Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu komponen kritis dalam PSAK 74 yaitu Margin Jasa Kontraktual / Contractual Service Margin (CSM). Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi sehingga analisis kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 perlu dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 pada perusahaan asuransi kerugian PT X yang merupakan salah satu perusahaan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 serta menganalisis apa saja isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan teknik tringulasi serta instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah membuat roadmap dalam proses persiapan implementasi PSAK 74 yang terdiri atas lima fase. Selain itu, kesiapan dalam pengakuan dan pengukuran CSM yang terdiri atas kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan prosedur dan simulasi dalam pengakuan dan pengukuran CSM telah dilakukan oleh PT X namun secara umum belum maksimal. Adapun terdapat enam isu signifikan yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X yaitu profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sumber daya manusia (akuntan, aktuaris, dan tenaga IT support), kompleksitas data saat dan setelah masa transisi, CSM Engine, pajak penghasilan pada masa transisi, dan penentuan tingkat diskonto.

---

One of the critical components in PSAK 74 is the Contractual Service Margin (CSM). The complexity in implementing the CSM concept is a challenge for insurance companies so that an analysis of the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 needs to be carried out to further analyze the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 in the loss insurance company PT X which is one of the insurance and guarantee companies in Indonesia. This study aims to evaluate the readiness of PT X in the recognition and measurement of CSM in accordance with PSAK 74 and analyze what are the significant issues in the recognition and measurement of CSM at PT X. This research was conducted with a qualitative method through a case study with tringulation techniques and research instruments in the form of semi-structured interviews and documentation. The results showed that PT X has created a roadmap in preparation process to implement PSAK 74 which consist of five phases. In addition, readiness in the recognition and measurement of CSM consisting of data and IT system readiness, human resource readiness, and procedure and simulation readiness in the recognition and measurement of CSM has been carried out by PT X but in general has not been maximized. There are six significant issues that must be considered in the recognition and measurement of CSM at PT X, namely profitability and sustainability of the company, human resources (accountants, actuaries, and IT support), data complexity during and after the transition period, CSM Engine, income tax during the transition period, and determination of the discount rate."

"PSAK 74 diadopsi dari IFRS 17 Kontrak Asuransi yang akan diberlakukan secara internasional pada tahun 2023, sedangkan Indonesia baru akan berlaku di tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan IFRS 17 (PSAK 74) sebagai bagian dari regional office. Penelitian dilakukan di PT XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi umum asing, yang memiliki regional office di Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, di mana data didapatkan dari wawancara, dokumen dan observasi. Proyek IFRS 17 (PSAK 74) ini dikoordinasikan oleh regional office bersama dengan business unit lain dan proyek sudah dimulai semenjak tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan PT XYZ dalam implementasi tidak terlepas dari kesiapan regional office. Terkait dengan project governance, PT XYZ dimonitor oleh regional dan dibantu oleh konsultan. Selain itu, karena adanya intervensi regional office, PT XYZ sudah menyelesaikan gap analysis, data assessment, system testing dan sedang dalam proses pembuatan laporan untuk keperluan group reporting. Berkaitan dengan informasi dan teknologi, PT XYZ memutuskan untuk menggunakan sistem yang sudah ada karena ternyata sistem tersebut sudah dapat mengakomodasi semua data yang diperlukan pada IFRS 17, dengan menambahkan beberapa tagging. Mereka mempersiapkan dua bagian yang diperlukan untuk menghasillkan laporan IFRS 4 untuk keperluan laporan secara lokal, dan IFRS 17 untuk keperluan group reporting. 

