Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pewarisan menjadi salah satu persoalan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) apabila terdapat unsur asing dan persoalan pewarisan tersebut sejak dahulu sering diajukan di hadapan hakim di Indonesia. Salah satu kesulitan dalam persoalan tersebut adalah penentuan hukum yang berlaku, walaupun sudah ada ketentuan untuk penggunaan hukum yang berlaku adalah hukum nasional dari pewaris. Penelitian direpresentasikan melalui analisis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010 K/Pdt/2022 dengan sudut pandang HPI, permasalahan yang dianalisis secara garis besar terkait kesesuaian hukum yang berlaku dan unsur asing yang muncul serta terdapat hak-hak dari orang asing tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode doktrinal dengan tipe deskriptif-analisis dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

---

Inheritance becomes one of the issues in Private Internation Law (PIL) when foreign elements are involved, and such inheritance issues have long been brought before to the courts in Indonesia, One of the difficulties in these cases is determining the applicable law, even though there is a provision that the applicable law should be the nationall law of the heir. This research is represented through an analysis of the Supreme Court Decision Number 2010 K/Pdt/2022 from the perspective of PIL, broadly examining the conformity of the applicable law, the emergence of foreign elements, and the rights of foreigners involved. The research was conducted using a doctrinal method with a descriptive-analytical type, utilizing secondary data obtained through literature study and qualitatively analyzed."

"Peristiwa pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan adanya peralihan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris kepada para ahli warisnya yang sah. Ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris golongan I adalah istri atau suami yang hidup terlama beserta dengan keturunannya yang sah, baik yang berdasarkan suatu perkawinan yang sah maupun yang di luar perkawinan yang sah. Dalam hal pewaris tidak memiliki keluarga sedarah atau istri atau suami yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang disahkan berhak untuk menjadi ahli waris satu-satunya dari pewaris namun hak ahli waris tersebut dibatalkan karena tidak tercantum letak batas-batas atas objek sengketa tanah yang didapatkan oleh pewaris berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Camat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022. Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di dalam putusan untuk menganalisis kedudukan ahli waris yang merupakan anak luar kawin yang disahkan beserta dengan kedudukan hak warisnya yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian doktrinal. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kedudukan anak luar kawin yang disahkan adalah sebagai anak sah dikarenakan terdapat perkawinan yang sah antara pewaris dengan ibu kandung dari anak luar kawin yang disahkan tersebut berdasarkan Pasal 272 jo. Pasal 277 KUH Perdata sehingga anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah dari pewaris dan merupakan ahli waris satu-satunya dari pewaris dikarenakan perkawinan pewaris yang kedua kalinya bukan merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hapusnya hak waris anak luar kawin yang disahkan tersebut yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan menyebabkan adanya ketidakpastian beserta tidak adanya keadilan hukum bagi anak luar kawin yang disahkan tersebut karena tidak adanya kejelasan mengenai hak waris yang seharusnya dimilikinya sebagai ahli waris satu-satunya yang sah.

---

The event of inheritance based on the Civil Code causes the transfer of all rights and obligations owned by the deceased to their legitimate heirs. Heirs include blood relatives, both legitimate according to the law and those born out of wedlock, as well as the surviving spouse. Heirs classified as first-class heirs are the surviving husband or wife along with their legitimate descendants, whether born within a valid marriage or outside of it. If the deceased has no blood relatives or surviving spouse, then a legitimized illegitimate child has the right to be the sole heir of the deceased. However, the inheritance rights are annulled due to the absence of specified boundaries on the disputed land object obtained by the deceased based on the Land Certificate from the Subdistrict Head in Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022. This research is based on the facts in the decision to analyze the position of the heir, who is a legitimized illegitimate child, along with the status of their inheritance rights that have been annulled by the court decision. This study is conducted using doctrinal research. The results depict that the position of the legitimized illegitimate child is that of a legitimate child because there is a valid marriage between the deceased and the biological mother of the legitimized illegitimate child based on Article 272 jo. Article 277 of the Civil Code, thus the child has the status of a legitimate child of the deceased and is the sole legitimate heir due to the deceased's second marriage not being valid according to the prevailing laws and regulations. Furthermore, the annulment of the inheritance rights of the legitimized illegitimate child, as canceled by the court decision, leads to uncertainty and a lack of legal justice for the legitimized illegitimate child because of the absence of clarity regarding the inheritance rights that they should rightfully possess as the sole legitimate heir."

