Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 121865 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dian Arsita Wardhani
Implementasi Penjaminan Pemerintah (Government Guarantee) pada Sektor Usaha Jalan Tol dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Studi: Jalan Tol Ruas Pandaan-Malang) = Implementation of Government Guarantee in the Toll Road Sector with Public-Private Partnership Scheme (Study: Pandaan-Malang Toll Road)
"Tesis ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan Jalan Tol dilakukan dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek Jalan Tol tersebut. Tulisan ini juga menganalisis pemberian Jaminan Pemerintah jika dikaitkan dengan Prinsip Kemanfaatan KPBU. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Jaminan Pemerintah merupakan suatu jaminan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kelayakan kredit (creditworthiness) untuk mempermudah investor swasta memperoleh modal dan mengurangi beban pembiayaan, sehingga nantinya berdampak pada biaya layanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, pemberian Jaminan Pemerintah menimbulkan suatu biaya imbal jasa yang tidak sedikit untuk ditanggung oleh Badan Usaha Pelaksana KPBU. Konsekuensinya, biaya tersebut akan mempengaruhi nilai pengembalian investasi proyek KPBU yang berujung pada peningkatan tarif penggunaan jalan tol. Jika berpedoman pada Prinsip Kemanfaatan KPBU, yakni memberikan kemanfaatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, maka idealnya tarif rol pun tidak memberatkan masyarakat.
This thesis analyses how the operation of toll roads is conducted under the Public-Private Partnership (PPP) Scheme, particularly concerning the provision of Government Guarantees in toll road projects. It also examines the provision of Government Guarantee in relation to the Utility Principle of PPP. This paper structured using doctrinal research methods. A Government Guarantee is designed to enhance creditworthiness, making it easier for private investor to obtain capital and reducing the financing burden, ultimately impacting the cost of services provided to the public. However, in practice, the provision of a Government Guarantee incurs significant guarantee fees for the PPP implementing business entity. Consequently, these costs affect the return on investment for PPP projects, leading to increased toll road usage fess. Based on the Utility Principle of PPP, which aims to provide social and economic benefits to the community, ideally, the toll fees should not be burdensome to the public."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Selma Fitri Ayuanshari
Analisis yuridis perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha pada proyek infrastruktur jalan tol, studi kasus jalan tol Batang-Semarang = Juridical analysis on guarantee agreement of public private partnership on toll road infrastructure project case study of Batang-Semarang toll road
"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.
Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang.
Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.
This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.
The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.
The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Defrian Satria Ananda
Pengalihan proyek kerjasama pemerintah dengan swasta dalam bentuk bangun guna serah (build operate transfer): studi perjanjian pengusahaan jalan tol di Indonesia = Transfer of public private partnership project in the form of (build operate transfer): case study in the toll road concession agreement
"Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Bulid Operate Transfer) di Indonesia mulai berkembang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Pemisahan antara Regulator dengan Operator Jalan Tol yang diamanatkan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dinilai sebagai salah satu langkah maju yang dapat mendorong perkembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Bulid Operate Transfer) di Indonesia.
Selain dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut pengaturan mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Swasta sendiri diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang bersifat umum untuk mengatur Kerjasama Pemerintah dengan Swasta maupun yang terkait dengan perbendaharaan Negara/pengelolaan barang milik Negara. Di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diatur pula mengenai pengalihan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta tersebut di akhir masa konsesi.
Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan yang terkait dengan pengaturanpengaturan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) di Indonesia yang diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, serta permasalahan terkait dengan pengalihan jalan tol tersebut di akhir masa konsesi.
Penelitian dilakukan dengan cara menganalisa peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta tersebut, baik yang bersifat umum, sektoral maupun yang terkait dengan perbendaharaan Negara atau pengelolaan barang milik Negara serta dengan menganalisa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang menjadi landasan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol.
Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa masih terdapat aturan-aturan yang tidak tersinkronisasi dan terintegrasi satu sama lain dan ditemukan pula adanya inkonsistensi dalam pengaturan serta ketidaklengkapan aturan main dalam PPJT khususnya terkait dengan pengalihan jalan tol di akhir masa konsesi.
Public Private Partnership in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia began to grow since the enactment of Law No. 38 of 2004 about Road, which was followed by the establishment of the Government Regulation No. 15 of 2005 about The Toll Road. The separation between the toll road Regulator with the toll road Operator which mandated in the aforementioned legislations is considered as a step forward that can boost the development of the Public Private Partnerships in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia.
In addition to the aforementioned legislation, the regulation regarding Public Private Partnerships also regulated in other legislation, legislation regarding Public Private Partnerships in general and with regards to the State treasury / management of state property. In those regulations, also regulated the transfer of Public Private Partnership projects at the end of the concession period.
