Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah bentuk allowance yang diberikan Pemerintah untuk mengurangi penghasilannya dalam memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Konsep dari kebijakan PTKP adalah standard deduction yang mengenakan pengurangan yang sama untuk seluruh wajib pajak, kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia tidak mengatur mengenai relief untuk biaya pendidikan. Pendidikan merupakan investasi yang memiliki korelasi dengan kualitas dari sumber daya manusia dengan kualitas sumber daya yang baik merupakan potensi bagi negara. Banyak negara yang memiliki kebijakan personal tax relief biaya pendidikan seperti Negara Malaysia, India dan Korea Selatan karena Pajak dapat menjadi alat social engineering agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui penelusuran dokumentasi dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia secara persentase nilainya berada dibawah pendapatan per kapita Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia, India dan Korea Selatan besaran total tax relief berada jauh diatas GDP per capita. Dalam hal pendidikan ketiga negara ini juga memiliki kebijakan personal tax relief biaya pendidikan dan anggaran pendidikan yang secara persentase lebih besar dari Indonesia. Sehingga kebijakan personal tax relief biaya pendidikan perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia agar masyarakat mempunyai kapabilitas dalam membiayai pendidikan bagi diri dan keluarga.

---

Non-Taxable Income (PTKP) is a form of allowance given by the Government to reduce income in calculating the tax that must be paid, the concept of Non-Taxable Income (PTKP) Indonesia is standard deduction that imposes the same deduction for all taxpayers, this policy does not regulate relief for education expense. Education is an investment that is correlated with the quality of human resources, with good quality resources representing potential for the country. Many countries have personal tax relief policies for education costs, such as Malaysia, India and South Korea because taxes can be a social engineering tool so that people can improve their quality through education. This research uses a qualitative approach, data was collected through documentation searches and in-depth interviews with informants. The results of the research show that the total amount of Indonesia's non-taxable income (PTKP) in percentage terms is below Indonesia's per capita income compared to Malaysia, India and South Korea, the total amount of tax relief is far above GDP per capita. In terms of education, these three countries also have personal tax relief policies for education expense and education budgets which are larger in percentage than Indonesia. So the personal tax relief policy for education expense needs to be a consideration for Indonesia so that people have the capability to finance education for themselves and their families."

"Tesis ini membahas kebijakan insentif pajak penghasilan atas biaya penelitian dan pengembangan yang dikaitkan dengan pentingnya peranan teknologi dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemberian insentif yang terkait dengan biaya penelitian dan pengembangan di beberapa negara dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kegiatan R&D di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang digunakan oleh beberapa negara yang menjadi objek penelitian adalah super deduction dan tax credit. Setiap negara juga memiliki tarif insentif R&D, ketentuan carry forward, dan yurisdiksi kegiatan R&D yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak disebutkan tentang biaya dan kegiatan apa saja yang termasuk dalam cakupan kegiatan R&D untuk menjadi pengurang penghasilan bruto.

---

This thesis discusses policy of income tax incentive of research and development in relation to the importance of the role of technolocy in the economy. This research aims to analyze the tax incentive policy for expenditure on research and development (R&D) activities in Indonesia, Singapore, Malaysia, India, Australia, and China and analyzes constraints faced by the government to improve R&D activities in Indonesia. This research uses qualitative approach.

The results show that tax incentives are used by some of the countries which are the object of research are super deduction and tax credit. Each country also has R&D tax incentive rates, the carry forward provision, and the jurisdiction of the R&D activities that varies according to the country?s police. In Law Number 36 of 2008 does not stated the definition of the activities and what costs are included in the scope of R&D activities to be deduction from gross income."

"Penelitian ini membahas kebijakan pajak PPh atas kegiatan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan PPh yang saat ini berlaku di Indonesia dan Malaysia dalam mendukung kegiatan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia merupakan subjek PPh dan penghasilan yang diterima oleh perguruan tinggi bukan merupakan objek PPh sepanjang penghasilan dari kegiatan pendidikan perguruan tinggi tersebut tidak berorientasi terhadap laba.

