Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewajiban divestasi saham asing kepada peserta Indonesia telah dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, untuk sektor pertambangan mineral dan Batubara, pengaturan terkait kewajiban divestasi saham penanaman modal asing kepada peserta Indonesia dimuat secara lebih detail diantaranya melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang masing-masing telah mengamandemen peraturan sebelumnya, terdapat perbedaan pengaturan kewajiban divestasi saham bagi pihak asing baik dari segi persentase saham yang wajib dialihkan maupun tenggat waktu implementasi kewajiban dimaksud. Penulisan ini menitikberatkan pada 2 (dua) pembahasan yakni: (1) mengkaji berbagai instrumen pengaturan nasional dan implementasi kewajiban divestasi saham asing di bidang pertambangan mineral dan Batubara dan (2) menganalisa implementasi dan permasalahan dalam Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Asing di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan implementasi divestasi saham asing diantaranya terkait peraturan perundang-undangan nasional yang terus mengalami perubahan dalam tempo singkat sehingga mengakibatkan ketidakpastian investasi dalam 1 dekade terakhir, pertimbangan politis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai divestasi saham asing, serta perhitungan keekonomian untuk komoditas non mineral logam dan Batubara yang ditawarkan dalam kerangka divestasi saham asing. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memastikan adanya konsistensi regulasi dan kebijakan terkait kewajiban divestasi saham asing diantaranya dengan mempertahankan kebijakan penghitungan menggunakan metode discounted cash flow.

---

The obligation for foreign share divestment to Indonesian participants has been stipulated in the legal regulations. However, for the mineral and coal mining sector, the regulations concerning the obligation of foreign investment share divestment to Indonesian participants are detailed further through the issuance of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining and Government Regulation No. 96 of 2021, which have each amended previous regulations. There are differences in the regulations regarding the obligation of share divestment for foreign parties, both in terms of the percentage of shares that must be transferred and the deadlines for implementing these obligations. This writing focuses on two main discussions: (1) examining various national regulatory instruments and the implementation of the foreign share divestment obligation in the mineral and coal mining sector, and (2) analyzing the implementation and issues related to the Foreign Share Divestment Obligation in the mineral and coal mining sector. Issues related to the implementation of foreign share divestment include the frequent changes in national legislation, which have led to investment uncertainty over the past decade, political considerations in the formulation of legislation on foreign share divestment, and the economic calculations for non-metallic mineral commodities and coal offered under the foreign share divestment framework. Therefore, the government needs to ensure regulatory and policy consistency regarding the foreign share divestment obligation, including maintaining the calculation policy using the discounted cash flow method."

"Tesis ini membahas skema Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada periode 2004 – 2013 berdasarkan negara asal investasi dan bidang industri. Metode analisis yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengumpulan data dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan survey pada pelaku PMA di Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa PMA di sektor primer berkembang dengan pesat, sedangkan sektor tersier menurun drastis. Ditemukan pula adanya PMA yang masuk ke Indonesia melalui Offshore Financial Centers (OFCs). Terakhir, tesis ini akan menerangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), suatu bentuk public-private partnership untuk PMA.

---

This thesis performs analysis on foreign direct investment in Indonesia in the period between 2004 and 2013 based on the home country and industrial sectors. Method of analysis employed is literature review, collection of data from Investment Coordination Agency of Indonesia (BKPM Indonesia), as well as survey on foreign investors. The analysis concluded that foreign direct investment in primary sector has increased drastically, while the tertiary sector investment is decreasing in significance. A growing trend of FDI inflow to Indonesia through Offshore Financial Centers is also identified. Lastly, this thesis will explain KPS scheme, a public-private partnership scheme for foreign investment."

