Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisis pengaruh dari korupsi dan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi di 43 negara berkembang demokratis pada periode 2002- 2021. Estimasi Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG- ARDL) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kointegrasi, yaitu hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel, serta dinamika penyesuaian jangka pendek setiap variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang korupsi berdampak merugikan pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka pendeknya berdampak meningkatkan, 'sesaat'. Sebaliknya, utang publik berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sehingga utang publik menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang penting bagi pembangunan negara-negara berkembang – yang seringkali mengalami defisit anggaran. Analisis kami juga membandingkan dampak korupsi maupun utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokkan negara dengan frekuensi tahun pemilu yang tinggi dan rendah. Menunjukkan hasil, bahwa pada kelompok 18 negara dengan frekuensi tahun pemilu yang tinggi, dampak korupsi lebih merugikan dibandingkan pada kelompok 25 negara dengan frekuensi tahun pemilu rendah. Sedangkan dampak utang publik pada dua kelompok negara tidak dapat dibandingkan karena hasil yang tidak signifikan pada sub-sampel 18 negara

---

This study analyzes the influence of corruption and public debt on economic growth in 43 democratic developing countries in the period 2002-2021. Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG-ARDL) estimates are used in this research to look at cointegration, namely the long-term equilibrium relationship between variables, as well as the dynamics of adjustments in the short term for each variable. The results show that in the long term corruption has a detrimental impact on economic growth, but in the short term it has a 'momentary' growth impact. On the other hand, public debt has the effect of increasing economic growth in the long term, so public debt becomes an important alternative financing instrument for the development of developing countries - which often experience budget deficits. Our analysis also compares the impact of corruption and public debt on economic growth based on groupings of countries with high and low frequency of election years. The results show that in the group of 18 countries with a high frequency of election years, the impact of corruption is worse than in the group of 25 countries with a low frequency of election years. Meanwhile, the impact of public debt on the two groups of countries cannot be compared because the results are not significant in the sub-sample of 18 countries."

"ABSTRAKPermasalahan korupsi menjadi hambatan serius di tengah kondisi perekonomian yang sedang melaju pesat di negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu sangat penting untuk mendeteksi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang menjadi determinan korupsi Indeks Persepsi Korupsi . Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi dan Keterbukaan Perdagangan, sedangkan variabel kontrol yang digunakan berasal dari dimensi politik yakni Stabilitas Politik dan Demokrasi. Penelitian ini menggunakan data panel negara ASEAN pada 2012-2015 dengan menggunakan model Pooling Least Square PLS atau Common Effect sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi, artinya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi, Keterbukaan Perdagangan, Stabilitas Politik dan Demokrasi dapat digunakan sebagai determinan korupsi.

---

ABSTRACT Corruption becomes a serious obstacle in the midst of conditions are being developed rapidly in ASEAN countries. Therefore, detecting what factors are affecting corruption is very important. This study aims to analyze the variables that become determinant of corruption Corruption Perceptions Index . Economic variables used are growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization and trade openness, while the control variables used from the political dimension are political stability and democracy. This study uses data panel of ASEAN countries in 2012 2015 by using Pooling Least Square PLS model or Common Effect as its analysis tool. The results of the study found that all variables had significant influence on CPI, meaning that growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization, trade openness, political stability and democracy can be used as a determinant of corruption."

"Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pengukuran inklusi keuangan dengan memasukkan perkembangan keuangan digital dan mengidentifikasi hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Data yang digunakan yaitu 51 negara berkembang untuk tahun 2014 dan 2017. Metode yang digunakan dalam membangun indeks inklusi keuangan digital adalah principal component analysis (PCA). Sedangkan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan inklusi keuangan digital dan ekonomi pertumbuhan adalah Fix Effect Model (FEM). Hasil penelitian menemukan indeks inklusi keuangan digital di negara berkembang berada pada kategori menengah. Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan penelitian ini menguatkan mereka. Kemudian, untuk hasil pengujian pengaruh inklusi keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan digital meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

---

This study aims to develop a model for measuring financial inclusion by incorporating the development of digital finance and identifying its relationship to economic growth in developing countries. The data used are 51 developing countries for 2014 and 2017. The method used in building a digital financial inclusion index is principal component analysis (PCA). While the method used to determine the relationship between digital financial inclusion and economic growth is the Fix Effect Model (FEM). The results of the study found that the digital financial inclusion index in developing countries was in the middle category. Comparison with other studies shows that the financial inclusion index of this study strengthens them. Then, for the results of testing the effect of digital financial inclusion on economic growth in developing countries, this study finds that digital financial inclusion increases economic growth in developing countries."

