Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Potensi penerimaan pajak dari High Net Worth Individual (HNWI) masih dapat dioptimalkan dikarenakan persentase penerimaannya masih lebih kecil dari WP Badan sehingga unit khusus yang mengadministrasikan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) HNWI memiliki peranan yang cukup penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemungutan Pajak Penghasilan HNWI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan pemungutan PPh WP OP HNWI di KPP WP Besar Empat kurang efektif berdasarkan kerangka evaluasi teori efektivitas organisasi (Campbell, 1974). Keberhasilan program bernilai belum efektif dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak Nonefektif dan beberapa Klasifikasi Lapangan Usaha tidak menggambarkan HNWI. Keberhasilan sasaran belum efektif dalam pertumbuhan penerimaan PPh WP OP HNWI namun kepatuhan WP OP HNWI bernilai efektif. Kualitas input dan output juga cukup efektif dengan sedikitnya jumlah SP2DK dari Account Representative yang diusulkan pemeriksaan namun porsi pemeriksaan terhadap WP OP dari pemeriksa masih rendah. Porsi penerimaan PPh WP OP HNWI dari target masih rendah sehingga dinilai kurang efektif.

---

Potential tax revenue from High Net Worth Individuals (HNWI) can be optimized since the percentage of its revenue still lower than Corporate Tax revenue thus special unit administrating HNWI has a significant role. The aim of this study is to analyze the optimization of Income Tax collection from HNWI at the Tax Service Office (KPP) of the Large Tax Office Four (LTO 4). This research uses a qualitative method with descriptive analysis. The results indicate that the collection of Income Tax from Individual Taxpayers from HNWI at the LTO 4 is less effective based on the evaluation framework of organizational effectiveness theory (Campbell, 1974). The success of the program is deemed not yet effective due to the presence of non-effective Taxpayers and some Business Field Classifications that do not depict HNWI. The success of the objectives is not yet effective in the growth of income tax revenue from WP OP HNWI but effective in the compliance of WP OP HNWI. The quality of input and output is also quite effective with a small number of proposed SP2DK (Tax Audit Reports from Account Representative) for examination but the proportion of tax audit by Auditor is still remaining low to the HNWI. The proportion of Income Tax revenue from WP OP HNWI compared to the target is still low, hence considered less effective."

"High Net Wealth Individual (HNWI) menjadi sasaran pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak. Pendirian unit khusus dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas HNWI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi, mengindentifikasi masalah dan menganalisis peluang terkait optimalisasi pemungutan PPh atas Wajib Pajak (WP) HNWIdi Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Empat. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Strategi yang dilakukan berupa kerja sama dengan lembaga lain, membentuk sistem informasi dan membangun kepercayaan dengan WP. Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah WP, intensitas pergantian konsultan pajak, pemisahan pengelolaan WP HNWI, dan pencarian aset WP yang sulit. Peluang diperoleh dari pertumbuhan populasi dan aset HNWI dan terbukanya data WP melalui kasus Panama Papers.

---

High Net Wealth Indivudual (HNWI)was targeted by government to raise tax revenue resources. Special Tax Unit was established to optimalize the income tax collection on HNWI. This research is aimed to describe strategies, obstacles, and opportunities in optimilizing income tax collection on HNWI by Large Taxpayer Office (LTO) IV. This research was conducted with qualitative approach and in-depth interview as data collection method. As the result, the strategies are cooperate with some institutions, establish an information system, and build tax payer trust. The obstacles are the limititation of HNWI taxpayer amount, dynamic change of tax consultant, separation of HNWI tax collection, and difficulties in tracking HNWI asset. The opportunitiesare the increase of HNWI population and asset and the exposure of taxpayer data by Panama Papers case."

"Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen perpajakan untuk mengatasi kontraksi ekonomi dan meningkatnya kesenjangan sosial akibat Pandemi Covid-19. Strategi yang ditempuh adalah mengoptimalkan penerimaan dari HNWI. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan hambatan penerapan wealth tax di Indonesia serta mengkaji regulasi HNWI tax di Uganda, Swiss, dan Prancis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang dimiliki Indonesia dalam menerapkan wealth tax, yaitu banyaknya jumlah HNWI Indonesia, pengoptimalan penerimaan perpajakan, dan distribusi pendapatan. Sementara hambatan yang harus dihadapi, yaitu belum terdapat landasan hukum pajak kekayaan di Indonesia, sulitnya mengumpulkan informasi kekayaan HNWI, HNWI memiliki kedekatan dengan pihak yang berkuasa, kurang trennya pajak kekayaan di negara lain, kemudahan HNWI dalam melakukan mobilitas ke luar negeri, dan ketakutan adanya tumpang tindih pemajakan. Di Uganda belum menerapkan wealth tax. HNWI hanya dipajaki dengan instrumen PPh namun terdapat tarif tambahan sebesar 10% untuk penghasilan pada lapisan teratas. Sementara Swiss dan Prancis telah mengenakan wealth tax. Penerapan wealth tax di Swiss lebih efektif daripada Prancis karena Swiss menerapkan tarif dan ambang batas yang lebih rendah dalam pemungutan pajak kekayaan sehingga tidak menyebabkan adanya potensi yang kabur dan perluasan dasar pengenaan pajak sekaligus

---

The Indonesian government uses tax instruments to overcome the economic contraction and increasing social inequality due to the Covid-19 Pandemic. The strategy adopted is to optimize revenue from HNWI. This thesis aims to analyze the potentials and obstacles of implementing a wealth tax in Indonesia and to examine HNWI tax in Uganda, Switzerland, and French. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. The results of this study indicate that there are several potentials to implement a wealth tax in Indonesia consisting of the large number of HNWIs in Indonesia, the purpose of optimizing Indonesian tax revenues, and income distribution. While the obstacles consisting of there is no legal basis for a wealth tax in Indonesia, the difficulty of collecting HNWIs wealth information, HNWI's proximity to stakeholders, the lack of trends in implementing wealth taxes in other countries, ease of physical mobility, and the fear of tax overlap. In Uganda, there is no wealth tax. So HNWIs are only taxed with the income tax instrument but there is an additional 10% rate for income at the top layer. Meanwhile, Switzerland and French have imposed a wealth tax. The application of a wealth tax in Switzerland more effective than French because Switzerland applies lower rates and thresholds in the collection of wealth taxes so that it does not cause potential loss and expansion of the tax base at the same time."

"Pada periode tahun 2013-2017 telah ditetapkan 3 kali kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pajak penghasilan pribadi, namun belum ada studi yang menguji kebijakan tersebut dalam konteks efektivitas dalam meningkatkan pendapatan wajib pajak. Peneliti menguji dampak kenaikan PTKP menggunakan data pendapatan bersih dari Sakernas dan menggunakan metode Pooled OLS untuk mengestimasi pengaruh kenaikan PTKP terhadap pendapatan. Estimasi statistik menunjukkan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh positif terhadap pendapatan bersih di kelompok pendapatan bawah dalam 3 kali periode kebijakan. Sedangkan untuk kelompok pendapatan di atasnya hanya signifikan berpengaruh di dua periode pertama. Studi ini memberikan bukti empiris efektivitas dari kebijakan kenaikan PTKP.

---

In the period of 2013-2017 the government has carried out three times Personal Income Tax (PIT) Exemption expansions, but there are no studies that examine the policy in the context of effectiveness in increasing taxpayer income. We tested the impact of PTKP increases using net income data from Sakernas and used the Pooled OLS method to estimate the effect of PIT exemption increases on income. Statistical estimates show that the increase in PIT exemption has a positive effect on net income in the lower income group in 3 policy periods. Whereas the higher income group is only significantly affected the income in the first two periods. This study provides empirical evidence of the effectiveness of PIT exemption expansion policy.

"

"Laporan magang ini membahas evaluasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 dan PER-02/PJ 2019. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, SPT Tahunan milik MS, ALC, VKG, dan VSC telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, kecuali MS karena MS tidak melaporkan daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun sehingga pengisian SPT MS belum memenuhi kriteria lengkap. Untuk pelaporan SPT Tahunan milik OG pelaporannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PER-02/PJ/2019.

---

This report discusses about the evaluation of filing and reporting of annual individual income tax return based on Regulation Number 16 of 2009 and PER-02/PJ/2019. Based on the evaluation, the filing of individual annual income tax return for MS, ALC, VKG, and VSC is filled correctly, completely, and clearly, except for MS because he didn`t report his assets and liabilities information at the end of the year. Therefore, the filing of individual annual income tax return for MS isn`t filled completely. For the reporting of individual annual income tax return for EXO Indonesia`s expatriate, it complies to PER-02/PJ/2019."

"Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan terhadap pengusaha kecil diharapkan dapat meringankan para pelaku usaha. Kemudian timbul permasalahan kepatuhan pajak yang masih menjadi salah satu masalah besar bagi pengusaha kecil. Masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak. Oleh karena itu penulis membahas mengenai pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dan penegakan hukum terhadap pengusaha kecil. Pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor aparatur penegak hukum, dan faktor fasilitasnya. Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil adalah (a) kurangnya kesadaran atau kepatuhan dari Wajib Pajak untuk membayar pajak yang diakibatkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan dari Wajib Pajak; (b) adanya Wajib Pajak yang melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar; (c) kendala pelaporan; (d) kendala pencatatan; (e) kendala pembukuan. Penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan: (a) pengawasan terhadap para pengusaha kecil; (b) melakukan pemeriksaan; (c) melakukan penagihan; (d) Melakukan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

---

Income Tax (PPh) is a tax imposed on individuals or entities on income received or earned in one tax year. The government provides various facilities for small entrepreneurs that are expected to alleviate business actors. The problem of tax compliance then arises, which is still one of the big problems related to small entrepreneurs. A significant number of them are negligent with tax obligations. Therefore, the author discusses the implementation of income tax collection and law enforcement against small entrepreneurs. Income tax collection on small entrepreneurs is based on Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Taxpayers who have a certain gross circulation and Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). The implementation of income tax collection on small entrepreneurs is carried out in accordance with applicable tax regulations. The obstacles experienced in the implementation of income tax collection on small entrepreneurs are (a) lack of awareness or compliance of taxpayers to pay taxes due to lack of information and knowledge of taxpayers; (b) taxpayers who submit tax returns incorrectly; (c) reporting constraints; (d) recording constraints; (e) bookkeeping constraints. Law enforcements carried out to overcome these obstacles include: (a) supervision of small entrepreneurs; (b) conducting audits; (c) conducting tax payment billing; (d) increasing taxpayer compliance."

"Related to economic globalization era, many big scale companies make decision to hold their business in other countries. Indonesia as developing country also includes the nation actively conducts their efforts to attract investors. As the consequences of the business, many big scale companies develop their business in Indonesia. The form of business activities that many conducted by the big scale companies is branch (permanent establishment).The income tax on the permanent establishment ("PE") operation actually represent great potential tax object, but the enforcement on its tax imposition still has not optimal yet. Therefore, the loss of fiscal potential contained in each BUT activity should be anticipated by Directorate General of Taxation by formulating the efforts that may be conducted by the Directorate General of Taxation in supporting the optimization of the income tax revenue on this PE. Moreover, the hindrances facing the tax imposition on this PE revenue should be identified carefully in order to seek the proper handling efforts.The determination of the profit amount on the companies will be fit with the actual condition and is not conducted hypothetically if carried in resident country. However, in case the business is conducted in the source country, its consequences that the source country also requires the cost in order that the business may operate. Therefore, the source country also should be given the taxing right on the business income gained by PE in the source country. How far the taxing right of the source country on the income from its region is determined by some criterion. The main criteria of PE is a "fixed place of business", namely there is a permanent place to conduct the business activities in the source country.The purpose of this thesis is to describe the treatment of income tax imposition on PE in Indonesia, arising issues and efforts that may be conducted by the Directorate General of Taxation in order that the collection of income tax on PE is more optimum.The used research method in this thesis writing is descriptive analytical method. The research was conducted through interviews with some tax official and tax officers, tax consultants, taxpayers and the potential taxpayers. The document investigation was conducted based on the scientific works and the tax regulations either based on the law, its implementation terms, or terms contained in tax treaties.Based on the research conducted in the field it was known that Badora Tax. Office had no sufficient capabilities to be able to identify BUT especially for the activity type of service provider. The difficulty to detect PE existence of the activity type of service provider also can not separated by the existing weaknesses in Badora Tax Office it self.From analysis result was obtained conclusion that activity type of activity type of service provider actually represents the very potential tax object, but it was not explored optimally, as hindered by the low understanding especially concerning international tax (especially on PE) and the minimum English language ability in the tax officers, and the limited staff fully understanding the type of business of each PE taxpayer.On the above conclusion, that it is suggested to improve the English language capability and the understanding on the international tax knowledge, it is better to hold the special education periodically and in sustainable way."

