Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan bursa karbon di Indonesia pasca peluncuran bursa karbon Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Bursa karbon Indonesia, yang dikenal sebagai IDX Carbon, memperkenalkan unit karbon sebagai efek, berbeda dengan bursa karbon internasional yang menganggap unit karbon sebagai komoditas. Pendekatan ini memunculkan pertanyaan mengenai implikasi hukum dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan mitigasi iklim. Pengelolaan unit karbon sebagai efek memungkinkan untuk penjualan kembali dalam bentuk derivatif, yang bertentangan dengan prinsip 'retired carbon' di mana unit karbon seharusnya digunakan sekali untuk mengurangi emisi. Hal ini menimbulkan risiko greenwashing, di mana perusahaan dapat menghindari tanggung jawab lingkungan dengan membeli unit karbon tanpa benar-benar mengurangi emisi mereka. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan analitis untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data terkait regulasi dan implementasi bursa karbon di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, masih terdapat kebingungan terkait status unit karbon sebagai efek atau komoditas, yang dapat mempengaruhi tujuan perdagangan karbon. Selain itu, regulasi saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodir tantangan di masa depan, seperti potensi double counting dan manipulasi pengukuran unit karbon. Double counting merupakan risiko signifikan yang dapat mengurangi integritas dan kepercayaan pasar karbon, karena unit karbon yang sama dapat diperdagangkan atau dijual kembali di berbagai bursa.

---

This thesis discusses the implementation of the carbon exchange in Indonesia following the launch of the Indonesian Carbon Exchange through the Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2023 on Carbon Trading through the Carbon Exchange. The Indonesian Carbon Exchange, known as IDX Carbon, introduces carbon units as securities, differing from international carbon exchanges that consider carbon units as commodities. This approach raises questions about the legal implications and effectiveness in achieving climate mitigation goals. Managing carbon units as securities allows for their resale in derivative forms, which contradicts the principle of 'retired carbon' where carbon units should be used once to reduce emissions. This poses a risk of greenwashing, where companies can evade environmental responsibilities by purchasing carbon units without actually reducing their emissions. This research employs a doctrinal method with an analytical approach to collect, identify, and analyze data related to the regulations and implementation of the carbon exchange in Indonesia. The findings indicate that despite existing regulations, there is still confusion regarding the status of carbon units as securities or commodities, which can affect the objectives of carbon trading. Moreover, the current regulations are not yet fully capable of addressing future challenges, such as the potential for double counting and manipulation of carbon unit measurements. Double counting is a significant risk that can undermine the integrity and trust of the carbon market, as the same carbon unit can be traded or resold across various exchanges."

"PT. Bursa Efek Indonesia (PT.BEI) merupakan sebuah bursa efek dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), namun PT.BEI memiliki beberapa karakter yang berbeda dengan karakter badan hukumnya, dimana karakter tersebut lebih mencerminkan PT. BEI sebagai sebuah organisasi yang berbasis keanggotaan dibandingkan sebagai PT yang seharusnya merupakan sebuah persekutuan modal. Adapun pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membuka peluang demutualisasi bursa efek yang akan berimplikasi terhadap karakter dari PT. BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk badan hukum yang ideal serta meninjau implikasi demutualisasi bagi PT. BEI dengan mempelajari dan mengambil contoh best practice dari bursa efek di negara lain yang telah melakukan demutualisasi seperti Amerika Serikat, Belanda dan Hong Kong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diperkuat dengan wawancara. Hasil penelitian menghasilkan bahwa bentuk badan hukum yang lebih ideal dengan karakteristik PT.BEI saat ini adalah Perkumpulan Berbadan Hukum. Adapun penerapan demutualisasi pada PT.BEI dapat menimbulkan implikasi positif antara lain meningkatkan daya saing PT.BEI secara global, meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara implikasi negatif yang perlu menjadi perhatian adalah potensi benturan kepentingan dan potensi monopoli, untuk dapat meminimalisir potensi implikasi negatif tersebut dapat diterapkan beberapa solusi antara lain menyesuaikan beberapa peraturan pada PT.BEI, menetapkan batasan kepemilikan saham pada bursa efek, mendirikan bursa efek lain, serta menyesuaikan kewenangan SRO pada PT. BEI.

