Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai bentuk pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, LMK diberikan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mewakilkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola Royalti. Namun, kehadiran LMKN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait mengenai siapa yang sesungguhnya berwenang untuk mengelola Royalti, yang merupakan imbalan atas kreativitas serta jerih payah dalam menciptakan Ciptaan yang dinikmati oleh Masyarakat umum. Royalti diperoleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait saat Ciptaan mereka digunakan secara komersial oleh pihak lain. Maka, pengelolaan dan distribusi Royalti harus dilaksanakan dengan tegas dan rinci. Adapun, penelitian ini bersifat doktrinal dengan metode analisis kualitatif yang menggunakan sumber dari studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah menyarankan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewenangan LMK dan LMKN agar meminimalisir dualitas dalam pengelolaan Royalti. LMK dan LMKN dapat meningkatkan cakupan dan sistematika pengelolaan Royalti untuk memastikan transparansi dan keadilan distribusi. Untuk meningkatkan kinerja LMK terutama LMKN, maka dapat dipelajari sistem pemungutan Royalti yang dianut oleh APRA AMCOS di Australia yang terintegrasi.

---

To fulfill the Economic Rights of Creator, Copyright Holder and/or Related Rights Owner, LMK, mandated by Law Number 28 of 2014 about Copyright can represent Creator, Copyright Holder and/or Related Rights Owner to manage Royalties. However, the presence of LMKN through Government Regulation Number 56 of 2021 about the Management of Royalties for Copyright of Songs and Music, has caused ambiguity, especially for Creators, Copyright Holders and/or Related Rights Owners over who can manage Royalties, which are a reward for creativity and hardwork in forming Creations that are widely consumed. Royalties are earned by Creators, Copyright Holders and/or Related Rights Owners when their Creations are commercially used by other parties. Therefore, the management and distribution of Royalties must be done in a rigid and detailed manner. This research, employing a doctrinal approach with qualitative analysis, advocates for clarifying the roles of LMK and LMKN to minimize confusion in royalty management. It proposes detailed regulatory adjustments to enhance the scope and systematic management of royalties, emphasizing transparency and fairness in distribution. To improve the performance of LMK especially LMKN, Indonesia can draw inspiration from an integrated Royalty collection system adopted by APRA AMCOS in Australia. "

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Nyatanya, banyak Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia yang sudah berdiri dan menjalankan fungsinya untuk memungut royalti. Namun, perkembangan ini tidak diikuti oleh penegakan hukum yang memadai bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dari penelitian ini, pencipta lagu dapat mengetahui upaya-upaya hukum yang dimiliki ketika haknya dilanggar. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak pencipta lagu karena belum adanya dasar hukum yang tegas mengaturnya.

---

ABSTRACT

This research focuses on the role of Collecting Management Society in collecting royalty to song authors. Nowadays, there are a lot of Collecting Management Society in Indonesia that have been established and conducting the business to collecting the royalty. However, this development is not followed by the adequate protection and law enforcement of copyright for author or copyright holder. From this research, song author right might know any efforts can be taken when their rights are violated. The existence of Collecting Management Society is not optimally protecting author rights yet because there is no clear legal basis."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan terhadap peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN dengan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti musik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk sengketa terkait royalti musik, bagaimana kedudukan LMKN dan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti, dan apakah perlu LMKN mengadopsi aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti. Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa bentuk sengketa royalti musik yang sering terjadi antara lain berupa formulasi penghitungan royalti yang tidak sesuai, royalti atas pemberian lisensi dan besaran royalti. Adapun peranan LMKN dalam penyelesaian sengketa royalti musik yaitu dapat melakukan mediasi apabila terjadi sengketa, sedangkan Copyright Royalty Board dapat memutuskan terkait distribusi royalti secara parsial sebagian selama menunggu proses penyelesaian sengketa berjalan, menerima atau menolak klaim royalti, menerima atau menolak permohonan penyesuaian tarif dan menyetujui/mengesahkan suatu kesepakatan/perjanjian tentang hal-hal yang disetujui oleh sebagian atau semua pihak selama proses penyelesaian sengketa, sebagai dasar penentuan syarat-syarat dan tarif atau sebagai dasar distribusi pembayaran royalti. Agar tidak terjadi lagi multitafsir terkait kewenangan dan kedudukan LMKN, kiranya Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the comparison of the role of the National Collective Management Organization Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN and the Copyright Royalty Board in musical royalties related dispute settlement. The problems of this thesis include what musical royalties related disputes are, how LMKN and the Royal Royalty Board are positioned in the settlement of royalties related disputes, and whether or not it is necessary for LMKN to adopt the rules relating to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalties related disputes. After conducting the research, it is concluded that forms of most frequent musical royalties related disputes include unacceptable formulation of royalty calculations, royalties for licensing and amounts of royalties. The role of LMKN in the settlement of royalties related disputes is to mediate in the event of a dispute, while the Copyright Royalty Board may decide on partial royalty distribution while pending a dispute settlement process, accept or reject a claim for royalty, accept or reject an application for rate adjustment and approve endorse an understanding agreement on matters agreed by some or all parties during a dispute resolution process, as a basis for determining terms and rates or as a basis for distribution of royalty payments. In order to avoid further multiple interpretations with regard to the authority and position of LMKN, it is necessary for the Government to immediately enact a Government Regulation as the implementation of Law Number 28 of 2014 and, in its preparation, it is necessary to consider the adoption of several rules with regard to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalty disputes. "

