Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesetaraan gender menjadi isu yang diperjuangkan secara terus menerus. Salah satu aspek yang menjadi indikator evaluasi apakah kesetaraan gender sudah diterapkan adalah adanya fenomena kesenjangan upah antar gender. Studi ini bertujuan untuk melihat persistensi kesenjangan upah antar gender dengan menggunakan data Sakernas 2022 serta variasi kesenjangan antar gender yang terjadi di antara sektor industri, tempat tinggal, dan tipe kontrak. Pada tahun 2022, ditunjukkan bahwa gender kesenjangan upah antar gender di Indonesia meningkat dibanding dengan tahun 2010, baik pada daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, secara keseluruhan, kesenjangan upah antar gender bervariase antar sektor dengan tertinggi terdapat pada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil sedangkan sektor dengan kesenjangan upah terendah adalah sektor keuangan, asuransi, dan real estat. Hal yang sama terjadi pada daerah perkotaan. Namun, jika dilihat pada daerah pedesaan, sektor pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi memiliki kesenjangan upah tertinggi, sementara sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial memiliki kesenjangan upah terendah.

---

Gender equality has become an ongoing campaign years after years. One aspect that serves as an indicator of whether gender equality has been implemented is the phenomenon of the gender wage gap. This research aims to examine the persistence of the gender wage gap phenomena, using the data from Sakernas 2022. Additionally, this study also displays the variations of gender wage gap between sectors, areas, and employment types. The result indicates that Indonesia showed a wider gender wage gap in 2022, compared to 2010, in both rural and urban areas. Overall, the highest gender wage gap was found in the wholesale, retail trade, and motor vehicle repair and maintenance sectors, while the sector with the lowest wage gap was the finance, insurance, and real estate sectors. The same pattern was observed in urban areas. However, in rural areas, the transportation, warehousing, information, and communication sector had the highest wage gap, while the human health and social work activities sectors had the lowest wage gap."

"Kesenjangan upah antar gender merupakan fenomena yang nyata adanya di Indonesia. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar kesenjangan upah antar gender di Indonesia disebabkan oleh komponen yang tidak terjelaskan. Penelitian ini mencoba untuk mempertimbangkan aspek wilayah karena adanya keberagaman di tiap wilayah sehingga ingin membandingkan kesenjangan upah antar gender pada tiap pulau di Indonesia. Dengan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca, penelitian ini menganalisis data SAKERNAS Februari 2020 sebelum pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan upah antar gender pada tiap pulau di Indonesia didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan dengan variasi yang ada. Dimana Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumatera memiliki total kesenjangan di atas nilai total kesenjangan Indonesia. Kemudian diikuti Pulau Jawa dan Bali serta pulau lainnya di bawah nilai total kesenjangan Indonesia. Pulau Sumatera, Sulawesi dan pulau lainnya menunjukkan besaran yang rendah pada faktor yang dapat dijelaskan bahkan lebih rendah dari hasil secara keseluruhan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi serta pulau lainnya memiliki kesenjangan upah antar gender lebih banyak disebabkan oleh faktor – faktor di luar karakteristik pekerja.

---

The wage gap between genders is a real phenomenon in Indonesia. Based on previous studies, it is known that most of the wage gap between genders in Indonesia is caused by an unexplained component. This study tries to consider the regional aspect because of the diversity in each region so it wants to compare the wage gap between genders on each island in Indonesia. Using the Blinder-Oaxaca decomposition method, this study analyzed the data for SAKERNAS in February 2020 before the Covid-19 pandemic. The results of this study indicate that an unexplained factor dominates the wage gap between genders on each island in Indonesia by existing variations. Where Kalimantan Island, Sulawesi Island, and Sumatra Island have a total gap above Indonesia's total gap value. Then followed by Java and Bali and other islands below the total gap value of Indonesia. The islands of Sumatra, Sulawesi, and other islands show low magnitudes on factors that can be explained even lower than the overall results in Indonesia. This means that on Sumatra Island, Sulawesi Island, and other islands, the wage gap between genders is mostly due to factors other than worker characteristics."

"Kesenjangan upah antar gender telah menjadi polemik di seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang. Upah minimum hadir sebagai kebijakan tentang sistem pengupahan yang bertujuan untuk menjadi safety net bagi para pekerja. Meskipun kebijakan ini bukannlah kebijakan yang berorientasi pada gender, namun jika jumlah wanita dan jarak upah aktual terhadap upah minimum yang diterima oleh wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka upah minimum dapat memperbaki gender wage gap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kenaikan upah minimum terhadap kesenjangan upah antar gender di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode kontrafaktual pada distribusi upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum di Indonesia justru memperlebar gap upah antar gender terutama pada pekerja di distribusi upah rendah. Dampak upah minium di level regional bervariasi antar provinsi.

