Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut gagasan Park tentang ekologi kota, pada awalnya kota berkembang karena lokasinya yang subur dengan hubungan sosial dan fisik yang kuat. Konsep pembangunan kota dipengaruhi oleh fokus pandangan pada kepentingan tersebut. Kota Madiun merupakan salah satu kota kolonial yang mengalami perubahan dan tidak terlepas dari pengaruh komponenkomponen yang membentuk struktur kota, salah satunya jaringan sirkulasi yang memberikan aksesibilitas untuk menghubungi fungsi utama kota. Secara spasial, masalah utama adalah kecenderungan perubahan struktur kota karena pertumbuhan aktivitas mendorong pembentukan pusat pelayanan baru yang menunjukkan perubahan struktur kota. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan aksesibilitas dengan pusat ekonomi. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perkembangan struktur kota Madiun yang dipengaruhi oleh munculnya pusat ekonomi baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial dan diakronik dan menggunakan data dari peta kuno, jurnal penelitian, dan survei lapang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aksesibilitas yang tinggi, terutama melalui jaringan transportasi yang berkembang, berperan krusial dalam memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Pola perkembangan Kota Madiun menunjukkan bahwa area dengan aksesibilitas tinggi, seperti di sekitar jaringan jalan utama, cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih intensif dan beragam. Selain itu, pusat-pusat ekonomi berperan krusial dalam membentuk struktur kota Madiun, dengan perubahan fungsi dari pertanian ke permukiman, lalu perdagangan dan industri, diikuti perkembangan permukiman baru. Keberadaan pasar dan pabrik sebagai fungsi dasar ekonomi kota mendorong berbagai kegiatan lain yang didukung dengan aksesibilitas yang baik mengakibatkan terbentuknya struktur kota. Evolusi ini menciptakan pola multi-nodal dengan konsentrasi aktivitas di lokasi-lokasi strategis, mencerminkan upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah seiring waktu.

---

According to Park's ideas about urban ecology, cities initially developed because of their fertile locations with strong social and physical connections. The concept of city development is influenced by the focus of views on these interests. Madiun City is a colonial city that is experiencing change and cannot be separated from the influence of the components that make up the city structure, one of which is the circulation network which provides accessibility to contact the main functions of the city. Spatially, the main problem is the tendency to change the city structure because the growth of activity encourages the formation of new service centers which indicate changes in the city structure. The first aim of this research is to analyze the relationship between accessibility and economic center. The second objective is to analyze the development of the structure of the city of Madiun which is influenced by the emergence of a new economic center. This research uses a spatial and diachronic approach and uses data from ancient maps, research journals, and field surveys. The research results show that the existence of high accessibility, especially through a developed transportation network, plays a crucial role in triggering the growth of new economic centers. The development pattern of Madiun City shows that areas with high accessibility, such as around the main road network, tend to have more intensive and diverse economic activities. Apart from that, economic centers play a crucial role in shaping the structure of the city of Madiun, with changes in function from agriculture to settlement, then trade and industry, followed by the development of new settlements. The existence of markets and factories as the basic economic function of a city encourages various other activities which are supported by good accessibility resulting in the formation of a city structure. This evolution creates a multi-nodal pattern with a concentration of activities in strategic locations, reflecting efforts to equalize economic growth and adapt to changing community needs over time."

"Setiap kota memilikki rekam jejak literasi dan kesusatraanya masing-masing, begitu juga dengan madiun. Sastra merupakan sarana untuk mendorong manusia berfikir kritis kreatif, oleh sebab itu masyarakat perlu didekatkan dengan sastra. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan eksistensi komunitas sastra di Madiun. Hal itu juga sebagai wujud sumbangsih peneliti terhadap perkembangan pembelajaran sastra di Madiun. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan komunitas sastra di Madiun dan eksisitensi komunitas sastra di Madiun."

"Sebagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik, dibutuhkan optimalisasi perencanaan dan pendistribusian obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Unit Pelayanan Kesehatan. Diketahui bahwa persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kota Depok pada tahun 2022 adalah sebesar 84,21%, dimana angka tersebut memenuhi standar minimal 80%. Pada wilayah lain, diketahui persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Semarang pada tahun 2022 masing-masing adalah sebesar 89,13%, 95,16%, dan 100%, persentase tersebut dikatakan lebih baik dari persentase yang dimiliki Kota Depok pada tahun 2022. Tingkat ketersediaan obat dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain faktor input seperti keterbatasan anggaran dan faktor proses yaitu pengelolaan obat yang kurang ideal. Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pengelolaan obat di Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber melalui wawancara dengan berbagai informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukan ketersediaan obat sesuai kebutuhan untuk tiga penyakit terbesar di Kota Depok tahun 2022 adalah sebesar 85,57%, dimana persentase tersebut sudah memenuhi standar yang ada. Pengelolaan obat yang dilakukan sudah mengikuti pedoman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI. Saran yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan analisis beban kerja bagi SDM agar pengelolaan obat yang dilakukan dapat lebih maksimal.

---

In an effort to increase the availability of public drugs, it is necessary to optimize the planning and distribution of drugs from the Regency / City Pharmacy Installation to the Health Service Unit. It is known that the percentage of Puskesmas with the availability of essential drugs in Depok City in 2022 is 84.21%, which meets the minimum standard of 80%. In other regions, it is known that the percentage of health centers with the availability of essential drugs in Bekasi Regency, Bandung Regency, and Semarang City in 2022 is 89.13%, 95.16%, and 100%, respectively, which is better than the percentage of Depok City in 2022. The level of drug availability can be influenced by various things, including input factors such as budget constraints and process factors, namely less than ideal drug management. Drug management is a process that can be evaluated and improved every year to get maximum results. Therefore, this study aims to determine the description of drug management in Depok City. The type of research used in this study is qualitative with in-depth interview method. Data validation used is source triangulation through interviews with various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that the availability of drugs as needed for the three largest diseases in Depok City in 2022 was 85.57%, where the percentage had met the existing standards. The drug management carried out has followed the guidelines of the Food and Drug Administration and the Indonesian Ministry of Health. Suggestions that can be given are to conduct a workload analysis for human resources so that drug management can be maximized."

"Pada tanggal 10 Agustus 1948 Moeso kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1926, setelah pemberontakan komun is, ia menghilang ke Moskow dan mengabdikan dirinya pada Komintern - Komun is Internasional. Pada tahun 1936 sebagai agen rahasia ia tinggal selama enam bulan di Surabaya untuk membangun kembali Partai Komun is Indonesia (PK I). Kemudian ia bermukim di Uni Soviet dengan aktivitas utamanya sebagai penasihat untuk urusan Indonesia. Sesudah kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PK I memperoleh posisi yang kuat di dalam Republik, tapi tetap mempertahankan eksistensinya yang setengah ilegal. Anggota-anggotanya menyebar masuk ke dalam berbagai macam partai. Amir Sjarifoeddin - anggota rahasia PK I - pernah menjadi perdana menteri, tapi pada Januari 1948 ia mengundurkan diri. Kabinet di bawah pimpinan Wakil Presiden Hatta tampil tanpa mengikutsertakan komun is. Sementara itu, Soviet mengubah haluan politiknya menjadi beroposisi keras terhadap Barat. Moeso mendapat restu dari Moskow untuk melakukan reorganisasi terhadap PK I."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persebaran pusat kota di DKI Jakarta berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu empiris, keilmuan, dan kebijakan publik. Selain menggunakan metode overlay peta, penelitian ini juga menggunakan menggunakan Teknik Delphi terutama untuk mengumpulkan pendapat ahli planologi, arsitektur, dan sosiologi mengenai kriteria dan lokasi pusat kota di DKI Jakarta. Sementara itu, sudut pandang empiris dilandasi oleh teori kota inti berganda, sedangkan sudut pandang kebijakan publik ditinjau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010. Semua data yang diperoleh kemudian disintesiskan sehingga menghasilkan pandangan utuh mengenai pusat kota. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada 14 lokasi pusat kota yang terbagi menjadi : 6 lokasi pusat perkantoran yang tersebar baik di bagian tengah maupun di sisi barat dan timur kota; 6 lokasi pusat perdagangan dan komersil yang tersebar memanjang dari utara hingga ke tengah kota; 4 lokasi pusat industri yang tersebar di bagian barat dan timur kota; dan 2 lokasi pusat hiburan dan jasa yang tersebar di bagian tengah kota. Pusat kota yang sesungguhnya di DKI Jakarta adalah di kawasan Sudirman - Thamrin.