"Tesis ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi penulis yang karya tulisnya diterbitkan dan lembaga manajemen kolektif (LMK). LMK dibidang penerbitan di Indonesia adalah Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi penulis buku dalam perjanjian lisensi penerbitan buku; Bagaimana wewenang Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengumpulkan royalti berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2002; Bagaimana sistem pungutan royalti yang dilakukan oleh YRCI selaku lembaga manajemen Kolektif dalam bidang penerbitan serta bagaimana pengawasan dari Direkorat Jendral HKI terhadap Lembaga Manajemen kolektif yang ada saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian normatif yang bersifat analistis deskriptif. UU Hak Cipta telah menjangkau perlindungan hukum terhadap karya cipta atas buku terutama bagi penulis dan penerbit. Peran lembaga manajemen kolektif di bidang penerbitan dalam kondisi sekarang ini adalah posisinya mewakili pencipta atau pemegang hak cipta dalam melakukan kerjasama dengan Pengguna (users). Keberadaan lembaga manajemen kolektif yang ada di Indonesia belum ada pengawasan dari pemerintah.

---

ABSTRACTThe research focuses on the legal protection for authors that have papers writer which published and Collecting Management Society. CMS in publishing field is YRCI. The identification of the problem in this research is how legal protection for authors in book publishing license agreement; how the authority of CMS for royalty collected based on the act No.19/2002; how is the system of royalty collected by YRCI, as CMS in book publishing and then how the regulatory form Directorate General of Intellectual Property Right to CMS currently. The research was composed to answer the problem with the method of Juridical normative research which is analytical and descriptive in nature. The act on copy rights has given legal protection for copyrighted works over the book/papers especially for authors and publisher. The role of CMS in publishing field nowadays condition is that position represents the authors or copyright owner in cooperation with users. The existence of CMS of existing institutions in Indonesia there is no oversight by government."

"Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebesar 250 juta orang. Kemajuan teknologi memudahkan segala hal, termasuk penggunaan ciptaan musik. Baik Negara, lembaga-lembaga dengan fokus hak cipta, maupun pencipta musik itu sendiri ingin agar ciptaannya dihargai dengan adil. Maka dibentuklah suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan LMK untuk menjawab permasalahan itu. Namun seiring berjalannya waktu, kehadiran LMK sering dipertanyakan oleh masyarakat. Pendekatan LMK untuk melakukan pemungutan royalti dari pengguna ciptaan musik sering dianggap tidak memiliki dasar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC 2014) telah mengakomodasi pengaturan LMK. Maka setiap LMK yang melakukan fungsi pemungutan dan pendistribusian royalti di Indonesia harus tunduk terhadap setiap ketentuan yang sudah tertulis dalam undang-undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah WAMI sudah memenuhi seluruh ketentuan sebagai LMK yang menjalankan kegiatannya di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUHC 2014, dan melakukan suatu studi perbandingan yang komprehensif dengan ASCAP dan CISAC untuk mendapatkan bilamana ada ketentuan yang tepat untuk diberlakukan baik bagi WAMI maupun bagi UUHC 2014. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yang memiliki bentuk yuridis normatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa WAMI belum sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan sebagai LMK berdasarkan UUHC 2014.