This reaserch will attempt to answer the problems associated with the regulation of Public Private Partnership in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia which is set in a wide range of legislation, as mentioned above, as well as problems related to transfer of the toll road at the end of the concession period.
The reaserch was conducted by analyzing the rules and regulations related to the Public Private Partnership, both in general, sectoral or in regards to the State treasury / management of state property as well as by analyzing The Toll Road Concession Agreement on which became the basis of Public Private Partnership in toll road concession.
The results of these reaserch found that there are rules that are not synchronized and integrated with one another and also found inconsistencies in the setting and the incompleteness of the rules in The Toll Road Concession Agreement, especially related to the transfer of the toll road at the end of the concession period."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43060
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal
Metode penunjukan langsung dalam pengadaan badan usaha pelaksana terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Procurement of the implementing business entity through direct appointment in public private partnership
" ABSTRAK
Penunjukan langsung sebagai metode pengadaan badan usaha pelaksana KPBU baru diperkenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 setelah selama ini hanya terdapat satu metode yakni pelelangan umum. Sebagai metode baru, maka perlu dikaji hal-hal terkait bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai hal tersebut, implementasi dan pengaruhnya terhadap regulasi sektoral serta mengkaji mekanisme penunjukan langsung tersebut jika ditinjau dari sudut praktik terbaik dari pengadaan infrastruktur. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan-peraturan tersebut, hukum Indonesia telah mengatur mengenai pengadaan badan usaha pelaksana sejak di Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 dan perubahannya. Kemudian implementasi metode penunjukan langsung pengadaan badan usaha pelaksana belum dapat dilihat hasilnya sebab sampai saat ini belum ada proyek KPBU yang menggunakan metode penunjukan langsung ini. Sejauh ini syarat kondisi tertentu dalam penunjukan langsung di Indonesia sudah cukup baik. jika dibandingkan dengan syarat kondisi tertentu yang dimiliki oleh Negara lain. Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana dengan metode lelang maupun penunjukan langsung harus diawasai agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip pengadaan dan dapat mencapai nilai manfaat uang terbaik.
ABSTRACT Direct appointment as public private partnership PPP procurement of the implementing business entity method newly introduced in Presidential Regulation number 38 year 2015 after all this time, public tender is the only method. As a new method, it is necessary to examines how Indonesian law regulated related matters, the implementation and the effect on sectoral regulations and assess the direct appointment method in best practices on the provision of infrastructure. This research uses a normative juridicial study. Based on the review of the law that have been committed against these regulations, the law of Indonesia has been regulating about procurement of implementing business entity since at Presidential Regulation number 67 year 2005 and its amendments. Then, the implementation of procurement of the implementing business entity through direct appointment cannot be seen the results yet because thus far, there is no PPP project that uses direct appointment method. The certain conditions in terms of direct appointment in Indonesia has been quite good when it compared to the terms of certain conditions that are owned by other States. Procurement of the implementing business entity through public tender or direct appointment should be supervised to ensure the implementation in accordance with the principles of procurement and to achieve best value for money."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S65756
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Welly Sugiarto Raharjo
Identifikasi dan penanganan risiko proyek pembangunan jalan tol di Pulau Jawa, Sumatra dan Bali hasil public private partnership dengan skema build, operate transfer = Risk identification and mitigation of public private partnership for toll road development project at Java, Sumatra and Bali Island in build operate and transfer scheme
"[ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen stratejik untuk memetakan faktor
eksternal dan daya tarik industri jalan tol sebelum nantinya dapat mengidentifikasi
dan memitigasi risiko yang ada untuk kemudian hasilnya dikategorikan berdasarkan
kesamaan arti untuk nantinya memudahkan semua pihak dalam memprediksi risiko
dominan apa yang akan dihadapi. Tiga proyek jalan tol yang dibangun oleh PT Jasa
Marga, perusahaan operator jalan tol terbesar di Indonesia, menjadi sampel dalam
penelitian ini. Proyek jalan tol tersebut memiliki keunikan yaitu fase pembangunan
dan diperoleh dengan cara berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa risiko dominan
yang dihadapi pada tahap inisiatif proyek, persiapan, pengadaan, konstruksi dan
operasi berturut - turut adalah risiko proyek, risiko performa, risiko proyek, risiko
proyek dan risiko politis. Sedangkan solusi yang ditawarkan dapat dikategorikan
menjadi dua yakni komunikasi yang baik terhadap stakeholders dan manajemen
pengawasan yang kontinu terhadap jalannya sebuah perencanaan.
