Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam penerapan manajemen risiko sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian di Inspektorat Kementerian PANRB. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan literatur terkait, survei kuesioner serta wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat belum menjalankan perannya dalam hal memberikan keyakinan memadai terhadap manajemen risiko dan peran terkait membangun strategi pengelolaan risiko untuk disetujui oleh manajemen level atas dan mengkonsolidasi laporan risiko juga belum dilaksanakan. Peran yang dilarang tidak dilakukan oleh Inspektorat untuk menjaga objektivitas dan independensinya.

---

This study aims to evaluate the role of the Government Internal Supervisory Apparatus in implementing risk management in accordance with applicable regulations. The method used in this research applies a qualitative research approach in the field of case studies with the object of research at the Inspectorate of Ministry PANRB. Data collection is done through document review and related literature, questionnaire surveys as well as conducting interviews. The results of this study indicate that the Inspectorate has not carried out its role in terms of providing assurance on the implementation of risk management and roles related to developing risk management strategies for board approval and consolidated reporting on risk have also not been implemented. Prohibited roles are not performed by the Inspectorate to maintain its objectivity and independence."

"Perwujudan peran APIP yang efektif yaitu untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah sesuai mandat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mewujudkan peran tersebut, APIP mendorong peningkatan level maturitas SPIP dan level penilaian kapabilitas APIP melalui penetapan kebijakan manajemen risiko dan aktivitas audit internal. Namun implementasi manajemen risiko belum berdampak optimal dalam mengantisipasi permasalahan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan masih terdapat temuan kelemahan atas SPIP dan peran APIP yang belum memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi. Evaluasi dilakukan untuk memberikan perbaikan atas peran APIP dalam manajemen risiko sesuai dengan prinsip COSO Internal Control Framework (ICF) dan Institute of Internal Auditors (IIA) Standard. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan analisa perbandingan dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan kelemahan bahwa praktik manajemen risiko baru dalam tahap penerapan dan belum menjadi budaya dalam organisasi, kurangnya kompetensi SDM terkait manajemen risiko, proses manajemen risiko sudah didokumentasikan namun belum terintegrasi dengan proses bisnis dan belum dilakukan tepat waktu. Aktivitas audit internal belum optimal dalam menjamin kualitas manajemen risiko. Diharapkan hasil penelitian memberikan perbaikan peran APIP dalam proses manajemen risiko melalui pedoman, aktivitas audit internal, dan prosedur audit yang tepat.

---

The embodiment of an effective APIP role is to provide early warning and increase the effectiveness of risk management in carrying out the duties and functions of government agencies according to the mandate in Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). In realizing this role, APIP encourages an increase in the level of SPIP maturity and the level of APIP capability assessment through the establishment of risk management policies and internal audit activities. However, the implementation of risk management has not had an optimal impact in anticipating organizational problems in achieving its goals with findings of weaknesses in SPIP and the role of APIP which have not added value to improving organizational control. The evaluation is carried out to provide improvements to APIP's role in risk management in accordance with the principles of the COSO Internal Control Framework (ICF) and the Institute of Internal Auditors (IIA) Standard. The research method was carried out in a qualitative descriptive and comparative analysis using a case study approach. The results of the study found weaknesses that risk management practices were only in the implementation stage and had not yet become a culture within the organization, lack of HR competency related to risk management, risk management processes had been documented but had not been integrated with business processes and had not been carried out on time. Internal audit activity is not yet optimal in guaranteeing the quality of risk management. It is hoped that the research results will improve APIP's role in the risk management process through guidelines, internal audit activities and appropriate audit procedures."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan tahapan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian pada Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Inspektorat Kementerian PANRB merupakan unit pengawas intern yang salah satu tugasnya adalah melakukan audit kinerja. Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2022 yaitu Audit Kinerja atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB, yang mengacu pada Panduan Praktik Audit Kinerja yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Inspektorat Kementerian PANRB sudah melakukan setiap tahapan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan komunikasi hasil audit, namun beberapa kegiatan dalam tahapan audit kinerja tersebut masih memerlukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021, terutama terkait pendokumentasian kertas kerja. Penyebab terjadinya kondisi ini antara lain belum dilakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, periode waktu penugasan cukup singkat, adanya tumpang tindih penugasan, jumlah dan kompetensi tim audit belum memadai, auditee tidak merespons tim audit, dan belum ada sistem penilaian kinerja yang menerapkan reward and punishment. Untuk mengoptimalkan kegiatan audit kinerja ke depannya, Inspektorat Kementerian PANRB dapat melakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, mengevaluasi waktu penugasan, menambah jumlah auditor, menyusun rencana diklat, melakukan sharing knowledge dengan auditee, dan menerapkan sistem reward and punishment.

