Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh limpahan sumber daya mineral melalui transmisi dana bagi hasil pertambangan terhadap kemiskinan. Sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 - 2022 yang merupakan daerah penghasil dan pengolah nikel terbesar di Indonesia. Dengan Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) ditunjukkan bahwa kabupaten penghasil nikel memiliki persentase kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah non-penghasil nikel. Dana bagi hasil pertambangan yang diasumsikan dapat mengkompensasi eksternalitas negatif dari proyek pertambangan dan menurunkan kemiskinan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dana bagi hasil pertambangan berasosiasi dengan peningkatan persentase kemiskinan, mengindikasikan bahwa pengelolaan dana tersebut belum optimal. Sementara itu, kontribusi PDRB industri dan bantuan pemerintah pusat berupa PKH memiliki hubungan signifikan negatif dengan kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pemerintah dalam memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas institusi dalam pengelolaan dana bagi hasil pertambangan serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk memaksimalkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

---

This study aims to investigate the impact of mineral resource abundance on poverty in nickel-producing regions, with the analysis conducted at the municipality levels in the provinces of Central Sulawesi, South Sulawesi, and Southeast Sulawesi from 2014 to 2022, using the Random Effect Model (REM). The findings indicate that municipalities producing nickel exhibit higher levels of poverty and inequality compared to non-nickel-producing areas, validating the existence of the resource curse. Despite the assumption that mining revenue-sharing can compensate for the negative externalities of mining projects, the analysis reveals provincial heterogeneity. In Southeast Sulawesi, revenue-sharing from mining are associated with an increase in the poverty rate, suggesting suboptimal management of these funds. Meanwhile, the contribution of the industrial GDP and central government assistance in the form of the Family Hope Program (PKH) have a significantly negative relationship with poverty. One potential channel that can explain this phenomenon is the quality of institutions, which can be measured by the degree of local government decentralization. These results underscore the importance for the government to consider local government fiscal capacity in managing mining revenue-sharing funds to maximize their positive impact on local welfare and reduce economic inequality.

"

"Tesis ini membahas kebijakan clean and clear yang merupakan instrumen dalam menata izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam rangka menata izin usaha pertambangan pemerintah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Output dari inventarisasi adalah tersedianya data KP/SIPD/SIPR yang sudah disesuaikan legalitas usaha pertambangannya menjadi IUP atau IPR. Sedangkan output dari verifikasi adalah klasifikasi IUP yang mendapat status Clean and Clean (dinyatakan tidak bermasalah atau tumpang tindih). Upaya Pemerintah dalam mengevaluasi IUP melalui kebijakan clean and clear harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Mengingat implikasi sertifikasi Clean and Clear berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertambangan lainnya maka legalitas kebijakan Clean and Clear mutlak diperlukan. Keberadaan dasar hukum bagi tindakan pemerintah berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu kebijakan Clean and Clear perlu untuk dievaluasi dan diberi format hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes about the clean and clear policy that is an instrument in managing the mining and coal license that has been issued by Provincial Government, District/City. In order to manage the mineral mining lisence the government commits National Reconciliation Data Mining License consists of inventarization, verification and classification.The inventarization's output is the availability of KP/SIPD/SIPR data that legality mining license has been adjusted into IUP or IPR. Meanwhile the verification's output is IUP classification that has been granted clean and clear status (declared has no problem or overlapping). The government's effort to evaluate IUP through clean and clear policy must be appreciated and supported from all of the parties. Considering the implication of clean and clear certification has an influence to the other mining activity, the legality of clean and clear policy is absolutely needed. Therefore clean and clear policies need to be evaluated and given a legal format in accordance with the provisions of the legislation."

"ABSTRACTIndonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam SDA baik diatas maupun dibawah permukaan tanah dan lautan. Kekayaan bawah tanah Indonesia yang mencakup mineral dan energi telah lama dimanfaatkan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Di sisi lain, di tengah melimpahnya energi dan sumber daya mineral ESDM Indonesia, masalah kesejahteraan seperti kemiskinan dan ketimpangan masih. Kekayaan ESDM di Indonesia mungkin menjadi penyebab berbagai masalah ekonomi. Skripsi ini ingin membuktikan bahwa kutukan sumber daya alam telah menjadi pembuktian atas dampak negatif kekayaan ESDM terhadap ketimpangan dan kemiskinan sebuah negara. Pembuktian dilakukan dengan menguji pengaruh kekayaan ESDM terhadap ketimpangan di Indonesia dengan menggunakan data produk domestik regional bruto PDRB, koefeisien Gini, dan indikator kemiskinan hingga level kabupaten. Dengan menggunakan periode analisis 2009-2011, melalui uji ekonometrika penulis menemukan bahwa kekayaan SDA justru memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan. Pengaruh ini muncul melalui saluran ketenagakerjaan dimana ketimpangan memburuk disebabkan oleh struktur ketenagakerjaan yang tidak merata, sedangkan kemiskinan terdampak membaik. Usaha pemerintah menanggulangi munculnya dampak ekonomi atas eksploitasi ESDM melalui DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan melalui uji ekonometrika. Temuan ini menunjukkan bahwa kekayaan ESDM merupakan sebuah kutukan bagi kesejahteraan rakyat, khususnya indikator ketimpangan dan kemiskinan.

---

ABSTRACTIndonesia is a country which has abundant natural resources both above and below the surface of land and sea. Indonesia 39 s treasures, which includes minerals and energy, has long been used as a source of state revenue. On the other hand, welfare issues such as poverty and inequality still exist. The Curse has proven the negative impact of natural resource wealth on the economic growth of a country. This study would like to examine the existence of the effect of natural resource wealth on inequality in Indonesia by using Gross Regional Domestic Product data, Gini coefficient, and poverty indicators in district level. By using the 2009 2011 analysis period, researcher found that the wealth of natural resources exacerbates the problems of poverty and inequality. This influence is also found in the employment channel where inequality deteriorates due to unequal employment structures. Government efforts to tackle the economic impacts of natural resource exploitation through DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam have proved effective in addressing poverty and inequality problems through econometric tests. This finding shows that the wealth of natural resources is still a curse for the economy, especially indicators of inequality and poverty. "

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengganti sistem kontrak karya sistem perizinan. Undang-undang tersebut menentukan bahwa kontrak karya yang telah ada sebelum UU ini dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sehingga pemegang kontrak karya masih dapat melanjutkan kegiatan pengusahaan pertambangannya dengan landasan kontrak. Namun selanjutnya pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2018 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi pemegang kontrak karya tanpa mengakhiri kontrak karya yang berlaku sehingga pada satu kegiatan pengusahaan pertambangan terdapat dua instrumen yang berlaku sebagai landasannya yakni kontrak karya dan izin pertambangan. Skripsi ini meneliti bagaimana kontrak karya sebagai perjanjian dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai suatu izin berlaku secara bersamaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontrak karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak dapat diberlakukan secara bersamaan pada satu kegiatan tambang yang sama karena menimbulkan beberapa implikasi hukum dan tidak memberikan kepastian hukum. Kata kunci:Kontrak karya, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Pertambangan Mineral.

---

ABSTRACTLaw Number 4 Year 2009 concerning Mineral dan Coal Mining replaces the contract of work system with a licensing system in mining activities. This Law states that all existing contract of works are still honoured until the stipulated expiry date therefore contract of work holder may continue their business based on the contract. However in 2017, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Regulation Number 15 Year 2017 concerning Procedures for the Granting of Mining Business License for Production Operation as a Continuation of Contract of Work Operation or Coal Mining Concession Working Agreement and Regulation Number 28 Year 2017 concerning Amendment to Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 05 Year 2018 on Increasing Mineral Added Value through In Country Mineral Processing and Refinery. These two rules provide the legal basis for the granting of a special mining license for the holder of the contract of work without terminating the applicable contract of work therefore in one mining operation there are two instruments that serve as the basis of the mining activity. This thesis deals with how the contract of work as an agreement and the Special Mining Business License as a license are both valid at the same time. Research method used on this thesis is juridical normative with qualitative research. This study concludes the contract of work and the Special Mining Business License can not be applied simultaneously on the same mining activity as it raises some legal implications and does not provide legal certainty. Key words Contract of work, Special Mining Licence, Mineral Mining "

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."