Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya yang terbukti efektif dalam mengurangi atau menurunkan hambatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal biaya pelayanan. Meskipun provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia, pemanfaatan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat inap formal pada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross-sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3,3% masyarakat DKI Jakarta yang memanfaatkan layanan rawat inap. Berdasarkan karakteristiknya, kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan rawat inap adalah kelompok yang memiliki jaminan kesehatan ganda (8,2%), berusia lanjut (6,5%), berjenis kelamin perempuan (3,9%), memiliki tingkat pendidikan tinggi (3,5%), berstatus menikah (4,2%), dengan status pekerjaan tidak bekerja (3,9%), memiliki keluhan kesehatan (7,2%) dan bukan perokok (3,8%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = <0.001) dengan pemanfaatan layanan rawat inap, dengan kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat meningkatkan peluang pemanfaatan rawat inap sebanyak 7,2 kali dibandingkan kelompok yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong capaian UHC (Universal Health Coverage) dengan meningkatkan kepesertaan JKN, salah satunya dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat kepemilikan jaminan kesehatan, mekanisme penggunaan jaminan kesehatan dan manfaat yang diperoleh. Selain itu, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan yang ada pada fasilitas kesehatan misalnya dengan memastikan ketersediaan obat, perlengkapan alat kesehatan, kepedulian tenaga kesehatan kepada pasien dan lain-lain. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga perlu memastikan bahwa sasaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

---

Health insurance ownership is one of the efforts that has proven effective in reducing or lowering barriers to community access to health facilities, especially in terms of service costs. Although DKI Jakarta province is the province with the highest health insurance ownership in Indonesia, the utilization of health services in DKI Jakarta has not been maximized. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and the utilization of formal inpatient facilities in the community in DKI Jakarta Province. This study is an observational study with a cross-sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2023 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for DKI Jakarta Province. The results showed that only 3.3% of DKI Jakarta residents utilized inpatient services. Based on their characteristics, the group that utilized inpatient services the most was the group that had multiple health insurance (8.2%), was elderly (6.5%), female (3.9%), had a high level of education (3.5%), was married (4.2%), with a work status of not working (3.9%), had health complaints (7.2%) and was a non-smoker (3.8%). There was a significant association between health insurance ownership (p value = <0.001) and utilization of inpatient services, with having multiple health insurance coverage increased the odds of inpatient utilization by 7.2 times compared to the uninsured group. This suggests that having multiple health insurance coverage can provide wider and easier access to health services. The results of this study suggest that the government encourages the achievement of UHC (Universal Health Coverage) by increasing JKN membership, one of which is by conducting socialization about the benefits of health insurance ownership, the mechanism for using health insurance and the benefits obtained. In addition, it is necessary to improve the quality of existing services at health facilities, for example by ensuring the availability of drugs, medical equipment, health workers' concern for patients and others. The government and BPJS Kesehatan also need to ensure that the targeting of BPJS Beneficiary Contribution (PBI) participants is right on target so as to increase access to health services to the groups that need it most."

"Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu fokus masalah kesehatan di Indonesia dan merupakan AKI tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Upaya penurunan AKI dihadapkan oleh bermacam hambatan terutama pada keterlambatan ibu dalam memanfaatkan pelayanan komplikasi kesehatan maternal. Keterlambatan menjangkau fasilitas kesehatan (faskes) dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti aksesibilitas faskes, sebaran faskes, waktu tempuh dan kondisi jalan menuju faskes, serta hambatan dari segi biaya dan sosial-ekonomi. Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan. Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status bekerja dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan peluang ibu untuk pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perlingdungan finansial terhadap pelayanan kesehatan kemungkinan besar akan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu dengan status ekonomi miskin yang akan melaksanakan persalinan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ibu hamil dan bersalin untuk ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan yang bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan promosi kesehatan menganai pelayanan persalinan melalui berbagai media promosi, mendukung kerjasama antara PSC 119 dengan daerah dalam hal kegawatdaruratan, serta pengadaan perbaikan infrastruktur guna membantu ibu bersalin dan keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan.