---

This research aims to evaluate the compliance of the implementation of the performance audit stages by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), which includes the audit planning, audit execution, and communication of audit results. The method used in this research is a qualitative research approach in the form of a case study with the object of research at the Inspectorate of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB Ministry). The Inspectorate of the PANRB Ministry is an internal supervisory unit, one of whose duties is to carry out performance audits. The evaluation in this research focused on the performance audit activities carried out by the Inspectorate of the PANRB Ministry in 2022, which is the performance audit on the implementation of performance monitoring and evaluation of public service delivery (PEKPPP). Data collection is conducted through document review and interviews. Data analysis is based on the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021 concerning the Guidelines for Performance Audit Implementation in the PANRB Ministry, which refers to the Guidelines for Performance Audit Practices published by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in 2018. The results of this research show that, overall, the Inspectorate of the PANRB Ministry has carried out each stage of the performance audit, starting from the audit planning, audit execution, and communication of audit results, but some activities in those performance audit stages still require improvement in accordance with the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021, especially the documentation of working papers. This is due to the socialization of the guidelines not yet held regularly, the assignment time period is quite short, there is overlapping of assignments, the number and competence of the audit team are not sufficient, the auditee does not respond to the audit team, and there is no system of performance assessment that applies reward and punishment. To optimize the performance audit activities in the future, the Inspectorate of the PANRB Ministry can hold the socialization of the guidelines regularly, evaluate the assignment time period, add the number of auditors, make training plans, share knowledge with auditees, and implement a reward and punishment system."

"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko.

---

The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk membahas peran audit internal terhadap penerapan manajemen risiko pada perusahaan reasuransi, prosedur dan pelaksanaan evaluasi atas penerapan manajemen risiko, pemberian rekomendasi dan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi penerapan manajemen risiko, dan efektivitas penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran audit internal terhadap penerapan manajemen risiko dan proses manajemen risiko perusahaan yang belum efektif.

---

ABSTRACTThe focus on this research is the role of internal audit in Enterprise Risk Management process implemented in a reinsurance company, the procedures, which internal auditors used in evaluating the companys Enterprise Risk Management process, and the effectiveness of the companys implementation of Enterprise Risk Management. The method used in this research was qualitative with descriptive design. The results showed that internal audit did not exercise all of its roles and the companys Enterprise Risk Management process was not implemented effectively."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan peran audit internal dengan strategi manajemen risiko reputasi di PT Bank X. Responden penelitian terdiri dari Kepala Divisi Audit Internal, Kepala Divisi dan Kepala Departemen Manajemen Risiko serta pegawai pada level manajer dan supervisor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan wawancara tersebut serta metode triangulasi yang digunakan sebagai metode analisis. Wawancara telah dilakukan dengan kelima responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ruang lingkup peran Governance, Risk, and Compliance (GRC) belum disebutkan dalam Piagam Audit dan Rencana Kerja Audit Tahunan, namun fungsi audit internal PT Bank X telah memenuhi indikator Governance, Risk, dan Compliance (GRC) partner dan trusted advisor, namun belum memenuhi sebagian besar indikator sebagai value driver. Sebagai lini ketiga, aktivitas audit internal selaras dengan strategi organisasi terhadap risiko reputasi. Namun fungsi audit internal masih berperan sebagai pemeriksa akhir dan belum terlibat dalam proses penyusunan strategi.