"ABSTRAKKorupsi merupakan isu permasalahan yang terjadi di setiap negara dan dianggap dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data panel untuk mengetahui pengaruh dari tingkat korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus negara anggota OKI dan non OKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi mampu mengurangi pertumbuhan ekonomi. Untuk negara anggota OKI korupsi tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk negara anggota non OKI, korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan sebagai usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di negara anggota OKI dan negara anggota non OKI.

---

ABSTRACT

Corruption is an issue that occurs in every country and is considered to be able to influence economic growth. This study uses panel data to determine the effect of the level of corruption on economic growth with case studies of OIC and non-OIC member countries. The results showed that corruption was able to reduce economic growth. For OIC member countries corruption did not significantly affect economic growth. Whereas for non-OIC member countries, corruption significantly influences economic growth. Therefore, the eradication of corruption needs to be increased as an effort to increase economic growth in both OIC countries and non-OIC countries."

"Korupsi adalah salah satu permasalahan utama di negara berkembang, terutama korupsi dalam pengadaan barang jasa. Penelitian ini membahas korelasi audit belanja dan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian dilakukan dalam konteks peran Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK RI), yang secara acak melakukan audit tujuan tertentu, audit belanja. Penelitian ini menemukan bahwa audit belanja yang dilakukan pada periode sebelumnya berkorelasi terhadap perubahan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mengurangi perilaku korupsi sebagai implikasi dari perubahan pandangan dan rekalkulasi expected cost korupsi berdasarkan pengalamannya diaudit.

---

Corruption is one of the main problems in developing countries, especially corruption in the public procurement. This paper examines the correlation government expenditure audit and local government corruption behavior. We do so in the context of Supreme Audit Board of Indonesia (BPK RI) authority, which randomly does special purpose audit on government expenditure. This study found that the government expenditure audit carried out in the previous period correlated with changes in local government corruption behavior. Local governments will reduce corruption behavior as an implication of changing views and calculating expected cost corruption based on their experience of being audited."

"Tingkat utang publik daerah di Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan 2019 mengalami tren pertumbuhan yang tinggi dan relatif berkesinambungan. Meskipun secara rasio tingkat utang publik daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) relatif kecil, tetapi tren peningkatan yang tinggi dapat mengancam kesinambungan fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan utang publik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari tahun 2011 sampai 2019 dengan pendekatan model efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang robust kemungkinan sulit didapatkan dikarenakan perbedaan hasil pada kedua model yang digunakan. Hasil estimasi pada model 1 menunjukkan adanya hubungan nonlinear yang signifikan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa utang publik daerah berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan pada tingkat utang publik daerah yang relatif tinggi dan melewati debt turning point hubungan tersebut berubah menjadi negatif. Sementara itu, hasil estimasi pada model 2 tidak menunjukkan adanya hubungan nonlinear yang signifikan sehingga dapat diartikan bahwa perubahan utang publik daerah tidak memiliki hubungan dengan perubahan pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan terjadi karena pilihan pemodelan dan cakupan data.

---

Regional public debt in Indonesia during the period 2011 to 2019 has a high growth trend and relatively sustainable. Although the ratio of the level of regional public debt to GRDP (Gross Regional Domestic Product) is relatively small, the high trend of growth can threaten the fiscal sustainability of local governments. This study aims to provide empirical evidence related to the relationship of regional public debt to regional economic growth in Indonesia. This study uses panel data analysis from 2011 to 2019 with a fixed effects model. The results showed that a robust relationship was difficult to conclude due to different results in the two models used. The estimation results in model 1 show a significant nonlinear relationship. These results mean that the increase in local public debt at levels below the debt turning point will be positively related, and at relatively high debt levels by passing the debt turning point will be negatively related to regional economic growth. The estimation results in model 2 show insignificant nonlinear relationship, it means that changes in regional public debt have no relationship with changes in regional economic growth. The difference in the results likely due to the choice of modeling and data coverage."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari sisi politik, sosial dan ekonomi yang dilihat melalui nilai-nilai index dan indikator-indikator pembangunan terhadap tingkat korupsi dilihat dari index persepsi korupsi untuk 92 negara di tahun 2014.Melalui metode OLS dan berbagai tes terhadap data, hasil yang diperoleh dapat mebuktikan bahwa tingkat pembangunan ekonomi, tingkat demokrasi, kebebasan ekonomi, tingkat edukasi, stabilitas politik dan agama mempunyai efek yang signifikan terhadap tingkat persepsi korupsi.Kata Kunci: Korupsi, Pembangunan Ekonomi, Demokrasi, Agama, StabilitasPolitik, Pendapatan Per Kapita, Tingkat Edukasi, Agama, Kristen, Islam, Katolik,Protestan.