---

Maternal Mortality Rate (MMR) is still one of the focuses of health problems in Indonesia and is the highest MMR in Southeast Asia. Efforts to reduce MMR are faced with various obstacles, especially the delay of mothers in utilizing maternal health complications services. Delays in reaching health facilities (faskes) can be caused by several factors such as accessibility of health facilities, distribution of health facilities, travel time and road conditions to health facilities, as well as costs and socio-economic barriers. Health insurance is one form of effort in overcoming the problem of inability to finance health services. The purpose of this study was to determine the effect of ownership of health insurance on the utilization of delivery assistance in health facilities based on the 2018-2020 SUSENAS data. Furthermore, the results of this study can be used as material for evaluation and decision making for the Government in an effort to improve delivery services in health facilities. The research results are presented quantitatively by using Microsoft Excel and SPSS tools. This study shows that there is a significant relationship between ownership of health insurance, age, level of education, type of area and economic status on the utilization of maternity services. Meanwhile, there is no significant relationship between working status variables and the utilization of maternity services. The conclusion of this study is that the ownership of health insurance increases the chances of mothers to use delivery services in health care facilities. The existence of financial protection for health services is likely to increase the utilization of health services for mothers with poor economic status who will carry out childbirth. Therefore, it is necessary for pregnant and maternity mothers to be covered by the Health Insurance program which is comprehensive and covers all citizens. The results of the study suggest that the Government can improve health promotion regarding delivery services through various promotional media, support collaboration between PSC 119 and the region in terms of emergencies, and provide infrastructure improvements to assist maternity mothers and families in accessing health facilities."

"Jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Secara nasional, Aceh merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi. Meski angka kepemilikan jaminan kesehatan tergolong tinggi, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Aceh belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal pada masyarakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 wilayah Provinsi Aceh dengan jumlah sampel 4.204 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16.8% masyarakat Aceh yang memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal. Responden yang paling banyak memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal adalah pada kelompok usia lanjut (25.0%), kelompok perempuan (19.1%), kelompok dengan status pendidikan rendah (17.9%), kelompok dengan status perkawinan kawin (19.0%), kelompok dengan status bekerja (18.6%), dan kelompok yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan (18.4%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = 0.041, OR = 2.112) dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Kepemilikan jaminan kesehatan BPJS PBI sangat berpengaruh dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Hasil penelitian ini menyarankan agar BPJS Kesehatan & Dinas Kesehatan untuk tetap konsisten dalam memasifkan program Universal Health Coverage khususnya pada masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi mengenai manfaat memiliki jaminan kesehatan, cara penggunaan jaminan kesehatan, dan benefityang diterima sama adilnya. Penelitian juga mengusulkan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dalam penambahan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berkompeten. Kualitas pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan khsususnya pada berbagai fasilitas kesehatan tingkat primer selakugatekeeper.

---

Health insurance is one of the factors that can influence individuals in utilizing health services. Aceh was the province with the highest health insurance coverage. Despite the high rate of health insurance ownership, the utilization of health services in Aceh has not been optimal. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and utilization of formal outpatient facilities in the community in Aceh Province. This study was an observational study with a cross sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for the Aceh Province region with a sample size of 4,204 respondents. The results showed that only 16.8% of Acehnese people utilized formal outpatient facilities. Respondents who utilized formal outpatient facilities the most were in the elderly (25.0%), female (19.1%), low education status (17.9%), married (19.0%), employed (18.6%), and rural (18.4%). There was a significant association between having health insurance (p value = 0.041, OR = 2.112) and utilization of formal outpatient facilities. The ownership of BPJS PBI health insurance has been very influential to increase utilization of formal outpatient facilities. Therefore, the results of this study suggested that BPJS Kesehatan & the Health Office to remain consistent in intensifying the Universal Health Coverage program, especially for people with low socioeconomic status, can increase promotion and socialization of the benefits of having health insurance, how to use health insurance, and the benefits received are equally fair. This study also suggested to improve equity of access, distribution of health services and health workers competencies in various regions to support quality of care especially at primarycare level as gatekeepers."