---

This study discusses the income tax policies on higher education activities in Indonesia and Malaysia. The purpose of this study is to analyze the income tax policies is currently in effect in Indonesia and Malaysia in supporting higher education activities in Indonesia and Malaysia. This study used a qualitative approach with descriptive research. Results of this study concludes that universities in Indonesia and Malaysia are subject to income tax and the income received by universities is not an object of income tax if the income from the activities of higher education is not profit oriented."

"Batubara merupakan sumber energi alternatif yang didaulat akan segera menggantikan posisi minyak bumi sebagai energi utama. Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar yang memasok kebutuhan batubara dunia. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji perkembangan ekspor batubara Indonesia terutama faktor-faktor yang memengaruhinya. Negara tujuan Ekspor yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Cina, Jepang, Korea, India, Taiwan, Thailand, Pilipina, dan Malaysia. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan data panel, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang yaitu ekspor batubara Indonesia setahun sebelumnya, harga batubara Australia, PDB riil per kapita, harga minyak bumi setahun sebelumnya, dummy negara Cina dan India, dan dummy kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Seluruh variabel bebas yang digunakan memberikan pengaruh positif terhadap ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang. Dari keseluruhan faktor yang signifikan memengaruhi ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang, ekspor batubara Indonesia setahun sebelumnya memiliki pengaruh yang paling dominan.

---

Coal is a source of alternative energy that is requested will soon replace the position of petroleum as a primary energy. Indonesia is one of the largest coal exporter which supplies the needs of the world?s coal. The aim of the writting of this thesis is to investigate the development of Indonesia coal export especially the factors that affect it. Destination countries which analyzed in this study are China, Japan, Rep. of Korea, India, Taipei, Thailand, Philipina, and Malaysia. Based on multiple regression using panel data obtained factors that affect Indonesia coal export are Indonesia coal export one year earlier, Australia coal price, real GDP per capita, price of petroleum one year earlier, dummy largest countries China dan India, and dummy Domestic Market obligation (DMO) policy. All of independent variables give positive influence on Indonesia coal export. Empirical findings also show that Indonesia coal export one year earlier provide the most dominant influence on Indonesia coal export."

"Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 membuat Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur di Pasal 14 Undang ? Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) tidak lagi berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar setahun. Kebijakan tersebut dalam rangka penyederhanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi WP Orang Pribadi. Penelitian kuantitatif, dengan survey dan wawancara mendalam bertujuan membandingkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi ditinjau dari asas simplicity. Ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi telah memenuhi asas simplicity.

---

Government Regulation No. 46 Year 2013 made Deemed Profit which is regulated in Article 14 of Income Tax Act is no longer applied to the Individual Taxpayer who is carrying on business activities with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion a year. This quantitative approach used survey and in-depth interview as collection data technique. The research focused to compare the use of Deemed Profit and Final Income Tax 1% in the fulfillment of Personal Income Tax liability in terms of simplicity. As a result, simplicity has been felt by Individual Taxpayer who used Deemed Profit and Final Income Tax 1%."

"Guna mengikis permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan zakat dan perpajakan sebagai dua sumber penerimaan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar preferensi Wajib Pajak Orang Pribadi atas penerapan zakat sebagai unsur pengurang pajak dalam sistem Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data secara mix method yang menghasilkan 106 responden yang didapatkan melalui convenience sampling dan 5 narasumber wawancara mendalam. Adapun lokus dari penelitian adalah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyetujui (~60%) atas penerapan zakat sebagai tax relief, dimana dimensi kepuasan atas pelayanan Lembaga zakat memberikan pengaruh positif yang signifikan sedangkan dimensi motivasi menunjukkan hasil sebaliknya. Meskipun tinggi, realisasi dari penggunaan zakat sebagai tax relief masih terbilang kecil disebabkan beberapa hal, seperti risiko pemeriksaan atas status Lebih Bayar, pengurangan pajak yang dirasa kurang memuaskan, serta pemahaman agama yang berkembang di masyarakat terhadap zakat dan pajak. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara bersama, khususnya institusi perpajakan dan zakat sebagai ujung tombak atas pengelolaan dua dana tersebut.

---

In order to eradicate the problem of poverty in Indonesia, the government seeks to integrate zakat and taxation as two sources of revenue. The purpose of this research is to find out how big the preferences of individual taxpayers regarding the application of zakat as a tax deduction element in the income tax system. The researcher used a quantitative approach with mixed method data collection which resulted in 106 respondents who were obtained through convenience sampling and 5 in-depth interviews with informants. The site of this research is DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, which is predominantly Muslim. The results of this study indicate that the majority of respondents agree (~ 60%) on the application of zakat as a tax relief, where the dimensions of satisfaction with the services of zakat institutions have a significant positive effect while the dimensions of motivation show the opposite result. Meanwhile, the realization of the use of zakat as a tax relief is still relatively small due to several things, such as the risk of due diligence by tax office to overpayment status, tax deductions that are considered unsatisfactory, and religious understanding in society towards zakat and taxes. Improvement efforts need to be carried out together, especially taxation and zakat institutions as the spearheads of the management of the two funds."

"Tiongkok dan India merupakan kedua negara dengan tingkat pertumbuhan PDB tertinggi di dunia. Kesuksesan kedua negara tersebut dimulai sejak kedua negara tersebut memutuskan untuk melakukan liberalisasi pasar. Namun, kedua negara tersebut memiliki perbedaan dalam kebijakan moneter dan rezim nilai tukarnya, seperti kebijakan moneter Tiongkok yang berbasis Monetary Aggregate Targeting dan rezim nilai tukar tetap, dengan India yang kebijakan moneternya berbasis Inflation Targeting Framework dan rezim nilai tukar mengambang. Untuk melihat komparasi peranan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dari Tiongkok dan India, penelitian ini menggunakan analisis VAR dan OLS dari tahun 1978 hingga 2020 terhadap pertumbuhan PDB sebagai variabel dependen dan jumlah uang beredar, tingkat inflasi, current account balance, tingkat suku bunga riil, dan policy rate sebagai variabel independen. Hasil yang didapat adalah variabel-variabel kebijakan moneter Tiongkok seperti jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB Tiongkok, sedangkan variabel-variabel kebijakan moneter India tidak ada yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDB India. Hasil dari penelitian ini juga memberikan referensi dan saran bagi Bank Indonesia untuk lebih memperhatikan lagi kontribusi kebijakan moneternya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, lebih meningkatkan kinerja tingkat suku bunga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih stabil, dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

---

China and India are two countries with the highest GDP growth rates in the world. The success of the two countries began when the two countries decided to carry out market liberalization. However, the two countries have differences in monetary policy and exchange rate regimes, such as China's monetary policy based on Monetary Aggregate Targeting and a fixed exchange rate regime, with India whose monetary policy is based on the Inflation Targeting Framework and floating exchange rate regime. To compare the role of monetary policy on economic growth from China and India, this study uses VAR and OLS analysis from 1978 to 2020 on GDP growth as the dependent variable and the money supply, inflation rate, current account balance, real interest rates, and policy rate as an independent variable. The results obtained that China's monetary policy variables such as the money supply and interest rates have a significant effect on China's GDP growth, while India's monetary policy variables do not significantly affect India's GDP growth. The results of this study also provide references and suggestions for Bank Indonesia to pay more attention to the contribution of monetary policy to Indonesia's economic growth, further improve the performance of interest rates in promoting more stable Indonesia's economic growth, and become a reference for further research."

"The success of South Korea in developing its country, especially after the Korean War in the 1950s, has fascinated the world. A country that was once considered poor and divided north and south after the war, turned into a country that should be respected internationally. The success of this country in carrying out social-political reforms made the policies carried out by the government succeed. Strengthening the industrial sector in its economic activities has yielded extraordinary benefits. Cultural diplomacy made by the government, make Korean culture known and liked by people in almost every part of the world. Economic increase and the appropriate policy choices, advancing the field of education and research in the country. The development of education and research makes the country's defense sector stronger. The success of the domestic defense industry to meet the needs of domestic defense equipment makes the country able to withstand threats from North Korea, even able to become an exporter of defense equipment. The purpose of this article is to see how Indonesia can learn from South Korea, especially from the social-political, economic, cultural, educational and research fields, and also defense. This was done in order to be able to improve the quality of Indonesia's human resources to support national defense. The results of this study indicate that to improve the quality of Indonesian human resources in the field of defense, Indonesia can learn not only from the South Korean defense field, but also in the fields of social politics, economics, culture, as well as education and research."