Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai bidang usaha untuk menerapkan sistem otomasi. Salah satunya adalah industri transportasi yang marak mengembangkan kendaraan otonom atau Autonomous Vehicle (AV). Seiring dengan perkembangan tersebut, penyelenggaraan AV tentu membutuhkan regulasi yang mendukung. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi AV di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap potensi kerugian yang dialami oleh konsumen ketika menggunakan jasa layanan transportasi AV. Tulisan ini menggunakan metodologi hukum Doktrinal, dengan menelaah suatu norma dan penerapan asas hukum, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta peraturan terkait lainnya. Walaupun ketentuan mengenai penyelenggaraan, pelindungan hukum, hingga pertanggungjawaban atas kerugian konsumen sebagai pengguna jasa transportasi AV belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia, namun adanya sistem otomasi dalam operasional kendaraan sudah disinggung dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

Technological developments have influenced various business fields to implement automation systems. One of them is the transportation industry which is rampant in developing Autonomous Vehicles (AV). Along with these developments, the implementation of AV requires supportive regulations. This paper aims to find out consumer protection for AV transportation service users in Indonesia and how business actors are accountable for potential losses experienced by consumers when using AV transportation services. This paper uses a doctrinal legal methodology, by examining a norm and the application of legal principles, as well as the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 23 of 2007 concerning Railways, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as last amended by Law Number 1 of 2024, and other related regulations. Although provisions regarding the implementation, legal protection, and liability for consumer losses as users of AV transportation services have not been specifically regulated in legislation in Indonesia, the existence of an automation system in vehicle operations has been mentioned in the Regulation of the Minister of Transportation Number 18 of 2023 concerning Certification of Railway Crew Proficiency and Regulation of the Minister of Transportation Number 76 of 2021 concerning Transportation Management Systems Smart in the Field of Traffic and Road Transportation."

"ABSTRACTThe purpose of this journal report is to understand the current development of the Autonomous Vehicle Technology, Drawback that could disadvantageous to the community and what Solutions that can be beneficial to both parties. This project is taking the Brisbane city condition as the parameter. The project started by reviewing the current stage of the autonomous technology that scientist and engineer has achieve. Analyzing the drawback of the technology and current situation of the commuting system around the city will be the next step before assigning the objectives and goals that create a concept idea by implementing the autonomous technology to the transport system, exclusively in Brisbane City.

---

ABSTRAKTujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengerti tahap dari pengembangan teknology kendaraan otonom, kekurangan yang dapat merugikan masyarakat dan solusi apa yang dapat dihasilkan dengan menguntungkan kedua belah pihak. Parameter kondisi dari proyek in berlokasi di kota Brisbane. Penulisan dimulai dengan meninjau tahap dari teknologi otonom yang telah berhasil di capai oleh peniliti dan insinyur. Kemudian di lanjut dengan menganalisa kekurangan dari teknologi dan cara masyarakat melakukan komuter mereka di kota. Langkah terakhir menetapkan tujuan dan sasaran dari Analisa yang dilakukan untuk membuat sebuah ide konsep yang dimana menerapkan teknologi otonom ke sistem transport khususnya di kota Brisbane."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna jasa pembiayaan konsumen yang ada di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pembiayaan konsumen, yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terikat pada beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan konsumen dan juga mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan. Keberadaan keseluruhan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan hukum yang responsif dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantive dalam rangka melindungi konsumen jasa pembiayaan konsumen. Namun dalam upaya penegakannya, yang mana masih menggunakan konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasakan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum cukup memadai karena sengketa yang terjadi diposisikan sebagai hubungan hukum antara kreditor-debitor biasa dan merupakan sengketa konsumen.

---

This thesis discusses the aspect of consumer protection of consumer using consumer finance service in which existed in the law and regulations of Republic of Indonesia. This research is a literature research with qualitative approach. The research find that the consumer finance activity, in which the legal relation between consumer as the debtor and financing company as the creditor, in relation with law regarding consumer protection, is bound to the provisions in the Civil Code, The Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and Law Number 21 Year 2001 Regarding Financial Service Authority and its implementing regulations especially Financial Service Authority regulation regarding consumer protection and regulation regarding the implementation of financing business. The existece of the aforementioned regulations indicate the rise of responsive law in order to provide the substantive justice to protect the consumer. However, in the term of law enforcement, in which is still implementing the contstruction within the Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, the protection of consumer is considered inadequate because any dispute arise is positioned as regular dispute between creditor-debtor and not the dispute regarding consumer protection."

"ABSTRAKPerjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya suatu bentuk perjanjian yang dianggap aman bagi para pihak. Lembaga sewa beli merupakan lembaga dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdata. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perjanjian baku dalam praktek sewa beli otomotif dan asas-asas hukum yang memberikan pembenaran dalam praktek pembuatan perjanjian sewa beli, untuk mengetahui dan memahami perlindungan konsumen dalam hal adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa bell serta akibat hukum terhadap para pihak dihubungkan dengan UUPK, dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian sewa beli otomotif jika barang otomotif yang merupakan obyek perjanjian musnah karena overmacht. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif, dan tekhnik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan guna memperoleh data yang telah diperoleh tersebut dianalistis secara kualitatif. Perjanjian sewa beli otomotif berbentuk perjanjian baku dan merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan cicilan, sehingga penggunaan nama perjanjian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam perjanjian sewa beli karena secara substansial perjanjian sewa beli otomotif lebih mirip perjanjian jual beli dengan cicilan atau angsuran daripada dengan perjanjian sewa beli yang sebenarnya menurut hukum. Pelaku usaha sebagai pihak yang membuat perjanjian menggunakan klausula-klausula baku yang cenderung melepaskan, mengalihkan atau mengurangi tanggung jawabnya yang menurut hukum positif, yaitu UUPK seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Belum dilakukan penyesuaian dari isi perjanjian dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK, sehingga secara umum, hak-hak konsumen masih belum dilindungi karena pelaku usaha hanya mementingkan terpenuhinya perlindungan bagi pihaknya terhadap resiko yang mungkin akan dihadapinya. Perjanjian sewa beli otomotif tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku usaha dapat mengalihkan tanggung jawabnya dari kemungkinan terjadinya resiko kepada pihak asuransi, tetapi tidak membebaskan tanggung jawabnya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata."

"Autonomous Underwater Vehicle (AUV) adalah kapal selam tanpa awak yang beroperasi di bawah permukaan air dengan ukuran mini. AUV sangat penting kegunaannya terutama di negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain untuk kepentingan militer juga dibutuhkan untuk keperluan sipil. Untuk itu, pengembangan teknologi AUV sangat diperlukan dan bernilai strategis. Salah satu yang harus dikembangkan adalah teknologi kendali dinamik AUV. Pada tesis ini telah didesain model kendali AUV dengan pengendali Linear Quadratic Regulator (LQR), Proporsional Integral Derivatif (PID) dan Fractional Order PID (FOPID). Langkah pertama yang dilakukan adalah menurunkan model matematika AUV menjadi dua model yaitu depth model dan steering model. Langkah selanjutnya merancang pengendali stabilisasi sistem dengan metode pole placement dikarenakan model AUV tidak stabil. Kemudian mendesain model kendali LQR, PID dan FOPID. Untuk melakukan evaluasi perancangan ketiga pengendali tersebut dilakukan simulasi menggunakan MATLAB. Hasil dari simulasi ketiga pengendali telah berhasil didesain untuk mengendalikan stabilitas dan performansi keluaran model dengan baik. Pada depth model dapat dilihat dari steady state error-nya, dimana pengendali LQR sebesar 0.000067, pengendali PID sebesar 0.0039 dan FOPID sebesar 0.0079. Sedangkan pada steering model steady state error pengendali LQR sebesar 0.0011, pengendali PID sebesar 0.0019 dan FOPID sebesar 0.0085. Jika dibandingkan dari ketiga pengendali tersebut, pengendali LQR yang memberikan stabilitas dan performansi paling baik dalam menstabilkan sistem.

---

Autonomous Underwater Vehicle (AUV) is an unmanned submarine with a mini size which is very important, especially in Indonesia as an archipelagic country. Apart from military aims, it is also needed for civilian purposes. For this reason, the development of AUV technology is necessary and has a strategic value. One that should be developed is an AUV dynamic control technology. In this paper, an AUV control model has been designed with linear quadratic regulator (LQR), proportional integral derivative (PID), and Fractional Order PID (FOPID) controllers. The first step is to reduce the AUV mathematical model into two models, the depth model and the steering model. The next step is to design a system stabilization controller using the pole placement method because the AUV model is not stable. And then design the LQR, PID and FOPID control models. To evaluate the design of the three controllers a simulation has been done using MATLAB. The three controllers have been designed and the results are in accordance with the desired specifications. In the depth model, the steady state error for the LQR controller is 0.000067, the PID controller is 0.0039 and the FOPID is 0.0079. While in the steering model steady state error LQR controller is 0.0011, PID controller is 0.0019 and FOPID is 0.0085. LQR controller provides the best stability and performance in stabilizing the system compared to PID and FOPID."