---

This research aimed to evaluate the alignment of internal audit role with the strategy of reputation risk management in Bank X. The population of this study consists of Internal Audit and Risk Management Division Heads and employees at manager and supervisor level. The data used in this study was primary data obtained from result of interviews and supporting documents related to the interviews and triangulation method used to be an analysis method. A total of 5 (five) interviews were conducted. The result shows that, eventhough the scope of role as Governance, Risk, and Compliance (GRC) not already mentioned in Audit Charter and Annual Audit Programme, the internal audit function of Bank X has already fulfilled the indicators of being Governance, Risk, and Compliance (GRC) partner and trusted advisor. As the third line, its internal audit activity aligned with the organization’s strategy towards reputation risks. However, the internal audit function still acts as a final examiner and have not involved in the strategy-making process."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dan peran internal audit dalam manajemen risiko pada Bank XYZ. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dan fakta langsung pada Divisi Manajemen Risiko yang terdapat pada Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Perusahaan DMST dan Departemen Audit Intern DAI pada Bank XYZ. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada Divisi Manajemen Risiko belum efektif karena belum memiliki guidance dalam mengidentifikasi risiko. Fungsi Assurance dan Konsultasi Departemen Audit Intern DAI dalam manajemen risiko belum efektif.

---

This study aims to analyze the implementation of risk management and internal audit 39 s role in risk management at XYZ Bank. This study uses a descriptive analytical method to collect data and facts directly on the Risk Management Division contained in the Department of Strategic Management and Corporate Governance DMST and the Internal Audit Department DAI at XYZ Bank.

The results of this study indicate that the application of risk management in the Risk Management Division has not been effective because it has no guidance in identifying risks. Function of Assurance and Consulting Internal Audit Department DAI to risk management has not been effective."

"Dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, penerapan manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi seluruh instansi pemerintah. Manajemen risiko harus diterapkan dalam mengelola kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam RPJMN. Kementerian X sebagai lembaga negara tidak terlepas dari risiko, beberapa kali menjadi sorotan media dalam sejumlah kasus, mulai dari masalah korupsi, masalah keimigrasian, penegakan hukum hingga kerusuhan di penjara. Makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Kementerian X dan peran Inspektorat Jenderal sebagai audit internal dalam manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan ISO 31000: 2018 dan standar yang dikeluarkan oleh IIA. Hasil penelitian berupa evaluasi dan saran untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan peran audit internal untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko di Kementerian X masih dalam tahap pengembangan dan berada pada level risk aware. Struktur manajemen risiko dan budaya sadar risiko belum terbentuk, dibutuhkan komitmen pimpinan untuk hal tersebut. Selain itu, terdapat kelemahan pada Formulir Manajemen Risiko dan Peraturan Menteri X, penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan. Inspektorat Jenderal belum menjalankan peran intinya sebagai lini ketiga dalam memberikan asurans atas penerapan manajemen risiko, karena masih fokus pada kegiatan asistensi manajemen risiko dan peran konsultasinya

