover, user charge payers do not accept the actual receipt for the collection."

"Indonesia launched National Health Insurance System (NHIS) in 2014 which the participants are compulsory for all residents and targeted to be Universal Health Coverage in 2019. On this scheme, there is government subsidy to support the low-income population to pay the insurance premium monthly. This study examined the distribution of NHIS-subsidized beneficiaries which associated with the household income distribution, and also studied about the utilization rate of health care facilities among the residents. Using the 2016 Susenas data, this study employed the benefit incidence analysis method to measure the distribution of NHIS-subsidized group, and logistic regression analysis to determine the health care seeking behavior. The result shows that households in higher income (quantile III-V) get benefit from government subsidy on NHIS program. It indicated there was a leakage on government budget that not belong to the target (quantile I and II). Then, logistic regression analysis found that people with higher income and having health insurance tend to visit health care facilities more frequently than lower income group and uninsured people. This can be concluded that health insurance ownership is important factor to influence people visiting health care facilities.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi penerima manfaat subsidi jaminan kesehatan nasional (JKN) berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, serta menganalisa tingkat utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada masyarakat. Dengan menggunakan data Susenas tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode benefit incidence analysis (BIA) untuk mengukur tingkat distribusi program subsidi JKN, dan metode analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi (quantil 3-4) mendapatkan manfaat dari program subsidi JKN. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran anggaran pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat di luar target program (quantil 1 & 2). Kemudian, berdasarkan hasil regresi logistik, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dan memiliki asuransi kesehatan cenderung untuk mengunjungi fasyankes lebih besar daripada masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dan tanpa asuransi kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asuransi merupakan salah satu faktor penting terhadap tingkat penggunaan fasyankes di Indonesia.

"

"Penelitian ini membahas terkait analisis utilisasi dan biaya pelayanan kesehatan pasien diabetes mellitus (DM) pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi  DKI Jakarta berdasarkan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui rancangan cross-sectional. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan total sampling dari sampel seluruh data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi DKI Jakarta dengan diagnosis penyakit diabetes mellitus (DM). Data sampel menunjukkan bahwa dari populasi 46.348 peserta, 3.598 di antaranya mengidap diabetes mellitus (DM). Hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan diabetes mellitus (DM) di Provinsi DKI Jakarta mengakses layanan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) sebanyak 8,36 kali per tahun dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) sebanyak 4,07 kali per tahun. Total biaya pelayanan kesehatan untuk peserta diabetes mellitus (DM) di RITL 86,67% dan di RJTL 13,33%. Karakteristik peserta yang paling banyak mengakses layanan kesehatan adalah lansia, perempuan, pilihan FKTP di Puskesmas, peserta segmen PBPU dan PBI APBD, serta hak rawat kelas III. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan diabetes mellitus (DM) di Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat utilisasi layanan kesehatan yang cukup tinggi, terutama untuk RJTL. Biaya pelayanan kesehatan untuk pasien diabetes mellitus (DM) di RITL tinggi, yang menunjukkan bahwa penyakit diabetes mellitus (DM) memberikan beban biaya yang signifikan bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

---

This study discusses the analysis of utilization and costs of health service for diabetes mellitus (DM) patients among National Health Insurance (JKN) participants in DKI Jakarta Province based on the 2023 BPJS Health Sample Data. This research is a quantitative study with data collection method through a cross-sectional design. This research’s sampling technique uses total sampling from a sample of all National Health Insurance (JKN) participants data in DKI Jakarta Province with a diagnosis of diabetes mellitus (DM). Sample data shows that out of a population of 46,348 participants, 3,598 have diabetes mellitus (DM). The research results show that on average, participants of the National Health Insurance (JKN) with diabetes mellitus (DM) in DKI Jakarta Province access outpatient advanced care (RJTL) 8.36 times per year and inpatient advanced care (RITL) 4.07 times per year. The total healthcare service costs for diabetes mellitus (DM) participants are 86.67% in RITL and 13.33% in RJTL. Characteristics of participants who access healthcare services the most include the elderly, females, choosing FKTP in Community Health Centers (Puskesmas), participants in the PBPU and PBI APBD segments, and entitled to class III care. The research concludes that National Health Insurance (JKN) participants with diabetes mellitus (DM) in DKI Jakarta Province have a relatively high healthcare service utilization rate, especially for RJTL. Healthcare service costs for diabetes mellitus (DM) patients in RITL are high, indicating that diabetes mellitus (DM) imposes a significant cost burden on the National Health Insurance (JKN) program."

"ABSTRAKSejak implementasinya pada tahun 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mendorong peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tingginya utilisasi ini berdampak terhadap tingginya biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagai pelaksana JKN. Di sisi lain, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan peserta PBPU yang dianggap overutilisasi. Dengan metode analisa cross section, penelitian ini melihat bagaimana karakteristik utilisasi pelayanan kesehatan dari peserta JKN pada kelompok pesertaPenerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di FKRTL khususnya rumah sakit. Teknik Principal Component Analysis (PCA) dipilih untuk mereduksi variabel-variabel durasi perawatan, biaya rumah sakit dan tingkat keparahan menjadi variabel baru berbentuk indeks utilisasi rumah sakit. Kemudianmenggunakan model estimasi Ordinary Least Square (OLS) untuk menganalisa tingkat utilisasi rumah sakit. Kami menemukan bahwa terdapat dua jenis utilisasi rumah sakit dengan hasil yang berbeda, pada utilisasi frekuensi, PBPU memiliki tingkat utilisasi lebih banyak dari PBI, namun pada utilisasi status kesehatan saat berobat, peserta PBI lebih buruk dibandingkan dengan peserta PBPU dengan signifikansi pada tingkat 1%. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika peserta PBI berobat di rumah sakit akan memiliki kecenderungan dirawat lebih lama, dengan biaya lebih besar dan dengan status kesehatan yang lebih parah jika dibandingkan dengan peserta PBPU. Hasil penelitian ini jugamenunjukkan bahwa kelompok peserta PBI dengan frekuensi berobat yang lebih sedikit dibandingkan PBPU memiliki status kesehatan yang lebih buruk.

