Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis pengaturan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual yang akan/telah melakukan aborsi saat ini dan bagaimana praktik hukum merefleksikan hal itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal. Penanganan, pelindungan, dan pemulihan merupakan hak-hak korban kekerasan seksual yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, pemenuhan hak-hak tersebut kerap kurang optimal bagi korban yang mengalami kehamilan dan melakukan aborsi. Meski pengaturan telah bergeser ke arah yang lebih baik, perumusannya masih belum menerapkan perspektif gender dan perspektif korban. Dalam praktik persidangan pun, intimidasi dan bias gender dari Aparat Penegak Hukum (APH) mencerminkan tidak adanya perspektif yang memadai. Sementara itu, tidak dipertimbangkan dan diprioritaskannya pengalaman perempuan membuat akses terhadap hak korban dihalangi oleh hambatan secara substantif, struktural, dan kultural. Berbagai faktor ini menyebabkan pemenuhan hak-hak korban menjadi jauh dari ideal.

---

This research analyzes the current regulations for the treatment, protection, and recovery of victims of sexual violence who will or already had an abortion and how legal practice reflects that. This research uses the socio-legal studies research method. Treatment, protection, and recovery are the rights of victims of sexual violence in which the fulfillment is guaranteed by Law Number 12 of 2022 on the Sexual Violence Crimes. However, the fulfillment of these rights is often less than optimal for victims who experience pregnancy and have abortions. Although the regulations have changed for the better, the formulation still did not apply gender perspective and victim’s perspective. Even in judicial practice, the intimidations and gender bias of Justice Sector Officials (JSO) reflects the lack of adequate perspective. Meanwhile, the lack of consideration and prioritization of women's experiences makes access to victims' rights hindered by substantive, structural, and cultural barriers. These various factors cause the fulfillment of victims' rights to be far from ideal."

"Pelecehan dan kekerasan seksual masih menjadi fenomena yang kompleks dan dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda. Prevalensi kekerasan seksual meningkat sebanyak delapan kali dalam 12 tahun terakhir. Layanan yang diberikan selama ini berfokus pada korban kekerasan seksual. Layanan pada ibu belum diberikan secara optimal. Sedangkan ibu memiliki peranan penting dalam pemulihan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengalaman ibu yang mempunyai anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi desktriptif. Partisipan pada penelitian ini 8 orang ibu yang menjadi caregiver utama untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur. Analisa data menggunakan metode Colaizzi. Penelitian menghasilkan enam tema yaitu respons holistik ibu menghadapi kasus anak, beban ibu menghadapi kasus anak, dukungan yang ibu dapatkan, mobilisasi ibu untuk mencari dan memberi pertolongan, harapan ibu, perasaan positif ibu setelah mendapat dukungan. Hasil penelitian menggambarkan pengalaman ibu yang mempunyai anak sebagai korban kekerasan seksual.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi pada bidang keperawatan jiwa, pemangku kebijakan dan ibu dari korban kekerasan seksual. Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dari korban kekerasan seksual, menciptakan sistem dukungan yang lebih baik dan berkelanjutan serta adanya penelitian lanjutan terkait terapi yang sesuai seperti pengaruh TF-CBT atau psikoedukasi keluarga pada trauma ibu.

---

Sexual harassment and violence are still a complex phenomenon and can be seen from various perspectives. The prevalence of sexual violence has increased eight times in the last 12 years. The services provided so far have focused on victims of sexual violence. Services for mothers have not been provided optimally. Meanwhile, the mother has an important role in the child's recovery. This research aims to look at the experiences of mothers who have children who are victims of sexual violence. This research uses a qualitative method with a descriptive phenomenological approach. The participants in this study were eight mothers who were the main caregivers for children who were victims of sexual violence. Data collection used semi-structured interviews. Data analysis used the Colaizzi method. The research results found six themes, namely the mother's holistic response to child cases, the mother's burden in facing child cases, the support the mother received, the mother's mobilization to seek and provide help, the mother's hopes, the mother's positive feelings after receiving support. The research results describe the experiences of mothers who have children who are victims of sexual violence. It is hoped that this research will provide implications for the field of psychiatric nursing, policymakers, and mothers of victims of sexual violence. It is hoped that these findings will improve the welfare of mothers of victims of sexual violence, create a better and more sustainable support system, and provide further research regarding appropriate therapy, such as the influence of TF-CBT or family psychoeducation on maternal trauma."