ABSTRACT
This research use strategic management approach to map external factors and toll
road industry attractiveness before identify and mitigate all risks that will be
classified later based on meaning similarity to ease all parties in predict what
dominant risk that will be faced in the future. Three toll road projects will be built by
PT Jasa Marga, the biggest toll road operator company in Indonesia, be samples in
this research. These toll road projects have their uniqueness aspect such as their
development phase and the operation permit that get in different ways. This research
show that the dominant risk that faced in project initiative, preparation, tender,
construction and operation sequentially project, performance, project, project and
political risk. Then the solution that offered can be classified in two categories such
as good stakeholders communication and continuous supervisory management
against the project development process.;This research use strategic management approach to map external factors and toll
road industry attractiveness before identify and mitigate all risks that will be
classified later based on meaning similarity to ease all parties in predict what
dominant risk that will be faced in the future. Three toll road projects will be built by
PT Jasa Marga, the biggest toll road operator company in Indonesia, be samples in
this research. These toll road projects have their uniqueness aspect such as their
development phase and the operation permit that get in different ways. This research
show that the dominant risk that faced in project initiative, preparation, tender,
construction and operation sequentially project, performance, project, project and
political risk. Then the solution that offered can be classified in two categories such
as good stakeholders communication and continuous supervisory management
against the project development process.;This research use strategic management approach to map external factors and toll
road industry attractiveness before identify and mitigate all risks that will be
classified later based on meaning similarity to ease all parties in predict what
dominant risk that will be faced in the future. Three toll road projects will be built by
PT Jasa Marga, the biggest toll road operator company in Indonesia, be samples in
this research. These toll road projects have their uniqueness aspect such as their
development phase and the operation permit that get in different ways. This research
show that the dominant risk that faced in project initiative, preparation, tender,
construction and operation sequentially project, performance, project, project and
political risk. Then the solution that offered can be classified in two categories such
as good stakeholders communication and continuous supervisory management
against the project development process., This research use strategic management approach to map external factors and toll
road industry attractiveness before identify and mitigate all risks that will be
classified later based on meaning similarity to ease all parties in predict what
dominant risk that will be faced in the future. Three toll road projects will be built by
PT Jasa Marga, the biggest toll road operator company in Indonesia, be samples in
this research. These toll road projects have their uniqueness aspect such as their
development phase and the operation permit that get in different ways. This research
show that the dominant risk that faced in project initiative, preparation, tender,
construction and operation sequentially project, performance, project, project and
political risk. Then the solution that offered can be classified in two categories such
as good stakeholders communication and continuous supervisory management
against the project development process.]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Yusuf
Pembiayaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Oleh PT Adhi Jalintim Riau = Public-Private Partnership (PPP) Scheme on Infrastructure Financing for Road Preservation Project in East Sumatera by PT Adhi Jalintim Riau
"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pembiayaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Oleh PT Adhi Jalintim Riau dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meneliti perbedaan skema pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU dengan skema konvensional dan bagaimana skema KPBU yang dijalankan pada PT Adhi Jalintim Riau, skema pendanaan dan pembayaran pada PT Adhi Jalintim Riau dan dampak bagi kelayakan bisnis bagi PT Adhi Jalintim Riau, penerapan creative finance pada PT Adhi Jalintim Riau dan Analisis Risiko dan Pelaksanaan Proyek PT Adhi Jalintim Riau. Hasil Penelitian ini menghasilkan bahwa skema KPBU merupakan salah satu skema yang terbaik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dengan penerapan creative finance perusahaan dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan terutama berkaitan dengan rasio utang.