---

PSAK 74 was adopted from IFRS 17 Insurance Contract which will be effective internationally by 2023, while insurance entities in Indonesia delayed their implementation by 2025. This study aims to evaluate readiness of IFRS 17 (PSAK 74) itself as a part of regional office. The research was conducted in PT XYZ as one of joint venture general insurance company, where its regional office is located in Singapore. The study was done by using case study approach and qualitative method, and data was collected by semi-structured interview, documents and direct observation. The IFRS 17 project (or PSAK 74) in PT XYZ was coordinated by regional office together with other business units and started the project around 2018. The study was shown that readiness implementation on PT XYZ was not inseparable from the readiness by the regional office. In the project governance, Indonesia was monitored by regional office and was helped the consultant hired by regional. In addition, because Indonesia got helped by regional intervention, PT XYZ was done doing the gap analysis, data assessment, system testing and now in the process to generate report for group reporting. In terms of information and technology, PT XYZ decided to use existing system since after doing some data mapping, their existing system can accommodate all the data required in IFRS 17 with some additional tagging on it. They already prepared two sections which can generate report based on IFRS 4 for local reporting and IFRS 17 for group reporting. "

"Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan adopsi dari IFRS 17: Insurance Contract, yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesiapan Perusahaan Asuransi Kerugian X dan Perusahaan Asuransi Jiwa Y dalam penerapannya, meliputi pelaporan keuangan sampai dengan kesesuaian peraturan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan pelaku industri asuransi melakukan persiapan pelaksanaan Parallel Run Implementasi PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan salah satu target output Triwulan I Tahun 2024. Metodologi penelitian  ini kualitatif, dimana datanya diperoleh dari data primer (wawancara, dokumen dan materi sharing Perusahaan Asosiasi Asuransi) dan sekunder (website Perusahaan X dan Y). Dari hasil penelitian, penerapan membutuhkan sumber daya manusia dan sistem yang baik serta dana yang memadai. Selain itu Direksi berperan sangat penting dalam prosesnya, sebagai pertanggungjawaban ke pemegang saham. Simulasi dampak dari penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi masih terus dievaluasi oleh manajemen melalui aktuaris Perusahaan.

---

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued PSAK 74: Insurance Contract which is an adoption of IFRS 17: Insurance Contract, which will be applied starting January 1, 2025. This study aims to determine and analyze the readiness of Loss Insurance Company X and Life Insurance Company Y in its application, covering financial reporting to regulatory compliance in Indonesia. The Financial Services Authority requires insurance industry players to prepare for the implementation of the Parallel Run Implementation of PSAK 74: Insurance Contracts, which is one of the output targets for the first quarter of 2024. This research methodology is qualitative, where the data is obtained from primary data (interviews, documents and sharing materials of Insurance Association Companies) and secondary (Company X and Y websites). From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. In addition, the Board of Directors plays a very important role in the process, as an accountability to shareholders. Simulation of the impact of the implementation of PSAK 74: Insurance Contracts are still being evaluated by management through the Company's actuaries."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas prosedur penilaian kesenjangan PSAK 74: Kontrak Asuransi pada PT Asuransi oleh KAP UWU. PT Asuransi merupakan salah satu dari perusahaan asuransi umum (general insurance) dalam grup BUMN yang memiliki layanan asuransi non-life dan life. Untuk mengantisipasi hadirnya PSAK 74 per 1 Januari 2025, yaitu hasil adopsi IFRS 17 pengganti PSAK 62, maka Ikatan Akuntansi Indonesia menghimbau agar industri asuransi melakukan kajian kesenjangan dan posisi mereka terhadap PSAK 74.  Tugas KAP UWU pada perikatan ini antara lain adalah: 1) Manajemen proyek; 2) Pelatihan terkait implementasi PSAK 74; 3) Penilaian kesenjangan; 4) Financial Impact Assessment; 5) Data, System, Process (DSP); dan 6) Penyusunan tahap 2 Implementasi.  KAP UWU hadir sebagai konsultan keuangan yang mendampingi PT Asuransi untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur sudah memenuhi standar yang ada, seperti Standar Jasa Konsultan oleh IAPI dan PSAK 74: Kontrak Asuransi. Kendati demikian, KAP UWU perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal: 1) Dalam topik definisi dan ruang lingkup kontrak asuransi, KAP UWU dapat memisahkan komponen kontrak asuransi terlebih dahulu untuk menentukan eligibilitas PSAK 74 pada polis-polis PT Asuransi; dan 2) Dalam penyusunan laporan ilustratif, KAP UWU dapat melakukan penjurnalan umum berdasarkan PSAK 74: Kontrak Asuransi agar dapat melakukan komparasi seimbang dengan pencatatan jurnal PSAK 62: Kontrak Asuransi. Selain itu, laporan ini juga membahas mengenai refleksi atas aktivitas magang dan penulisan laporan magang serta rencana pengembangan diri usai penulisan

