Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah yangditerapkan dalam pengaturan Paten, ketika suatu paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden. Kemampuan membangun serta mengembangkan teknologi pertahanan dan keamanan sangat penting, bila invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara akan mengakibatkan pemegang paten tidak dapat melaksanakan hak ekslusifnya, dan terdapat frasa proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, alasan pertimbangan dalam memutus jumlah imbalan yang wajar atas pelaksanaan paten oleh pemerintah menjadi problematika. Lebih lanjut penelitian yang berfokus memberikan perlindungan terhadap inventor dan/atau pemegang paten untuk invensi maupun paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena begitu pentingnya pemahaman terkait konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, serta alasan pertimbangan dalam memutuskan imbalan yang wajar kepada pemegang paten, maka penelitian yang bersifat doktrinal diarahkan untuk mencari pemecahan permasalahan dan memberikan pemahaman. Setelah melakukan penelitian pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, terdapat beberapa syarat bila pemerintah ingin melaksanakan paten berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, tidak dapat melaksanakan hak eksklusif bukan berarti menghilangkan hak karena pemegang paten tetap berhak untuk mengajukan gugatan atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atas paten miliknya. Selain itu terkait dengan imbalan yang wajar harus dilaksanakan dengan negosiasi hipotetis antara pemerintah dan pemegang paten.

---

This paper analyzes how the concept of government use of patent is applied in Patent regulations, when patents related to nation defense and security are implemented by the government through Presidential Regulations. The ability to build and develop defense and security technology becomes very important, when an invention related to national defense and security will result in the patent holder being unable to exercise his exclusive rights, and the phrases other processes and/or apparatus for the defense and security of the State. In further developments, the reasons for consideration in deciding the amount of reasonable remuneration for the government use of patent become problematic. Further research is focused on providing protection to inventors and/or patent holders for inventions and patents implemented by the government. Given the importance of understanding the concept of patent implementation by the government for patents related to defense and security of the state, as well as the reasons for consideration in deciding reasonable compensation to patent holders, doctrinal research is directed at finding solutions to problems and providing understanding. After conducting research on the government use of patent on patent rights related to national defense and security, there are several conditions if the government wants to implement patent rights related to national defense and security, cannot exercise exclusive rights does not mean eliminating rights because the patent holder still has the right to file a lawsuit for violations committed by the government on its patent rights. In addition, the provision of reasonable remuneration must be carried out through hypothetical negotiations between the government and the patent holder."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"Kawasan Pelabuhan Bitung memiliki sejumlah potensi yang dapat berdampak pada struktur keamanan nasional dan pertahanan negara karena memiliki konsep gesotrategi bagi Kawasan Indo – Pasifik. Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai international hub port, tertuang dalam Kepmenhub Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis data menggunakan interactive of model analysis. Penelitian ini menganalisis konsep Geostrategi Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai bagian dari strategi keamanan nasional guna penguatan pertahanan negara berdasarkan sisi keamanan maritim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum analisis geostrategi kawasan Pelabuhan Bitung dalam kajian keamanan maritim untuk keamanan nasional dan pertahanan negara, menunjukan beberapa hal: 1) kondisi strategis kawasan Pelabuhan Bitung perlu didukung dengan kebijakan strategis dan terintegrasi antara pemerintah Pusat dengan Provinsi Sulawesi Uatara dan pemerintah Kota Bitung; 2) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memerlukan akselerasi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan dan dukungan penuh dari sisi anggaran, untuk memperkuat basis kewilayahan dalam konsep geostrategi; dan 3) perlu ada upaya pendekatan terhadap masyarakat dalam mendukung terwujudnya wilayah strategis Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terpenuhinya persyaratan tersebut, menjadikan kawasan Pelabuhan Bitung mampu mendukung geostrategi melalui kajian keamanan maritim yang strategis dan implikasi ekonomi, karena berada di Kawasan Indo – Pasifik sebagai pusat pertahanan politik dan ekonomi sehingga mampu memperkuat keamanan nasional dan Pertahanan negara."

"ABSTRAKMerujuk data dari Mabes Polri ada 5 daerah yang masuk kategori rawan yaitu Jawa barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan barat dan Papua, Dari kelimanya, hanya Papua yang indikator kerawanannya bebas dari persoalan hoax dan SARA. Halhal seperti inilah yang harusnya perlu diwaspadai sehingga ke depan, dalam prosespenyelenggaraan Pemilu baik Pilkada serentak 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019. Penulis membahas dalam tulisan ini tentang pentingnya mewaspadai dampak penggunaan media sosial dalam tahun politik 2018-2019 dan upaya yang dapat dilakukan guna terjaganyakeamanan yang kondusif."

"ABSTRAKPerebutan pengaruh di LTS antara RRT yang menerapkan diplomasi ekonomi dan AS pada strategi keamanan telah menjadi perhatian serius bagi banyak negara termasuk Indonesia. Pemahaman terhadap konflik di LTS tersebut menjadi bahan bagi Indonesia untuk membuatstrategi. Dengan pemilihan strategi yang tepat, Indonesia diharapkan tidak menjadi korban. Bahkan yang diharapkan Indonesia dapat mengambil manfaat dari konflik tersebut untuk kepentingan nasional dan berkontribusi untuk perdamaian kawasan. Melalui tulisanini akan dibahas mengenai strategi Indonesia terhadap konflik antara RRT dan AS di LTS untuk kepentingan nasional."

"ABSTRAKIsu ketenagakerjaan menjadi isu yang hangat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal ini berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi SDM Indonesia untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan daya saing sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai polemik dalam operasionalisasinya. Tenaga kerja Indonesia masih memiliki berbagai masalah, seperti kompetensi, latar belakang pendidikan, standar nasional tenaga kerja, teknologi, serta masih minimnya sarana dan prasarana. Dalam menganalisis isu ketenagakerjaan, tulisan ini mengimplementasikan konsep daya saing. Melalui konsep tersebut ditemukan, bahwa upaya peningkatan daya saing dapat dimulai dari substansi sektor tenaga kerja seperti keterampilan (skill) dan infrastruktur yakni kegiatan transfer teknologi untuk memajukan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kemudian, peningkatan daya saing juga membutuhkan reformasi sistem ketenagakerjaan yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah demi membangun kapasitas SDM yang jauh lebih baik di masa depan."

"ABSTRAKThis writing discusses how Indonesia achieving its interests to become a world maritime axis. Where in this context the Indian Ocean Rim Association (IORA) is used as an instrument to actualize these interests. Indonesia is one of the members as well as havingserved as chairman of the IORA in the period 2015 until 2017. The main focus in the IORA is about the economy, where regional stability in particular maritime security play crucial roles in achieving it. Considering that there are many crimes occur in the IORAterritorial waters especially piracy cases, the security of the IORA waters is an important issue. Seeing this condition can be an opportunity for Indonesia to show its position in the international world as an active country in handling security maritime matters.The results of this writing will also be expected to become recommendations for the Indonesian government regarding strategies that can be taken so that Indonesias goals as a world maritime axis can be achieved."

"ABSTRAKPengelolaan energi di Indonesia sesuai dengan UUD NRI Pasal 33 ayat 3 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, sebagian besar pengelolaan pertambangan dilakukan oleh perusahaan asing. Untuk meningkatkanperan pemerintah dalam pengelolaan dan pengusaan sumber-sumber energi nasional, penulis membahas peninjauan kontrak karya dan peningkatan saham pemerintah dalam bidang pertambangan. "