"Tulisan ini menganalisis kekuatan pembuktian surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri, serta akibat hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan yang diangkat terhadap surat wasiat tersebut dan terhadap harta peninggalan pewaris. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pasal 945 KUH Perdata menyatakan bahwa WNI yang berada di luar negeri tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta autentik dan dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat. Berarti, KUH Perdata mengamahakan bahwa keabsahan wasiat ditentukan oleh persyaratan formil ini, yaitu harus dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Padahal, pembuatan wasiat secara autentik bukanlah suatu kewajiban, melainkan opsi yang tersedia bagi yang menginginkan. Kasus dalam putusan melibatkan 2 (dua) wasiat, satu dibuat di hadapan Notaris sebelum pewaris menikah, dan satunya lagi dibuat di hadapan Attorney at Law di Amerika Serikat setelah pewaris menikah dan bertempat tinggal disana. Sepeninggalnya pewaris, ahli waris ab testamenter dari kedua wasiat menuntut haknya dan saling mempermasalahkan wasiat tersebut. Hukum Perdata Internasional di Indonesia mengenal prinsip lex patriae, locus regit actum, dan lex rei sitae. Ketika terjadi sengketa waris dimana terdapat unsur internasional seperti dalam kasus, maka selain merujuk pada KUH Perdata, prinsip-prinsip Hukum Internasional tersebut juga patut untuk dipertimbangkan. Dalam hal suatu dokumen tidak dapat dianggap autentik karena tidak dibuat di hadapan Notaris, maka dapat merujuk pada Hukum Acara Perdata, yang tidak hanya mengakui kekuatan pembuktian alat bukti berupa akta autentik, namun juga pada akta yang dibuat di bawah tangan. Oleh karena hakim dalam putusan yang diangkat hanya merujuk pada Pasal 945 KUH Perdata, maka wasiat yang pertama dibuat oleh pewaris di Indonesia berhasil mengalahkan wasiat terakhir yang dibuatnya di Amerika Serikat, serta obyek warisan tidak beralih kepada orang yang ditunjuk sesuai kehendak terakhirnya. Tidak adanya aturan khusus tentang hukum waris Indonesia yang dapat secara definit mengarahkan pembuatan wasiat bagi WNI telah menyebabkan penafsiran yang variatif dan akibatnya, kejadian seperti dalam kasus inilah yang akhirnya melemahkan hak berwasiat WNI yang bertempat tinggal di luar negeri.

---

The article analyzes the evidentiary strength of a testament made by Indonesian citizens abroad, as well as the legal consequences of judge's considerations in the court’s decision regarding the testament and the inheritance of the testator. This thesis uses doctrinal research methods. Article 945 of the Civil Code states that Indonesian citizens abroad may not make a testament other than with an authentic deed and by observing the formalities applicable in the country where the deed is made. It indicates that the Civil Code requires that the validity of a testament is determined by these formalities, that it must be in the form of a deed made by an authorized official. However in fact, a testament in the form of an authentic deed is not an obligation, but rather an option available for those who wish to. The case involved 2 (two) testaments, one made before a Notary before the testator married, and the other made before an Attorney at Law in the United States after the testator married and resided there. After the testator’s death, the testamentary heirs of both testaments claimed their rights and disputed each other's testaments. Private International Law in Indonesia recognizes the principles of lex patriae, locus regit actum, and lex rei sitae. When an inheritance dispute occurs with an international element, as in this case, apart from referring to the Civil Code, the principles of International Law are also worth considering. In an event where a document cannot be considered authentic because it was not made before a Notary, one can refer to the Civil Procedure Law, which not only recognizes the evidentiary power of evidence in the form of authentic deeds, but also privately made deeds. As a result of the court’s decision where the judges only referred to Article 945 of the Civil Code, the first testament that was made in Indonesia succeeded in defeating the last testament made in the United States, and the inheritance object did not pass to the person appointed according to testator’s last will. The absence of specific rules regarding Indonesian inheritance law that can definitively direct the making of testament for Indonesian citizens has led to varied interpretations and as a result, incidents such as in this case ultimately weaken the rights of Indonesian citizens residing abroad to write a testament."

"Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang tepat dan benar dalam putusannya. Hal ini juga berlaku dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), seperti perkara pewarisan internasional. Perkara pewarisan internasional adalah perkara pewarisan yang memiliki unsur asing. Lebih lanjut, terdapat pertanyaan dan/atau isu HPI dalam perkara pewarisan internasional yang mencakup hukum waris internasional, perkawinan campuran internasional, kewenangan mengadili hakim, dan isu hak orang asing atas harta warisan. Skripsi ini akan menganalisis tentang penyelesaian perkara pewarisan internasional dan sikap pengadilan Indonesia dalam menentukan hukum waris yang berlaku dari sepuluh perkara, yaitu Agnes Lee (2008), Agnes Lee (2015), Erlina, Reiger, Helga, Berg, Adolphe, Kirk, Whitechurch, dan Tan Mui Joon. Berdasarkan pengkajian dari sepuluh putusan tersebut, hakim masih belum dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan lengkap sesuai dengan ilmu HPI mengenai pertanyaan dan/atau isu yang muncul dalam setiap perkara. Selain itu, skripsi ini juga hendak menjelaskan tentang ruang lingkup HPI dalam pewarisan internasional. Terakhir, skripsi ini akan membahas tentang kehadiran RUU HPI sebagai solusi untuk memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menentukan hukum yang berlaku dalam pewarisan internasional. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode doktrinal dengan bahan pustaka untuk mengkaji ketentuan hukum dan putusan pengadilan Indonesia.

---

Article 53 paragraph (2) of the Judicial Power Act requires judges to provide legal considerations based on the proper and correct legal basis and reasoning in their decisions. This also applies in the context of Private International Law (PIL), such as cases involving international succession. International succession cases are cases that involves foreign elements. Furthermore, there are questions and/or PIL issues in international succession cases, including international succession law, international mixed marriages, jurisdiction, and issues related to the rights of foreigners to inheritance. This thesis will analyze how Indonesian court adjudicating international succession cases and the stance of the Indonesian court in determining applicable succession laws from ten cases: Agnes Lee (2008), Agnes Lee (2015), Erlina, Reiger, Helga, Berg, Adolphe, Kirk, Whitechurch, and Tan Mui Joon. Based on the examination of these ten decisions, judges still struggle to provide legal considerations on questions and/or issues arising, with a proper legal basis and reasoning in accordance with PIL. Moreover, this thesis will also explain the scope of PIL in international succession. Finally, the thesis will discuss the presence of the PIL Bill as a solution to provide legal certainty for judges in determining the applicable laws in international succession cases. This research is conducted using a doctrinal method with literature as the basis for examining legal provisions and decisions of the Indonesian court."

"Bagi warga negara yang tunduk pada hukum waris perdata barat, penggugat memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana dalam ketentuan hukum waris perdata barat. Hibah yang dilakukan oleh pewaris pada saat masih hidup menimbulkan permasalahan karena salah satu ahli waris merasa belum mendapatkan hak warisnya sehingga ahli waris tersebut menggugat ke Pengadilan. Hakim memutuskan untuk menolak gugatan, bahkan dalam tingkat Banding maupun Kasasi. Putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan mengapa seseorang yang tunduk pada hukum waris perdata barat tidak berhak mendapatkan hak warisnya sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis-normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis serta jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan saran untuk umum dan khususnya untuk praktisi hukum.

---

For citizen are subject to The Civil Code, The plaintiff having right to get the estate of inheritance as in the legal heirs civil Code. Grant made by an heir at while still alive has created problems because one of the heirs are not yet earned the right heirs and the heirs of suing to court. A judge to refuse a lawsuit, even in of appeals and Kasasi. Judicial decisions that raises the question why someone who subject to the Civil Law have no right to earned the right heirs were in line with the regulation. This research using yuridis-normatif methods and the nature of the research is descriptive analytical as well as the type of data used is the type of secondary data, the technique of collection is a study literature and study documents. The result of the writing of the thesis is intended to provide advice to the public and particularly to a practitioner of law."

"Meningkatnya kasus sengketa konsumen ketenagalistrikan di Indonesia membutuhkan perhatian khusus guna melindungi konsumen yang kian kali berada di posisi lebih lemah dalam menghadapi satu-satunya badan usaha penyedia jasa layanan listrik di Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana beban pembuktian terbalik diterapkan dalam sengketa konsumen melalui studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/PDT/2022. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal, penelitian ini mengkaji penerapan beban pembuktian terbalik dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik dalam kasus ini belum diterapkan secara maksimal karena keterbatasan informasi dan interpretasi hakim yang berbeda. Oleh karena itu, sebaiknya dalam penyelesaian sengketa konsumen, dapat diterapkan beban pembuktian terbalik yang diiringi dengan akses informasi untuk konsumen terkait pembuktian yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga terciptanya keadilan dan proporsionalitas dalam perlindungan konsumen.