"ABSTRAKNama : IdelrianiProgram Studi : Magister Program Studi KeperawatanJudul : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemulihan Kondisi Psikologis Remaja Korban Tindak Kekerasan SeksualDosen Pembimbing : Dessie Wanda, SKp, MN, Ph.D , Fajar Tri Waluyanti, SKp., M.Kep., Sp.Kep.An Kasus kekerasan yang terjadi pada anak merupakan fenomena yang harus mendapat perhatian khusus. Tujuan penelitian ini menganalisis faktor - faktor yang berhubungan dengan pemulihan kondisi psikologis remaja korban tindak kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional yang melibatkan 30 sampel yang terdata pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A . Hasil penelitian memperlihatkan dukungan keluarga p=0,006 , spiritual quotient p=0,048 , lingkungan sosial p= 0,006 , citra tubuh p=0,006 , dan harga diri p=0,002 berhubungan secara signifikan dengan pemulihan psikologis. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi faktor dukungan keluarga, spiritual quotient, lingkungan sosial, citra tubuh dan harga diri saat berinteraksi dengan remaja korban kekerasan seksual sehingga proses pemulihan trauma psikologis akibat kekerasan seksual dapat lebih optimal.

---

ABSTRACTName IdelrianiStudy Program Magister NursingTitle Factors Corelation With Condition Recovery Phsychological Adolescent Victims Of Sexual ViolenceConsellor Dessie Wanda, SKp, MN, Ph.D , Fajar Tri Waluyanti, SKp., M.Kep., Sp.Kep.An Children sexual abuse is a phenomena which should receive special attention. The aim of the research analyzed factors which related to the recovery of psychological condition of adolescent whose being sexual abuse victims in South Sulawesi Province. This research used Cross Sectional design involving 30 samples of Integrated Service Center for Women and Children Empowerment P2TP2A . The result showed that family support p 0.006 , spiritual quotient p 0.048 , social environment p 0.006 , body image p 0.006 , and self esteem p 0.002 correlated significantly with psychological recovery. While the treatment process p 0.064 did not correlate significantly with psychological recovery in adolescent victims of sexual abuse. The recommendation of this research needed more in depth assessment of adolescents who are victims of sexual abuse by focusing on the optimization of family support factors, spiritual quotient, social environment, therapeutic processes, body image and self esteem so the psychological trauma recovery process due to sexual abuse can be more optimalisasi faktor dukungan keluarga, spiritual quotient, lingkungan sosial, citra tubuh dan harga diri saat berinteraksi dengan remaja korban kekerasan seksual sehingga proses pemulihan trauma psikologis akibat kekerasan seksual dapat lebih optimal. "

