Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi atas terjadinya pemalsuan polis yang dilakukan oleh agen asuransinya. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode doktrinal. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan agen asuransi, serta bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal terjadi pemalsuan polis yang disebabkan oleh agen asuransinya. Agen asuransi berperan sebagai pihak yang mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Untuk itu, peran agen asuransi merupakan peran yang krusial. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan agen yaitu Perjanjian Keagenan. Hubungan hukum yang timbul adalah kontraktual. Perusahaan asuransi memberikan kuasa kepada agen asuransinya untuk bertindak dan berwenang atas nama perusahaan. Untuk itu, kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh agen dalam menjalankan wewenangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang mereka wakili. Adapun, bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dapat berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata disebut juga dengan tanggung jawab pihak ketiga yang berdasar pada Pasal 1367 KUHPerdata atau dikaitkan dengan asas vicarious liability. Selain itu, juga terdapat pidana korporasi yang dapat dijatuhkan berdasarkan pada Pasal 81 Ayat (1) UU Perasuransian.

---

This research discusses the legal liability of insurance companies for the occurrence of policy forgery committed by their insurance agents. The article is written using a doctrinal method. The issues addressed include the legal relationship between the insurance company and its agents, as well as the extent of the insurance company's responsibility in cases of policy forgery by its agents. Insurance agents act as representatives of the insurance company in marketing insurance products, making their role crucial. The research concludes that there exists a legal relationship based on a cooperation agreement between the insurance company and its agents, as known as Agency Agreement. This legal relationship is contractual. The insurance company grants authority to its agents to act on its behalf. Therefore, any errors or violations committed by agents in exercising this authority are the responsibility of the insurance company they represent. The forms of responsibility of insurance companies can take the form of civil liability and criminal liability. The insurance company's liability can include civil liability, also known as third-party liability under Article 1367 of the Civil Code or under the principle of vicarious liability. Additionally, corporate criminal liability can be imposed under Article 81 (1) of the Insurance Law.

"

"Berbagai jenis kondisi lingkungan kerja dapat memengaruhi terjadinya insurance fraud atau tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh agen asuransi salah satunya sistem pengendalian internal atau pemantauan perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengenaan pertanggungjawaban perusahaan asuransi selaku korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh agennya. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perasuransian, dalam hal terjadinya insurance fraud yang dilakukan oleh agen dari suatu perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) Pengaturan insurance fraud di Indonesia dituangkan di dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 381 dan 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan (2) Suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas insurance fraud yang dilakukan oleh agennya dengan mengacu pada Perma No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dari hasil penelitian skripsi ini, badan legislatif pembuat Undang-Undang hendaknya agar dapat benar-benar merumuskan cakupan dan substansi dari Undang-Undang tersebut dengan matang dan bagi para penegak hukum untuk dapat menjadikan Perma No. 13/2016 sebagai pedoman untuk menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi.

---

Various types of work environment conditions can affect the occurrence of insurance fraud carried out by insurance agents, one of which is an ineffective internal control system or company monitoring. Therefore, this thesis discusses the imposition of liability for insurance companies as corporations for criminal acts committed by their agents. The research form of this thesis is juridical-normative reviewing and analyzing legal provisions and other library materials related to insurance crimes, in the event of insurance fraud committed by an agent of an insurance company. The conclusions obtained from this thesis research are (1) The regulation of insurance fraud in Indonesia is stated in Articles 77 and 78 of Law Number 40 of 2014, Articles 381 and 382 of the Criminal Code, Article 1365 of the Civil Code , and Article 251 of the Commercial Code; and (2) A corporation may be subject to criminal liability for insurance fraud committed by its agent by referring to Perma No. 13/2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. From the results of this thesis research, the legislature that makes laws should be able to thoroughly formulate the scope and substance of the law carefully and for law enforcers to be able to make Perma No. 13/2016 as a guideline for handling criminal cases involving corporations. "