---

The increasing number of consumer disputes in the electricity sector in Indonesia needs to be paid attention to in order to protect consumers who are often in a weaker position when dealing with the sole electricity service provider in Indonesia. This study analyzes how the reverse burden of proof is applied in consumer disputes through a case study of the Supreme Court Decision Number 257 K/PDT/2022. Using a doctrinal approach, this study examines the implementation of the reverse burden of proof in protecting consumer rights in Indonesia. The research results show that the implementation of the reverse burden of proof in this case has not been fully maximized due to inaccessibility of information and differing interpretations by judges. Therefore, in resolving consumer disputes, it is recommended to implement the reverse burden of proof accompanied by consumer access to information regarding the evidence provided by the business actor, thereby creating justice and proportionality in consumer protection"

"Dalam sejarah kepemilikan tanah, hak ulayat masyarakat adat telah diakui dan dihormati oleh negara dan terdapat pengaturannya pada perundang-undangan di Indonesia. Tanah ulayat di Papua menjadi penting karena mengikat budaya dan identitas masyarakat adat. Konflik di Papua sering terjadi mengenai sengketa tanah. Seperti yang ada pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4241 K/Pdt/2022 dimana permasalahan timbul ketika warga lokal Papua yang bukan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat membeli tanah ulayat untuk kepentingannya melalui masyarakat hukum adat di distrik Hubikiak, Wamena Kota. Jual beli dilakukan sesuai dengan proses hukum adat yaitu dengan cara pelepasan hak atas tanah adat yang diawasi oleh kepala adat atau Ondoafi, para tetua adat, ketua RT/RW. Setelahnya dilanjutkan dengan membuat permohonan penerbitan SHM kepada BPN. Dalam hukum adat, penerbitan sertifikat harus menyertakan bukti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain dapat memberikan kepastian hukum juga sangat penting karena merupakan alat bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara. Pengakuan hak milik seringkali bertentangan dengan hukum adat karena terdapat ketidakselarasan dengan konsep hukum modern. Oleh karena itu, adapun permasalahan mengenai bagaimana pengaturan tanah ulayat di masyarakat hukum adat Papua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedudukan surat hak milik yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat Papua. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah peraturan hukum mengenai kesejahteraan masyarakat adat dalam peraturan UU Otsus Papua dan Perdasus Papua, namun implementasinya masih sangat kurang serta mengenai kedudukan surat hak milik yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat meskipun bertentangan dengan hukum adat harus diakui karena merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum dan diakui oleh negara. Sehingga, objek tanah jika sewaktu-waktu diakui kembali oleh masyarakat hukum adat tidak dapat dipermasalahkan maupun diambil alih.

---

In the history of land ownership, the rights of indigenous peoples have been recognized and respected by the state and have been laid down in the laws of Indonesia. The land of rite in Papua has become important because it binds the culture and identity of indigenous peoples. Conflicts in Papua are often about land disputes. As in the decision of the Supreme Court Number 4241 K/Pdt/2022 where the problem arises when the local citizens of Papua who are not part of the customary law community buy land for their interests through the ordinary llaw society in the district of Hubikiak, Wamena Kota. The sale is carried out in accordance with customary legal processes that is by the way of realese of the right to the original land supervised by the chief or Ondoafi, ordinary elders, the head of RT/RW. Afterwards proceeded by making a request for the issuance of SHM to BPN. In customary laws, the issue of the certificate must include proof of th declaration of the release of rights to the land. Land registration, in addition to providing legal certainty, is also very important as it is a legitimate and state recognized proof of ownership. The recognition of property rights is often contrary to customary law because it is inconsistent with modern legal concepts. Therefore, with regard to the problem of how the arrangement of land in Papua customary law society is based on the rules of the laws in force and the position of the title of property originating from the land of the Papua common law society. In order to answer these questions, this study uses the method of doctrinal research by conducting a study of legal objects such as regulations of laws and judgments of courts. The data used is secondary data that is primary legal material relevant to this research. The results of this research are legal regulations concerning the welfare of indigenous peoples in the regulations of the Otsus Papua and the Perdasus Papua, but their implementation is still very poor as well as regarding the position of the title of property originating from the land of the communities the customary land law although contrary to customary laws must be recognized as proof of legitimate ownership according to the law and recognized by the state. Thus, the object of land if at any time recognized by the common law society cannot be challenged nor taken."