---

Indonesia is a country with a population of 250 million people. Improvement in technology make it easier every way, including the use of music creation. Either the State, institutions with a focus on copyright, as well as the creator of the music itself wants their creation to be fairly rewarded. Therefore, formed an organization known as the CMO to address the problem. But over time, the presence of the CMO is often questioned by the public. CMO approach to collecting royalties from users of music creation is often considered to have no basis. Act Number 28 of 2014 About Copyrights (Copyright Law 2014) has accommodated arrangements on CMO. So every CMO that performs the function of collecting and distributing royalties in Indonesia should be subject to any conditions that are written in the law. The purpose of this study is to analyze whether WAMI had complied with all the provisions as CMO carrying out its activities in Indonesia as stipulated in Copyright Law 2014, and conduct a study of a comprehensive comparison with ASCAP and CISAC to get whenever there are appropriate provisions to be applied for both WAMI and for Copyright Law 2014. This thesis is a study of law having normative juridical form. This study concludes that WAMI has not fully complied with all the provisions as CMO based on Copyright Law 2014."

"Pelanggaran hak cipta karya sinematografi dengan adanya situs streaming ilegal terus meningkat setiap tahunnya. Adanya situs ilegal menyebabkan kerugian bagi Pencipta selaku pihak yang memegang hak ekonomi Ciptaan. Lembaga Manajemen Kolektif dinilai dapat menjadi solusi yang memungkinkan insan perfilman untuk mengawasi pemanfaatan dari karya ciptanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta karya sinematografi dan menganalisis efektivitas apabila dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Film. Saat ini di Indonesia belum terdapat Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus ditujukan untuk Ciptaan film, walaupun UU Hak Cipta telah menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif ditujukan untuk semua Ciptaan yang dilindungi termasuk salah satunya karya sinematografi atau film. Penelitian dilakukan dari studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia sudah memberikan perlindungan secara pidana, perdata, maupun administratif terkait pelanggaran hak cipta. Namun, masih diperlukan penegakan hukum atas peraturan ini. Di samping itu, adanya Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditelaah terlebih dahulu karena masih ada kekosongan hukum yang mengatur mengenainya. Lembaga Manajemen Kolektif di Bidang Film dapat dibentuk apabila terdapat kebutuhan di industri film yang menyatakan lembaga tersebut dapat efektif berjalan bagi Ciptaan film.

---

Copyright infringement of cinematographic works with illegal streaming sites continues to increase every year. The existence of illegal sites causes losses to the Creator as the holder of the economic rights of creation. The Collective Management Institution is considered to be a solution that allows film people to oversee the utilization of their copyrighted works. This study aims to determine the protection provided by the laws and regulations governing copyright infringement of cinematographic works and analyze the effectiveness if a Film Collective Management Institute is established. Currently, in Indonesia there is no Collective Management Institution specifically aimed at film creations, although the Copyright Act has stated that the Collective Management Institution is intended for all protected creations including one of cinematographic works or films. The research was conducted from literature studies and interviews with relevant parties. The results showed that Indonesian legislation has provided criminal, civil, and administrative protection related to copyright infringement. However, law enforcement of this regulation is still needed. In addition, the existence of a Collective Management Institution needs to be examined first because there is still a legal void governing it. The Collective Management Institution in the Film sector can be established if there is a need in the film industry that states the institution can effectively run for film creations."