"Tujuh tahun semenjak skema jaminan kesehatan nasional (JKN) diperkenalkan, cakupan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 85% dari populasi, akan tetapi secara rata-rata out-of-pocket (OOP) pengeluaran kesehatan penduduk DKI Jakarta dua kali lipat dari pengeluaran Nasional. Tingginya cakupan JKN ternyata tetap diiringi dengan naiknya OOP pada Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan utilisasi layanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan tunai di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2021. Analisis kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini mencakup dua tahap, tahap pertama dengan menggunakan data tingkat individu untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan individu terhadap utilisasi layanan kesehatan. Tahap kedua dilakukan dengan menggunakan data tingkat rumah tangga untuk mengetahui kecenderungan pemanfaatan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa status ekonomi penduduk kuintil satu (Q1) dan kuintil dua (Q2) merupakan kelompok penduduk terbesar yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hasil analisis pada tahap pertama menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta lebih memilih fasilitas kesehatan layanan yang dikelola oleh swasta untuk utilisasi rawat jalan sedangkan untuk utilisasi rawat inap fasilitas layanan kesehatan yang dioperasikan oleh pemerintah sedikit lebih unggul. Penduduk yang memiliki JKN akan memanfaatkannya untuk utilisasi rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan hasil pada tahap kedua menunjukkan bahwa out-of-pocket pengeluaran kesehatan tunai penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ganda/kombinasi (JKN dan swasta) saat utilisasi layanan kesehatan adalah menggunakan asuransi kesehatan swasta. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi juga pengeluaran kesehatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat perlu memperhatikan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan pada penduduk dengan status ekonomi rendah/miskin. Selain itu juga perlu mendorong penduduk lebih memanfaatkan JKN saat utilisasi rawat jalan dan rawat inap agar lebih dapat menurunkan risiko keuangan, terutama pada penduduk yang memiliki anggota rumah tangga kelompok rentan.

---

Seven years since the national health insurance scheme (JKN) was introduced, coverage in DKI Jakarta Province has reached 85% of the population, but the average out-of-pocket (OOP) health expenditure of DKI Jakarta residents is twice that of the national expenditure. The high JKN coverage was accompanied by an increase in OOP in DKI Jakarta Province. This study focuses on understanding how health insurance ownership relates to health service utilization and cash health expenditure in DKI Jakarta Province. This study uses secondary data from Susenas Kor in 2021. The quantitative analysis conducted in this study includes two stages, the first stage using individual-level data to determine the determinants of individual health behavior on health service utilization. The second stage was carried out using household-level data to determine the tendency of health insurance utilization with out-of-pocket health expenditure in DKI Jakarta Province.

This study found that the economic status of the population in quintile one (Q1) and quintile two (Q2) is the largest group of people who do not have health insurance. The results of the first stage of analysis show that DKI Jakarta residents prefer privately-run health facilities for outpatient utilization, while government-operated health facilities are slightly superior for inpatient utilization. Residents who have JKN will use it for outpatient and inpatient utilization. The results of the second stage showed that the out-of-pocket cash health expenditure of people with national health insurance (JKN) was lower than that of people without health insurance. Residents who have dual/combination health insurance (JKN and private) when utilizing health services are using private health insurance. The higher the economic status of the population, the higher their health expenditure. This study suggests that the government should pay close attention to the coverage of health insurance among people with low economic status. It also needs to encourage people to make more use of JKN when utilizing outpatient and inpatient care in order to further reduce financial risk, especially for people with vulnerable household members."

"Implementasi program JKN seharusnya dapat meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan masih banyak ditemui. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan status wilayah pada peserta JKN di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 serta serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rawat inap pada peserta JKN di Indonesia Penelitian ini menggunakan data sekunder susenas 2019, 2020 dan 2021. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Secara statistik, status wilayah berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN dari tahun 2019 hingga 2021. Responden yang tinggal di perkotaan pada tahun 2019 berpeluang memanfaatkan pelayanan rawat inap 1,141 kali, 1,127 kali pada 2020 dan 1,127 kali pada 2021 dibandingkan dengan responden yang tinggal di pedesaan. Usia, jenis kelamin, status pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, status ekonomi dan provinsi berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN.

---

Implementation of the JKN program should be able to increase people's access to health services. However, disparities in health services still exist. The study aims to analyze the utilization of health services based on regional status for JKN participants in Indonesia from 2019 to 2021 and also examine the factors that influence the utilization of inpatient healthcare for JKN participants in Indonesia. This research uses Susenas secondary data for 2019, 2020 and 2021. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using a logit model. The results showed that regional status is significantly related (p-value 0.000 <0.05) to health utilization of JKN participants from 2019 to 2021. Respondents who live in urban areas in 2019 have 1,141 times, 1,127 times in 2020 and 1,127 times in 2021 higher odds ratio than respondents who live in rural areas. Age, gender, educational status, marital status, employment status, economic status and province are significantly related (p-value 0.000 <0.05) to the utilization of inpatient healthcare for JKN participants."