---

This study aims the distribution center city in DKI Jakarta. Jakarta City Center examined using the method Technuique Delphy (Delphi technique) to assess the arguments of experts urban design, architecture, and sociology through the interview process. The results of these interviews will be obtained based on the views of the city center of scientific fields. Empirical point of view obtained through the theory of multiple core city sedangakn public policy point of view seen by Spatial Plan of DKI Jakarta in 2010. Data obtained in the form of each view of city center synthesized or combined to produce acomplete view of city center.

The results obtained there are 14 city center locations which are divided into several functions of 6 as a central office locations spread across the central part of town, west side, and east of the city; 6 locations as trade and commercial center of the scattered extends from north to city center; 4 locations as scattered industrial centers in western and eastern cities, and 2 locations as a center of entertainment and services that are scattered in the middle of town."

"Kota Tenggarong sebagai ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara mengembangkan kegiatan pariwisata dengan memanihatkan potensi yang dimilikinya yaitu potensi sejarah, kedudukannya di jalur lalu-lintas sungai dan darat, berada di tepi sungai Mahakam, adanya keinginan Pemerintah untuk menjadikannya sebagai kota wisata, adanya pembangunan jalur jalan Tenggarong-Samarinda, dan rencana pembangunan Bandara baru. Sehubungan dengan potensi tersebut, maka Tenggarong ditetapkan sebagai pusat satuan pengernbangan pariwisata kota dengan salah satu programnya adalah meningkatkan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendukung pariwisata. Pertanyaan penelitian ini adalah dimana saja terjadi perkembangan prasarana pariwisata di Tenggarong, bagaimana pola perkembangan prasarana tersebut dan bagaimana perkembangan kota Tenggarong. Prasarana pariwisata adalah adalah unsur-unsur wisata yang terdiri dari unsur primer, unsur sekunder dan unsur kondisional pariwisata. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Sumber data adalah pengamatan, wawancara, dan dokumen.Penelitian ini menyimpulkan bahwa , pertama, pada tahun 2000 prasarana pariwisata hanya terdapat pada 5 (lima) kelurahan yaitu kelurahan Panji, Melayu, Sukarame, Timbau dan Bukit Biru. Dan pada tahun 2004 telah bertambah menjadi 7 (tujuh) yaitu kelurahan Bam dan Mangkurawang. Kedua, perkembangan unsur primer terkonsentrasi pad kawasan perdagangan/jasa dan pariwisata, selanjutnya perkembangan unsur sekunder dan kondisional terkonsentrasi pada penggunaan tanah perdagangan/jasa dan mulai memasuki kawasan permukiman dan pernerintahan pada tahun 2004 dengan pola perkembangan ke arah selatan mengikuti jalur transportasi utama menuju kota-kota besar yaitu Samarinda dan Balikpapan dan dengan tingkat masih berada pada skala lokal dan regional. Dan ketiga, perkembangan Tenggarong sebagai daerah tujuan wisata berada pada tahap awal perkembangan kota wisata. Dengan demikian perkembangan prasarana pariwisata di kota Tenggarong memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan kota.

---

Tenggarong city as the capital of Kutai Kartanegara Regency had developed tourism that used its potency likes history, its position in water and land traffic, lies on the edge of Mahakam Rivers, the government has a desire to change the city into tourism city, the development of road between Tenggarong to Samarinda, and the development plan of new airport. With those potention, Tenggarong city turned into the center of urban tourism development with one of the programs is raising the tourist infrastucture. The questions of the research are :Where the tourist infrastructure development is?How the pattern of its development is?and How the development of Tenggarong city is? Tourist infrastructures are the tourist elements consist of primary elements, secondary elements and conditional elements. To answer those question with used qualitative approach and descriptive research. The sources of data are observations, interviews and documents.

The research has been summaries into 3 points of conclusion. First, the location of tourist elements in 2000 consist of 5 kelurahan are kelurahan Panji, Melayu, Sultarame, Timbau and Bukit Biru and scattered to kelurahan Baru and Mangkurawang in 2004. Second the development of primary elements had concentrated in commerce. and then the development of secondary elements had concentrated in commerce landuse and started to get into housing and government landuse with development pattern to South followed the primary road toward Samarinda and Balikpapan and shows tourism development in local and regional scale. Third the development of Tenggarong City as destination lies in the beginning phase of urban tourism. Thus, tourist infrastructure have the significant relationship with the city development."