"

ABSTRAK

Pembayaran royalti hak cipta musik dan lagu sangat kompleks karena terdiri dari berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, terdapat permasalahan baru dengan adanya pengaturan LMKN di Undang-undang tersebut. Fokus penelitian adalah perkembangan tentang Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia dan perbandingannya dengan Negara Singapura, rumusan Royalti antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pengelola Usaha Karaoke, dan Penyelesaian Sengketa Royalti Antara Lembaga Manajemen Kolektif Dengan Pengelola Usaha Karaoke Ditinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Berdasarkan Putusan Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan di Singapura telah berdiri beberapa Lembaga Manajemen Kolektif yang berperan membantu para Pencipta menegakkan hak-haknya yang berkaitan dengan performance ciptaan lagu atau musik, dan secara nyata pemerintah Singapura sangat mendukung kegiatan Lembaga Manajemen Kolektif yang ada. Rumusan Royalti antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pengelola Usaha Karaoke dituangkan dalam surat kuasa dan Perjanjian Kerjasama yang diberikan oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta kepada LMK.  Penyelesaian Sengketa Royalti Antara Lembaga Manajemen Kolektif Dengan Pengelola Usaha Karaoke Ditinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Berdasarkan Putusan Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Majelis PK mengakui eksistensi KCI telah diakui oleh UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta jo UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, Hakim Peninjau memberikan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut bukanlah untuk mencari keuntungan, namun kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan para Pencipta.

 

---

ABSTRACT

Payment of music and song copyright royalties is very complex because it consists of various mechanisms as stipulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. In addition, there are new problems with the LMKN arrangements in the Law. Problems that will be the focus of the research include how to regulate the Collective Management Institution in Law No. 28 of 2014 compared to Law No.19 of 2002, How is the formula of Royalties between Collective Management Institutions and Karaoke Business Managers Judging from Law Number 28 of 2014, and How is the Royalty Management Collective Dispute Settlement with Karaoke Business Managers Judging from Law Number 28 Year 2014 Based on Verdict Number 122 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2015. The method of research is normative juridical using secondary data sourced from primary and secondary legal materials. From the results of the research found in Singapore there have been established several Collective Management Institutions whose role is to help Creators uphold their rights relating to the performance of song or music creation, and in fact the Singapore government strongly supports the activities of existing Collective Management Institutions. Royalty formulation between the Collective Management Institution and Karaoke Business Managers is stated in a power of attorney and Cooperation Agreement granted by the Creator / Copyright Holder to the LMK. Royalty Dispute Settlement Between Collective Management Institutions and Karaoke Business Managers Judging from Law Number 28 Year 2014 Based on Verdict Number 122 PK / Pdt.Sus-HKI / 2015 resolved through the Commercial Court. The PK Assembly acknowledges the existence of the KCI has been recognized by Law Number 19/2002 concerning Copyright in conjunction with Law Number 28/2014 concerning Copyright. In addition, the Review Judge considers that the activity is not for profit, but that the activity is for the benefit of the Creator.

 

"

"Dewasa ini, timbul berbagai masalah yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah ini, kemudian dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai lembaga yang mengelola royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik. Terdapat dua jenis LMKN yakni LMKN Pencipta, yang merepresentasikan kepentingan Pencipta, dan LMKN Hak Terkait, yang merepresentasikan kepentingan Pemilik Hak Terkait. LMKN dibentuk sebagai subordinasi dari LMK-LMK di Indonesia. Tidak ada lembaga di negara-negara lain yang menyerupai LMKN. Pengaturan mengenai LMKN diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Menurut Permenkumham No. 29 Tahun 2014, LMKN dibentuk dengan bentuk hukum komisi yang beranggotakan masing-masing 5 komisioner. Permenkumham ini juga mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari LMKN. Terdapat pengaturan mengenai LMKN dalam Permenkumham dan UU No. 28 Tahun 2014 yang bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Bentuk hukum dan kewenangan LMKN sebagaimana diatur dalam Permenkumham bertentangan dengan definisi awal dari pembentukan LMKN dalam UU No. 28 Tahun 2014.

---

Nowadays, there are a lot of problems arise that are encountered by Collective Management Institutions in Indonesia. The National Collective Management Institute LMKN was established under Law no. 28 of 2014 as the agency that manages the copyrighted royalties of song and or music fields. There are two types of LMKN namely LMKN Creator, which represents the interests of the Creator, and LMKN Related Rights, which represents the interests of the Owner of the Related Rights. LMKN was formed as a subordination of collective management organizations located in Indonesia. There are no institutions in other countries that resemble LMKN.