"Terhadap Kasus Rujukan di BPJS Kesehatan KCU Tangerang Tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Klinik Pratama) Terhadap Kasus Rujukan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari hasil penilaian BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan bekerjasama serta data peserta JKN yang dimiliki. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara nilai penilaian fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia dengan kasus rujukan yang terjadi di BPJS Kesehatan KCU Tangerang.

---

Referral Cases of BPJS Kesehatan KCU Tangerang Year 2016. This research explains about the relationship between assessment of the primary health care facilities with referral cases. This is a quantitative research with crosssectional study design. Data that are used in this research are secondary data from assessment report of the primary health care facilities that will cooperate with BPJS Kesehatan and data of JKN participants. Analysis result shows that there are significant relation between the score of facility healthcare and score of human resources with referral cases that happen in BPJS Kesehatan KCU Tangerang."

"Tahun 2013, Program Jamkesda menambah jumlah peserta dari 183.791 menjadi 280.974 dan memberlakuan kerjasama dengan 16 rumah sakit di luar Kota Depok. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor penentu pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesda di Kota Depok. Desan penelitian adalah cross sectional dengan sampel 107 orang yang dipilih viiipurposive dari populasi 183.791 orang. Variabel dianalisis dengan analisis bivariat. Berdasarkan analisis diketahui bahwa utilisasi secara langsung dipengaruhi aksesibilitas (biaya, jarak, waktu ke fasilitas kesehatan) dan nilai pengetahuan. Agar utilisasi lebih baik, promosi kesehatan, mempermudah aksesibilitas penting untuk dilakukan.

---

Since 2013, Jamkesda added extra participant from 183.791 to 28.974 and started contract sixteen hospitals outside the City of Depok. Purpose of this study is to determine most significant factor of the health care facility?s utilization by participants of Jamkesda Depok in 2014. With cross sectional design study, this study selected 107 respondent purposively from the population. To analyze variables, this study used logistic regression prediction model. Results showed utilization determined by accessibilities (cost, distance, and time to nearest health care facility) and knowledge score. Better utilization can be achieved with promotion and facilitation for accessibilities."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui peran jaminan kesehatan dan determinan yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2021 menggunakan data Susenas Maret 2021. Variabel terikat penelitian ini adalah pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTP dan FKRTL. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Diketahui variabel kepemilikan jaminan kesehatan, pemanfaatan JKN, jenis disabilitas, tingkat keparahan disabilitas, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, status kawin, jumlah anggota rumah tangga, dan karakteristik tempat tinggal serta status ekonomi berpengaruh signifikan pada pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap (p-value 0,000 <0,005). Kepemilikan jaminan kesehatan non JKN atau kepemilikan jaminan kesehatan ganda (JKN dan non JKN) meningkatkan peluang pemanfaatan layanan baik rawat inap maupun rawat jalan. Terjadi penurunan kepemilikan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi penyandang disabilitas (propoor). Sebaliknya terjadi tren peningkatan pemanfaatan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi keluarga penyandang disabilitas (prorich).

---

This research aims to determine the role of health insurance and the determinants that influence the use of health services by people with disabilities in Indonesia in 2021 using Susenas data for March 2021. The dependent variable of this research is the use of outpatient and inpatient health services at FKTP and FKRTL. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using the logit model. It is known that the variables of ownership of health insurance, utilization of JKN, type of disability, severity of disability, gender, education, employment status, marital status, number of household members, and characteristics of residence and economic status have a significant effect on the utilization of outpatient and inpatient services ( p-value 0.000 <0.005). Ownership of non-JKN health insurance or ownership of dual health insurance (JKN and non-JKN) increases the chances of utilizing both inpatient and outpatient services. There has been a decrease in ownership of health insurance due to an increase in the economic status of people with disabilities (propoor). On the contrary, there is a trend of increasing use of health insurance towards increasing the economic status of families of people with disabilities (prorich). "

"ABSTRAKNama : Juanna SoehardyProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul Tesis : Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahansebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan KesehatanNasional.Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagaiFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL Jaminan Kesehatan Nasional JKN ,maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 2014-2016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu : Pemilik RumahSakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, KetuaTim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumenyang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi,kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian inimenemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan,yaitu : kesiapan organisasi Keputusan Direksi, terbentuk Tim PengendaliJaminan Kesehatan Nasional , kesiapan administrasi Persyaratan menjadi FKTLdari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , kesiapan manajemen keuangan Sistem Tarif INA-CBG rsquo;s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi,Pembayaran Jasa Medis Dokter , kesiapan manajemen medis Penyusunanclinical pathway , dan yang masih perlu dilakukan yaitu pengurusan akreditasibaru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu,menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf MedikFungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf.Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter-dokterharus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat,menyusun clinical pathway, adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakityang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012.Kata kunci :Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway.