---

This internship report discusses the evaluation of KAP UWU’s gap assessment towards PT Asuransi that is intended for PSAK 74 implementation. PT Asuransi is a general insurance company that provides non-life and life insurance which is also a part of a state-owned holding. To anticipate the upcoming IFRS 17 or PSAK 74 that is effective per January 1st 2025 in Indonesia, Ikatan Akuntansi Indoneia (IAI) recommends that the insurance industry to conduct a gap assessment and provide an official position statement towards the standard. As the chosen financial consultant / advisory, KAP UWU perform several procedures that are subject to this report’s evaluation such as: 1) Project management; 2) PSAK 74 training & workshop; 3) Gap assessment; 4) Financial Impact Assessment; 5) Data, System, Process (DSP); and 6) Phase 2 roadmap implementation.  Based on evaluation, it is inferred that the procedure has met the standards such as PSAK 74 and Standar Jasa Konsultan (SJK) by IAPI. However, KAP UWU should consider several things: 1) To include unbundling within the definition & scope topic and KAP UWU’s PSAK 74 eligibility decision tree to clasify PT Asuransi’s insurance contract; and 2) To record PSAK 74 general journal so that an apple-to-apple comparison can be made with the PSAK 62 general journal. This internship report additionally discusses self-reflection based on the internship activity and the writing process, as well as determining the next steps to take."

"Penerbitan polis asuransi elektronik merupakan salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Dalam hal ini, penerbitan polis asuransi elektronik dapat menimbulkan permasalahan karena polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik dan bukan secara fisik/cetak. Hal tersebut membuat Tertanggung mengalami kendala berupa kesulitan dalam melakukan pengaksesan polis asuransi elektronik yang dimilikinya, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Tertanggung tentang informasi pertanggungan yang terdapat dalam polis asuransi elektronik. Permasalahan yang demikian ini dapat ditemukan dalam pertanggungan asuransi unit link yang melibatkan Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Secara garis besar, Tertanggung mempersoalkan tindakan-tindakan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dinilai merugikan dan tidak bertanggung jawab setelah dilakukannya penerbitan polis asuransi elektronik dalam pertanggungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya dalam penerbitan polis asuransi elektronik Tertanggung, sehingga Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijatuhi hukuman, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pertanggungjawaban perdata.

---

Issuance of electronic insurance policy is one of the impacts felt from technological developments in the insurance industry which can cause problems because insurance policy is issued in digital/electronic form. This made the Insured experience problems in the form of difficulties in accessing electronic insurance policy, as the result in a lack of understanding by the Insured regarding the coverage information contained in the electronic insurance policy. Such problems can be found in unit link insurance coverage involving Insurance Agents, Insurance Company, and the Insured in Decision Number 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Broadly speaking, the Insured questioned the actions of the Insurance Agent and the Insurance Company which were considered detrimental and irresponsible after the issuance of the electronic insurance policy in the coverage. The research method used in this writing is to use a normative juridical approach by examining legal literature, statutory regulations, and legal principles that apply to court decision. The result of this study is the Insurance Agent and the Insurance Company have both carried out their rights and obligations in issuing the Insured's electronic insurance policy, so that they have carried out their responsibilities properly and cannot be sentenced, both from the aspect of criminal and civil liability."