"Fungsi Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter tidak hanya sebatas untuk mengalihkan resiko, tetapi juga membantu dokter dalam hal litigasi. Dengan demikian, melalui asuransi, ganti rugi sebagai tanggung jawab dokter akibat tindakan malpraktik dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sekaligus dokter dapat terhindar dari stress proses litigasi, yang dapat berdampak pada malpraktek lainnya. Namun sayangnya, sementara dokter-dokter di Amerika (AS), menyambut baik manfaat tersebut, sebaliknya, dokter-dokter di Indonesia cenderung mengabaikannya. Kondisi ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab hukum profesi dokter yang diterapkan di Indonesia.Untuk memecahkan masalah diatas, adalah penting untuk mengetahui 1) Bagaimana dampak perkembangan pemahaman Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Civil Law),dan Tort (Common law) terhadap tanggung jawabperdata. 2) Bagaimana konsep dasar tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), dan New Zealand (NZ). 3) Bagaimana peran asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter dalam melindungi dokter dan pasien di Indonesia dibandingkan dengan AS, NZ. 4) Bagaimana sistem asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia, dibandingkan dengan AS. Dengan berpatokan pada teori Corrective justice dengan metode analisa normatif dan di dukung oleh beberapa pendekatan seperti UU, perbandingan hukum, sejarah, konsep, kasus, ditemukan bahwa 1) Perkembangan pemahaman PMH berdampak pada meluasnya tanggung jawab perdata, meliputi perbuatan karena lalai/kelalaian, demikian juga yang terjadi pada Tort. 2) Meskipun dalam kasus-kasus khusus, AS menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Indonesia, namun konsep tanggung jawab hukumnya tidak berbeda. Sedangkan NZ, menerapkan konsep yang berbeda. 3) Baik di AS maupun Indonesia, manfaat asuransi, berdampak positip terhadap perlindungan baik bagi dokter maupun pasien. Sedangkan, NZ, tidak menggunakan asuransi, melainkan kebijakan pajak. 4) Selain ditemukan beberapa perbedaan dalam sistem asuransi AS dan Indonesia, ditemukan juga dampak dari perbedaan tersebut terhadap dokter dan pasien. Berdasarkan temuan di atas, penilitian ini mengemukan beberapa saran untuk meningkatkan minat dokterdokter Indonesia, terhadap Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, demi perlindungan dokter dan pasien.

---

The aim of physician Liability Insurance is not only to shift the risk, but also provides a litigation support to Doctors. Through insurance, all indemnities caused by medical malpractices that should be borne by Doctors could be shifted to Insurance Company while Doctors is free from stress of a litigation process that can impact into another malpractice action. However, in fact that this insurance is warmly welcome by Doctors in United States of America (USA), Doctors in Indonesia tend to ignore the benefits or even worse, the existence of this insurance. The condition is associated with the concept of medical malpractice liability that applied in Indonesia.In order to solve this problem, there are several questions that should be answered, such as: 1) How the development of understanding of unlawful act, according to Civil Law and Tort Common Law impact on civil right. 2) How the basic concept of physician liability in Indonesia compared to United States of America (USA) and New Zealand (NZ). 3) How the physician Liability Insurance protects both patient and doctor in Indonesia, compared to USA and NZ. 4) How Indonesia?s physician Liability Insurance system compared to USA. By using Corrective Justice Theory and Normative Analysis Method, supported by several approaches in legislation, comparison, history, concepts and cases, it shows that: 1) The development of unlawful act (civil law) understanding resulted in broader civil liability including the liability caused by negligence, as well as in Tort (common law). 2) In fact that even though on very specific cases, USA has a different policy than Indonesia, but still used the same basic concept. On contrary, NZ, uses a different concept. 3) In Both USA and Indonesia, Physician Liability Insurance has a positive outcome in protecting patient and doctor, while NZ holds tax policy. 4) Beside several differentiates of the insurance system using by Indonesia and USA, the study also found several impact both to patient and doctor are caused by these differentiates. Based on the above findings, there are several suggestions to increase Indonesia?s physician's interest to buy insurance for protection both to doctor and patient."