"Dalam proses pembuatan akta wasiat umum di hadapan notaris berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN) dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer). Dalam kedua peraturan tersebut bisa saja terdapat ketentuan yang berbeda, salah satunya ketentuan syarat saksi dalam sebuah proses pembuatan akta. Dalam KUHPer karyawan notaris dilarang untuk menjadi saksi dalam proses pembuatan akta wasiat, sedangkan dalam UUJN tidak ada larangan tersebut. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut mempunyai akibat yang berbeda. Jadi, harus dipahami ketentuan manakah yang berlaku dalam pembuatan akta wasiat di hadapan notaris. Salah satu kasus yang berkaitan adalah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 400K/Pdt/2018 dimana akta wasiat dalam kaus tersebut telah dibatalkan dengan alasan melanggar ketentuan KUHPer. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan saksi dalam proses pembuatan akta wasiat yang dilakukan di hadapan notaris dan bagaimana akibat terhadap pelaksana wasiat atas akta wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam kasus Putusan No. 400K/Pdt/2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa saksi akta dalam pembuatan akta wasiat dalam Kasus di atas tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam KUHPer dan hanya memenuhi syarat dalam UUJN. Padahal KUHPer merupakan lex specialis dari ketentuan dalam UUJN sehingga pelanggaran ketentuan tersebut menyebabkan akta wasiat tersebut menjadi batal. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah pengangkatan pelaksana wasiat di dalamnya juga menjadi batal sehingga pelaksana wasiat tersebut tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus harta pewaris. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah notaris harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya selain UUJN dikarenakan bisa saja terdapat peraturan lain yang berlaku sebagai lex specialis dari ketentuan dalam UUJN.

---

In the process of making a general testament deed in front of a notary public, the provisions in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 (UUJN) and also provisions in the Civil Code (KUHPer). There might be different provisions in both regulations, one of which is the provision of witness conditions in a process of making a deed. In the Criminal Code, notary employees are prohibited from being witnesses in the process of making a testament, while in the UUJN there is no such prohibition. Breach on both, of the two provisions have different consequences. So, it must be acknowledged which provision apply in making a testament in front of a notary. One of the related cases is in the case of the Supreme Court Decision No. 400K/Pdt/2018 where the testament of the case has been canceled for the reason that it violates the provisions of the KUHPer. Therefore, the questions raised in this study are how the witness's validity in the process of testament making is carried out in front of a notary and how the consequences of the testament executor of the court-canceled testament (refer to the case of Decision No. 400K / Pdt / 2018)This research is conducted using a normative juridical research method with analytical descriptive research type.The conclusion of this study is that the deed's witness in making the deed in the case above is not valid because it does not meet the conditions set out in the Criminal Code and only meets the requirements in the UUJN. Even though the KUHPer is a lex specialis of the provisions in the UUJN so that the violation of these provisions cause the testament to be canceled. The legal effect of the cancellation is that the appointment of the executor in it also becomes null and void so that the executor of the testament does not have the authority to take care of the property of the heir. Suggestions that can be given from this research are notaries must always pay attention to other laws and regulations besides UUJN because there may be other regulations that apply as lex specialis from the provisions in UUJN."

"Salah satu tujuan dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang sepakat. Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketika tidak terpenuhinya syarat dari asas terang dan tunai, yaitu jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT. Hal ini seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022, yang di mana pihak pembeli tanah yang tidak dapat melakukan proses peralihan hak atas tanah. Pihak Penjual menolak untuk dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, padahal Pihak Pembeli sudah membayarkan secara tunai dan sudah dibuatkan kuitansi pembayaran. Pihak Pembeli yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan meminta kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk menetapkan Pihak Pembeli sebagai Pihak pemilik sah dari obyek sengketa tanah. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitan menunjukan bahwa perbuatan hukum jual beli tersebut dinyatakan sah dikarenakan walaupun jual beli belum dilakukan di hadapan PPAT, statusnya sudah mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Hal ini dikarenakan jual beli yang belum dilakukan di hadapan PPAT tersebut sudah memenuhi syarat materiil dari suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Para Pihak mengakui benar adanya bukti kuitansi yang menyatakan pembayaran atas obyek sengketa telah terjadi.