"ABSTRAKPenelitian ini disusun dengan tujuan memahami dinamika dampak psikologis,khususnya trauma, pada perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksualdalam hubungan pacaran untuk kemudian dibuatkan rancangan intervensi yangdapat diaplikasikan pada klien dengan kasus serupa. Partisipan beijumlah duaperempuan berusia 24 dan 25 tahun. Pendekatan penelitian adalah kualitatif tipe studi kasus intrinsik. Asesmendilakukan dengan teknik wawancara mendalam sebanyak lima pertemuan danobservasi sebagai teknik pendukung, Analisis dilakukan secara interkasus. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa terdapat empat tema utama yangmuncul dari partisipan sebagai dampak psikologis dari kekerasan seksual dalamhubungan pacaran, yaitu masih dirasakannya simtom-simtom PTSD, konsep dirinegatif, permasalahan dalam relasi interpersonal berikutnya, dan traumatisasiseksual. Atas alasan urgensi, maka untuk rancangan intervensi dipilih dua dariempat area tersebut, yaitu simtom-simtom PTSD dan traumatisasi seksual. Rancangan intervensi berbentuk modul dan menggunakan pendekatan behavioralkognitif untuk pemulihan trauma. Teknik-teknik behavioral diberikan untuk areasimtom-simtom PTSD, sedangkan teknik-teknik kognitif diberikan untuk areatraumatisasi seksual."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan ketentuan aborsi dalam UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjelaskan pengaturan aborsi di Indonesia, mulai dari ketentuan dalam KUHP yang secara mutlak melarang praktik aborsi, hingga ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan yang memberikan pengecualian terhadap aborsi, khususnya bagi korban aborsi. kekerasan seksual. Penelitian ini juga membahas penerapan pengaturan dalam UU Kesehatan terhadap anak korban kekerasan seksual, berdasarkan kasus aborsi anak korban perkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 5/Pid.Sus -Anak/2018/Pn. Mbn. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun UU Kesehatan telah memberikan pengecualian terhadap aborsi yang dilakukan karena perkosaan, namun ketentuannya tidak dapat memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual karena ketentuan tersebut terlalu membatasi. UU Kesehatan juga tidak dapat melindungi anak dari aborsi yang tidak aman. (aborsi tidak aman), dan ketentuannya tidak dapat memenuhi hak atas kesehatan reproduksi anak, yaitu dalam hal kemudahan akses aborsi aman. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan dan penyempurnaan ketentuan aborsi dalam UU Kesehatan agar lebih berperspektif korban, memberikan perlindungan bagi anak dan memberikan akses yang lebih besar kepada korban anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi.This thesis discusses the application of abortion provisions in the Health Law and its implementing regulations for child victims of sexual violence. By using normative juridical research methods, this study will explain the regulation of abortion in Indonesia, starting from the provisions in the Criminal Code which absolutely prohibits the practice of abortion, to the provisions in the Health Law that provide exceptions to abortion, especially for abortion victims. sexual violence. This study also discusses the application of the regulations in the Health Law on children who are victims of sexual violence, based on the case of abortion of children who are rape victims in the decision of the Muara Bulian District Court No. 5/Pid.Sus -Anak/2018/Pn. Mbn. The results of this study state that although the Health Law has provided an exception for abortions carried out due to rape, its provisions cannot provide protection for children who are victims of sexual violence because the provisions are too restrictive. The Health Act also cannot protect children from unsafe abortions. (unsafe abortion), and its provisions cannot fulfill the right to reproductive health of children, namely in terms of easy access to safe abortion. Therefore, it is necessary to revamp and improve the abortion provisions in the Health Law to have a more victim perspective, provide protection for children and provide greater access to child victims to obtain reproductive health services."

"Penelitian ini berfokus kepada seseorang yang memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan seksual yang berproses menjadi pelaku kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana seseorang dapat melakukan kekerasan seksual dengan melihat pengalaman-pengalaman yang dialami pelaku sebagai faktor pendorong. Penelitian ini menggunakan dua informan yang memiliki pengalaman kekerasan seksual, sebagai korban dan pelaku, dan sedang menjalani proses hukum di Kota Sukabumi. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah life course theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada dua informan yang memiliki pengalaman kekerasan seksual dan narasumber lain yang berinteraksi langsung dengan informan, yaitu PPA Polres Sukabumi, guru-guru, orangtua, keluarga dan psikolog. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi pelaku karena pengalamannya sebagai korban, melainkan terdapat faktor utama berdasarkan pengalaman pelaku, yakni kekerasan rumah tangga sebagai pendorong perilakunya. Selain itu, kondisi sosial juga merupakan faktor lainnya. Intervensi dan penanganan sangat penting dilakukan bagi korban kekerasan seksual dengan tujuan untuk mencegah agar korban kekerasan seksual tidak berproses menjadi pelaku. Intervensi dapat dilakukan lewat dukungan pemerintah dengan menyiapkan sistem perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak, korban kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga.