"Risk Based Capital (RBC) merupakan ukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Seiring dengan diberlakukannya standar akutansi kontrak asuransi yang baru, IFRS 17, pada tahun 2025, perusahaan asuransi diharapkan untuk menyesuaikan prosedur pelaporan mereka. Penerapan IFRS 17 akan mempengaruhi pencatatan dan pelaporan kontrak asurans, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada perhitungan RBC. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan standar baru ini pada perubahan liabilitas kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa dan bagaimana dampaknya pada rasio solvabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada suatu perusahaan asuransi jiwa besar di Indonesia. Objek penelitian meliputi produk tradisional, asuransi kesehatan dan unit link. Hasil studi kasus kemudian divalidasi dengan wawancara pada kepala aktuaria atau akuntansi lima perusahaan asuransi jiwa lainnya. Temuan kami menunjukkan liabilitas kontrak asuransi tradisional lebih besar, sebaliknya liabilitas dari produk unit link lebih kecil dari sebelumnya, namum pada asuransi kesehatan jangka pendek tidak signifikan berubah sehingga dapat diabaikan. Perubahan pada liabilitas kontrak asuransi lebih besar dibandingkan sebelumnya, sedangkan pada liabilitas kontrak asuransi unit link lebih kecil. Perubahan liabilitas kontrak asuransi ini akan berdampak pada pencapaian RBC walaupun standar ini tidak mengubah risiko bisnis perusahaan asuransi. Kami merekomendasikan regulator untuk menyesuaiankan perhitungan RBC. Tujuan penyesuaian untuk memastikan laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan adil mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan persyaratan solvabilitas secara akurat mencerminkan risiko dan posisi keuangan perusahaan asuransi.

---

Risk Based Capital (RBC) is a measure of the health of an insurance company. As the new insurance contract accounting standard, IFRS 17, comes into effect in 2025, insurance companies are expected to adjust their reporting procedures. The implementation of IFRS 17 will affect the recording and reporting of insurance contracts, which may indirectly impact the calculation of RBC. This article aims to evaluate the impact of the implementation of this new standard on changes in insurance contract liabilities in life insurance companies and how it impacts the solvency ratio. The research method used is a case study of a large life insurance company in Indonesia. The research object includes traditional products, health insurance and unit link. The results of the case study were then validated by interviewing the heads of actuarial or accounting of five other life insurance companies. Our findings show that the liabilities of traditional insurance contracts are larger, while the liabilities of unit-linked products are smaller than before, but the short-term health insurance has not significantly changed so it can be ignored. The changes in insurance contract liabilities are larger than before, while those in unit-linked insurance contract liabilities are smaller. These changes in insurance contract liabilities will have an impact on the achievement of RBC even though this standard does not change the business risk of insurance companies. We recommend the regulator to adjust the RBC calculation. The purpose of the adjustment is to ensure that the financial statements provide a true and fair picture of the financial health of insurance companies and solvency requirements accurately reflect the risks and financial position of insurance companies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengendalian intern dalam proses bisnis pendapatan premi dan beban klaim. Objek penelitian ini adalah sebuah perusahaan asuransi kerugian nasional di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membandingkan fakta-fakta yang terjadi dalam kegiatan perusahaan antara teori dan praktik. Dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan, menunjukkan bahwa PT X telah menerapkan proses bisnis yang baik dan tidak menyimpang dari pedoman praktik bisnis serta mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis risiko-risiko yang muncul pada setiap aktivitas pada proses bisnis pendapatan premi dan beban klaim yang memiliki dampak pada pelaporan keuangan perusahaan serta memberikan usulan pengendalian yang perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak dari risiko yang telah teridentifikasi.

---

The objective of this study is to review the internal control systems in business processes of premium income and claims expenses. The object of this research is a general insurance company in Indonesia. This study uses the descriptive analysis method through comparison of facts in the company rsquo s operation between theory and practice. From the field and literature studies, it shows that PT X has implemented business processes appropriately within the guidelines of business practices and complied with applicable regulations and standards. Furthermore, this study analyzes the risks that arise in every business process activity on premium income and claim expenses that have an impact on the company 39 s financial reporting and provide an internal control suggestion for reducing the impact of the risks identified. "