---

Indonesia Stock Exchange (IDX) is a stock exchange with a legal entity in the form of a limited liability company. However, in carrying out its role as a stock exchange, IDX has several characteristics that differ from its legal entity, which more reflect IDX as a membership-based organization rather than a capital association. The enactment of Law No. 4 of 2023 about Strengthening the Financial Sector provides an opportunity for the demutualization of the stock exchange, which will have implications for the characteristics of IDX and impact the dynamics of the capital market in Indonesia. This study aims to examine the ideal legal form of legal entity for IDX according to its characteristics and review the implications of demutualization for IDX by studying and taking examples of best practices from stock exchanges in other countries that have demutualized such as United States, Netherlands, and Hong Kong. This research is a doctrinal legal research with an explanatory research typology, using secondary data obtained through literature studies which are further strengthened by interviews. The research findings indicate that the more ideal legal form for IDX with its current characteristics is a Legal Entity Association with its rights, position, and authority detailed in its Articles of Association. Regarding the implications of demutualization for IDX, it can have positive impacts such as increasing the global competitiveness of IDX, increasing public ownership and concern for the Indonesian capital market, and improving corporate governance. However, there are also negative impacts that need to be addressed, including potential conflicts of interest and monopolistic tendencies that may occur. There are several solutions to minimize these negative impacts, such as setting limits on stock ownership in the stock exchange, establishing stock exchanges, and adjusting the authority of the Self-Regulatory Organization (SRO) in IDX."

"Tulisan ini menganalisis tentang permasalahan dan pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon dapat meliputi permasalahan seperti yang terjadi dalam pasar modal pada umumnya, seperti manipulasi pasar dan penipuan. Manipulasi pasar dapat terjadi dalam pelaksanaan transaksi bursa karbon, contohnya painting the tape, cornering the market, dan marking the close. Kemudian pfvenipuan dapat terjadi dalam penerbitan unit karbon PTBAE-PU dan SPE- GRK. Selain itu, permasalahan khusus bursa karbon seperti yang di alami negara yang lebih dahulu menjalankan bursa karbon dapat dimungkinkan terjadi juga dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia, seperti greenwashing, double counting, penipuan, dan kejahatan komputer yaitu peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon. Kerangka hukum dalam pencegahan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diketahui dari UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh UU PPSK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, yang melarang tindakan manipulasi pasar dan penipuan. Perpres 98/2021, Pemerintah mensyaratkan adanya pihak ketiga independen selaku verifikator maupun validator. Selain itu, pihak yang melakukan penipuan dapat dibekukan maupun dicabut akreditasinya oleh lembaga KAN. Permasalahan greenwashing pencegahannya melalui UU Perlindungan konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan jasa yang ditawarkan. Permasalahan penghitungan ganda pencegahannya melalui pencatatan unit karbon pada SRN PPI sebelum ditransaksikan, selain itu adanya kewajiban pelaporan yang ketat oleh pelaku usaha. Terakhir, permasalahan peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon, pencegahannya dapat diketahui dengan adanya perjanjian antara PBK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dimana KSEI memiliki fungsi sebagai jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi data, sistem otentikasi yang kuat, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan.

---

This paper analyses the issues and preventive measures related to the implementation of a carbon exchange in Indonesia. This paper employs doctrinal legal research. The challenges in operating a carbon exchange may include issues similar to those in conventional capital markets, such as market manipulation and fraud. Market manipulation in carbon exchange transactions can manifest in practices like painting the tape, cornering the market, and marking the close. Fraud can occur in the issuance of PTBAE-PU and SPE-GRK carbon units. Additionally, specific issues related to carbon exchanges, as experienced by countries with established carbon markets, may also arise in Indonesia, such as greenwashing, double counting, fraud, and cybercrime, including hacking to steal carbon credits. The legal framework for preventing these issues can be derived from the Capital Market Law, as amended by the Financial Sector Development and Reinforcement Law, and the Indonesia Stock Exchange Regulations, which prohibit market manipulation and fraud. Presidential Regulation No. 98/2021 requires independent third-party verifiers and validators. Furthermore, entities engaging in fraud can have their accreditation suspended or revoked by the National Accreditation Committee (KAN). Prevention of greenwashing is addressed through the Consumer Protection Law, which mandates that businesses provide truthful, clear, and honest information about the goods and services offered. Double counting is prevented by recording carbon units in the National Registry System (SRN PPI) before transactions and imposing stringent reporting obligations on businesses. Lastly, the issue of computer hacking to steal carbon credits is mitigated through agreements between the PBK and the Central Securities Depository of Indonesia (KSEI), which functions as a securities storage and settlement service provider and implements security technologies such as data encryption, strong authentication systems, and monitoring of suspicious activities."