---

One of the objectives of the transfer of land rights carried out before an authorized official, namely the Land Deed Officials (PPAT) is to provide legal protection to the parties who agree. The problem that often occurs is when the requirements of the clear and cash principle are not fulfilled, namely buying and selling is not carried out before the PPAT. This is similar to what happened in the Supreme Court Decision Number 464 K/Pdt/2022, where the land buyer cannot carry out the process of transferring land rights. The seller refuses to carry out the process of transferring land rights, even though the buyer has paid in cash and a receipt for payment has been made. The Buyer Party who feels aggrieved submits a lawsuit to the District Court, and asks the Panel of Judges in its decision to determine the Buyer Party as the legal owner of the object of the land dispute. The research method used normative juridical and analyzed using qualitative data analysis. The results of the research show that the legal act of buying and selling is declared valid because even though the sale and purchase has not been carried out before the PPAT, its status is binding between the seller and the buyer. This is because the sale and purchase that has not been carried out before the PPAT has fulfilled the material requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code and the Parties acknowledge that there is proof of receipt stating that payment for the object of the dispute has occurred."

"Pembuatan akta wasiat (testament) oleh notaris tidak boleh melanggar bagian pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa percampuran harta seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2748 K/Pdt/2022. Hal ini disebabkan karena dalam hal terjadi perkawinan percampuran harta, maka harta bersama dibagi dua antara suami istri dan atas seluruh harta bersama tersebut tidak boleh dituangkan dalam akta wasiat (testament) karena akan melanggar bagian suami atau istri yang hidup terlama, sehingga ahli waris yang merasa dirugikan akan adanya akta tersebut dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan dan akta tersebut dapat tidak terlaksana sebagian atau dapat dibatalkan. Kasus ini bermula ketika akta yang dibuat oleh Notaris TN dinilai melanggar bagian TBT selaku istri sah dalam perkawinan percampuran harta. Salah satu pokok gugatan yang diajukan TBT yaitu agar majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah doktrinal dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah akta wasiat yang melanggar bagian istri dalam perkawinan percampuran harta mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena dengan menghibahwasiatkan harta diluar bagiannya dalam harta bersama dipersamakan dengan menghibahwasiatkan milik orang lain. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 903 KUHPerdata menghibahwasiatkan harta milik orang lain menjadikan akta tersebut batal demi hukum. Dengan batal demi hukum akta wasiat tersebut memiliki arti tidak dapat dilaksanakan baik sebagaian maupun seluruhnya dari kehendak yang termuat dalam akta wasiat tersebut. Dengan demikian, pihak yang merasa terciderai haknya dapat meminta pertanggung jawaban kepada Notaris TN. Notaris TN dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan/atau administratif karena melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e perubahan UUJN.

---

The establishment of a will (testament) by notary must not violate the spouse's part who get married without joint assets as stated in the Supreme Court of the Republic of Indonesia’s Verdict Number 2748 K/Pdt/2022. When people get married with joint assets, the joint assets are divided in half for the husband and wife, hence the entire joint assets may not be stated in a Will because it would violate the portion of the husband or wife who live the longest. Therefore, the heirs who feel violated by the existence of the Will, can file a lawsuit leaving the Will may not be fully implemented or can be annulled. This case began when a Will made by a TN Notary was deemed to have violated the TBT section as a legal wife in a marriage with joint assets. One of the main points of the lawsuit filed by TBT is for the panel of judges at the Medan District Court to declare the Will Number 05 dated 12 August 2017 be null and void. The research method used is doctrinal by conducting literature studies as a data collection tool. The finding of this research is that a Will that violates the wife's share in a marriage with joint assets causes the Will to become null and void since bequeathing assets outside of her share in joint assets is equal to bequeathing other people's property. As regulated in Article 903 of the Civil Code, bequeathing other people's property will make a Will null and void. A Will that is null and void means that it cannot be utilized either in part or in whole. Thus, parties who feel their rights have been violated can ask for accountability from the TN Notary. A TN notary may be held liable in a civil lawsuit for being proven to have committed an unlawful and/or administrative act for violating the provisions in Article 16 paragraph 1 letter e of amendments to Law on Notary Position."