"Persoalan utama ekonomi Indonesia dewasa ini adalah meningkatkan aktivitas perekonomian, baik investasi baru maupun pengembangan investasi yang sudah ada. Krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini dapat dijadikan momentum positif untuk menarik modal asing, karena pergerakan modal sedang mengarah ke Asia, termasuk Indonesia. Jenis modal asing yang yang diperkirakan paling baik untuk menggerakkan perekonomian adalah Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment). Modal asing yang bersifat portfolio investment tidak baik untuk stabilitas, karena dapat keluar masuk dengan cepat dan sangat dipengaruhi oleh sentimen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa atas faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia, yaitu Nilai Tambah Bruto, Suku bunga riil, Jumlah Tenaga Kerja, Infrastruktur, dampak krisis Asia 1996 dan dampak perubahan kebijakan pemerintah di bidang Investasi. Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan menggunakan metode data panel dan model estimasi Fixed Efect. Data yang digunakan adalah data panel enam sektor (Pertambangan dan Penggalian; Perindustrian; Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi; Transport, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; serta Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan) selama periode 1990 sampai 2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa Nilai Tambah Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing Langsung. Sementara, tingkat suku bunga riil berpengaruh significant dan negatif terhadap Penanaman Modal Asing Langsung. Selain itu, hasil analisis juga membuktikan bahwa krisis ekonomi tahun 1998 sebagai variabel dummy terbukti menurunkan jumlah Penanaman Modal Asing Langsung.

---

Indonesia's main economic issue nowdays is to increase economic activity, both new investment and development of existing investments. The economic crisis is happening now can be used as a positive momentum to attract foreign capital, because capital movements are heading to Asia, including Indonesia. Types of foreign capital is expected to be most good to increase the economy is Foreign Direct Investment. Foreign capital investment portfolio is not good for stability, because it can be in and out quickly and strongly influenced by sentiment.

This research was conducted with the aim to perform an analysis of the factors affecting the Foreign Direct Investment in Indonesia, namely the Gross Value Added, the real interest rate, amount of Manpower, Infrastructure, the impact of 1996 Asian crisis and the impact of changes in government policy in the Foreign Direct Investment.

Analyses were performed by multiple regression analysis model by using the data panel method and the Fixed-effect estimation model. The data used is panel data of six sectors (Mining and Quarrying; Industry: Wholesale and Retail, Restaurant and Communications; Transport, Storage and Communication; Finance and Agriculture, Hunting, Forestry and Plantation during) the period 1990 to 2010.

The analysis showed that the Gross Value Added has positive and significant impact on increasing Foreign Direct Investment. Meanwhile, real interest rates have significant negative impact on Foreign Direct Investment. In addition, the analysis also proved that the economic crisis of 1998 as a dummy variable shown to decrease the amount of Foreign Direct Investment."

"Pengkajian literatur menyimpulkan dampak korupsi terhadap proses pelaksanaan penanaman modal Foreign Direct Invesment (FDI) termasuk penilaian country-risk factors dari sebuah negara untuk dijadikan tempat FDI. Analisis statistikal serta ekonometrik banyak meneliti kerterkaitan antara distribusi spasial FDI dengan unsur infrastruktur negara penerima FDI khususnya kekuatan sentrifugal maupun sentripetal sebagai pergualatan kemampuan negara itu dalam memberikan iklim yang kondusif bagi FDI. Bagi sebuah negara yang 'haus' akan FDI, Indonesia memerlukan kesadaran (baru) yang signifikan dan bersifat "fatal" terhadap masuk atau tidaknya FDI ke dalam negeri khususnya FDI dari negara negara barat."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"Di tengah keterbatasan modal dari dalam negeri, investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) diyakini sangat potensial di dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi perekonomian Indonesia. Di samping itu, kehadiran modal asing khususnya di sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi sumber perkembangan teknologi, pertumbuhan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan insentif pajak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal. Namun, kebijakan pemberian insentif pajak tersebut masih menimbulkan keraguan mengenai keefektifannya dalam menarik investor. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil dan untuk mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang paling sesuai untuk sektor industri tekstil di Indonesia. Insentif pajak merupakan suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktifitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Sedangkan iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Bagi perusahaan di sektor industri tekstil yang sifat produksinya footloose, pajak dianggap sebagai faktor sensitif dalam menentukan lokasi penempatan modal. Untuk menguji signifikansi hubungan antara insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berstatus PMA yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat yang bergerak di sektor industri tekstil. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa hipotesis penelitian (Ho) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil diterima. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi hubungan sebesar 0.067 yang lebih besar daripada nilai = 0.05. Analisis tersebut juga mengungkapkan bahwa kebijakan insentif pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 4% terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa faktor pendorong bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil untuk berinvestasi di Indonesia, 96%-nya lebih berkaitan dengan faktor lain selain insentif pajak. Berkaitan dengan jenis insentif pajak yang sekarang diberlakukan di Indonesia, yang paling diminati oleh perusahaan PMA di sektor industri tekstil adalah pengurangan penghasilan neto atau tunjangan investasi sebesar 30%. Namun insentif tersebut dinilai kalah menarik dengan jenis insentif yang diterapkan di negara China dan Vietnam sebagai pesaing dagang utama di sektor tekstil, karena negara tersebut menerapkan insentif pajak berupa tunjangan investasi dan tax holiday sekaligus. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak yang diterapkan di Indonesia tidak berkorelasi secara signifikan terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Oleh karena itu disarankan agar jenis insentif pajak ditambah dengan pemberlakuan tax holiday yang dipaketkan dengan tax sparing credit dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat. Di samping itu, agar kebijakan insentif pajak tersebut tidak sia-sa dan justru merugikan penerimaan negara, maka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif harus dilakukan dengan membenahi semua faktor yang mempengaruhinya secara menyeluruh dan terintegrasi antar departemen.

---

In the matter of limitation of domestic capital, Foreign Direct Investment (FDI) is very potential in accelerating the growth of economics transformation in Indonesia. Despitefully, the presence of Foreign Direct Investment specially in textile industry sector will stimulate of technology development, increasing export and absorbtion of labour. Therefore, the government make policy of tax incentive to create conducive investment climate for Foreign Direct Investment. However, policy of giving of the tax incentive still generate doubt concerning the effectiveness of it?s implementation to attract investor. Considering this background, the goals of this research is to know correlation between the policy of tax incentive with investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector, and to identify which policy of tax incentive is the most appropriate for textile industry sector in Indonesia. Tax incentive is taxation facilitation for foreign investment in selected activity or selected region. While investment climate express a number of factors related to certain location which form incentive and opportunity for investor to conduct business or to invest productively in order to expand their business. For company in textile industry sector which nature of the production is footloose, taxation is considered to be a sensitive factor in determining the investment. In order to test the correlation between tax incentive with the investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector, the researcher approach of this research is quantitative, with data collecting technique by survey method. While technique analyse data use correlation analysis of Pearson Product Moment (PPM). Population in this research are companies which their main business are textile industry sector and are registered as tax payers in Tax Service Office of Foreign Investment Four. The hypothesis examination result by using Statistical Package For the Social Sciences (SPSS), shown that there are no significant correlation between tax incentive policy with investment climate for foreign investment company in textile industry sector. The conclusion above is shown from the significance correlation value that is 0.067 larger than value  = 0.05. The analysis also stated that policy of tax incentive only give 4% influence to investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector. This conclusion indicates that the incentive factor for Foreign Investment Company in textile industry sector in Indonesia, 96% is not from tax incentive. The most favorable type of tax incentive that are implemented in Indonesia according to Foreign Investment Company in textile industry sector in this research is 30% investment allowance. However the incentive is not interesting enough since China and Vietnam, as competitive country in textile industry, implement both the tax allowance and tax holiday incentive. According to this research analisys result, the researcher concludes that tax incentive in Indonesia doesn?t have any significant correlation with Foreign Investment Company in textile industry sector. Therefore, the researcher suggests that the tax incentive policy is added by tax holiday including tax sparing credit, and Value Added Tax is not witheld for taxable services in Bonded Zone. In order to create an effective tax incentive policy which will not cause loosing the state income, the policy must be done simultaneously and should be integrated inter departments."