"ABSTRAKKota yang berbasis sektor pertambangan kerap kali menemui masalah ketika kegiatanproduksi tambang berhenti. Kota Sawahlunto mengalami persoalan penurunan jumlahpenduduk, perlambatan aktivitas perekonomian dan kerusakan lingkungan pasca PT BAUPOmenghentikan kegiatan produksi batubaranya. Untuk mengatasi persoalan tersebut,Pemerintah Kota Sawahlunto mengeluarkan serangkaian kebijakan yang diharapkandapat memulihan kondisi perkotaan seperti sediakala.Kebijakan regenerasi kota yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto ditujukanuntuk mengembalikan perkembangan kota Sawahlunto melalui transformasi ekonomi,sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh terhentinya kegiatan produksi pertambangan.Regenerasi yang terjadi Sawahlunto merupakan proses menarik untuk dipelajari dalamkonteks perkembangan kota yang kembali bangkit dari kemunduran yang dialami sektorpertambangan.Penelitian ini akan menggali mekanisme penyusutan kota yang terjadi di akhir abad 20.Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong perkembangan kota diharapkandapat memberikan latar belakang yang cukup dalam menemukenali proses penyusutankota di Sawahlunto. Pemahaman mengenai proses regenerasi kota yang terjadi diSawahlunto akan dilakukan melalui eksplorasi terhadap fenomena penyusutan kota yangterjadi di Sawahlunto pada akhir abad 20.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi penelitianstudi kasus tunggal. Pengumpulan data primer didapat melalui wawancara mendalamyang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan.Sedangkan pengumpulan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan denganmenghimpun data dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, majalah, surat kabardan sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penyusutan kota Sawahluntodipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta situasi sosial politik di tingkat global dannasional. Kesimpulan ini didapatkan melalui data bahwasanya fenomena penyusutan kotatelah beberapa kali terjadi di Sawahlunto. Respon yang diambil dalam menghadapipersoalan penyusutan kota di masa lalu menjadi perbandingan sekaligus pembelajarandalam menilai respon yang diambil saat ini dalam menghadapi penyusutan. Prosesperkembangan kota Sawahlunto merefleksikan bagaimana kota-kota di Indonesia yangpembentukan awalnya disebabkan oleh kepentingan global dan kemudian secara mandirimendefinisikan kembali falsafah kehidupan kotanya.Pilihan kebijakan dan strategi untuk merespon penyusutan kota amat ditentukan olehpihak yang memegang peran sebagai otoritas pembangunan kota. Saat ini PemerintahKota memegang peran lebih besar dalam proses pembangunan kota Sawahlunto.Pemerintah Kota memberikan ruang yang lebih besar kepada warga untuk terlibat dalamproses regenerasi kota. Aksesibilitas terhadap ruang kota yang lebih besar mempengaruhiefektivitas program regenerasi yang diusung oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.Keberadaan Pemerintah Kota sebagai aktor utama proses regenerasi menunjukkan sebuahpembelajaran yang baik bagi Pemerintah Daerah yang akan menghadapi persoalan serupa dengan Sawahlunto. Perkembangan kota Sawahlunto adalah bentuk nyatabagaimana transisi pengelolaan kota dari perusahaan tambang kepada pemerintah sipilberjalan dengan baik. Transisi ini yang kemudian menjadi salah satu faktor keberhasilandalam melakukan proses regenerasi kota.Pemerintah Kota yang memberikan akses yang sama terhadap proses penyusunankebijakan ataupun tahapan pelaksanaan regenerasi kota adalah langkah manajemenpembangunan kota yang patut diimplementasikan di wilayah lain dengan persoalanserupa.

