Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pemenuhan kebutuhan listrik pada saat ini terjadi pergeseran pemanfaatan penggunaan energi fosil ke energi air karena energi fosil sudah tidak memadai ketersediannya. Penggunaan air sebagai energi baru terbarukan tersebut sebagaimana Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mengutamakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dinilai butuh investasi yang relatif lebih rendah dan stabil produksi listriknya dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ataupun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Dalam penyediaan air tersebut memerlukan biaya konservasi dan biaya pengelolaan air lainnya. Sehingga pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai permasalahan dan dampak dari pengenaan biaya air meliputi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Alam (BJPSDA) dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap konservasi sumber daya air. Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang eksplanatoris dengan menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian adalah pengenaan biaya air selain melalui BJPSDA terdapat PAP yang hingga kini belum dikenai earmarking. Keduanya diatur dalam regulasi yang berbeda tapi dikenakan pada objek yang sama yaitu air. Berdasarkan analisis, perlu dievaluasi bagaimana pelaksanaan pengenaan biaya tersebut telah mampu memenuhi hak- hak masyarakat atas air dan dapat menjaga keberlanjutan ketersediaan air melalui konservasi sumber daya air. Oleh karena itu perlu dipertimbangan kembali mengenai pengenaan pungutan ganda kepada penerima manfaat air permukaan dengan mengganti pengelola BJPSDA ke pihak yang lebih berkepentingan atas hasil konservasi air dan menerapkan konsep earmarking PAP.

---

In meeting electricity needs, there is currently a shift in the use of fossil energy to water energy because fossil energy is no longer available. The use of water as a new renewable energy, as stated in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL), which prioritizes Hydroelectric Power Plants, is considered to require lower investment and stable electricity production compared to Solar Power Plants (PLTS) or Wind Power Plants. (PLTB). Providing this water requires conservation costs and other water management costs. So the main topic studied in this research is the problems and impacts of the imposition of water fees including Natural Resource Management Services Fees (BJPSDA) and Surface Water Tax (PAP) on water resource conservation. The research used is explanatory doctrinal research using document studies. The results of the research are that apart from the BJPSDA, there is a PAP which has not been subject to earmarking. Both are regulated in different regulations but are imposed on the same object, namely water. Based on the analysis, it is necessary to evaluate how the implementation of the fee has been able to fulfil the community's rights to water and can maintain the sustainability of water availability through water resource conservation. Therefore, it is necessary to reconsider the imposition of double levies on surface water beneficiaries by changing the BJPSDA manager to a party who has a greater interest in water conservation results and applying the LAP earmarking concept."

"Potensi tenaga air di Indonesia diperkirakan mencapai 75 GW, yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 9% di antaranya dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pengembangan pembangkit listrik tenaga air tidak jauh dikembangkan sampai sekarang dengan kapasitas terpasang 4.938,64 MW pada tahun 2018, dengan pertumbuhan rata-rata 3,82% per tahun, kondisi ini sangat berbeda dengan jenis pembangkit termal yang memiliki kapasitas terpasang 49.492,78 MW pada tahun 2018, dengan pertumbuhan rata-rata 4,91% per tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan bisnis listrik tenaga air dalam menciptakan strategi bisnis dalam mencapai target bauran energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23%. Metode yang digunakan untuk membuat strategi bisnis baru adalah Business Model Canvas dan Analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan posisi bisnis dalam diagram kuadran Cartesian II (Dua) dengan nilai IFAS 5,536 dan nilai EFAS 3,701 dengan hasil yang mendukung strategi diversifikasi. Hasil dalam menyelesaikan kanvas model bisnis pembangkit listrik tenaga air menerapkan strategi ST.

---

The potential of hydropower in Indonesia estimated at 75 GW, which is spread throughout Indonesia, and 9% of which can be utilized to be developed into a Hydroelectric Power Plant (PLTA). The development of hydropower plants is not far developed until now with an installed capacity of 4,938.64 MW in 2018, with an average growth of 3.82% per year, this condition is very different from the types of thermal plants that have an installed capacity of 49,492.78 MW in 2018, with an average growth of 4.91% per year. The purpose of this research is to develop hydropower electricity business in creating a business strategy in an achieve the renewable energy mix target by 2025 by 23%. The method used to create a new business strategy is the Business Model Canvas and SWOT Analysis. The results of this study indicate the business position in the Cartesian quadrant II (Two) diagram with IFAS value of 5.536 and EFAS value of 3.701 with the results supporting the diversification strategy. Results in completing the business model canvas of the hydropower plant applies an ST strategy."