"

Penanaman modal asing (PMA) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, bahkan di negara-negara berkembang. PMA dapat menyediakan sumber daya keuangan, transfer teknologi, meningkatkan praktik dan keterampilan organisasi dan manajerial, dan memberikan akses ke pasar internasional. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa PMA dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Tesis ini bertujuan untuk mengukur kepentingan relatif dari berbagai jenis aglomerasi untuk penentuan lokasi PMA di sektor manufaktur di Indonesia. Data ini dianalisis dengan model multinomial logit di mana variabel dependen adalah pilihan lokasi. Tesis ini meneliti faktor-faktor penentu PMA baru (greenfield) di sektor manufaktur di Pulau Jawa, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tingkat mikro dari izin prinsip yang tidak dipublikasikan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Penelitian ini menguji dari 23 kabupaten di Pulau Jawa yang menerima PMA di sektor manufaktur dalam lima tahun terakhir. Hasil dari temuan ekonomi agglomerasi (baik milik asing dan perusahaan domestik) menunjukkan dampak yang signifikan dan positif namun kecil. Variabel-variabel lain, termasuk fasilitas, dan kondisi pasar tenaga kerja—secara anomali dengan upah minimum yang lebih tinggi— menunjukan hasil yang lebih penting dibandingkan aglomerasi. Karena efek aglomerasi yang kecil, hal ini berarti bahwa ekonomi aglomerasi bukanlah faktor penentu dalam menarik PMA. Investor asing yang baru tidak hanya mencari kabupaten di mana pabrik asing atau domestik telah berada tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti kepadatan jalan dan ketersediaan tenaga kerja.

 

---

Foreign direct investment (FDI) may precipitate remarkable economic growth, even in developing countries. FDI can provide financial resources, transfer technology, improve organizational and managerial practices and skills, and afford access to international markets. This paper aims to measure the relative importance of the different types of agglomeration for location decision of FDI in the manufacturing sector in Indonesia. These data are analyzed with a multinomial logit model where the dependent variable is the choice of location. It examines the determinant factors of new (greenfield) foreign direct investment in the manufacturing sector in Java Island, Indonesia. This study used unpublished micro-level data of principle licenses from the Indonesia Investment Coordinating Board (IICB), which examine23 counties of Java Island that received manufacturing FDI in the last five years. The finding is agglomeration economies in production (both foreign-owned and domestic firms) show a significant and positive but small impact. Other variables, including facilities, and labor market conditions—anomalously in that a higher minimum wage—matter as much or more than an agglomeration of production. Because the agglomeration effect is small, it means that agglomeration economies are not the detemining factor in attracting FDI. The new foreign investors not only seek counties in which foreign or domestic plants have already located but also consider other things such as the density of roads and the availability of labor.

 

"

"Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing di pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Ini Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Menentukan pemahaman FET dan penerapan FET dalam hukum investasi; (ii) Mengetahui mekanisme divestasi saham PT perusahaan mineral dan batubara, dan; (iii) Mengakui pelanggaran terhadap prinsip FET tentang perubahan dalam pengaturan divestasi untuk pertambangan mineral dan batubara perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Secara hukum, kewajiban divestasi harus dilihat sebagai kebijaksanaan dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan mandat konstitusi. Melalui FET, Pemerintah Indonesia secara konsisten menghormati dan menjaga keefektifanPrinsip FET. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan saham divestasi dan kewajiban untuk menjaga kepastian hukum bagi investor asing, Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kewajiban untuk mengeksploitasi alamnya sumber daya sebanyak mungkin dengan kewajiban untuk memberikan kepastian hukum untuk investor. Oleh karena itu, perubahan peraturan yang berkelanjutan akan membuka risiko a arbitrase mengklaim dasar tidak adanya kepastian hukum.