---

This study focuses on someone who has the experience as a victim of sexual violence and turned to be the perpetrator of sexual violence. The objective of this research is to answer how someone could become the perpetrator of sexual violence by looking at the experiences as a driver. This study uses two informants who have experienced sexual violance, both as the victims and the perpetrators, and are now undergoing legal process in Sukabumi City. The main theory used in this study is the life course theory. Qualitative approach is used in this study by conducting in depth interviews with two informants with sexual violence experiences and other interviewees who have interacted directly with the two informants, namely PPA Sukabumi Police Officers, teachers, parents, family, and psychologist.

The result of this study indicates that victims of sexual violance can be the perpetrators, not only because of their experiences as the victims, but the major factor here is based on their experiences with domestic violence as a driver of their behaviour. In addition, their social condition could be another factor. Intervention and treatment are very important for the victims of sexual violence with the aim to prevent the victims to become the perpetrators. This intervention can be conducted with support from the government by preparing a system of protection for children who have sexual violence experiences.Keywords sexual violance towards children, victims of sexual violance, sexual violence abusers, domestic violance."

"Kampus merupakan lingkup akademik yang seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Namun, realitanya ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Studi ini bertujuan untuk melihat respons kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa-mahasiswinya. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dari 32 kasus berita yang bersumber dari media di Indonesia dan juga pengakuan korban di media sosial dari tahun 2015 hingga 2021. Hasil temuan data menunjukkan bahwa kampus cenderung memberikan respons yang buruk kepada korban yang secara langsung melaporkan kasusnya ke pihak kampus. Respons buruk yang dilakukan kampus merupakan bentuk dari institutional betrayal. Hasil temuan dalam studi ini juga menemukan bahwa institutional betrayal yang dilakukan kampus menunjukan bahwa rape culture hadir dalam kampus melalui penutupan kasus yang dilaporkan korban. Selain itu, studi ini menggunakan teori viktimologi kritis untuk melihat respons institutional betrayal dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui adanya ideal victim dan mahasiswi yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

---

University as an academic setting should have been free from any form of sexual violence. However, it is found that sexual violence occurs in universities. This study aims to see campuses’ responses to sexual violence against their students. This study uses secondary data analysis from 32 cases from online news and the victims’ confessions on social media from 2015 through 2021. The data findings show that campuses tend to give inadequate responses to students who directly report their cases to the campus. The inadequate response by the campus is a form of institutional betrayal. This study also found that institutional betrayal by campuses showed that rape culture is present on campus with how they tend to deny the victims’ experience. In addition, this study uses critical victimology theory to see institutional betrayal responses and sexual violence that occurs on campus through the existence of ideal victims and female students who are more vulnerable to being victims of sexual violence."

"Wilayah Jakarta Timur memiliki angka kekerasan anak tertinggi dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta lainnya. Kekerasan yang dialami anak akan mempengaruhi perkembangan psikososialnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan psikososial remaja yang pernah mengalami kekerasan di wilayah Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan desain studi cross sectional. Sampel penelitian merupakan remaja berusia 11-20 tahun yang pernah mengalami kekerasan berjumlah 385 responden menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian menggunakan kuesioner ICAST versi Bahasa Indonesia dan Y-PSC 35 yang disebarkan secara daring. Hasil penelitian menunjukan bahwa remaja yang pernah mengalami kekerasan di wilayah Jakarta Timur mayoritas tidak mengalami gangguan perkembangan psikososial, tetapi angka remaja yang mengalami gangguan perkembangan psikososial cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat terutama orang tua perlu lebih peka terhadap paparan kekerasan pada anak yang akan berpengaruh pada perkembangan psikososialnya. Pelayanan isu kesehatan mental anak juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko terganggunya perkembangan psikososial anak.

---

The East Jakarta region has the highest rate of child violence compared to other DKI Jakarta regions. Violence experienced by children will affect their psychosocial development. This research aims to determine the psychosocial development of adolescents who have experienced violence in the East Jakarta area. The research method used is descriptive quantitative with a cross sectional study design. The research sample was adolescents aged 11-20 years who had experienced violence totaling 385 respondents using purposive sampling techniques. The research used the Indonesian version of the ICAST questionnaire and Y-PSC 35 which were distributed online. The research results show that the majority of adolescentswho have experienced violence in the East Jakarta area do not experience psychosocial development disorders, but the number of adolescents who experience psychosocial development disorders is quite high. Based on research results, society, especially parents, need to be more sensitive to children's exposure to violence which will affect their psychosocial development. Services for children's mental health issues also need to be improved to reduce the risk of disrupting children's psychosocial development."