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perusahaan asuransi menjual produknya (polis asuransi) secara digital. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik dalam proses penutupan asuransi berbasis digital, bagaimana melindungi tertanggung jika terjadi sengketa klaim dalam perjanjian asuransi berbasis digital, dan permasalahan hukum apa saja yang terjadi. dalam asuransi berbasis digital. Dalam membahas materi pokok, penulis menggunakan metode penelitian yuridis - normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip itikad baik yang paling baik dalam asuransi berbasis digital dilakukan sejak tertanggung melakukan registrasi pada aplikasi asuransi secara digital dan tertanggung wajib mengungkapkan seluruh informasi yang terkait dengan objek asuransi dan mengikuti setiap tahap aplikasi asuransi secara digital. Perlindungan hukum bagi tertanggung atas asuransi berbasis digital dalam hal terjadi sengketa klaim telah diberikan dan diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa penanggung wajib menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, terjangkau, dan adil. Selanjutnya Pasal 18 POJK Nomor 23 / POJK.05 / 2015 yang memberikan pilihan kepada Tertanggung untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan, dan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri tempat perusahaan asuransi berselisih. resolusi melalui pengadilan. Kemudian permasalahan hukum pada asuransi berbasis digital terkait dengan masih adanya kewajiban penanggung untuk memberikan ringkasan polis dalam bentuk hardcopy kepada tertanggung, penerapan customer due diligence pada asuransi jiwa digital yang masih sulit dilakukan apabila yang diasuransikan adalah pemilik manfaat, dan penjualan produk asuransi secara digital oleh aggregator insurance yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

---

The rapid development of technology and information causes insurance companies to sell their products (insurance policies) digitally. The main problem in this research is how to apply the principles of good faith in the digital-based insurance closing process, how to protect the insured in the event of a claim dispute in a digital-based insurance agreement, and what legal problems occur. in digital based insurance. In discussing the subject matter, the author uses juridical - normative research methods with qualitative data analysis. The results of the study concluded that the best application of the principle of good faith in digital-based insurance is carried out since the insured registers the insurance application digitally and the insured must disclose all information related to the object of insurance and follow each stage of the insurance application digitally. Legal protection for the insured for digital-based insurance in the event of a claim dispute has been provided and is regulated in Article 31 paragraph (3) of Law no. 40 of 2014 concerning Insurance, that insurers are required to handle claims through a fast, simple, affordable, and fair process. Furthermore, Article 18 POJK Number 23 / POJK.05 / 2015 which gives the Insured the option to choose a dispute resolution institution in court or outside the court, and does not limit court elections to only district courts where the insurance company disputes. resolution through court. Then the legal problems in digital-based insurance are related to the insurer still having the obligation to provide a hardcopy of the policy summary to the insured, the application of customer due diligence in digital life insurance which is still difficult to do if the insured is the beneficial owner, and the sale of insurance products digitally by the aggregator insurance that has not been registered with the Financial Services Authority."

"Pentingnya industri asuransi bagi perekonomian, maka penetapan standar akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan asuransi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan tata kelola perusahaan. Sampai saat ini penyusunan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia masih mengikuti standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 62 Tentang Kontrak Asuransi yang merupakan standar sementara, sehingga diperlukan standar baru yang lebih baik yaitu PSAK 74 yaitu adopsi IFRS 17 dan akan berlaku efektif secara internasional pada tanggal 1 Januari 2023, sedangkan di Indonesia akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan perusahaan asuransi dalam mengimplementasikan PSAK 74, dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan, dan untuk mengetahui permasalahan kesenjangan yang terjadi dalam penerapan PSAK 74. Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif dengan data primer dan sekunder yang diambil melalui teknik wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Perusahaan Asuransi X sudah mulai melakukan persiapan penerapan PSAK 74, namun masih terdapat kesenjangan terkait beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Sementara itu, penyajian laporan keuangannya sendiri tidak mengalami perubahan signifikan kecuali penyesuaian beberapa akun terkait penerapan PSAK 74.