---

With the enactment of RPJMN 2020-2024, implementing risk management is a must for all government institutes. Risk management must be applied in managing institute performance, in order to support the achievement of the objectives set out in the RPJMN. Ministry of X as a state institution is inseparable from risk. It has been in the media spotlight several times in a number of cases, ranging from issues of corruption, immigration issues, law enforcement until riots in prison. The paper aims to evaluate the application of risk management in X Ministry and the role of the Inspectorate General as an internal audit in risk management. This research uses descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection methods were carried out in the form of observations and interviews. The evaluation was carried out using ISO 31000: 2018 and the standards issued by IIA. The results of the study are evaluations and suggestions for improving the effectiveness of risk management and the role of internal audit to provide added value, improve performance and achieve organizational goals. The implementation of risk management in X Ministry is still in the development stage and is at the level of risk aware, it has not been implemented in all work units. The risk management structure and risk awareness culture have not been establish, it requires leadership commitment. In addition, there are weaknesses in risk management tools and Ministerial Regulation X, this study provides recommendations for improvement. The Inspectorate General has not yet carried out its core role as a third line in providing assurance for the implementation of risk management, because it still focuses on risk management assistance activities and its consultancy role"

"Penelitian ini menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang dan jasa pada organisasi XYZ dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Selanjutnya penulis menganalisis pengendalian internal pada kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan unsur pengendalian internal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan di organisasi XYZ belum sepenuhnya sesuai pada Peraturan Presiden No 16 tahun 2018. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal pada pengadan barang dan jasa telah dilaksanakan memenuhi kelima unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Namun masih terdapat kelemahan pada beberapa unsur pengendalian internal.

---

This study aims to analyze the compliance of the procedures for the procurement of goods and services in the XYZ organization with Presidential Regulation No. 16 of 2018. Furthermore, the authors analyzes the internal control in the procurement of goods and services based on internal control elements of Government Regulation Number 60 of 2008. This study is a study case using qualitative descriptive method. The study was conducted with literature review and interviews.

The results of this study is that the procedures for the procurement of goods and services at the XYZ organization are not fully comply with Presidential Regulation No. 16 of 2018. These research also shows that internal control of the procurement of goods and services has been carried out fulfilling the five elements of government internal control systems. However, there are still several obstacles in the element of internal control."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Inspektorat Jenderal supaya menjadi unit internal audit yang efektif sesuai dengan redefinisi internal audit oleh IIA yang dilihat dari peran dalam proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi; serta untuk mempertahankan dan meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 3 ke 4, yang terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu service and role; pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; hubungan dan budaya oganisasi; dan struktur tata kelola. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang merupakan laporan dan publikasi dari Inspektorat Jenderal dan BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai unit internal audit sebagaimana redefinisi IIA dan masih terdapat hambatan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level IACM. Hasil penelitian menyarankan strategi bagi Inspektorat Jenderal yaitu: meningkatkan risk awareness melalui knowledge sharing; melakukan audit manajemen risiko organisasi; mengawal pembentukan unit kontrol intern yang efektif; melakukan comprehensive fraud risk assessment organisasi; memperluas obyek sistem whistle blower; membangun sistem kepegawaian yang terintegrasi; internalisasi nilai-nilai organisasi; melakukan kajian pembentukan Badan Pengawas Independen berdasarkan best practice; dan memisahkan fungsi konsultasi dan assurance.

---

This study aims to determine how the strategy of the Inspectorate General in order to become an effective internal audit unit in accordance with the internal audit redefinition by the IIA seen from the roles in the process of risk management, control, and governance of the organization, as well as to maintain and increase the level of Internal Audit Capability Model (IACM) from level 3 to 4, which consists of 6 (six) elements of services and role of internal auditing; people management; professional practices; performance management and accountability; organization relationships and cultural, and governance structures. This research is a qualitative research with descriptive design. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data from the reports and publications from the Inspectorate General and the BPKP.

The results showed that the Inspectorate General has not fully performed the role of internal audit units as the redefinition of the IIA and there are obstacles in the effort to maintain and improve the level of IACM. The results suggest strategies that the Inspectorate General can adopt: increasing risk awareness through knowledge sharing; audit the organization risk management; oversee the establishment of an effective internal control unit; undertake comprehensive organization’s fraud risk assessment, expand the whistle-blower system object; build an integrated personnel system; internalization of organizational values; reviewing the establishment of the Independent Monitoring Body based on best practices, and separate consulting and assurance functions."