---

ABSTRACTMining sector-based cities are often encountering problems when the mining activitiesclosed down. Sawahlunto, a city once well known for its coal mines, has experienced adecrease in population, economic downturn, environmental damage and other problemsafter PT BA-UPO closed down its coal mining operation in the city. To overcome thisproblem, Sawahlunto Municipality Administration has issued a series of policies whichare expected to be able to restore the city’s condition.The city’s regeneration policies aimed at restoring the development of Sawahluntothrough the transformation of economic, social and environment that have been spoileddue to the closing down of mining activities in the city. The regeneration policies thattakes place in Sawahlunto has been an interesting process to be studied in the context ofurban development whereby a city has managed to revive from economic downturn as thedomino effect of the setback suffered by the mining sector.This study will explore the city shrinkage mechanism that occurred at the end of the 20thcentury. An in-depth comprehension on factors that encourage the development of a cityis expected to provide sufficient background in the process of identifying city shrinkagein Sawahlunto. The comprehension on regeneration process that occurs in Sawahluntowill be obtained through the exploration of the city shrinkage phenomenon that took placein Sawahlunto Municipality at the late 20th century.This study deploys a qualitative research approach with a single case study as its researchstrategy. The primary data collection was carried out through in-depth interviewsconducted by asking questions directly to appropriate infromant. The secondary datacollection was carried out through literature study, collecting data from a variety ofliteratures such as books, articles, magazines, newspapers and other media related to thisresearch topic.Based on the results of the study, the shrinkage of Sawahlunto Municipality is affected byglobal economic condition and socio-political situation at the national level. Thisconclusion is made based on the data obtained which suggests that city shrinkagephenomenons have taken place in Sawahlunto for several times. Responses taken towardsthe city shrinkage issues in the past have become the comparison and lesson learned inassessing the response made in tackling the same issue this time. The developmentprocess of Sawahlunto reflects how the cities in Indonesia, which are originally formedbased on global importance, independently redefine the philosophy of their lives.The policy and strategy option to respond to the city shrinkage is heavily determined byany party who holds the role as the urban development authority agency. Currently, thecity administration holds a greater role in the development process of Sawahlunto. Thecity administration provides a larger space for the community to be involved in theregeneration process of the city. The larger accessibility to urban space affects the effectiveness of the regeneration program promoted by Sawahlunto MunicipalityAdministration.The existence of city administration as the main actor of the regeneration process inSawahlunto has shown a good lesson for any other local governments who will facesimilar problem. The development of Sawahlunto is a real tremendous example on thetransition of urban management from mining company to a public government. It isindeed this transition that become one of the success factors in the regeneration process ofthe city.The Urban Local Government that provides equal access towards the policy makingprocess or the city regeneration phases is the urban development management measuresthat should be implemented in other local governments with similar problems"

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

---

The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper."

"Latar belakang: Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, merata dan terjangkau. Sampai saat ini implementasi kegiatan puskesmas belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan hubungan antara aspek individu, aspek kemampuan dan aspek kebutuhan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo Kota Balikpapan.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan rancangan Cross Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel adalah seluruh penduduk dewasa yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Sumber Rejo Kota Balikpapan. Jumlah sampel 104 responden, tekhnik pengambilan sampel adalah cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji Chi Square.Hasil: Responden yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam 3 bulan terakhir sebanyak 64,4%, responden terbanyak pada rentang umur 17-55 tahun sebanyak 55,4%, pendidikan responden terbanyak SMA sebanyak 38,5%, sebanyak 79,8% responden tidak bekerja, 59,6% responden menyatakan adanya ketersediaan tenaga kesehatan, 60,6% responden menyatakan aksesibilitas yang mudah, 73,1% menyatakan memiliki asuransi dan 53,8% responden menyatakan tidak tahu tentang persepsi sakit. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan tenaga kesehatan dan persepsi sakit dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Kesimpulan: Ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan tenaga kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0,020) dengan estimasi risiko 2,875 dan pada variabel persepsi sakit juga mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0,008) dengan estimasi risiko 3,308.

---

Background: Public Health Center is the vanguard of the government health service that aims to provide comprehensive health services, integrated, equitable and affordable. Until now the implementation of health centers have not shown that optimal results, it is reflected from the non optimal utilization of the public health centers.

Objective: This study aimed to determine image and the relationship between the individual aspects, aspects of ability and aspects of the need for utilization of health services in Sumber Rejo health centers of Balikpapan city.

Method: The study is a descriptive study, using Cross Sectional design with quantitative approach. Population and the sample is the entire adult population residing in the working area of the Sumber Rejo Health Centers, Balikpapan city. Number of samples 104 respondents, the sampling technique is random cluster sampling. The data was collected by interview using a questionnaire. Analyzed using Chi Square test.

Result: Total of Respondents who use health services in 3 last months 64.4%, most respondents in the 17-55 year age range much as 55.4%, respondents most high school education as much 38.5%, 79.8% of respondents did not work, 59 . 6% of respondents said the availability of health personnel, 60.6% of respondents said the easy accessibility, 73.1% claimed to have insurance and 53.8% of the respondents did not know about the perception of pain. The results of statistical tests showed that are significant relationship between the availability of health personnel and the perception of pain with health care utilization.

Conclusion: There was a significant association between the availability of health personnel with health care utilization (p = 0.020) with the estimated risk of 2.875 and there was a significant association between the pain perception with health care utilization (p = 0.008) with the estimated risk of 3.308."