"Tesis ini membahas pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara khususnya mengenai pengenaan Pajak Air Pemukaan di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dibuat langkahlangkah agar dalam pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara dapat memenuhi Asas Kepastian Hukum.

---

The focus of this thesis is the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province especially on the imposition of Surface Water Tax to PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) in legal certainty perspective. This is a descriptif qualitative study. The resilt of the study sugest that some action should be made in order to make the the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province conform with the legal certainty principle."

"ABSTRAKPasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar hak menguasai negara tersebut, negara melalui pemerintah berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air salah satunya melalui pemberian izin penggunaan dan izin pengusahaan sumber daya air yang diberikan berdasarkan hak guna air. Kewenangan pemberian izin diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air kepad Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan pembagian wilayah sungai dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Lebih lanjut lagi, saat ini Pemerintah sedang mengatur kembali hak atas air dan perizinannya melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Guna Air. Pengaturan dalam RPP ini selain menjabarkan mengenai hak guna air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air juga mengakomodir amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

---

ABSTRACTArticle 33 verse (3) Indonesian?s Constitution Year 1945 stated that earth, water, dan other natural resources controlled by the State dan used for the maximum welfare of the people. Based on such right, the state through government have rights to manage water resources, one of the method is by issued water resources utilization and water resources beneficial use permit which given based on water use right. The authority to issued such permit attributively given by Law Number 7 Year 2004 Regarding Water Resources to Central Government and Regional Government based on the classification of river basin in President?s Decree Number 12 Year 2012. Furthermore, currently Central Government is readjusting water rights and its permit system through the Government Regulation Draft of Water Use Right. Regulation in the Government Regulation Draft other than elucidate water use right in the Law Number 7 Year 2004 also accomodate Constitutional Court?s Decree on Case Number 058-059-060-063/PUU-II/2004 and Case Number 008/PUU-III/2005 Regarding Judicial Review of Law Number 7 Year 2004 Regarding Water Resources."

"Semakin bertambahnya angka pertumbuhan penduduk menyebabkan angka kebutuhan energi listrik semakin bertambah. Pemerintah membangun berbagai pembangkit listrik tenaga terbarukan untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air sangat tergantung pada ketersediaan air waduk. Adanya sedimentasi yang berada di waduk dapat menyebabkan kinerja pembangkit listrik tenaga air menjadi terganggu. Bagaimana pengaruh sedimentasi terhadap energi listrik, fungsi umur waduk, keberlanjutan PLTA? Dan bagaimana pengaruh KJA terhadap sedimentasi waduk?Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sedimentasi terhadap energi listrik, fungsi umur waduk Jatiluhur, keberlanjutan pembangkit listrik tenaga air Jatiluhur serta pengaruh KJA terhadap peningkatan sedimentasi di waduk.Penelitian ini dengan menggunakan analisis korelasi regresi sederhana. Selama periode tahun 2018 hingga 2022 dibandingkan dengan data pada tahun 2013, terjadi peningkatan sedimentasi sebesar 1,6 yang menyebabkan penurunan produksi energi listrik sebesar 72 . Fungsi umur waduk Jatiluhur terhitung sejak tahun 2017 adalah 193 tahun. Keberadaaan KJA memberikan pengaruh terhadap peningkatan sedimentasi di waduk Jatiluhur.

---

The increasing number of population growth causes the number of electrical energy needs grew. The government built various renewable power plants to meet the demand for electrical energy. One of them is hydroelectric power. The hydroelectric power is highly dependent on the availability of water reservoirs. The presence of sedimentation in the reservoir can cause the performance of hydroelectric power to be disturbed. What is the effect of sedimentation on electrical energy, reservoir age function, hydropower sustainability And how does KJA influence sedimentation of reservoirs.

The purpose of this research is to analyze the effect of sedimentation on electric energy, Jatiluhur reservoir age function, Jatiluhur hydropower generation and KJA influence on increasing sedimentation in reservoir.