"Pada intinya, perusahaan asuransi adalah sama seperti bentuk bisnis lainnya, yaitu mengelola risiko dan imbalan dari sesuatu. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus jeli dalam menentukan premi berbanding terhadap risiko yang terkandung dalam objek yang diasuransikan. Sebab, premi yang terlalu kecil dibanding risiko yang terkandung di dalamnya akan mengakibatkan performa buruk dalam usaha perusahaan asuransi. Penelitian dilakukan melalui hasil-hasil penelitian normatif. Hal ini dilakukan dengan cara melihat fakta-fakta persidangan dan juga hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut. Hasil dari penelitian menemukan bahwa (1) perjanjian asuransi dalam bentuk apapun tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan (2) bahwa perjanjian asuransi dapat dialihkan dalam hal risiko dengan metode-metode yang dibenarkan oleh hukum. Akhirnya, penulis menyarankan sebagai berikut (1) perjanjian asuransi harus ditelaah secara berhati-hati, (2) perjanjian asuransi harus berlaku layaknya undang- undang bagi para pihak, dan (3) setiap perilaku yang bertentangan dengan hukum yang memiliki hubungan kausalitas terhadap kerugian yang diderita oleh seorang pihak dapat menimbulkan pertikaian hukum sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat meminta kompensasi. Maka dari itu, pengadilan akan memberikan sanksi untuk mencapai kompensasi yang dirasa adil. Penulis berharap bahwa pengalihan asuransi dapat lebih diperjelas oleh lembaga/instansi pemerintah sehingga perusahaan asuransi dapat mengalihkan risiko tanpa terekspos oleh kemungkinan pertanggungjawaban perdata.

---

In essence, insurance companies are just like any other form of business, namely managing the risks and imbalances of things. In this case, the insurance company must be observant in determining the premise of the risks contained in the insured object. This is because a premium that is too small compared to the risks contained in it will result in poor performance in the insurance company's business. This paper is created through the efforts of normative research. This was done by looking at the facts of the case and also the laws that is effective in the case. The results of the study found that (1) insurance agreements in any form cannot be canceled unilaterally, and (2) that insurance agreements can be transferred in terms of risk by methods that are not justified by law. Finally, the authors propose the following (1) the insurance agreement must be careful, (2) the agreement must act like the law for the para, and (3) any behavior that is contrary to the law that has a causal relationship to the losses incurred. suffered by one party can lead to legal disputes so that the party who feels aggrieved can ask for compensation. Therefore, the court will impose sanctions to achieve compensation that is considered fair. The author hopes that insurance can be more clarified by government agencies/agencies so that insurance companies can ensure risks without being exposed to possible civil liability."

"Dalam dunia usaha, asuransi penting untuk dimiliki demi kelangsungan usaha yang sedang dijalankan. Perusahaan pengangkutan laut mengasuransikan muatan yang diangkut dengan Asuransi Pengangkutan Laut atau Marine Cargo Insurance. Asuransi Pengangkutan Laut merupakan asuransi yang menanggung atas terjadinya risiko selama proses pengangkutan barang dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli. Marine cargo insurance sebagaimana perjanjian asuransi pada umumnya, merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan terjadi nya suatu kesepakatan antara para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat. Perjanjian asuransi yang disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung dibuat secara tertulis dalam polis asuransi, yang mengatur syarat dan ketentuan secara lebih detail. Dalam prakteknya, Tertanggung sering kali mengajukan klaim tanpa memperhatikan ketentuan dalam polis, sehingga pada akhirnya klaim berujung ditolak karena Tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam polis. Pada akhirnya penelitian ini menjelaskan bahwa semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam polis, baik ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis, akan memiliki akibat hukum yaitu pertanggungan menjadi batal dan Penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Tertanggung

 

 

---

In the business world, insurance is important to have for the continuity of the business that is being run. Sea freight companies insure the cargo being transported with Marine Cargo Insurance. Sea Freight Insurance is insurance that covers the occurrence of risks during the process of transporting goods from the seller's warehouse to the buyer's warehouse. Marine cargo insurance as an insurance agreement in general, is an agreement that create binding rights and obligations for the parties. The insurance agreement agreed upon by the Insured and the Insurer will be written in a document called “insurance policy”, which regulates the terms and conditions of the agreement. In practice, the insured often file a claim without regard to the warranty in the policy, so that in the end the claim ends up being rejected because the insured has violated the warranty in the policy or in other words the Insured has comitted breach of warranty. In the end, this study explains that all forms of violation of the warranty in the policy, both written and unwritten warranty, will have legal consequences that eliminate the insurer's liability to compensate for losses suffered by the insured