The regulation on LMKN is further stipulated in Permenkumham No. 29 Year 2014. According Permenkumham No. 29 Year 2014, LMKN was formed with a legal form of commission consisting of 5 commissioners each. This Permenkumham also regulates the duties and authorities of LMKN. There are arrangements regarding LMKN in Permenkumham and Law no. 28 of 2014 that are in conflict with each other. The legal form and authority of LMKN as regulated in Permenkumham is contrary to the original definition of the formation of LMKN in Law no. 28 of 2014. "

"The focus of this research paper is to analyze the system of royalty tariff determination for television companies in Indonesia, through the decree issued by the National Collective Management Organization regarding royalty tariff for television companies as well as the agreement between PT. Surya Citra Media Tbl. and the National Collective Management Organization on the system and procedure of royalty collection for the commercial use of a song or music. This research paper is made by using a normative judicial method. The result of this research paper is that there are similarities between the royalty tariff calculations in Indonesia and in other countries such as Japan, Switzerland, and Netherlands, and that the agreement between PT. Surya Citra Media and the National Collective Management Organization is null and void. This research paper also suggests that PT. Surya Citra Media follows the decree issued by the National Collective Management Organization and then after it expires, discuss it again with other television parties to make a consensus so that the provisions and calculations will be agreed.

---

Fokus dari makalah penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem penentuan tarif royalti untuk perusahaan televisi di Indonesia, melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengenai tarif royalti untuk perusahaan televisi serta perjanjian antara PT. Surya Citra Media Tbl. dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang sistem dan prosedur pengumpulan royalti untuk penggunaan komersial lagu atau musik. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari makalah penelitian ini adalah bahwa ada persamaan antara perhitungan tarif royalti di Indonesia dan di negara lain seperti Jepang, Swiss, dan Belanda, dan bahwa perjanjian antara PT. Surya Citra Media dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak sah. Makalah penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT. Surya Citra Media mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan kemudian setelah itu berakhir, diskusikan lagi dengan pihak televisi lain untuk membuat konsensus sehingga ketentuan dan perhitungan akan disetujui."

"ABSTRAKPembayaran royalti hak cipta musik dan lagu sangat kompleks karena terdiri dari berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu kepada standar baku yang dibuat Lembaga Manajemen Kolektif. Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan salah satu lembaga yang mengelola pengadministrasian kolektif, khususnya di bidang musik dan lagu. Penerapan mekanisme pemungutan royalti dan besarnya royalti yang ditetapkan oleh KCI juga masih mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam skripsi ini Penulis membahas mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pemungutan royalti atas penggunaan karya cipta musik dan lagu, serta mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti antara KCI dengan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Sebagai studi kasus, Penulis menggunakan putusan Pengadilan Niaga Makasar dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili kasus pelanggaran hak cipta antara KCI dengan PT Vizta Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif sangat berperan dalam pemungutan royalti, baik bagi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta maupun industri musik itu sendiri. Selain itu, mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti antara KCI dengan pengguna mengikuti standar baku yang telah ditetapkan oleh KCI.

---

ABSTRACTThe payment of copyright royalties for music and songs are very complex because it consists of various mechanisms as it written down in the 19th of 2002 Indonesian Copyright‟s Law. In the implementation, the royalti collection refer to the standards of Collective Management Organization. Yayasan Karya Cipta Indonesia is one of institutions that manage the administration of collective, especially in the music and song. Implementation of collecting royalties mechanism and the amount of royalties by KCI still having a lot of problems and violations. Therefore, in this thesis the writer tries to review the role of Collective Management Organization and the mechanism of lincence transfer and royalty payment. This paper used the research method of bibliography and normative juridical. Case study used the decision of the Commercial Court of Makasar and Jakarta, they prosecute copyright infringement case between KCI and PT Vizta Pratama. The result showed that Collective Management Organization is very useful for the benefit of the creator or copyright holder and the music industry. And about the mechanism of licence transfer and royalti payment between KCI and user is based on mutual agreement and was guided by the provisions of professional organizations."