---

Wage gap disparities have become polemic in almost all countries in the world, especially in developing countries. Minimum wage is present as a policy on wage system that aims to be a safety net for workers. Although this policy is not a gender oriented policy, if the number of women and the actual wage distance of women 39 s minimum wage is lower than that of men, then the minimum wage may raise the wage gap.

This study aims to examine the impact of minimum wage increases on wage gap across all provinces in Indonesia by using counterfactual methods on wage distribution. The results of this study indicate that the impact of minimum wages in Indonesia actually widen the wage gap between the gender especially on workers in the distribution of low wages. The impact of regional minium wages varies across provinces."

"ABSTRACTPenetapan kenaikan Upah Minimum pada tahun tertentu menyebabkan permasalahan lain, yakni adanya Upah Sundulan. Upah Sundulan merupakan upah yang diberikan kepada pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun akibat adanya kenaikan Upah Minimum pada tahun tertentu yang diberlakukan kepada pekerja/buruh yang masih memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menyelesaikan permasalahan Upah Sundulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori pengupahan, kompensasi, dan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari hubungan tripartit yang terjalin terdapat penyelesaian konflik antara pengusaha dan pekerja mengenai permasalahan Upah Sundulan dengan pemenuhan kepentingan ketiga pihak yang dicapai melalui adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak penengah dengan mempertimbangkan perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja/buruh berupa adanya penetapan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah yang dikontrol dengan perhitungan formula kenaikan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

---

ABSTRACTDetermination of Minimum Wage increases in a given year are causing problems, one of them is the existence of Upah Sundulan. Upah Sundulan is a term used for explaining granted wages to workes who have worked for one year period as a result of the escalation of minimum wage for workers who still only have less than a year of working period. The research of this study aims to analyze the tripartite relations between the Government, employers, and workers in solving the issue of Upah Sundulan. The theory used in this study includes wages theory, compensation, and industrial relation. This research uses qualitative research approach with qualitative data retrieval technique by in depth interview and documentation study. The result of this research shows that in the tripartite relationship, there is a solution to the conflict between workers and employers regarding the problem of Upah Sundulan with the fulfillment of the third party rsquo s interest which is achieved through policies issued by the Government as an neutral party with taking account the difference of interest between workers labourers and employers by determining the existence of Ministry of Manpower Regulation No.1 of 2017 about The Structure and Scale Of Wages that is controlled with the minimum wages increases calculation formulas based on the national growth and inflation that is set out in Government Regulation No. 78 of 2015 about Wage."

"ABSTRAKPT. GKD adalah sebuah pennsahaan yang bergerak di bidang perakitan casis I kerangka kendaraan Salah satu Sub Divisi yang ada adalah Sub Divisi Assy Mix Mitsubishi, yang merakit kerangka kendaraan jenis Fe-119 dan Fe-449. Jenis Casis ini sangat diminati konsumen dan permintaan tems meningkat setiap tahunnya. Untnk memenuhi permintaan tersebut salah satu caranya adalah dengan memberikan upah perangsang pada pekerja. Tujuannya adalah agar pekeda dapat bekerja lebih produktif] sehingga output yang dihasilkan bertambah besar.Untuk merencanakan suatu sistem upah perangsang, perlu dicari dulu waktu standar dari sctiap pekerjaan. Setelah itu menentukan produksi nonnal dan standar produksi yang harus dicapai pekerja agar mendapatkan upah perangsang.Sistem upah perangsang yang digunakan adalah menurut metode kelompok untuk pekerja yang melampui standar produksi yang ditetapkan dan bagi pekerja yang mencapai atau kurang dari standar produksi.Setelah dibandingkan antara sistem upah lama ( sebesar Rp_ 6.400 / hari ) dengan sistem upah perangsang yang diusulkan maka pendapatan pekerja meningkat rata-rata 28.2% , sedangkan untuk perusahaan, terjadi kenaikan jumlah produlcsi rata-rata 76.65 %.. Selain itu terjadi penumnan ongkos pekerja langsung per satuan produk rata-rata 26.185 %. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk menumnkan harga pokok produksi sehingga dapat lebih bersaing.

---

"