"Eksploitasi seksual merupakan salah satu jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum di dalam Pasal 4 UU TPKS dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban dari kekerasan ini. Faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini disebabkan pola pengasuhan tidak optimal karena minimnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak dasar terhadap anak. Hal ini mengakibatkan dampak buruk tidak hanya bagi fisik anak, namun juga psikis, dan sosial yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Penanganan kasus kekerasan eksploitasi seksual anak ini memerlukan intervensi khusus oleh Pekerja Sosial maupun Tenaga Ahli melalui pelayanan lembaga sosial perlindungan anak. Melalui metode socio-legal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dalam hukum perlindungan anak bekerja dalam penanganan korban kasus eksploitasi seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual wajib menempuh upaya pemulihan dan penguatan kejiwaan untuk lanjut menempuh penyelesaian melalui jalur upaya hukum. Namun pada kenyataannya, masih terdapat APH mengenyampingkan keberpihakannya terhadap prinsip terbaik bagi anak dalam proses penyelesaian hukum sehingga berisiko bagi ketahanan mental anak saat sedang memberikan kesaksian di hadapan persidangan. Penanganan korban anak kekerasan seksual juga membutuhkan sinergisitas antar lembaga-lembaga sosial terkait. Dalam penelitan ini juga akan diberikan saran antara lain penambahan keterangan yang lebih rinci dalam UU Perlindungan Anak terkait dengan hak-hak korban eksploitasi, peningkatan pelayanan penanganan dari lembaga-lembaga sosial terkait dan pembekalan perspektif mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak bagi para APH dan seluruh pekerja sosial.

---

Sexual exploitation is one of the types of sexual violence listed in Article 4 of the TPKS Law and children are vulnerable to becoming victims of this violence. Factors that influence the occurrence of this phenomenon are due to suboptimal parenting patterns due to the lack of parents' understanding of the basic rights of children. This results in adverse impacts not only on the child's physical, but also psychological, and social well-being that affects the child's growth and development. Handling cases of child sexual exploitation violence requires special intervention by social workers and experts through the services of child protection social institutions. Through the socio-legal method, this research aims to see how far the principle of the best interests of the child applied in child protection law works in handling victims of sexual exploitation cases. The results found that the handling of children who are victims of sexual exploitation must take efforts to restore and strengthen their psychology to continue to take legal remedies. However, in reality, there are still law enforcement officers who put aside their alignment with the best principles for children in the legal settlement process, which puts the child's mental resilience at risk when giving testimony before the court. Handling child victims of sexual violence also requires synergy between related social institutions. In this research, suggestions will also be given, among others, the addition of more detailed information in the Child Protection Law related to the rights of victims of exploitation, improving handling services from related social institutions and briefing perspectives on the principle of the best interests of children for law enforcement officers and all social workers."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yaitu Proses Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS- AMPK) yang difokuskan terhadap anak korban kekerasan seksual di LPA DKI Jakarta, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Informan penelitian terdiri dari Sakti Peksos, Ketua LPA, Penerima Manfaat beserta orang tuanya dan Subdit AMPK sebagai pelaksana program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemberian bantuan sosial anak, sebagian besar diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yaitu perlengkapan sekolah. Dan keseluruhan proses tersebut telah sesuai dengan Pedoman Operasional PKS- AMPK.

---

This study is an evaluation that Social Welfare Programme Implementation Process Children Who Need Special Protection, which focused on child victims of sexual violence in LPA Jakarta, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. Way informants consisted of Social Workers, Chairman of LPA, Beneficiaries and their parents and Subdit AMPK as a program manager. The results of this study indicate that the provision of social services children, mostly devoted to the fulfillment of basic needs ie school supplies. And the whole process is in accordance with the Operational Guidelines PKS-AMPK"