This research aims to Public-Private Partnership (PPP) Scheme on Infrastructure Financing for Road Preservation Project in East Sumatera by PT Adhi Jalintim Riau with a sampling method using qualitative methods. This research examines the differences between PPP schemes and conventional schemes and how the PPP scheme is implemented at PT Adhi Jalintim Riau, funding and payment schemes at PT Adhi Jalintim Riau and the impact on business feasibility for PT Adhi Jalintim Riau, the application of creative finance at PT Adhi Jalintim Riau and Risk Analysis and Project Implementation PT Adhi Jalintim Riau. The results of this research show that the PPP scheme is one of the best schemes in implementing infrastructure projects with the application of creative company finance which can produce benefits for the company, especially in relation to debt ratios."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fauzy Muslim Irwanto
Analisis skema pembiayaan dan kelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta pada desain konseptual jalan tol trans Sumatera = Analysis of financial and strategic alliance public private partnership organiztational scheme on conceptual design of trans Sumatera toll road
"ABSTRAK
Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari fungsi fiber optic, dry port,
pariwisata, rest area, jalan tol sepeda motor, dan jalan tol utama yang membentang
dari Bakaheuni ke Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp 333 T. penelitia n
ini bertujuan menaikkan nilai IRR Proyek. Analisis kelayakan dilakukan dengan
skema pembiayaan pemerintah swasta yang dilanjutkan dengan analisis skema
kelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta Penelitian ini
menghasilkan kenaikan nilai IRR menajdi 12.76%. sehingga dapat disimpulka n
bahwa aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta dapat meningkatkan nilai
kelayakan ekonomi dari Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera
ABSTRACT
Conceptual desaign of Trans Sumatera Toll Road consists of multiple additional
function such as fiber optic, dry port, recreation area, rest area, motorcycle highwa y,
and main toll road that cost Rp 333 Trillion. The research goal is to increase IRR
of this project. Feasibility analysis done by financial scheme between public and
private entities continued by strategic alliance public private partnership
organizational scheme. This research result increasing IRR to 12.76%. the
conclusion is strategic alliance public private partnership increase economic
feasibility of Conceptual Design of Trans Sumatera Toll Road"
2016
S64584
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wulan Oktaviani Astuti
Analisis yuridis mengenai strategi pendanaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dalam penyelenggaraan jaminan pemerintah terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Juridical review on the funding strategy of Indonesia infrastructure guarantee fund in the implementation of government guarantees related to public private partnership
"PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero berperan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Pemerintah terkait proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. PT Penjaminan Infrsatruktur Indonesia Persero dalam melakukan Penjaminan dilakukan dengan mekanisme regres yang diajukan ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK . Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang lebih baik dalam mekanisme Penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur, yakni dengan cara Reasuransi.
Penelitian ini kan membahas dapat atau tidaknya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero melakukan Reasuransi, serta membahas pengaturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yurudis-normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan Reasuransi, namun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sebagai perusahaan yang menjalankan Penjaminan secara operasionalnya dimungkinkan melakukan Reasuransi.
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has important role in the implementation of Government Guarantee related to infrastructure projects with Public Private Partnership rsquo s scheme. Funding mechanism that Indonesia Infrastructure Guarantee Fund runs today is with Recourse mechanism that can be claimed to Contracting Agency CA. This study aims to review the better way on funding strategy of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, namely with Reinsurance.
This study discusses the possibility whether Indonesia Infrastructure Guarantee Fund can proceed Reinsurance to their funding strategy, as well as discussing the rule of law relates to these Reinsurance. This study is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive.
The results of this study concluded that the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has no legal basis to review conduct reinsurance, but the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as the company that operates as a Guarantee company, Reinsurance is possible to do. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66742
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fieanna
Tinjauan hukum mengenai instrumen jaminan volume kendaraan minimum (minimum traffic guarantee) dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui kerjasama pemerintah dan swasta = The legal analysis of minimum traffic guarantee instrument in toll road infrastructure development through public private partnership
"Infrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. Pendapatan tol sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas kendaraan yang melalui jalan tol. Sehingga, permasalahan volume kendaraan minium merupakan salan satu tantangan terbesar dalam kontrak konsesi jalan tol. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai instrumen jaminan volume kendaraan minimum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian risiko yang diatur dalam KPS, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan melalui KPS di Indonesia dan mengetahui apakah Indonesia telah menerapkan instrumen jaminan volume kendaraan minimum dalam perjanjian KPS.
Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk- sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S63585
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Eldo Malba
Analisis skema investasi dan partisipasi investor dalam KPBU pada proyek jalan tol di Indonesia = Analysis on the investment schemes and investor participation under PPP in Indonesian toll road projects
"ABSTRAK
Selama 2003 hingga 2017 terjadi peningkatan jumlah ruas jalan tol yang diusahakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU . Kerjasama ini dimungkinkan melalui empat skema investasi yang dibagi berdasarkan partisipasi badan usaha dalam proses konstruksi maupun pengoperasian jalan. Menggunakan pendekatan model matematika dan empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi lalu lintas dan produk domestik regional bruto PDRB berpotensi menaikkan peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan tol. Sementara itu, faktor biaya investasi termasuk biaya konstruksi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap peluang partisipasi. Adapun faktor tarif awal memiliki pengaruh non-liner terhadap peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan.
ABSTRACT
Between 2003 to 2017, there has been an increase in the number of toll roads being built by means of partnership between public and private sector PPP public private partnership . These partnerships are made possible by the four investment schemes that divide the responsibility on land acquirement and construction costs between partners. Findings from this study suggest that traffic projection and regional GDP have positive effects on the probability of private participation in toll road projects. On the other hand, investment costs including construction costs and population density have negative effects on the private participation. Meanwhile, the initial toll tariff seems to have non linear relationship with the probability of private participation in the road construction."
[, ]: 2017
S69184
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>