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai produk asuransi tanggung jawab hukum profesi sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi profesi arsitek dalam berpraktik. Permasalahan dalam skripsi menitikberatkan pada fakta bahwa arsitek merupakan suatu profesi yang dalam melaksanakan pekerjaan mempunyai risiko yang tinggi dalam hal kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk asuransi tanggung gugat profesi memberikan perlindungan kepada arsitek, bentuk pengalihan risiko, pertanggungan yang diberikan, penerapan produk dalam keberlangsungan profesi arsitek, serta membandingkan keberlakuannya di Swedia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa asuransi tanggung jawab hukum profesi memberikan ganti kerugian kepada arsitek atas kerugian yang dialami pengguna jasa arsitek sesuai dengan besar kerugian yang dialami selama hal tersebut tidak dikecualikan dalam pertanggungan. Penelitian menunjukkan bahwa dengan ketentuan yang jelas mewajibkan para arsitek di Swedia memiliki asuransi tanggung jawab hukum profesi dalam menjalakan profesinya memberikan dampak positif yaitu terhindarnya hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi arsitek dalam berpraktik, sehingga Penulis menyarankan agar adanya pengaturan spesifik dalam undang-undang di bidang arsitek yang mengatur mengenai keberadaan asuransi tanggung jawab hukum profesi bagi arsitek sebagai suatu kewajiban serta penyuluhan organisasi resmi arsitek di Indonesia kepada anggotanya tentang pentingnya memiliki asuransi tanggung jawab hukum profesi arsitek.

---

This thesis discusses professional liability insurance products as a form of protection for the architect profession in practice. The problem in this thesis focuses on the fact that the architect is a profession which in carrying out the work has a high risk in terms of intentional or unintentional errors. given, the application of the product in the continuity of the architectural profession, as well as comparing its applicability in Sweden. The research method used in writing this research is normative juridical with descriptive analytical research type. The results of the study show that professional liability insurance provides compensation to architects for losses experienced by users of architect services in accordance with the amount of losses experienced as long as this is not excluded from coverage. Research shows that with clear provisions requiring architects in Sweden to have professional responsibility insurance in carrying out their profession, it has a positive impact, namely avoiding things that cause harm to architects in practice, so the author suggests that there be specific arrangements in the law in the field of architects. which regulates the existence of professional liability insurance for architects as an obligation as well as counseling the official organization of architects in Indonesia to its members about the importance of having architect's professional responsibility insurance."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi tunjangan dan jaminan hari tua oleh perusahaan asuransi yang gagal bayar serta bentuk tanggung jawab jiwasraya kepada para pemegang polis akibat gagal nya jiwasraya memenuhi kewajiban nya dalam polis. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada penelitian ini ditemukan bahwa belum ada pengaturan maupun mekanisme khusus terkait perlindungan dan jaminan yang diberikan kepada para pemegang polis ketika perusahaan penanggung mengalami kegagalan bayar. Jiwasraya sebagai penanggung bersama dengan telah memberikan perlindungan hukum represif berupa melakukan restrukturisasi polis dengan mengalihkan polis kepada perusahaan asuransi lainnya sebagai upaya penyelamatan manfaat polis. Perlu ada pengaturan khusus terkait adanya lembaga penjamin polis demi memberikan kepastian dan perlindugan bagi para pemegang polis.

---

This thesis discusses legal protection for insurance Policy Holders, Allowance and Old Days Guarantee by insurance companies that fail to pay and Jiwasraya’s form of responsibility to policyholders due to Jiwasraya’s failure to fulfill his obligations. This thesis uses normative juridical research methods that use research materials in the form of literature and related laws and regulations. In this research, there are no specific laws and regulations which giving protection for policy holders when insurance companies fail to pay his obligations. Jiwasraya as an insurer with government has giving repressive legal protection with policy restructurisations to save the benefits of the police. There is a need for special regulations about policy guarantee institution to provide legal certainty and also protection for policy holders."

"Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakan suatu jenis produk asuransi yang menggabungkan antara manfaat pertanggungan dengan manfaat investasi. Sejak mulai dipasarkan, PAYDI telah menimbulkan berbagai permasalahan. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi kasus perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar akibat kegagalan investasi dalam PAYDI. Akibatnya, pemegang polis PAYDI seringkali berada dalam posisi yang rentan. Untuk itu, penting untuk melihat langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatur penjualan PAYDI yang aman di Indonesia. Oleh sebab itu, skripsi ini akan meneliti sejauh mana regulasi yang berlaku di Indonesia telah mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Selain itu, akan dilakukan juga perbandingan regulasi dengan negara lain khususnya India dan Korea Selatan yang mengatur mengenai hal serupa untuk dijadikan referensi bagi regulasi di Indonesia. Pada skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan bahan pustaka. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat sejumlah kekosongan hukum dan ketentuan yang longgar dalam regulasi di Indonesia mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Maka, Indonesia perlu untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna mencegah terjadinya kasus gagal bayar polis PAYDI dan menjamin hak-hak pemegang polis.

---

Investment Linked Product (PAYDI) is a type of insurance product that combines insurance benefits with investment benefits. Since it began to be marketed, PAYDI has caused various problems. In Indonesia alone, there are many cases of insurance companies experiencing defaults due to investment failures in PAYDI. As a result, PAYDI policyholders are often put in a vulnerable position. For this reason, it is important to see what steps have been taken to regulate the safe trading activity of PAYDI in Indonesia. Therefore, this thesis will examine the extent to which the applicable regulations in Indonesia have regulated the financial health of insurance companies that sell PAYDI. In addition, it will also compare regulations with other countries, especially India and South Korea, which regulate similar matters to serve as a reference for regulations in Indonesia. In this thesis, the research method used is normative juridical where the author will conduct research based on library materials. After conducting the research, the author concludes that there are still several legal gaps and loose provisions in Indonesian regulations regarding the financial health of insurance companies that sell PAYDI. Therefore, Indonesia needs to revise the current laws and regulations to prevent the occurrence of PAYDI policy defaults and guarantee the rights of policyholders."

"Pialang asuransi memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama tertanggung. Namun, kewenangan tersebut tidak semerta-merta memperbolehkan pialang asuransi untuk bertindak bebas. Pialang asuransi selaku wakil dari tertanggung harus tetap mendapatkan persetujuan setiap kali ia ingin melakukan suatu tindakan hukum yang mengatasnamakan tertanggung. Dalam kasus Putusan Nomor 2642 K/PDT/2015, pialang asuransi mengajukan pembatalan polis asuransi tanpa persetujuan tertanggung dan pialang asuransi pada kasus ini tidak menyalurkan premi asuransi kepada penanggung dan menahan premi asuransi tersebut dalam periode waktu yang panjang. Dengan demikian, penelitian ini dirancang dengan tujuan memberikan pemahaman terkait akibat hukum dari polis asuransi yang dibatalkan oleh pialang asuransi serta adanya tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh pialang asuransi pada kasus bersangkutan. Metode penelitian pada penulisan penelitian ini adalah metode doktrinal, yaitu metode yang memfokuskan pada doktrin berupa aturan, asas, atau norma yang diambil dari sumber hukum. Akibat hukum pembatalan polis yang dilakukan oleh pialang asuransi adalah masih berlakunya polis. Hal ini dikarenakan pialang asuransi bukan merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pembatalan polis. Selanjutnya, pialang asuransi dalam kasus bersangkutan telah melakukan tindakan penggelapan premi sebagaimana tindakannya telah memenuhi unsur-unsur penggelapan premi yang diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

---

Insurance brokers are authorized to act for and on behalf of the insured. However, this authority does not necessarily allow the insurance broker to act freely. The insurance broker must still obtain approval every time they want to take a legal action on behalf of the insured. In the case of Decision Number 2642 K/PDT/2015, the insurance broker submitted a cancellation of the insurance policy without the consent of the insured and did not distribute the insurance premium to the insurer and held the insurance premium for a long period of time. Therefore, this research is designed to provide an analysis of the legal consequences of insurance policies canceled by insurance brokers and the embezzlement of premiums committed by insurance brokers in the case in question. The research method in this writing is the doctrinal method, which focuses on doctrine in the form of rules, principles, or norms taken from legal sources. The legal effect of policy cancellation carried out by insurance brokers is that the policy is still valid. This is because the insurance broker is not an authorized party in canceling the policy. Furthermore, the insurance broker in the case in question has committed an act of premium embezzlement as his actions have fulfilled the elements of premium embezzlement regulated in the applicable regulations in Indonesia."