---

ABSTRACTSince its implementation in 2014, the National Health Insurance (JKN) program has encouraged increased utilization of health services both at the First Level Health Facility (FKTP) and at the Advanced Referral Health Facility (FKRTL). This high utilization has an impact on the high cost of health services borne by the Health BPJS as JKN`s Operator. On the other hand, the main target of the JKN program is that PBI are still considered to be not optimal in the utilization of health services, in contrast to PBPU who are considered to be overutilized. With the crosssection analysis method, this study looks at how the characteristics of health service utilization of JKN participants in the contribution group of Contribution Beneficiaries (PBI) and the group of Non-RecipientWorkers (PBPU) in FKRTL especially hospitals. Principal Component Analysis (PCA) technique was chosen to reduce variables of the duration of treatment, hospital costs and severity to new variable in the form of hospital utilization index. Then we use the Ordinary Least Square (OLS) estimation model to analyze the level of hospital utilization. We foundthat there are two types of hospital utilization with different results, in frequency utilization, PBPU has more utilization rates than PBI, but in health status utilization during treatment, PBI are worse than PBPU with significance at 1% level. These findings indicate that when PBI participants seek treatment at a hospital will have a tendency to be treated longer, at a higher cost and with a more severe health status when compared to PBPU participants. The results of this study also showed that the PBI participant group with less frequency of treatment compared to PBPU had worse health status."

"Latar Belakang: Tuberkulosis dan diabetes melitus masih menjadi permasalahan utama kesehatan di Indonesia. Korelasi antara kedua penyakit ini menyebabkan peningkatan risiko kegagalan pengobatan, kekambuhan, yang berpengaruh pada lamanya durasi pengobatan dan beban pembiayaan yang tinggi. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dan biaya perawatan tuberkulosis dan diabetes mellitus pada peserta JKN tahun 2019. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekan kuantitatif dengan studi cross sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2019. Sampel penelitian ini adalah pasien dengan diagnosis tuberkulosis dan diabetes mellitus pada pelayanan FKRTL. Hasil: Pasien dengan komobiditas TBDM di Indonesia adalah sebanyak 21.105 peserta. BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 120.563.754.830,00 untuk biaya pengobatan pasien dengan komobiditas TBDM selama satu tahun. Faktor-faktor yang berhubungan dengan komorbiditas dan pembiayaan perawatan TBDM adalah jenis kelamin, umur, hak kelas rawat, segmen kepesertaan, jenis FKTP, kepadatan penduduk, persentase merokok, dan kualitas lingkungan hidup (p-value <0,05). Kesimpulan: Variabel tingkat keparahan kasus dan tingkat kunjungan FKTP tidak memiliki pengaruh terhadap tingginya biaya perawatan pasien dengan komorbid TBDM.

---

Background: Tuberculosis and diabetes mellitus are major health problems in Indonesia. The correlation between these two diseases leads to an increased risk of treatment failure, relapse, which affects the duration of treatment and high financial burden. Objective: To identify factors associated with the incidence and cost of treating tuberculosis and diabetes mellitus among JKN participants in 2019. Methods: This study used a quantitative approach with a cross-sectional study using BPJS Health Sample Data in 2019. The samples of this study were patients with a diagnosis of tuberculosis and diabetes mellitus at FKRTL services in 2019. Results: Patients with TBDM comorbidities in Indonesia were 21,105 participants. BPJS Kesehatan spent a budget of Rp. 120,563,754,830.00 for the treatment of patients with TBDM comorbidities for one year. Factors associated with TBDM comorbidities and treatment costs were gender, age, entitlement to treatment class, membership segment, type of primary care provider, population density, smoking percentage, and environmental quality (p-value <0.05). Conclusion: The variables of case severity and primary care visit rate did not influence the high cost of care for patients with TBDM comorbidities"

"

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan gatekeeper dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat. Sementara saat ini, pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di puskesmas belum maksimal, puskesmas sebagai gatekeeper belum menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas oeh peserta JKN dengan menggunakan literature review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Proquest, PubMed, Google Scholar, dan Garuda Ristekbrin. Pada hasil pencarian, ditemukan sebanyak 16 studi terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi dikatakan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN masih cukup rendah. Sebagian besar studi mendapatkan bahwa mereka yang lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas adalah peserta JKN dengan usia di atas 46 tahun, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, memiliki pengetahuan yang baik tentang JKN, memiliki aksesibilitas layanan yang mudah dan memadai, memiliki persepsi yang baik terhadap kesehatan, dan memiliki persepsi yang baik terhadap sikap petugas kesehatan dan JKN.

---

---

In the era of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas was a gatekeeper and public-focused service. Meanwhile, health services in Puskesmas haven’t optimally utilized by the JKN participants, Puskesmas as gatekeepers are not at the top priority of health utilization. This study identified factors related to JKN participant’s utilization of health services in Puskesmas using a literature review. The literature search bases used were Proquest, PubMed, Google Scholar, and Garuda Ristekbrin. In the search results, 16 studies were selected based on inclusion and exclusion criteria. The research findings show that most studies stated that the utilization of health services by JKN participants were still quite low. Most studies find that those who make the most use of health services at puskesmas are JKN participants whom age over 46 years, with high levels of education, high income, have good knowledge about JKN, have easy and adequate service accessibility, has a good perception of health, and has a good perception of the attitudes of health workers and JKN itself.

"