---

ABSTRAKNama Juanna SoehardyProgram Studi Kajian Administrasi Rumah SakitJudul Tesis Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahansebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan KesehatanNasional.Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagaiFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL Jaminan Kesehatan Nasional JKN ,maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 2014 2016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu Pemilik RumahSakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, KetuaTim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumenyang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi,kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian inimenemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan,yaitu kesiapan organisasi Keputusan Direksi, terbentuk Tim PengendaliJaminan Kesehatan Nasional , kesiapan administrasi Persyaratan menjadi FKTLdari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , kesiapan manajemen keuangan Sistem Tarif INA CBG rsquo s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi,Pembayaran Jasa Medis Dokter , kesiapan manajemen medis Penyusunanclinical pathway , dan yang masih perlu dilakukan yaitu pengurusan akreditasibaru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu,menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf MedikFungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf.Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter dokterharus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat,menyusun clinical pathway, adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakityang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012.Kata kunci Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway."

"ABSTRAKNama : Devi Senja ArianiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Ekuitas Layanan Rawat Inap Rumah Sakit Analisis Data Susenas Tahun 2015 dan 2016 Pembimbing : Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesDalam rangka mendorong tercapainya UHC di Indonesia, pemerintahmenyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Salah satu tujuanprogram JKN adalah perbaikan akses dan ekuitas utilisasi pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekuitas utilisasi layanan rawat inap padatahun kedua dan ketiga implementasi program JKN yaitu pada tahun 2015 dan tahun2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil SUSENAS tahun 2015 dantahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Utilisasi layanan rawat inap dirumah sakit pada kelompok peserta JKN meningkat pada tahun 2015 ke tahun 2016.Penduduk kaya lebih banyak memanfaatkan pelayanan rumah sakit dibandingkandengan penduduk miskin, hal tersebut dibuktikan dengan kurva konsentrasi yangberada dibawah garis diagonal garis ekuitas dan nilai indeks konsentrasi yangbernilai positif yaitu 0.0336 pada tahun 2015 dan 0.0382 pada tahun 2016. Terjadipeningkatan inekuitas utilisasi layanan rawat inap di rumah sakit pada tahun 2015 ketahun 2016 yang dilihat dari selisih nilai indeks konsentrasi sebesar 0.0045. Inekuitasutilisasi layanan rawat inap di rumah sakit yang pro kaya disebabkan olehketidaksetaraan umur, pendapatan, pendidikan, wilayah regional tempat tinggal sertakepemilikan JKN. Sedangkan variabel jenis kelamin dan pekerjaan mengurangiinekuitas dalam utilisasi layanan rawat inap di rumah sakit pada tahun 2015 dan 2016.Kata kunci :kurva konsentrasi, dekomposisi indeks konsentrasi, indeks konsentrasi, ekuitas, JKN,UHC.

---

ABSTRACTName Devi Senja ArianiStudy Program Public HealthTitle Equity of Inpatient Utilization in Health Service Analysis of Susenas Data 2015 and 2016 Counsellor Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesIn order to encourage the achievement of UHC in Indonesia, the governmentorganized National Health Insurance JKN program. One of the objectives of theJKN program is the improvement of access and equity utilization of health services.This study aims to analyze Equity of Inpatient Utilization in Health Service in secondand third year of JKN program implementation in 2015 and 2016. This study usessecondary data of SUSENAS in 2015 and 2016. The results showed that theUtilization of inpatient services in hospitals in the JKN group of participants increasedin 2015 to 2016. The richer population utilizes more Health Service than the poor, asevidenced by concentration curves below the diagonal line equity line and the valueof the positive concentration index of 0.0336 in 2015 and 0.0382 in 2016. There wasan increase in inequity utilization in inpatient services in 2015 to 2016 which wasseen from the difference of concentration index value of 0.0045. Pro rich inequitycaused by inequalities in age, income, education, regional residence and JKNownership. While sex and job variables reduce inequality in inpatient serviceutilization in hospital by 2015 and 2016.Key words concentration curve, concentratioindex, decomposition concentration index, equity,JKN, UHC."