"Penulisan tesis ini bertujuan mengeksplorasi potensi risiko saham sektoral dengan menghitung nilai value at risk indeks harga saham sektoral di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah toeri nilai ekstrim (Extreme Value Theory). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola risiko saham sektoral Indonesia memiliki ketidaksimetrisan dengan nilai kemungkinan imbal hasil negatif lebih besar dari kemungkinan imbal hasil positif kecuali untuk saham sektor pertanian. Potensi risiko saham sektoral dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah : sektor industri dasar dan kimia, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri barang konsumsi, sektor aneka industri, sektor perdagangan, sektor properti, sektor infrastruktur, dan sektor keuangan. Perhitungan nilai value at risk indeks harga saham dapat menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan investasi pada saham.

---

This thesis explores the potential risk of equity price index in all sectors at Indonesia Stock Exchange. The objective reached by measuring its value at risk. The approach used in the study is Extreme Value Theory; it is used to measure the potential risk. The study shows the equity risk in all sectors at Indonesia Stock Exchange has an asymmetric pattern with its negative possibility value higher than the positive one; however, there is an exception for agricultural sector. The highest to the lowest values of potential risk in all sectors are: basic industry and chemical, agriculture, mining, consumer goods, miscellaneous industries, trade, property, infrastructure and finance. The value at risk of equity price index would be considerable for equity investment decision."

"ABSTRAKPT Bursa Efek Indonesia BEI merupakan penyelenggara perdagangan efek dan sistem perdagangan di Indonesia yang telah mendapatkan izin usaha dari BAPEPAM. Saat ini transaksi yang terjadi di BEI telah semuanya melalui sistem, yang membuat transaksi jual beli saham dapat terganggu apabila tingkat ketersediaan perdagangan dan layanan mengalami gangguan. Maksimal lamanya downtime yang diberikan oleh OJK dalam KPI korporat BEI adalah dua jam dan enam jam maksimal yang termasuk dalam proses bisnis kritikal. Oleh karena itu, BEI membutuhkan sebuah rencana kontingensi untuk proses bisnis kritikal yang komprehensif dan sesuai dengan standar internasional. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah ISO 22301 yang disesuaikan dengan kondisi organisasi. Hasil yang didapatkan adalah 52 proses bisnis dari sembilan divisi yang masuk dalam kategori kritikal dalam proses Business Impact Analysis, penilaian risiko, setelah itu kontingensi strategi untuk aset yakni karyawan, fasilitas dan tempat, SI/TI, dan catatan vital. Hasil terakhir yang disampaikan adalah usulan rencana kontingensi BEI.

---

ABSTRACTIndonesia Stock Exchange IDX is a securities trading and trading system operator in Indonesia licensed by BAPEPAM. Currently the transactions that occur in the IDX have all gone through the system, which makes stock buying and selling transactions. Maximum downtime provided by OJK in the IDX corporate KPI is two hours and six hours maximum which is included in critical business process. Therefore, BEI requires a contingency plan for a comprehensive business process that is comprehensive and in line with international standards. The framework used in this research is ISO 22301 which is adjusted to data center condition of the organization. The result is that there are 52 business processes from nine divisions that fall into the critical category in the Business Impact Analysis process, a risk assessment is made, after which contingency Strategies for assets, facilities and places, SI TI, and vital records. The final result is the contingency plan for IDX."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden terhadap return seluruh sektor dan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Sebagai even study, penelitian ini mengambil peristiwa Pemilihan Umum langsung dari tahun 2004, 2009 dan 2014 sebagai periode penelitian. Data yang digunakan adalah rata - rata actual return harian seluruh sektor dan Indeks Harga Saham Gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 tidak memiliki pengaruh terhadap rata - rata actual return seluruh sektor dan Indeks Harga Saham Gabungan. Sebaliknya Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 dan 2014 memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil uji statistik terhadap Pemilihan Umum Presiden tahun 2004, 2009 dan 2014 menunjukkan bahwa hanya Pemilihan Umum Presiden tahun 2004 putaran kedua yang memiliki pengaruh signifikan terhadap rata - rata actual return seluruh sektor dan Indeks Harga Saham Gabungan.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of Legislative and Presidential Election in 2004, 2009 and 2014 toward stock return of all sectors and composite index in Indonesia Stock Exchange. This event study takes the direct general election of 2004, 2009 and 2014 as research period. Source of data used is the daily average actual return from all sectors and composite index. This research found the 2009 and 2014 Legislative General Election had significant effect on average actual return of all sector and composite index, while the 2004 Legislative General Election was found no effect on average actual return of all sector and composite index. Test on Presidencies General Election of 2004, 2009 and 2014 found that the 2004 round two had significant effect on average actual return of all sector and composite index, while the rest was null."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh dari manajemen modal kerja dan ketersediaan arus kas terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian ini dilakukan kepada perusahaan di sektor industri dengan sub sektor jasa industri dan komersial, barang industri dan transportasi di Indonesia. Jumlah data sekunder diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD) yang terdiri dari 111 perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam jangka waktu 2017 hingga 2021. Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan diuji menggunakan fixed effect model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen modal kerja dan ketersediaan arus kas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan......This study was conducted to determine the relationship between the effect of working capital management and the availability of cash flow on company performance. This research was conducted on companies in the industrial sector with sub-sectors of industrial and commercial services, industrial goods, and transportation in Indonesia. The number of secondary data was obtained from the Indonesia Capital Market Directory (ICMD) which consisted of 111 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2017 to 2021. The research hypothesis was based on previous studies and tested using the fixed effect model (FEM). The results showed that working capital management and cash flow availability had a significant influence on company performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014—2018 dalam tingkat usia dan ukuran yang berbeda. Variabel-variabel independen yang diteliti adalah pertumbuhan (growth), tangibilitas (tangibility), profitabilitas (profitability), ukuran (size), likuiditas (liquidity), dan usia (age). Sementara itu, variabel dependennya adalah total debt ratio dan long-term debt ratio. Penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri atas 88 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 264 observasi. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pertumbuhan (growth), tangibilitas (tangibility), profitabilitas (profitability), ukuran (size), likuiditas (liquidity), dan usia (age) memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan menggunakan data keseluruhan. Pertumbuhan (growth) tidak memiliki signifikansi terhadap struktur modal jika menggunakan data keseluruhan. Namun, jika dilihat lebih lanjut, pertumbuhan (growth) tidak memiliki signifikansi pengaruh jika model dijalankan pada data perusahaan dengan ukuran yang besar dan usia yang tinggi. Perubahan atas tingkat pengaruh ini juga terjadi pada variabel independen lainnya dengan variasi perubahan yang berbeda seiring dengan bertambahnya usia dan ukuran dari perusahaan.

---

The aim of this research is to analyze the determinants of capital structure among manufacturing firms listed on Indonesia Stock Exchange from 2014-2018 with different age and size. The explanatory variables are growth, tangibility, profitability, size, liquidity, and age, meanwhile the depedent variables are total debt ratio and long-term debt ratio. The sample used in this research consists of 88 companies with 264 observation data. The results show that growth, tangibility, profitability, size, liquidity, and age have significant effects on capital structure by using data of all type company sizes or ages. Using a sample of all companies, growth has a significant effect on capital structure. However, growth does not have significant effect among big and old companies. Differences can also be found in other independent variables with different variations as the companies got older and bigger."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage pada tingkat investment opportunities berbeda, cash flow pada kategori financially dan non financially constrained, dan agency cost dalam mempengaruhi firm growth. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018- 2021 yang berjumlah 150 dengan jumlah observasi sebesar 600 dan dianalisis menggunakan metode generalized least square (GLS). Hasil penelitian mengungkap bahwa leverage mempunyai pengaruh negatif signfikan terhadap firm growth terlepas dari investment opportunities perusahaan tersebut. Sensitivitas pengaruh positif cash flow terhadap firm growth lebih besar nilainya pada perusahaan dengan financial constraint. Agency cost yang timbul akibat ketidakefisienan pengalokasian aset tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi firm growth.

---

This study aims to examine the effect of leverage at different levels of investment opportunities, cash flow in the financially and non-financially constrained firms, and agency costs in influencing firm growth. The research was conducted on 150 manufacturing sector companies listed on the IDX for the 2018-2021 period with a total of 600 observations and analyzed using the generalized least squares (GLS) method. The results of the study reveals that leverage has a significant negative effect on firm growth regardless of the company's investment opportunities. The sensitivity of the positive influence of cash flow on firm growth is greater in financially constrained firms. Agency costs arising from inefficiency in asset allocation are not proven to significantly affect firm growth."

"Penelitian ini menganalisis debt maturity saham yang yang terdaftar dalam indeks saham syariah dan konvensional. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Sampel penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan berstatus syariah dan nonsyariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2020. Jumlah akhir sampel berjumlah 398 perusahaan dengan total observasi 3.980. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan common effect model dan system-GMM. Hasil penelitian ini menemukan signifikansi antara debt maturity adjustment dengan variabel dummy syariah, dimana perusahaan yang berstatus syariah cenderung memiliki debt maturity yang lebih panjang.

---

This study analyzes the debt maturity of stocks listed in Islamic and conventional stock indices. This research is quantitative research with a descriptive design. The sample of this research is nonfinancial companies with sharia and nonsharia status listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2011-2020. The final number of samples is 398 companies with a total of 3,980 observations. The method used in this research is panel data regression with the common effect model and system-GMM. The results of this study found a significance between debt maturity adjustment and dummy sharia variables, where companies with sharia status tend to have longer debt maturity."