---

The importance of the insurance industry for the economy, the establishment of accounting standards in the financial statements of insurance companies is needed to support the improvement of corporate governance. Until now, the preparation of financial reports for insurance companies in Indonesia still follows the standards of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 62 concerning Insurance Contracts which is a temporary standard, so a new, better standard is needed, namely PSAK 74 which is an adoption of IFRS 17 and will become effective internationally on January 1, 202s3, while in Indonesia it will become effective on January 1, 2025. This study aims to determine the readiness of insurance companies in implementing PSAK 74, its impact on the presentation of financial statements, and to find out the issue of gaps that occur in the implementation PSAK 74. This research is a qualitative case study with primary and secondary data taken through semi-structured interview techniques, observation and documentation. From the research results, it was found that Insurance Company X had started to make preparations for the implementation of PSAK 74, but there were still gaps related to several issues that must be considered in its implementation. Meanwhile, the presentation of the financial statements themselves did not experience significant changes except for adjustments to several accounts related to the implementation of PSAK 74."

"IFRS 17 merupakan standar internasional pertama akuntansi kontrak asuransi, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023. IFRS 17 fokus pada proses pengukuran dan penyajian kontrak asuransi dalam laporan keuangan.Di Indonesia, IFRS 17 seluruhnya diadopsi dalam PSAK No.74 yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penerapan dini PSAK No.74 diperkenankan bagi entitas yang sudah menerapkan IFRS 9. IFRS 17 berlaku untuk semua entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi termasuk asuransi sosial. Program asuransi sosial di Indonesia diselenggarakan melalui SJSN, dikoordinasi oleh DJSN dan dilaksanakan melalui BPJS. Sedangkan DJS merupakan iuran yang diperoleh dari Pemerintah, peserta, dan pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang dikumpulkan melalui BPJS. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kesiapan Badan Pengelola Asuransi Sosial X dalam menerapkan PSAK No.74, mengidentifikasi isu kritis akuntansi pada saat menerapkan PSAK No.74 pada Program Asuransi Sosial X, serta dampak penerapan PSAK No.74 terhadap laporan keuangan Program Asuransi Sosial X. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menganalisis instrumen penelitian berupa dokumentasi, wawancara semi terstruktur serta observasi. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Badan Pengelola Asuransi Sosial X belum selesai membuat position paper terkait persiapan awal penerapan PSAK No.74. penentuan asumsi dan model pengukuran yang sesuai dalam melakukan perhitungan CSM menjadi isu kritis akuntansi yang dihadapi Badan Pengelola Asuransi Sosial X pada saat menerapkan PSAK No.74, sedangkan laporan keuangan Program Asuransi Sosial X tidak akan mengalami perubahan kecuali modifikasi di beberapa akun terkait penerapan PSAK No. 74.

---

IFRS 17 is the first international standard for accounting for insurance contracts, effective January 1, 2023. IFRS 17 focuses on the process of measuring and presenting insurance contracts in financial statements. In Indonesia, IFRS 17 is entirely adopted in PSAK No.74 which will be effective from January 1, 2025. Early adoption of PSAK No.74 is permitted for entities that have already implemented IFRS 9. IFRS 17 applies to all entities that issue insurance contracts including social insurance. Social insurance programs in Indonesia are implemented through SJSN, coordinated by DJSN and implemented through BPJS. Meanwhile, DJS is a contribution obtained from the Government, participants, and employers along with the results of the development which are collected through BPJS. This study aims to determine the readiness of the Badan Pengelola Asuransi Sosial X in implementing PSAK No. 74, identifying critical accounting issues when applying PSAK No. 74 to Program Asuransi Sosial X, and the impact of implementing PSAK No. 74 on the financial statements of Program Asuransi Sosial X. The research was conducted with qualitative methods through case studies using triangulation techniques to analyze research instruments in the form of documentation, semi-structured interviews and observation. From the results of the study, it was found that the Badan Pengelola Asuransi Sosial X had not yet finished making a position paper related to the initial preparation for the application of PSAK No. 74. determining the appropriate assumptions and measurement models in performing CSM calculations became a critical accounting issue faced by Badan Pengelola Asuransi Sosial X when implementing PSAK No.74, while the financial statements of Program Asuransi Sosial X will not change except for modifications in several accounts related to the implementation of PSAK No.74"