---

ABSTRACT

Measured through development indicators and various indexes, upon the perceived level of corruption indicated by corruption perception index in 92 observed countries for the year of 2014.

Through OLS method and tests on cross-section data, the results obtained had proved that level of development, degree of democracy, economic freedom, level of education, political stability and religion have significant impact on the perceived level of corruption. Although there are differences in significant variables between the developing and developed countries group."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengendalian korupsi di Kemenkeu, mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pengendalian korupsi di Kemenkeu, dan menciptakan model pengendalian korupsi yang sesuai dalam mencegah terjadinya korupsi di Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivist dan constructivist dengan desain metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan dan penindakan korupsi di Kemenkeu belum efektif mengendalikan korupsi di Kemenkeu. Hasil evaluasi dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Edward III menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian korupsi di Kemenkeu dipengaruhi oleh Faktor Komunikasi, Faktor Sumber daya, Faktor Disposisi sikap , Faktor Struktur Birokrasi, serta Faktor Lingkungan yang merupakan temuan penelitian ini. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah berperan penting dalam mengendalikan korupsi di Kemenkeu. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huther dan Shah 2000 . Meskipun Kemenkeu telah menerapkan model pengendalian internal Three Lines of Defense Model namun model dimaksud belum efektif dalam mengendalikan korupsi. Model dimaksud perlu ditambahkan dengan unsur pertahanan lainnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi. Hal ini disebabkan masih adanya permasalahan dalam aspek kepemimpinan, integritas dan nilai-nilai anti-korupsi dari sisi manajemen dan pegawai dalam mencegah korupsi; aspek kelemahan implementasi unit kepatuhan internal yang tidak fokus dalam pencegahan korupsi; serta aspek audit internal oleh Itjen. Di samping itu perlu adanya sistem pengendalian korupsi yang terintegrasi di Kemenkeu yang mengorganisasikan pengelolaan kegiatan pencegahan dan penindakan korupsi secara terarah dan berkesinambungan. Berkaitan dengan hasil penelitian disarankan beberapa hal yaitu terkait gagasan model pengendalian intern yang efektif untuk mencegah korupsi, Peneliti mengusulkan pengembangan dari model Three Lines of Defense dengan menambahkan unsur keteladanan pemimpin, program pengendalian korupsi yang terintegrasi, pembentukan unit khusus yang menangani korupsi serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Penegak Hukum KPK, Polri, Jaksa.

---

Focus of this research is to evaluate the implementation of corruption control policy in the MoF, evaluate the factors that influence the corruption control policy in the MoF, and create an appropriate model of corruption control in preventing corruption in the MoF. This research uses post-positivist and constructivist paradigm with qualitative research method design. The results showed that corruption prevention and prevention policies in the MoF have not been effective in controlling corruption in MoF. The evaluation result using Edward III Policy Implementation Model shows that the implementation of corruption control policy in MoF is influenced by Communication Factor, Resource Factor, Disposition Factor, Bureaucracy Structure Factor, and Environmental Factor which is the findings of this research. The Inspectorate General IG as the Internal Controller of the Government plays an important role in controlling corruption in the MoF. This is in accordance with research conducted by Huther and Shah 2000 . Although MoF has implemented the Three Lines of Defense Model as a internal control model, the model has not been effective in controlling corruption. Such models need to be added with other defense elements so as to increase the effectiveness of corruption control. This is because there are still problems in aspects of leadership, integrity and anticorruption values from the management and employees in preventing corruption; weakness aspects of implementation of internal compliance units that are not focused on preventing corruption; as well as internal audit aspects by the IG. In addition, there needs to be an integrated corruption control system in the MoF which organizes the management of prevention and action against corruption in a directed and sustainable manner. In relation to the results of the research, it is suggested that there are several things related to the idea of an effective internal control model to prevent corruption. The researcher proposes the development of the Three Lines of Defense model by adding an example of leadership Tone at the Top , an integrated corruption control program, the establishment of special units dealing with corruption and improving coordination and cooperation with external parties, namely the Audit Board of the Republic of Indonesia BPK RI and Law Enforcement Apparatus KPK, Polri, Attorney General Office."

"ABSTRAKBesarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTThe huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."