This study used simple regression correlation analysis. During the period 2018 to 2022 compared to the data in 2013, a 1.6 increase in sedimentation resulted in a 72 decrease in electrical energy production. The age function of Jatiluhur reservoir since 2017 is 193 years. The existence of KJA had an effect on the increase of sedimentation in Jatiluhur reservoir."

"Studi ini menganalisis penerapan kebijakan harga dasar air permukaan terhadap pembangkit listrik minihidro (PLTM) Dimana pembangkit listrik minihidro juga merupakan alternatif untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah terpencil sehingga dapat membantu PLN sebagai Perusahaan listrik milik negara yang memiliki tanggung jawab meningkatkan rasio elektrifikasi kedaerah-daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan energi. Pembangkit listrik minihidro memanfaatkan debit air sebagai bahan baku untuk dialiri menuju penstock lalu mengarah ke turbin dan turbin tersebut memutar generator untuk membangkitkan energi listrik dan air yang telah melewati proses tersebut di aliri kembali menuju sungai sehingga air tidak habis di pakai pada saat produksi listrik PLTM. Namun pemerintah memberikan aturan terhadap para investor swasta maupun dalam negeri untuk membayar harga dasar air permukaan. Kebijakan tersebut menjadikan para investor pembangkit listrik tenaga minihidro mulai berkurang. Studi ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap para investor maupun pengusaha dalam negeri yang ingin berinvestasi pada pembangkit listrik tenaga minihidro.

---

Studies this analyze application Policy price base water surface to generator electricity minihydro (PLTM) Where the mini-hydro power plant is also alternative for Upgrade ratio electrification in area remote areas so that they can help PLN as a company electricity owned by country which have not quite enough answer Upgrade ratio electrification areas isolated which still have limitations in use energy. The mini-hydro power plant utilizes water discharge as a raw materials to flow to the penstock and then to turbine and turbine the rotate generator for awaken energy electricity and water which has pass process flowed back to the river so that the water does not run out in use at the time of PLTM electricity production. But the government give rule to para investors private nor in country for pay price base water surface. This policy makes investors power generators mini-hydro power began to decrease. This study is expected to provide solutions for investors and entrepreneurs domestic companies wishing to invest in power plants power minihydro."

"Indonesia adalah negara berkembang dimana listrik tidak merata di seluruh wilayah meskipun listrik merupakan kebutuhan utama setiap orang yang tinggal di abad ke-21. Fenomena pertumbuhan ekonomi yang pesat memunculkan konsumsi energi Indonesia, termasuk kebutuhan listrik. Pico hydro power plant adalah energi terbarukan yang memiliki kriteria kapasitas di bawah 5KW. Pico hydro memiliki banyak kelebihan seperti ukuran yang bisa diterapkan ke tempat-tempat yang bisa diaplikasikan ke daerah terpencil di Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara. Dengan memanfaatkan sumber energi Palak Siring di Bengkulu Utara sebagai sumber energi. Sumber energi ini memainkan peran penting sebagai solusi untuk menggerakkan komunitas urban yang selalu berubah dan berkembang dengan tantangannya seperti menyusutnya cadangan energi. Perancangan ini difokuskan pada pengembangan turbin overshot waterwheel, karena dapat memberikan efisiensi tertinggi pada laju alir rendah. Perancangan ini berisi informasi tentang perancangan kincir air melampaui kondisi air terjun Palak Siring dengan menskala-kan terlebih dahulu pada kondisi di Danau Salam Universitas Indionesia, Depok, Indonesia. Pada skala yang lebih kecil, dengan H = 1,15 m dan Q = 0,041 m3/s. Metode perancangan yang digunakan adalah secara analitik dan numerik dengan menghitung volume dan titik tengah massa setiap ember untuk menentukan torsi juga keluaran daya. Metode numerik dengan model turbulensi k-epsilon. Hasil perancangan kincir air overshot menunjukkan bahwa hasil analitik lebih tinggi dibandingkan dengan numerik. Hal ini diperkirakan karena tidak diperhitungkan rerugi pada perhitungan analitik, perhitungan numerik memperoleh daya 143 Watt dan efisiensi 13,1 .

---

Indonesia is a developing country where electricity is not evenly distributed in the entire region even though electricity is the primary need of everyone living in the 21st century. Rapid economic growth phenomenon gives rise to Indonesia 39 s energy consumption, including electricity needs. In Bengkulu, there are as many as 670 from 1356 villages that do not have access to electricity due to the high cost needed in the set up. Pico hydro power plant is a renewable energy that has the capacity criteria below 5KW. Pico hydro has many advantages such as the size is applicable to places which can be applied to remote areas in Arga Makmur subdistrict, North Bengkulu. By utilizing energy sources of Palak Siring waterfall in North Bengkulu. It plays an essential role in being the solution of electrifying the ever changing and evolving urban community with its challenges such as energy depletion.

This study is focused on the development of turbine overshot waterwheel, because it can provide highest efficiency at low flow rate. This paper contains information about designing a overshot waterwheel as per the conditions of the Palak Siring waterfall by scalling them first on the condition at Salam Lake Universitas Indionesia, Depok, Indonesia. on a smaller scale, with H 1.15 m and Q 0.041 m3 s. The design method involved analytical and numerical by calculating the volume and the center point of mass of each bucket to determine the torque and power output. Numerical method is by using k epsilon turbulence model. The result of the overshot waterwheel shows that analytical result is greater than numerical. This is to be expected because it does not account for losses in analytic calculations. In Numerical calculation was developed with 143 Watt power and 13.1 efficiency."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai hubungan bisnis dan politik dalam kebijakanpengelolaan sumber daya air. Dengan kasus pemanfaatansumber air SigedangKabupaten Klaten oleh PT. Tirta Investama-Danone. Tujuan penelitian ini adalahuntuk menjelaskan relasi bisnis dan politik penguasa dengan pengusaha di tingkatKabupaten Klaten yang mempengaruhi pengelolaan sumber air Sigedang. Penelitianini akan menjelaskan sebab akibat bekerjanya hubungan bisnis dan politik penguasadengan pengusaha sebagai dasar dari keputusan penyerahan aset Sigedang kepadaPT. Tirta Investama-Danone. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh terbesar dariproses pengalihan aset sumber air Sigedang kepada PT.Tirta Investama-Danoneadalah hubungan bisnis dan politik antara perusahaan dengan elit politik diKabupaten Klaten pada tingkat eksekutif, legislatif, dan pemerintahan desa. Gerakanpenolakan dilakukan oleh petani melalui Koalisi Rakyat Klaten Untuk Keadilan yangmendapat dukungan kelompok birokrat reformis, namun gerakan tersebut tetapmasih belum mampu mencapai tujuannya yaitu kajian ulang terhadap keputusanpengalihan aset sumber air Sigedang.Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi teori memperlihatkan bekerjanyahubungan bisnis dan politik antara perusahaan dengan penguasa didasarkan padapencapaian kepentingan pribadi dari kedua belah pihak. Hubungan bisnis dan politikyang berpusat pada Bupati dan perusahaan akhirnya ?menyandera? pemerintah yangtidak dapat bersikap tegas atas masalah ini. Hal ini sesuai dengan tujuan kelompokbisnis yang berupaya ?menyandera? birokrasi dalam bekerjanya pihak swasta padasebuah kebijakan pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the relations of business and politics in water resourcesmanagement policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. TirtaInvestama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulerswith business people in Klaten which influenced the management of Sigedang watersource in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations betweenrulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT.Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process oftransferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone wasstrongly affected by the relations between business people and political elites inKlaten at executive, legislative, and village government levels. The protest byfarmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lotof support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to reviewthe decision to transfer the assets of Sigedang water source.Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business andpolitical relations between the company and rulers worked based on fulfillment ofpersonal interests of both parties. Business and political relations which centered onthe Regent and the company eventuallykeeps the government unable to makedecision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracyin the work of private parties in a government policy;This thesis discusses the relations of business and politics in water resourcesmanagement policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. TirtaInvestama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulerswith business people in Klaten which influenced the management of Sigedang watersource in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations betweenrulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT.Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process oftransferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone wasstrongly affected by the relations between business people and political elites inKlaten at executive, legislative, and village government levels. The protest byfarmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lotof support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to reviewthe decision to transfer the assets of Sigedang water source.Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business andpolitical relations between the company and rulers worked based on fulfillment ofpersonal interests of both parties. Business and political relations which centered onthe Regent and the company eventuallykeeps the government unable to makedecision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracyin the work of private parties in a government policy, This thesis discusses the relations of business and politics in water resourcesmanagement policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. TirtaInvestama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulerswith business people in Klaten which influenced the management of Sigedang watersource in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations betweenrulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT.Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process oftransferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone wasstrongly affected by the relations between business people and political elites inKlaten at executive, legislative, and village government levels. The protest byfarmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lotof support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to reviewthe decision to transfer the assets of Sigedang water source.Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business andpolitical relations between the company and rulers worked based on fulfillment ofpersonal interests of both parties. Business and political relations which centered onthe Regent and the company eventuallykeeps the government unable to makedecision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracyin the work of private parties in a government policy]"

"Pembangkit Listrik tenaga Mikrohidro (PLTM) seperti halnya Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) adalah suatu bentuk telcnologi yang dapat rnerubah potensi tenaga air menjadi energi listrik Perbedaan antara kedtia bentuk teknologi tersebut adalah dari daya listrik yang dihasilkannya, dimana unluk PLTM pada umumnya menghasilkan daya listrik yang relatif kecil sehingga cocok untuk daerah-daerah terpencil dan kegiatan pendidikan seperti pembuatan laboratorium energi.Lingkungan kampus UI Depok merupakan daerah yang cukup banyak memiliki kekayaan sumber energi, khususnya sumber tenaga air. Hal ini didukung oleh adanya rencana kampus UI Depok sebagai daerah resapan dalam rangka program pelestarian situ di daerah Jabotabek, disamping digunalcan untuk memasok air tanah untuk lingkungan kampus UI Depok dan sekitamya. Rencana ini direalisasikan dengan membangun waduk yang digunakan sebagai waduk resapan. Waduk ini direncanakan menggunakan dua sumber air, yaitu debit aliran yang berasal dari curah hujan dan debit yang berasal dari sistem irigasi Bendung Empang-Cisadane.Debit air yang digunakan dalam pembangkitan listrik adalah air luapan dari waduk apabila melcbihi volume 195.343 m?/detik. Volume tcrsebut tetap dijaga konstan agar proses peresapan air ke dalam tanah menjadi maksimal, sesuai dengan tujuan pembangunan waduk sebagai waduk resapan. Potensi tenaga air di lingkungan Kampus U1 Depok tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber encrgi listrik dengan menggunakan teknologi PLTM, khususnya untuk digunakan sebagai laboratorium energi.Dalam skripsi ini, pembahasan dibatasi kepada perhitungan debit aliran dan tenaga potensial listrik yang dapat dibangkitkan . Apabila debit air yang digunakan hanya dari curah hujan maka tenaga potensial rata-rata tahunan yang tersedia sebesar 1,2136 kW. Apabila yang digunakan adalah luapan dari air waduk, maka tenaga potensial rata-rata tahunan yang dapat clihasilkan sebesar 24,5294 kW."

"Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap hapusnya privatisasi air dan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh swasta. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan menggunakan teori penguasaan negara atas sumber daya air, teori hak asasi manusia, dan teori perizinan. Implikasi dibatalkannya UU Sumber Daya Air adalah tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan menghapuskan privatisasi air. Bahwa UU SDA telah memberikan ruang bagi swasta untuk melakukan penguasaan air atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga air dipandang sebagai benda ekonomi dimana perolehannya membutuhkan pengorbanan materi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 telah mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut.

---

This thesis is written with the aim to determine the implications of the invalidation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources to the abolishment of the privatization of water and permitting exploitation of water resources by the private sector. This research uses Normative Juridical research methods, with the approach on the theory of state control over water resources, human rights theory, and the theory of licensing. The invalidation of Water Resources Act is causing implementing regulations of the law has been replaced with the previous Water Resources Act. As the implementing rules of The Water Resources Act, The Government has issued a Circular Letter of The Minister of Public Works and Housing, a Circular Letter of The Minister of Energy and Mineral and also established Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources and Government Regulation Number 122 of 2015 on Water Supply System. Based on the results obtained that the invalidation of the law by the constitutional court is the right step to restore people’s right to water and eliminating water privatization. The law had provided opportunities for the private sector to control water or water resources that vital to the life of many, so the water is seen as an economic goods where materialistic sacrifice is needed to have access for it. The adoption of Government Regulation Number 121 and 122 of 2015 have returned the priority right to control and exploit the water resources to the state-owned or localowned enterprises. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut."