Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga nuklir memiliki potensi besar sebagai sumber energi di Indonesia, namun pemanfaatannya terutama dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) memerlukan biaya yang besar. Untuk mengoptimalkan pembangunan PLTN, diperlukan investasi dari pihak swasta. Namun, Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) membatasi pembangunan PLTN hanya oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pembatasan investasi ketenaganukliran dalam RUU EBT hanya oleh PLN sudah tepat jika dibandingkan dengan investasi ketenaganukliran di beberapa negara lain, serta bagaimana pengawasan terhadap investasi swasta di sektor ketenaganukliran dapat diimplementasikan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembatasan investasi ketenaganukliran dalam RUU EBT tidak tepat, partisipasi swasta dapat memberikan pendanaan tambahan, teknologi canggih, dan efektivitas operasional yang sangat penting untuk proyek besar seperti PLTN. Beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Vietnam justru mendorong investasi swasta dalam sektor ini. Kedua, pengawasan terhadap investasi swasta di sektor ketenaganukliran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan nasional melalui tiga bentuk pengawasan oleh lembaga berwenang: pembentukan pengaturan, pemberian izin, dan inspeksi. Ketiga bentuk pengawasan ini diperlukan untuk memastikan aktivitas penggunaan nuklir sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan safeguard. Optimalisasi pengawasan menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini. Penguatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan merupakan langkah penting untuk mencegah dampak negatif investasi swasta dalam sektor ketenaganukliran terhadap keamanan nasional.

---

Nuclear energy has significant potential as a power source in Indonesia, but its utilization, particularly in the construction of Nuclear Power Plants (NPPs), requires substantial investment. To optimize NPP development, private sector investment is necessary. However, the Renewable Energy Bill (RUU EBT) restricts NPP construction exclusively to the State Electricity Company (PLN). This study aims to evaluate whether the restriction on nuclear energy investments in the RUU EBT, limited to PLN, is appropriate compared to nuclear energy investments in other countries, and how oversight of private sector investments in nuclear energy can be implemented to prevent misuse and ensure national security. The research findings indicate the following: First, the restriction on nuclear energy investments in the RUU EBT is inappropriate. Private sector participation can provide additional funding, advanced technology, and operational efficiency, which are crucial for large-scale projects such as NPPs. Countries like the United Kingdom, the United States, the United Arab Emirates, and Vietnam encourage private sector investment in this sector. Second, oversight of private sector investments in nuclear energy is essential to prevent misuse and ensure national security through three forms of supervision by authorized agencies: regulatory framework development, licensing, and inspections. These supervisory mechanisms are necessary to ensure that nuclear activities comply with safety, security, and safeguard standards. Optimizing oversight is key to addressing these issues. Strengthening the Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN), the authority responsible for oversight, is a critical step to prevent any negative impact of private sector investment in nuclear energy on national security."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi komunikasi risiko dalam pemanfaatantenaga nuklir di sektor energi. Dalam skripsi ini penulis menjabarkan dua pokokpermasalahan: Pertama, mengenai peraturan komunikasi risiko dalam UU No.32/2009 dan kedua, mengenai fungsi komunikasi risiko itu sendiri dalampemanfaatan tenaga nuklir di sektor energi. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa komunikasi risiko sebenarnya dapat dijadikan peluang dalam membangunpemahaman dan kepercayaan masyarkat dalam rencana pembangunan pembangkitlistrik tenaga nuklir pertama di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discussing about the function of risk communication in the use ofnuclear power in energy sector. In this thesis the author proposes two main issues:First, how the Law Number 32 of 2009 regulate about risk communication. Whilethe second, the thesis will discuss about the function of risk risk communication inthe use of nuclear power the energy sector. The result of this study showed that riskcommunication can actually be used as an opportunity to build understanding andpeople acceptance in the development plan of the very first nuclear power plant inIndonesia"

"Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan energi nuklir di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan energi yang semakin meningkat dan tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor geostrategis yang memengaruhi kebijakan pengembangan energi nuklir, mengidentifikasi peran kerjasama internasional dalam membentuk perkembangan energi nuklir di Indonesia, dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan manfaatnya. Penelitian berfokus pada analisis kebijakan energi nuklir, keamanan energi, dan aspek ekonomi dari pengembangan infrastruktur nuklir. Penelitian menggunakan desain pendekatan kualitatif dengan metode Delphi untuk merumuskan pandangan dari para ahli dalam bidang energi nuklir. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan energi nuklir Indonesia, signifikansi kerjasama internasional, dan tantangan terkait regulasi dan keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan hambatan pengembangan energi nuklir di Indonesia, serta implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan energi bersih dan berkelanjutan.

---

This research explores the development of nuclear energy in Indonesia in response to the increasing energy demand and the pressure to reduce carbon emissions. The objective of this study is to analyze geostrategic factors influencing nuclear energy development policies, identify the role of international cooperation in shaping nuclear energy developments in Indonesia, and evaluate the challenges faced by Indonesia in optimizing its benefits. The research focuses on the analysis of nuclear energy policies, energy security, and economic aspects of nuclear infrastructure development. The research utilizes a qualitative approach with the Delphi method to formulate opinions from experts in the field of nuclear energy. The findings reveal the complexity of factors influencing Indonesia's nuclear energy policies, the significance of international cooperation, and challenges related to regulations and security. The conclusion of this research provides in-depth insights into the potential and barriers of nuclear energy development in Indonesia, along with policy implications that need consideration for achieving clean and sustainable energy goals."

"Jurnal Perangkat Nuklir (JPN) adalah jurnal hasil litbang, kajian, permodelan, simulasi, rancang bangun, aplikasi, standardisasi perihal perangkat nuklir yang diterbitkan oleh Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN) - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang diterbit dua kali setahun (Juni dan Nopember) sejak tahun 2007"

"Dalam perkembangan modernisasi, pemanfaatan energi nuklir kian berkembang pesat karena manfaat dan potensinya yang dilihat menjanjikan bagi kepentingan manusia. Meskipun demikian, pada penerapannya pemanfaatan energi nuklir dalam bentuk reaktor nuklir memiliki ancaman kecelakaan yang dapat membahayakan umat manusia. Melihat adanya ancaman tersebut, hukum ketenaganukliran kemudian diciptakan sebagai jawaban. Perangkat keselamatan dan keamanan memang merupakan salah satu upaya preventif sebelum terjadinya kecelakaan. Permasalahan kemudian muncul di saat kecelakaan terjadi perangkat hukum mana yang sekiranya dapat mewadahi. Pertanggungjawaban ketenaganukliran kemudian dirumuskan sebagai jawaban jika terjadi kecelakaan nuklir. Selain sebagai bentuk tanggung jawab operator dalam membangun instalasi nuklir, pertanggungjawaban ketenaganukliran juga memberikan insentif kehati-hatian bagi operator dalam membangun instalasi nuklir. Melihat adanya kompleksitas dalam perangkat hukum ketenaganukliran, pertanggungjawaban ketenaganukliran kemudian dibentuk dengan adanya aturan lebih lanjut mengenai standar dan batasan pertanggungjawaban. Standar dan batasan pertanggungjawaban tersebut dituang dalam konvensi pertanggungjawaban nuklir serta diterapkan oleh beberapa negara, seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun menerapi standar dan batasan yang sama, tetapi dalam pengaturannya terdapat perbedaan, baik di Indonesia, Amerika Serikat, dan konvensi pertanggungjawaban nuklir. Perbedaan tersebut kemudian menjadi hal yang dapat dianalisis untuk melihat tingkat keketatan dalam masing-masing perangkat hukum pertanggungjawaban ketenaganukliran.

---

In the development of modernization, the utilization of nuclear energy has been developed massively due to its promising potential for humankind. However, in the applicaiton, the utilization of nuclear energy as nuclear reactor has quite high risk of nuclear incident that could harm humankind. Seeing its risk, nuclear law has been brought as the answer to it. The framework of safety and security are surely made as a preventive way before the incident. Another problem occurs in the event of nuclear incident, which legal framework would cover it. Nuclear liability has been brought as the answer in the even of nuclear incident occurs. Other than as a form of liability of the operator, nuclear liability can also be a form of safety incentive that could promote higher safety and security for its development. With the complexity of nuclear legal framework itself, nuclear liability then is consisted of particular standards and limitation. The standards and limitations itself has been applied by the international convention of nuclear liability and some countries like Indonesia and the United States. Although they are based on the same standards and limitation, the legal framework both in Indonesia, United States, dan International Convention of Nuclear Liability are varied. With the differences within the legal framework then can be a thing to be further analyzed to see the strictness of each nuclear liability legal framework."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengapa Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir periode 2003-2010. Analisa penelitian ini menggunakan teori nuclear deterrence strategy untuk menjelaskan bentuk pengembangan senjata nuklir yang dilakukan sebuah negara dan implementasi pengembangan nuklir untuk memproduksi berbagai senjata nuklir yang ditujukan untuk membangun kekuatan penangkalan nuklir. Imbas dari pengembangan senjata nuklir tersebut, pada akhirnya, tidak hanya bersifat defensif atau penangkalan dalam mempertahankan keamanan nasional saja, juga memiliki kekuatan ofensif, yaitu kekuatan untuk memberikan pengaruh di dalam interaksi antar negara. Analisa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif, yaitu jenis penelitian yang menjelaskan pola sebab akibat antar dua variabel yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan pola interaksi antar dua variabel, yaitu variabel pengembangan senjata dan variabel strategi nuklir sebagai langkah perimbangan kekuatan Korea Utara terhadap Amerika dan aliansinya. Interaksi antar dua variable ini mengindikasikan bahwa terdapat bentuk pengembangan nuklir yang dimulai pada paska keluarnya Korea Utara dari perjanjian NPT (Non Proliferation Treaty) tahun 2003. Paska keluarnya Korea Utara dari NPT, negara tersebut memulai pengembangan nuklirnya untuk menghasilkan berbagai uranium sebagai bahan utama dalam menghasilkan senjata-senjata nuklir. Kepemilikan senjata nuklir ini kemudian menjadi sebuah strategi penangkalan nuklir Korea Utara dalam menghadapi permusuhan dengan Amerika Serikat. Senjata nuklir yang dijadikan sebagai kemampuan penangkalan mengindikasi bentuk strategi penangkalan yang bersifat defensif dan ofensif. Kemampuan defensif Korea Utara terletak pada pembangunan senjata nuklir yang berimplikasi pada pembangunan kredibilitas kekuatan nuklir yang dapat membuat pihak lawan mengurungkan niat untuk melakukan invasi mengingat bentuk serangan balasan atas invasi yang jauh lebih destruktif. Sedangkan kemampuan ofensifnya terletak pada besaran pengaruh dan intimidasi yang dilakukan Korea Utara di dalam interaksi yang dapat mendegradasi dominasi Amerika dan aliansinya dalam konteks perundingan dan diplomasi.

---

This analysis stands to answer research question which states that why North Korea did the development of nuclear weapons in 2003-2010 period. To do the analysis, this research uses nuclear deterrence strategic theory to explain the development of nuclear weapons done by country and its implementation in producing any weapons which is purposed to create nuclear deterrence strategy. To do such analysis, this research lies on quantitative method which focuses on the interaction between two variables to explain the causality or resiprocal interaction between variables. Empirically, this research is done to figure out about interaction pattern of two variables, namely the development of nuclear and nuclear strategy as the strategy to reach equilibrium power of North Korea toward America and its ally. The interaction between two variables indicate that North Korea begun its nuclear development program in 2003 after its turning out to leave the NPT. After leaving NPT, it started to begin the development of uranium enrichment to create certain nuclear weapons. These nuclear weapons purposed to increase its defensive and ofensive capability are restored as a part of deterrence strategy implemented by North Korea as strategy to face America, South Korea, and Japan. In summary, North Korea defensive capability has great implication to prevent any military invasion attack from its enemy, considering the second strike capability of nuclear attack which can employ great destruction. On the other side, ofensive capability of North Korea can boost up its influence among parties interaction. Its ofensive capability lies on the way of North Korea getting involved in diplomatic activity and negotiation and the degradation of America?s domination to intimidate and influence North Korea."

"Penelitian ini berupaya membahas peran Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) dalam proses pembahasan RUU EBT pada tahun 2020. Untuk menjelaskan peranan tersebut, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan dinamika pembahasan RUU EBT pada tahun 2020 dengan menggunakan dua aspek dalam teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh Kingdon, yakni aliran permasalahan dan aliran kebijakan. Penulis kemudian berupaya mengulas peran HIMNI sebagai Policy Entrepreneur dalam aliran permasalahan pembahasan RUU EBT. Dalam skrpsi ini, penulis berhasil menemukan beberapa temuan. Penulis berhasil menjelaskan bahwa HIMNI bertindak aktif sebagai policy entrepreneur dalam aliran kebijakan pembahasan RUU EBT karena secara aktif melakukan tindakan pelunakan dan mengharapkan insentif bagi anggota mereka ketika proposal yang mereka tawarkan dapat diakomodasi oleh Komisi VII DPR RI dalam RUU EBT.

---

This research aims to discuss the role of the Indonesian Nuclear Society Association (HIMNI) in the drafting process of the New and Renewable Energy Bill in 2020. To explain this role, the author first explains the drafting process of RUU EBT in 2020 by using two aspects in the Agenda Setting theory developed by Kingdon: the problem stream and the policy stream. The author seeks to examine the role of HIMNI as a Policy Entrepreneur in the problem stream in the drafting process of the EBT Bill. In this thesis, the author managed to find several findings. Author has succeeded in explaining that HIMNI acts actively as a policy entrepreneur in the policy flow of the EBT Bill discussion because they expect incentives for its members' involvement when Commission VII DPR RI can accommodate the proposals they offer in the EBT Bill."

"This book explains how society will face an energy crisis in the coming decades owing to increasing scarcity of fossil fuels and climate change impacts. It carefully explores this coming crisis and concisely examines all of the major technologies related to energy production (fossil fuels, renewables, and nuclear) and their impacts on our society and environment. The author argues that it is wrong to pit alternatives to fossil fuels against each other and proposes that nuclear energy, although by no means free of problems, can be a viable source of reliable and carbon-free electricity. He concludes by calling for a diversified and rational mix of electricity generation in order to mitigate the effects of the energy crisis. Throughout, the book is spiced with science, history, and anecdotes in a way that ensures rewarding reading without loss of rigor."