---

Fair and Just Care (FET) is an internationally recognized principle investment law and also known in international trade law. FET is that principle regulates the level of government treatment of investment from foreign investors. This research will elaborate on FET with the policies of the Government of Indonesia whichrequires divestment of foreign capital companies in mineral and coal mining according to Law Number 4 of 2009 and its derivative regulations. This This study aims to: (i) Determine FET understanding and application FET in investment law; (ii) Knowing the mechanism for the divestment of shares of PT mineral and coal companies, and; (iii) Recognize violations of FET principlesabout changes in divestment arrangements for mineral and coal mining company. The research method used is juridical-normative. Legally, divestment obligations must be seen as discretion and obligation the government in carrying out the constitutional mandate. Through FET, The Indonesian government consistently respects and maintains effectiveness FET principle. To maintain a balance between stock goals divestments and obligations to maintain legal certainty for foreign investors, The Indonesian government needs to balance the obligation to exploit its nature as many resources as possible with an obligation to provide legal certainty for investor. Therefore, continuous regulation changes will open up risks a Arbitration claims the basis of the absence of legal certainty."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Sektor Jasa ke Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengujian dengan metode data panel, dengan observasi pada 21 propinsi di Indonesia, dan periode penelitian adalah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Dari hasil pemilihan model estimasi diketahui bahwa model estimasi adalah dengan menggunakan random effect model. Adapun hasil dari regresi dengan menggunakana random effect model tersebut didapatkan hasil bahwa PRDB, Oppennes, inflasi dan kondisi sosial-politik memang secara signifikan mempengaruhi masuknya FDI Sektor Jasa ke Indonesia, sedangkan perubahan inflasi akan berpengatuh negatif dan signifikan terhadap arus masuknya FDI Sektor Jasa ke Indonesia.

---

This study aims to find out the determinant of Foreign Direct Investment (FDI) on service sector in Indonesia. Methods of analysis used in this research is the panel data methods, with 21 provinces in Indonesia as observation, and the research period is from 2003 until 2005. The results of the estimation model election, shown that random effect model is used as estimation model. The results from the regression is shown that GDP, openness, inflation, and socio-political conditions significantly affect the entry of FDI flows on services sector in Indonesia. Changes in GDP, openness, and inflation is positive and significant on the entry FDI flow on services sector in Indonesia, while changes in inflation will be negative and significant effect on the entry of FDI flows on services sector in Indonesia."

"Banyak penelitian telah menunjukkan efek positif dari investasi asing langsung (Inward FDI) pada pembangunan suatu negara. Namun, beberapa penelitian membantah dan menunjukkan efek sebaliknya. Dengan menggunakan sampel lima negara di Asia Tenggara (ASEAN) selama periode 1995-2005, makalah ini menganalisis faktor-faktor penentu kualitas institusional berdasarkan tiga indikator kualitas institusi yang terpisah yaitu: Rule of Law, Government Effectiveness, dan Regulatory Quality. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran investasi asing langsung (Inward FDI) terhadap kualitas kelembagaan suatu negara, khususnya di pasar negara berkembang. Oleh karena itu, random effect regressions dengan data sekunder telah diuji. Hasil penelitian menemukan bahwa penanaman modal asing secara parsial berpengaruh positif terhadap indikator- indikator yang digunakan di atas. Namun, beberapa determinan penting dikeluarkan dalam penelitian ini dan menjadi implikasi penelitian.

---

Many studies have shown the positive effects of foreign direct investment on a country's development. However, some studies argue and show the opposite effect. Using a sample of five southeast Asia (ASEAN) countries over the period 1995-2005, the paper analyzes determinants of institutional quality based on three separate indicators of institutional quality: Rule of Law, Government Effectiveness, and Regulatory Quality. This research aims to investigate the role of foreign direct investments on a country's institutional quality, specifically in emerging markets. Therefore, random effect regressions with secondary data were run. The research found that foreign direct investments partially affect positively to indicators used above. However, some essential determinants were excluded in this research and became the research's implication."