"Penarikan kembali atau penarikan adalah tindakan yang dilakukan oleh produsen pada produk yang memiliki a cacat dalam proses produksi atau tidak memenuhi standar yang berlaku. Acara penarikan produk atau penarikan produk sering dilakukan oleh pabrik sebagai cara untuk memenuhi hak-hak konsumen, termasuk pabrikan yang memproduksi roda empat kendaraan bermotor. Di Indonesia, ketentuan penarikan produk untuk roda empat baru kendaraan bermotor tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Jenis Kendaraan Bermotor. Sebelum adanya Menteri Perhubungan, hanya ada satu regulasi yang bisa membantu konsumen memperjuangkan hak-hak mereka dalam hal penarikan kendaraan bermotor, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Temuan yang akan dipaparkan dalam ini studi adalah peraturan penarikan atau penarikan kendaraan bermotor cacat oleh produsen otomotif dalam hal undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia dan perbandingan mereka dengan Amerika Serikat, serta masalah menerapkan penarikan atau penarikan kendaraan bermotor cacat di Indonesia dan solusi tepat untuk menyelesaikan masalah.

---

Recall or recall is an action taken by the manufacturer on a product that has a defect in the production process or does not meet the applicable standards. Product recalls or product recalls are often carried out by factories as a way to fulfill consumer rights, including manufacturers that produce four-wheeled motorized vehicles. In Indonesia, the provisions for product withdrawals for new four-wheeled motorized vehicles are listed in the Minister of Transportation Regulation Number 33 of 2018 concerning Testing of Motorized Vehicle Types. Before the Minister of Transportation, there was only one regulation that could help consumers fight for their rights in terms of motorized vehicle recall, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The findings that will be presented in this the study is the regulation of the recall or recall of defective motor vehicles by automotive manufacturers in terms of existing laws and regulations in Indonesia and their comparison with the United States, as well as the problem of implementing the recall or recall of defective motor vehicles in Indonesia and appropriate solutions to resolve the problem."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hak-hak konsumen jasa tranportasi berbasis aplikasi atau sistem elektronik Go-Jek dari segi keselamatan, keamanan dan privasi serta akibat dari pencantuman klausula eksonerasi dalam term of service. Dengan semakin berkembangnya teknologi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang murah, cepat, aman, dan praktis, melahirkan suatu inovasi dalam bidang jasa transportasi yang berbasis aplikasi atau sistem elektronik Go–Jek yang menggunakan alat motor sebagai alat transportasi dan layanan internet sebagai sarana untuk melakukan pemesanan. Namun lahirnya inovasi tersebut belum didukung dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang melindungi hak konsumen dari segi keselamatan, keamanan dan privasi. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan–undangan, buku, dan beberapa jurnal serta berita. Sehingga dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan bahwa diperlukan suatu peraturan yang dapat melindungi hak – hak konsumen jasa transportasi berbasis aplikasi atau sistem elektronik Go–Jek dari segi keamanan, keselamatan, dan privasi.

---

This research aims to determine the extent of the protection of consumers rights of transportation services based applications or electronic systems Go-Jek in terms of safety security and privacy as well as a result of the inclusion of the exoneration clause in the terms of service With the development of technology and the increasing demand of transportation is cheap fast safe and practical Bring in to an innovation in the field of transportation services based applications or electronic system Go Jek of using the motorcycle as a means of transport and Internet services as a means to book However the birth of these innovations have not been supported by the development of regulation that protects the rights of consumers in terms of safety security and privacy Under Article 4 of Consumer Protection Act No 8 of 1999 Information and Electronic Transactions Act No 11 Year 2008 and Road Traffic and Road Transport Act No Law 22 of 2009 there are rights consumer and the obligations that must be met by businesses in business This research is a normative legal research by using secondary data such as regulations books journals and news So that the results of this research it was concluded that address that need a regulation that protects the rights of consumers of transport services or applications based electronic system Go-Jek in terms of security safety and privacy."