"This internship report aims to evaluate the Withholding Procedure of Income TaxArticle 21 in PT. TUV. The process that are evaluated is the identity verification and correction, and data entry for Income Tax Article 21 Withholding Procedure. The evaluation was carried out by the rules and regulations that based the obligation of Income Tax Article 21 and the Standard of Procedure that are owned by the company. The method use in this report is to compare between the regulations and the standard of procedure with the real practice that conducted in the internship. The evaluation result show that the Withholding process is in accordance with the law and the Standard of Procedure but there is an obstacle in the process as PT. TUV still use paper-based document. This report also explains about the author’s self-reflection during the internship period, describing personal experiences, and lesson learned in the context of real work environment.

---

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. TUV. Proses yang dievaluasi adalah verifikasi dan koreksi identitas serta input data Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21. Evaluasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Standar Prosedur yang dimiliki perusahaan. Metode yang digunakan dalamlaporan ini adalah dengan membandingkan antara peraturan dan standar prosedur dengan praktik nyata yang dilakukan selama magang. Hasil evaluasi menunjukkanbahwa proses Pemotongan telah sesuai dengan undang-undang dan Standar Prosedur namun terdapat kendala dalam prosesnya karena PT. TUV masih menggunakan dokumen berbasis kertas. Laporan ini juga menjelaskan tentang refleksi diri penulis selama masa magang, menggambarkan pengalaman pribadi, dan pembelajaran dalam konteks lingkungan kerja nyata."

"Akibat adanya perlambatan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif PPh atas revaluasi aktiva tetap. Skripsi ini meneliti tentang evaluasi kebijakan insentif PPh atas revaluasi aktiva tetap dan faktor penghambat penerapan insentif tersebut. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh atas revaluasi aktiva tetap tidak memenuhi 4 dimensi dan telah terpenuhi 2 dimensi evaluasi kebijakan. Selama penerapan kebijakan ini pun terdapat faktor penghambat yaitu, kesulitan dalam proses penilaian, kesulitan dalam proses administrasi, dan kesulitan dalam pencatatan. Dalam memberikan insentif sebaiknya pemerintah memperhatikan pengukuran tax expenditure sehingga dapat tercapai harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan.

---

Due to economic slowdown, the government issued a policy to decrease the income tax rate of fixed asset revaluation. This research examines to evaluate the income tax incentive policy of fixed asset revaluation and analyze the inhibiting factors of applying such incentive. This research is quantitative descriptive with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that the income tax incentive policy of fixed asset revaluation unfulfilled the 4 dimensions and fulfilled 2 dimensions of policy evaluation. During the application of this policy, there are some inhibiting factor, such as difficulties in the assessment process, difficulties in the administration process, and difficulties in entry process. The advice given is in providing incentives the government should pay attention to the measurement of the tax expenditure in order to achieve harmonization and synchronization of policies. "

"Saat ini permasalahan mengenai pandemi COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Efek yang ditimbulkan nyaris terjadi di semua bidang di dalam negeri, salah satunya berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, karena potensi perpajakan teletak pada kegiatan ekonomi. Guna membantu wajib pajak dalam mengatasi pandemi yang berkepanjangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Apakah hasil yang diharapkan sehubungan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi sasaran dan tujuan dari kebijakan oleh DJP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitif dengan paradigma post positivis, dengan melakukan studi lapangan dalam hal ini wawancara mendalam, dan survei dalam hal ini membagikan kuesioner kepada wajib pajak pemberi kerja Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengaitkan 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kesamaan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

Nowadays, the issue of the COVID-19 pandemic has seized the world’s attention. The effect that occur in almost all fields in the country, one of which has an impact on economic conditions in Indonesia. There is a relationship and dependence between taxation and economic growth, because the potential for taxation lies in economic activities. In order to assist taxpayers in overcoming a prolonged pandemic, the government issued a policy, namely Government-Borne Tax Incentives on Article 21 Income Tax. Have the expected result regarding the implementation of the policy by DGT. The method used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm, by conducting field studies in this case in-depth interviews, and surveys in this case distributing questionnaires to taxpayers. The result of this study is that n evaluating policies, it can be done by linking six criterias namely effectiveness, efficiency, similarity, adequacy, responsiveness, and accuracy."