Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertambangan di Indonesia sangat diminati oleh perorangan ataupun suatu badan usaha maka dari itu Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tetapi, peraturan tersebut tidak menjamin penambangan tanpa izin tidak tejadi, hal tersebut tidak memikirkan untuk keberlanjutan sumber daya alam yang akan datang. Salah satunya Bagaimanakah Efektivitas penertiban tambang tanpa izin utuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan akibat pengolahan tambang tanpa izin. Serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla untuk keberlanjutan sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menggambarkan Penertiban illegal mining dengan menggunakan UU No.3 Tahun 2020 (UU Minerba) dalam Pasal 158 yang terdapat sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak memiliki izin ini dilihat belum efektif karena kejahatan masih saja terus menerus ada. Efektivitas penertiban illegal mining ada untuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pembangunan berkelanjutan yang salah satunya untuk perspektif jangka panjang yang berorientasi pada masa sekarang tetapi juga berfokus pada masa yang akan datang. Penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla terlalu ringan dan kurang memeperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Perbuatan pelaku yang jahat, seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh hakim bagi terdakwa ialah lebih berat. Dari hukuman tersebut penulis meragukan efek jera dari sanksi dan menyangsikan bahwa pelaku tidak mengulangi lagi dikemudian hari. Karena pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan sebuah proses di mana seluruh aktivitas seperti penggunaan sumber daya alam meningkatkan potensi untuk masa depan.

---

Mining in Indonesia is very popular with individuals and business entities, therefore Indonesia has issued regulations governing it in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. However, this regulation does not guarantee that mining without a permit will not occur, this does not take into consideration the sustainability of natural resources in the future. One of them is the effectiveness of controlling mining without a permit to protect sustainable natural resources due to mining processing without a permit. And how to apply criminal sanctions in cases of mining without a permit based on Namlea State Decision Number. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla for the sustainability of natural resources. The research method used in this research is the doctrinal research method. The results of the research illustrate that controlling illegal mining using Law No. 3 of 2020 (Minerba Law) in Article 158, which contains criminal sanctions against perpetrators who do not have a permit, is seen as not being effective because crime still continues to exist. The effectiveness of controlling illegal mining exists to protect sustainable natural resources in accordance with existing principles in sustainable development, one of which is a long-term perspective that is oriented towards the present but also focuses on the future. The application of criminal sanctions in cases of mining without a permit is based on Namlea State Decision Number. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla is too light and does not pay enough attention to the sustainability of natural resources. If the perpetrator's actions are evil, the prison sentence decided by the judge for the defendant should be more severe. From this punishment, the author doubts the deterrent effect of sanctions and doubts that the perpetrator will not repeat himself in the future. Because sustainable development is essentially a process in which all activities such as the use of natural resources increase potential for the future."

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan tersebut. Izin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian oleh Pemerintah, sehingga dengan diperolehnya izin, maka penerima izin seharusnya dapat melakukan kegiatan pertambangan. Tertundanya kegiatan pertambangan PT. Mitra Bara Jaya di kawasan tersebut diakibatkan karena pemerintah tidak campur tangan dalam penghitungan biaya ganti investasi dan justru menyerahkan penyelesaian tersebut melalui skema business to business. Hal ini menunjukkan kelemahan manajemen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari karena telah melakukan pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut terkait penyelesaian permasalahan ganti biaya investasi antara PT. Mitra Bara Jaya dengan PT. Adindo Hutani Lestari.....The usage of forest area for development purpose besides forestry activity is accommodated based on Article 38 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. As a normative juridical study, this article discusses the overlapping areas that occur between mining businesses and forestry cultivation activities that have an impact on the obstruction of mining business activities in these areas. Permit is one form of control by the Government, so that by obtaining license, the permit recipient should be able to carry out mining activities. PT. Mitra Bara Jaya's mining activity is delayed because instead of interfere in calculating the cost of investment, the Government hands over the settlement through a Business-to-Business scheme. This shows the weakness of government management to provide legal certainty for business. Ombudsman of the Republic of Indonesia argues that there has been a maladministration by the Indonesian Minister of Environment and Forestry cq the Director General of Sustainable Production Forest Management due to the neglection of legal obligation and prolonged delay related to the resolution of the compensation on cost of investment issue between PT. Mitra Bara Jaya and PT. Adindo Hutani Lestari."

"Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan gubernur dalam hal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menganalisis keabsahan dari pencabutan IUP PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa kewenangan gubernur dalam hal pencabutan IUP setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perluasan. Gubernur memiliki wewenang untuk mencabut IUP yang wilayah pertambangannya berada di 1 (satu) daerah provinsi termasuk juga terhadap IUP yang telah diterbitkan oleh bupati/walikota Selain itu, pencabutan IUP PT Sebuku telah tidak sah karena mengandung cacat prosedur dan cacat substansi. Untuk mencegah timbulnya kesewenang wenangan pemerintah dalam mencabut IUP dikemudian hari, diperlukan adanya peningkatan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksankan oleh pemerintah provinsi. Disamping itu, diperlukan juga adanya sanksi bagi bupati/walikota apabila melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen IUP dalam rangka melakukan evaluasi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dan menggunakan bahan bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

The implications of Law 23 of 2014 concerning Regional Government led to changes in government authority in carrying out government affairs in the mining sector. The change in authority has created a possibility of errors from government officials in conducting regulatory and management activities in the mining sector. Therefore, this thesis aims to analyze how the governors authority in terms of revoking a mining permits (MP) after the enactment of Law 23/2014 and analyzing the validity of the revocation of PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) MP by South Kalimantan Governor. The results of the authors research indicate that the governors authority in terms of revocation of MP after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has undergone expansion. The Governor has the authority to revoke the MP whose mining area is in 1 (one) provincial area including the MP that has been issued by the regent or mayor. In addition, revocation of PT Sebukus MP has been invalid because it contains procedural and substance defects. To prevent the arising of arbitrariness of the government in revoking MPs in the future, it is necessary to increase supervision from the central government on the implementation of mining business management carried out by the provincial government. Besides that, there is also a need for sanctions for regents or mayors if they neglect their obligation to submit MP documents in order to evaluate the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 43 of 2015. The research method in writing this thesis is juridicalnormative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials."

"Penelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Pertamina EP dalam mencegah terjadinya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Peneliti mencoba melihat faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan minyak ilegal kejahatan melalui teori Broken Windows dan konsep pencegahan kejahatan situasional. Permasalahan munculnya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo bukan hanya didasari kelalaian atau pengabaian pengamanan yang dilakukan perusahaan namun juga keterlibatan Occupational Crime baik dari pegawai, muspika dan muspida yang turut mendukung aktivitas tersebut. Occupational Crime ini juga melemahkan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan dalam menangani masalah penambangan minyak tanpa izin ilegal.

---

This research describes crime prevention mechanism implemented by Pertamina EP in order to prevent unlicensed illegal oil mining in Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. This is a qualitative research with descriptive analytical design. The author tries to identify the factors that precipitated illegal oil mining crime using Broken Windows Theory and Situational Crime Prevention concept. The unlicensed illegal oil mining in Wonocolo not only caused by the absence or ignorance of guardianship by the company, but also the occurence of ccupational crime involving the employees, Muspika, and Muspida that also supports that activity. This occupational crime also weakened the efforts that have been made to deal with unlicensed illegal oil mining."

"ABSTRAKPembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik good corporate governance dalam pengusahaan pertambangan panas bumi dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang abuse of power Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi telah membagi kewenangan pengusahaan panas bumi dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya yang disesuaikan dengan wilayah administrasi dimana potensi panas bumi tersebut berada Meskipun kewenangan pengusahaan panas bumi telah dibagi sampai dengan Pemerintah Daerah namun perlu diingat bahwa dimilikinya kewenangan dalam pengusahaan panas bumi juga mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan langsung dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan usaha pertambangan yang diterbitkannya tersebut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas dan wewenang pula untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 telah memberikan pula kewenangan kepada Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi yang dilakukan oleh Gubernur Bupati dan Walikota Namun sayangnya pembagian kewenangan tersebut tidak diikuti dengan pengaturan mengenai sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang undangan Hal yang demikian kiranya yang melatarbelakangi permasalahan terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya alam pada umumnya dan pengelolaan panas bumi pada khususnya kepada Pemerintah Daerah Kata kunci kewenangan panas bumi pembinaan dan pengawasan

---

ABSTRACTGuidance and supervision of the implementation of the geothermal mining is necessary in order to realize good governance corporate governance in geothermal exploitation and to avoid abuse of power abuse of power Law No 27 Year 2003 on Geothermal has divided authority and publishing exploitation of geothermal Geothermal Mining Permit has been submitted to the Central Government Provincial Government and Regency City in accordance with the authority which is adapted to the administrative area where the geothermal potential located Although geothermal concession authority has been divided up by the regional government but keep in mind that it has the authority in geothermal exploitation also requires local governments to carry out direct supervision and is responsible for the implementation of the issuance of the mining business Law No 32 Year 2004 on Regional Government provides that the Governor in his capacity as representative of the Central Government also has the duty and authority to provide guidance and oversight for the regional administration of the district city Law No 27 of 2003 has also authorizes the Minister to direct and supervise the operation of the geothermal mining is done by the Governor the Regent and the Mayor But unfortunately the division of powers is not followed by sanctions for the regulation of local governments that do not run the appropriate authority legislation It is thus presumably the underlying problems associated with the implementation of natural resources management authority in general and in particular the management of geothermal energy to local government Keywords authority geothermal guidance and supervision"

"ABSTRAKTesis ini meneliti kebijakan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan batubara(PBB SPB) di Indonesia dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak pengusaha tambang batubara. Penelitian ini melihat secara historis penerapan kebijakan tersebut dari awal mula kebijakan tersebut ditetapkan hingga saat ini berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kebijakan PBB SPB saat ini belum dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, bagaimana dampak kebijakan PBB SPB terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menganalisis alternatif desain kebijakan PBB SPB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif dan wawancara mendalam terhadap beberapa key informant. Hasil penelitianini menunjukkan dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak kebijakan yang ada saat inimenimbulkan beban administration cost dan compliance cost yang sangat tinggi karena implementasinya yang sangat kompleks, akibat nya penerimaan sektor PBB pertambangan batubara hingga saat ini belum optimal dengan banyak nya sengketa di lapangan. Untuk kembali meningkatkan kepatuhan sukarela bagi wajib pajak pengusaha tambang batubara, Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan PBB sektor pertambangan batubara yang ada saat ini agar kebijakan nya tetap koheren dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berlaku sebagai international best practice dengan tetap memperhatikan kebijakan pajak dalam framework natural resource taxation.

---

ABSTRACTThis thesis examines the tax policy of the land and building taxation (property tax/LBT) on the coal mining sector in Indonesia in its relation to increase taxpayer compliance. This thesis examines the tax policy from the point of history view on the implementation of the policy from the beginning of the policy set out in order to impose the LBT on coal mining sector to the present day. This research aims to explain why the current LBT on coal mining sector has not been able to improve taxpayer voluntary compliance, how the impact on current LBT coal mining sector on taxpayer compliance and analyse alternative design on LBT coal mining sector. This research is qualitativeresearch by using qualitative data collection technique and in-dept interview to some key informant. The results of this study indicate that current policy fiscal has a very high burden of administration & compliance cost due to its very complex implementation, due to its acceptance the LBT on coal mining sector to date has not been optimal with its many disputes in the field. To re-increase voluntary compliance for taxpayers of coal mine taxpayers, the Government needs to review the current LBT policy on coal mining sector so that its policies remain coherent with the principles of taxation applicable as international best practice while maintaining tax policies in theframework of natural resource taxation."

"Pada akhir tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam bidang minyak dan gas bumi, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Di dalam peraturan ini, Pemerintah memunculkan 2 skema Kontrak Kerja Sama yang baru yaitu Kontrak Bagi Hasil Sliding Scale dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale. Dari kedua Kontrak Kerja Sama yang baru tersebut, yang sangat berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale karena bagi hasilnya dibagi langsung dari produksi gross secara progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun dan tidak terdapat mekanisme pengembalian biaya operasi. Pemerintah dimungkinkan untuk menggunakan bentuk kontrak kerja sama lain selama kontrak kerja sama tersebut lebih menguntungkan dan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa penerapan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale ini tidak lebih menguntungkan negara jika dibandingkan dengan Kontrak Bagi Hasil karena pembagian hasil antara Pemerintah dan KKKS dalam kontrak ini dapat berubah setiap saat tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan rencana pengaturannya juga tidak efektif untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, dengan tidak adanya pengembalian biaya operasi di dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale, tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penerimaan negara dari minyak dan gas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya menetapkan batasan-batasan dan acuan yang jelas sejak awal kepada KKKS di dalam bentuk Peraturan yang pasti sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kedua pihak.

---

At the end of 2015, the government issued a new regulation in the oil and gas industry, The Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 38 Year 2015 about the acceleration of Non Conventional Oil and Gas Operation. There are two new Joint Cooperation Contract in this regulation, which are Production Sharing Contract Sliding Scale and Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale. Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale is very different with general Production Sharing Contract in Indonesia because its production sharing system is divided directly from the production gross progressively based on cumulative production every year and there is no cost recovery. The government is possible to use the other Joint Cooperation Contract as long as the contract is better in favor of the state and whose output is maximally used for improving people rsquo s welfare. This thesis uses normative juridical methods, has concluded that Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale is not better in favor of the state as the Production Sharing Contract because the share of the production between the government and contractor can change any time depends on factors that influence it and the regulation rsquo s plan is ineffective to maximally used for improving people rsquo s welfare. In addition, the absence of cost recovery in Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale would not affect on increasing the state revenues from oil and gas. Hence, the government should make the regulations from the beginning which is concluding the restrictions and a clear reference to contractor so that can provide maximum advantages for both sides."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Pertambangan yang baru No.4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di tanggal 12 Januari 2009. Undang-undang yang baru tersebut untuk mengganti Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan praktek Pertambangan di dalam negeri dan luar negeri. Pasal 169 dari UU Minerba yang baru, menyebutkan bahwa semua Kontrak Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) harus mengikuti perubahan regulasi pertambangan yang baru dalam waktu satu tahun semenjak UU Minerba yang baru diundangkan. Mengacu kepada pasal tersebut, Pemerintah selanjutnya meminta negosisasi ulang PKP2B sehingga ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba yang baru diakomodasi kedalam semua PKP2B. Setelah memerlukan waktu bertahun-tahun dalam proses negoisasi ulang PKP2B, Pemerintah Indonesia berhasil menerapkan amandement tersebut terhadapa semua PKP2B yang ada mulai 1 Januari 2018. Terdapat 6 isu strategis yang timbul selama proses negosiasi ulang tersebut, yaitu pertama, lisensi operasi tambang batubara yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha pertambanganan batubara setelah konsensi PKP2B berakhir; kedua, kewajiban untuk pemrosesan barang tambang didalam negeri; ketiga, kewajiban untuk melakukan pembelian dalam negeri untuk material dan jasa; keempat, kewajiban divestasi yang sesuai dengan jumlah tahun operasi; kelima, luasan area konsesi mengikuti UU Minerba yang baru; keenam, penerimaan Negara dimana UU Minerba yang baru menyatakan PKP2B harus mengikuti peraturan Pajak yang sedang berlaku dengan segala konsekwensinya. Studi ini melakukan pengujian untuk melihat bilamana amandemen kontrak karya memiliki pengaruh yang merugikan terhadap performa Keuangan perusahaan-perusahan tambang barubara. Studi ini membanding performa Keuangan perusahaan-perusahaan tersebut untuk periode 3 tahun sebelum dan 2 tahun setelah amendmen tersebut diberlakukan. Mengambil sampel Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa effek Jakarta untuk dianalisa performa keuangannya selama 5 tahun terakhir dari 2015 hingga 2019. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan tambang batubara merespon atas perubahan kebijakan Pemerintah tersebut dan selanjutnya memberikan saran kepada Pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan.

---

Government Indonesia issued new mining law No. 4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) on 12 January 2009. This new mining law is to overrule Undang-undang Pertambangan No. 11 Year 1967 about Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan which was considered no longer compatible with development of mining practices both domestic and international. Article 169 of new UU Minerba, cites that any existing Coal Contract of Work (CCoW) has to follow the new mining regulation within one year after UU Minerba issuance date. By referring to the article Government then called out for CCoW renegotiation so clauses in new UU Minerba accommodated into all CCoW. After taking several years in CCoW renegotiation, Government Indonesia has managed to impose the amendment to all CCoW by 1 January 2018. There are six strategic issues called out during the renegotiation consist of 1st. mining operation license which dealing with business continuity after CCoW period expired, 2nd. Domestic processing obligation to where Coal mining company has to establish coal processing in country, 3rd. Domestic purchase obligation for material and services, 4th. Percentage divestment obligation to fulfil according years of operation, 5th. Size of area concession where coal mining company only allow much lesser area concession for mining operation, 6th. State revenue under new UU Minerba required to follow prevailing tax law and its consequences. This study is to examine whether the amendment has significant unfavourable impact toward coal mining companies’ performance. The study compares their financial performance for the period of 3 years before and 2 years after coal contract of work applied. Taking sample from coal mining companies listed in Jakarta stock exchange to analysis financial performance for the period from 2015 to 2019. The finding from this study shows how coal industry responding the change in government regulation and further provides suggestion to Government in changing regulation. "