"Paylater merupakan layanan pembayaran yang disedikan oleh pelaku usaha jasa keuangan untuk memenuhi keperluan konsumsi konsumen atas barang yang dibelinya dari e-commerce. Layanan Paylater memiliki persyaratan yang lebih mudah ketimbang kartu kredit perbankan. Persyaratan yang mudah berisiko pada kerugian terhadap masyarakat selaku pengguna layanan Paylater, salah satunya berupa pembobolan layanan Paylater. Penanganan kasus pembobolan pada layanan Paylater oleh pelaku usaha jasa keuangan tidak selalu berjalan dengan maksimal. Tujuan dari penelitian ini menganalisis bentuk respon yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan terhadap laporan terhadap kasus pembobolan layanan Paylater milik konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan didukung oleh data sekunder berupa hasil penelusuran studi kepustakaan atau literatur dan pendekatan metode kualitatif berupa observasi suatu fenomena dengan hasil penelitian yang deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian ini mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan mengupayakan dua hak konsumen saat menangani kasus pembobolan yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak konsumen untuk didengar pendapatnya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan. Pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait layanan penanganan pengaduan, serta memperkuat sistem elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan merujuk pada peraturan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 18/ POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

---

Paylater is a payment service provided by financial service businesses to meet consumers' consumption needs for goods they buy from e-commerce. Paylater services have easier requirements than bank credit cards. Easy requirements risk harm to the community as users of Paylater services, one of which is in the form of Paylater service breaches. The handling of cases of break-ins in Paylater services by financial service businesses does not always run optimally. The aim of this study is to analyze the response that should be made by financial service businesses to reports on consumer Paylater service breaches. This research was carried out using a juridical-normative research form supported by secondary data in the form of results of library research or literature searches and a qualitative method approach in the form of observation of a phenomenon with descriptive analytical and prescriptive research results. The results of this study oblige financial service businesses to seek two consumer rights when handling fraud cases, namely the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services and the consumer's right to have their opinion heard regarding the goods and/or services used. Financial services businesses are responsible for evaluating and improving policies related to complaint handling services, as well as strengthening electronic systems. The responsibilities of financial service businesses refer to the regulations of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, POJK Number 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector, POJK Number 35/POJK.05/2018 concerning Conducting Business of Financing Companies, and POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector."

"Angkutan antarkota antarprovinsi merupakan salah satu angkutan umum darat yang sering digunakan sebagai moda transportasi oleh masyarakat di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan pada penyelenggaraannya, seperti peristiwa hilangnya barang penumpang di dalam kabin angkutan. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis bagaimana pelindungan terhadap penumpang yang mengalami kehilangan barang di dalam kabin angkutan antarkota antarprovinsi, serta bagaima upaya hukum penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penumpang yang merupakan seorang konsumen memiliki hak untuk merasa aman, nyaman, dan selamat ketika menggunakan jasa angkutan umum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur bahwa Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian penumpang yang timbul akibat kelalaian Perusahaan. Penumpang yang merasa dirugikan tersebut berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari Perusahaan angkutan umum apabila perusahaan lalai dalam menjalankan pelayanan angkutan. Apabila perusahaan angkutan umum menolak untuk memberikan ganti rugi, maka penumpang yang dirugikan dapat mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) atau gugatan ke Pengadilan Negeri.

---

Intercity and interprovincial transportation is a commonly used mode of land public transportation in Indonesia. However, there are still several shortcomings in its implementation, such as incidents of passengers' belongings being lost in the vehicle cabin. Therefore, this research analyzes the protection of passengers who experience the loss of their belongings in intercity and interprovincial transportation cabins, as well as the legal remedies for resolving such issues. This research employs a doctrinal research method. Passengers, who are consumers, have the right to feel safe, comfortable, and secure when using public transportation services. The Consumer Protection Law stipulates that consumers are entitled to compensation if the goods and/or services received are not as expected. The Road Traffic and Transportation Law also states that public transportation companies must compensate passengers for losses resulting from the company's negligence. Passengers who feel aggrieved have the right to receive compensation from the public transportation company if the company is negligent in providing transportation services. If the public transportation company refuses to provide compensation, the aggrieved passenger may submit a claim to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) or file a lawsuit in the District Court."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

---

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.

In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.

Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly."