Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan pemerintah Indonesia ditinjau dari sanitary and phytosanitary serta implikasinya terhadap industri pakaian dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan pemerintah Indonesia ialah melalui peraturan menteri perdagangan yang melarang adanya impor pakaian bekas. Akan tetapi, kebijakan pemerintah Indonesia dihadapkan dengan kesepakatan SPS dalam keanggotaan WTO. SPS Agreement merupakan perjanjian penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan kesehatan dalam perdagangan internasional. Dilihat dari Perjanjian SPS, kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan impor pakaian bekas didasarkan pada dasar perundang-undangan dan fakta kepastian hukum di beberapa bidang, termasuk kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan konsumen dari penyakit dan virus yang dibawa oleh pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas juga memberikan dampak pada berbagai aspek yaitu aspek kesehatan, ekonomi dan lingkungan.

---

This article analyzes how the Indonesian government's policy of banning used clothing imports is implemented from a sanitary and phytosanitary perspective and its implications for the domestic clothing industry and community welfare. This article was prepared using normative juridical research methods. The Indonesian government's policy of prohibiting the import of used clothing is through a Minister of Trade regulation which prohibits the import of used clothing. However, the Indonesian government's policy is faced with the SPS agreement in WTO membership. The SPS Agreement is an agreement on the implementation of sanitary and phytosanitary measures that regulate the protection of the health environment in international trade. Judging from the SPS Agreement, the Indonesian government's policy regarding the ban on imports of used clothing is based on the basis of legislation and the fact of legal certainty in several fields, including trade policy which aims to protect the domestic textile industry and consumers from diseases and viruses carried by used clothing. The ban on importing used clothing also has an impact on various aspects, namely health, economic and environmental aspects."

"Tesis ini membahas mengenai kesesuaian peraturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor dalam hukum nasional di Indonesia dengan ketentuan dalam Persetujuan SPS, peraturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor yang ideal bagi Indonesia, serta membahas mengenai cara menyikapi ketimpangan suplai dan deman daging dan sapi di Indonesia yang tidak melanggar ketentuan dalam Persetujuan SPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer melalui wawancara di Kementerian Pertanian Indonesia sebagai salah satu metode pengumpulan data. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor dalam hukum nasional di Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan SPS walaupun peraturan teknis perlu direvisi agar tercipta harmonisasi regulasi domestik dengan Persetujuan SPS.

---

This thesis discuss about harmonization of regulations on FMD free requirements of import beef and cattle in Indonesia based on SPS Agreement An ideal regulation on FMD free requirements of Import Beef and Cattle For Indonesia as well as discuss about how to overcome the imbalance of supply and demand of beef and cattle in Indonesia that does not violate the provisions in SPS Agreement. This research uses normative methods supported by primary data through interviews in the Ministry of Agriculture of Indonesia as data collection method. The result shows that generally, the regulations on FMD free requirements of import beef and cattle in Indonesia has been harmonized with the provisions of SPS Agreement although the technical regulations still need to be revised in order to create harmonization between domestic regulations and SPS Agreement."

"ABSTRAKNama : Gusti Digja RamadhanNPM : 1206333212Program Studi : Pascasarjana Ilmu EkonomiJudul Tesis : Analisis Penyelundupan Impor pada Periode Sebelum dan Setelah Penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement ACFTA di Indonesia 2000-2014 .Penyelundupan yang terjadi antara Indonesia dan negara anggota ACFTA dapat dilihat dari gap perdagangan ekspor-impor.Penyelundupan terjadi karena upaya menghindari tarif bea masuk, sehingga terjadi manipulasi dokumen masuk, baik dalam hal kuantitas dan harga barang impor. Perubahan kebijakan tarif bea masuk pada kerjasama ACFTA dan peningkatan sanksi denda diduga mempengaruhi penyelundupan. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel fixed effect untuk menganalisis perubahan kebijakan tersebut. Hasil yang diperoleh antara lain : 1. Terjadi penurunan penyelundupan setelah penerapan kebijakan penurunan tarif bea masuk pada kerjasama ACFTA, dan 2. Terjadi penurunan penyelundupan setelah penerapan kebijakan peningkatan sanksi denda maksimal.Klasifikasi JEL : F13, H26, K20 Kata Kunci : Penyelundupan, Tarif Bea Masuk dan Sanksi Denda

---

ABSTRACTName Gusti Digja RamadhanStudy Program EconomicsThesis Title The Analysis of Import Smuggling in The Period Before and After Implementation of ASEAN China Free Trade Agreement ACFTA in Indonesia 2000 2014 Smuggling that occurred between Indonesia and the ACFTA member countries can be seen from the import export trade gap. Smuggling occurs because the attempt to avoid tariffs, resulting in the manipulation of incoming documents, both in terms of quantity and price of imported goods. The policy change tariff rates on ACFTA cooperation and increase financial penalties affecting allegedly smuggling. This study uses a fixed effect panel data regression to analyze the policy change. The results obtained are 1. The reduction of smuggling after the application of policy to reduce tariff rates on ACFTA cooperation, and 2. A decrease in smuggling after the implementation of the policy of increasing the maximum financial penalties .JEL Code F14, H26, K42 Keyword Smuggling, Tariff Rates, Financial Pinalties."

"Membanjirnya produk produk impor di pasar domestik meningkatkan kompetisi. industri manufaktur Indonesia menghadapi kompetisi impor. Penetrasi impor akan mempunyai pengaruh terhadap Produktivitas tenaga kerja di Industri Manufaktur. Penelitian ini menganalisis pengaruh penetrasi impor terhadap Produktivitasi industri manufaktur Indonesia dengan menggunakan data panel industri besar dan sedang periode 2008 ndash; 2012. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penetrasi Impor menurunkan tingkat Produktivitas industri manufaktur Indonesia. Keterbukaan pasar membawa dampak mudahnya barang impor masuk ke pasar domestik. Hadirnya barang substitusi dari impor menyebabkan produk industri kehilangan daya saing. Industri yang tidak efisien menjadi semakin tidak kompetitif.

---

A flood of Imported products in the domestic market increased competition, manufacturing industry in Indonesia facing import competition. Import penetration will have some impact on labor productivity in the Manufacturing Industry..This study analyzed the effect of imports penetration on productivity in Indonesian manufacturing industr, by using panel data large and medium industries from 2008 2012.

From this study it can be concluded that the Imports competition reduce the level of productivity of Indonesian manufacturing industry. Disclosure ease market impact of imported goods into the domestic market. The presence of substitution of imported goods causing industrial products lose competitiveness. Inefficient industry is becoming increasingly competitive."

"Kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Padahal jika diteliti lebih lanjut bahwa terdapat isu perihal pengenaan bea masuk terhadap impor pakaian bekas. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Diimpor yang menyatakan bahwa pakaian bekas, dengan Tarif Pos/Harmonized System Code 6309.00.00, dilarang untuk diimpor. Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor menetapkan tarif bea masuk pakaian bekas, dengan Tarif Pos/Harmonized System Code 6309.00.00, sebesar 35%. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan kerugian bagi negara. Penelitian ini akan menjelaskan alasan terjadinya perbedaan pengaturan berdasarkan kedua peraturan tersebut dan bentuk penyelesaian hukum bea masuk impor pakaian bekas dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan alasan pindahan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan dengan Batasan penggunaan data tersier dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan studi yang sudah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan bahwa tidak ada pengenaan bea masuk terhadap impor pakaian bekas karena pakaian bekas dilarang untuk diimpor. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan meninjau kembali perihal pengaturan bea masuk dan impor pakaian bekas.

---

To this day, the trade of imported used clothing is steadily increasing in Indonesia. As matter of fact, there is a prominent issue that concerns the import duty taxes of used clothing. This is in regards to the Ministry of Trade Regulation No. 12/2020 regarding the import ban on select goods, which dictates that imports of used clothing with a postal rate of/Harmonized System Code 6309.00.00 are prohibited. Whereas the Ministry of Finance Regulation No. 6/PMK.010/2017 regarding the determination of goods classification system and imposition of import duty rate specifies that imports of used clothing, with a postal rate of/Harmonized System Code 6309.00.00, are subject to import duty of 35%. This ambiguity causes a legal uncertainty to be present within the Indonesian society and resulting in a loss for the country. This study will attempt to give an explanation to the clash of supervision based on the two regulations and a form of legal conclusion to the import tax duties of used clothing on cases of protecting the national interests and on cases of relocation, therefore, a juridical-normative approach was used in this study. This study was conducted within the limitations of tertiary data and the tools of data collection were in the form of document study. Based on the study that has been conducted, the researcher has concluded that there are no applications of import duties of used clothing because of the import ban on used clothing. Therefore, based on the result of this research, the researcher recommends that the Indonesian government to review and socialize the regulations in regards to import duties of used clothing. "

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi dari kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik dilihat dari efektivitasnya. Kebijakan ini diatur dalam PMK No. 110/PMK.010/2018 sebagaimana telah diperpanjang dengan PMK No. 156/PMK.010/2021 tentang Pengenaan BMTP Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Latar belakang kebijakan ini adalah permohonan dari Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) karena terjadinya lonjakan impor ubin keramik yang mengakibat kerugian dalam industri ubin keramik dalam negeri. Penelitian menggunakan metode post positivist dan kuantitatif sebagai pendekatannya dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik ini sudah cukup efektif untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri. Kebijakan ini sudah memenuhi indikator perumusan sebagai kebijakan yang efektif. Kebijakan ini juga memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki kinerja melalui penyesuaian struktural. Namun dalam penerapannya kebijakan belum bisa memberi dampak yang signifikan terhadap lonjakan impor dan ancaman kerugian yang dialami industri ubin keramik dalam negeri.

---

This research discusses the evaluation of the safeguard measure import duty policy on imported ceramic tile products in terms of its effectiveness. This policy is regulated in PMK No. 110/PMK.010/2018 as extended by PMK No. 156/PMK.010/2021 concerning the Imposition of Import Duty on Safeguard Measures Against Imports of Ceramic Tile Products. The background of this policy is a request from the Indonesian Ceramic Association (ASAKI) due to the surge in imports of ceramic tiles which resulted in losses in the domestic ceramic tile industry. The research uses post positivist and quantitative methods as its approach with data collection techniques in the form of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of the study concluded that the safeguard duty policy on imports of ceramic tile products is effective enough to protect the domestic ceramic tile industry. This policy has met the indicators of formulation as an effective policy. This policy also provides time for the domestic industry to improve performance through structural adjustments. However, in its implementation, the policy has not been able to have a significant impact on the surge in imports and the threat of losses experienced by the domestic ceramic tile industry."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis dampak impor Indonesia terhadap pasar tenaga kerja lokal Indonesia dalam hal proporsi tenaga kerja manufaktur, proporsi tenaga kerja non-manufaktur, tingkat pengangguran, dan upah. Kenaikan pesat globalisasi telah menyebabkan banyak negara termasuk Indonesia mengalami peningkatan impor yang signifikan, yang menyebabkan persaingan impor yang lebih ketat. Terkait dengan ini, perlu dilakukan analisa dampak persaingan impor terhadap pasar tenaga kerja lokal sebagai pertimbangan pembuat kebijakan. Menurut hasil penelitian ini, persaingan impor berdampak negatif terhadap proporsi tenaga kerja manufaktur, proporsi tenaga kerja non-manufaktur, dan upah. Persaingan impor juga meningkatkan pengangguran. Selain itu, dampak tertinggi terutama diakibatkan oleh impor barang konsumsi.

---

ABSTRACTThis paper analyzes the effects of Indonesian imports on Indonesian local labor markets in term of manufacturing employment share, non manufacturing employment share, unemployment rate, and wages. A rapid increase of globalization has caused many countries including Indonesia experienced significant increase in imports, which lead to a tougher import competition. It is important to investigate the impact of import competition on local labor markets as a policy maker consideration. According to the findings, import competition negatively affected manufacturing employment share, non manufacturing employment share, and wages. It also increased unemployment. In addition, the highest impact was mainly driven by consumption goods."