"Teori Kuznet mengatakan bahwa, pembagian yang lebih timpang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan terjadi karena adanya transfer sumber-sumber ekonomi dari sektor pertanian ke sektor moderen dan ketimpangan pendapatan dalam proses pertumbuhan terjadi karena adanya perubahan struktur yang lambat dari dualisme ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan regional periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1998.Setelah melakukan studi-studi awal mengenai ketersediaan data dan kondisi wilayah Indonesia maka dilakukan beberapa modifikasi dan model. Sehingga diduga variabel - variabel berikut ini : 1) pertumbuhan penduduk 2) pertumbuhan ekonomi 3) pendapatan per kapita 4) tenaga kerja 5) tingkat pendidikan 6) tingkat kesehatan.Berdasarkan karakteristik data dan kondisi wilayah penelitian,maka diklasifikasikan bahwa data observasi terdiri dari data deret waktu (rime series) periode tahun 1993-1998 dan data karat lintang (cross section) menurut 26 propinsi (tanpa Timor Timur) di Indonesia. Dengan demikian untuk mendapatkan model estimasi yang baik dan efisien maka digunakan model panel data (Pooling) dengan cara menghitung metode efek tetap (fixed effect).Berdasarkan basil regresi didapatkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan dan hubungari ini adalah positif. Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tenaga kerja berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Kesehatan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan. Tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan. Maka dari hasil regresi menunjukan bahwa semua variabel dalam model hasilnya cukup baik dimana hanya variabel penduduk yang tidak signifikan. Ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia pada periode pengamatan variasi pertumbuhannya sangat kecil. Sehingga kenaikkan jumlah pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap ketidakmerataan pendapatan.Keragaman ketidakmerataan pendapatan antar daerah propinsi (cross section) ditunjukan dengan nilai intercep dari model persamaan fungsional hasil perhitungan fixed effect. Faktor-faktor yang menyebabkan keragaman perbedaan ketidakmerataan pendapatan yang dimiliki masing-masing propinsi antara lain: faktor demografi seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan lapangan pekerjaan. Faktor geografi seperti kondisi daerah dan keterjangkauan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi daiam Perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relevansi pelaksanaan sistem penggajian yang ada di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM yang ada, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003 dan memformulasikan sistem penggajian yang adil berdasarkan beban kerja yang harus ditanggung oleh pegawai. Masalah penggajian adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu usaha pencapaian sistem penggajian yang sesuai harus tetap dilakukan melalui kajian-kajian sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan sistem penggajian yang ada.Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 223 responden, terdiri dari semua pejabat eselon II, IlI, IV dan staf. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified proportional random sampling yaitu mengambil sampel secara berstrata, porposif dan acak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.Analisis data penelitian dilakukan dengan melihat kondisi penggajian yang ada dan membandingkan dengan perhitungan gaji berdasarkan metode point system. Diperoleh hasil bahwa kondisi penggajian yang berlaku adalah sudah cukup baik terlihat bahwa sebagian besar gaji berada pada posisi in paid. Ini ditunjukkan dari kajian penggajian tanpa penggolongan dengan jumlah in paid mencapai 53%.Sedangkan pada penggajian dengan penggolongan, kondisi in paid yang dicapai sebesar 83%. Jadi bila dikaitkan dengan perumusan masalah, bagaimanakan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan beban kerja, temyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung PNS. Hal itu ditunjukkan pula dalam persamaan garis gaji yang ada.Namun yang masih periu dilakukan dalam manajemen adalah adanya penetapan standar kinerja PNS melalui pembuatan job description sesuai dengan analisis kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam penghitungan bobot kerja sebagai patokan dalam penghitungan gaji yang sesuai. Sedangkan untuk mencapai tingkat kelayakan, sangat sulit. Mengingat penilaian tentang kelayakan bersifat relatif. Masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu tingkat kelayakan. Akan tetapi mengingat rasio antara gaji yang diterima saat ini dengan harga kebutuhan, dapat dilihat bahwa standar gaji PNS saat ini memang sudah tidak layak lagi. Untuk itu sudah seharusnya mulai diadakan pembaruan dalam sistem penggajian PNS. Altematif yang dipakai dalam menaikkan gaji yaitu melalui penambahan jumlah tunjangan atau menggunakan pendekatan beban kerja.Untuk Iebih melengkapi referensi dalam penyempumaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya diakukan pula pengkajian yang Iebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit pada seluruh eselon. Pada tahapan yang Iebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi yang diberikan dikaitkan dengan produktivitas pegawai. Dengan demikian pendapat orang bahwa penggajian PNS adalah menganut sistem PGPS dapat direduksi dan diubah menjadi PGPB.

---

This research is done to study the relevance of remuneration system implementation in Secretariat General Department of Law and Human Rights, according to Government Regulation Number 11 Year 2003 and formulate the acceptable remuneration system based on work load which burdened by each employee. The remuneration is a necessary field to study because it relates to collective interest. Therefore, an effort to achieve suitable remuneration system has to be done through studies as input to develop the present remuneration system.

In this research, sample taken are 223 people from all position echelon 11, III, IV and staffs. The sample is taken by stratified proportional random sampling that takes samples stratified, proportionally and randomly. The research method used is analytical descriptive with has quantitative and qualitative characteristics.

Research data analysis is done by observing the remuneration condition is compare with mid point 20%. The result is that the present remuneration condition is sufficient; it is seen from the study that more employees have already been in paid category. This is showed by the remuneration study without classification where the in paid gets 53%, meanwhile to remuneration with classification the in paid condition gets 83 %. As a result, if related to problem formulation, how Government Employee Remuneration System equal to work load, the result is the present remuneration system has already suitable with the work load burdened by Government Employee. This is also shown in salary line analog exist.

However, one thing should be done in management is to establish the performance standard of Government Employees through the creation of job description go with demand analysis. So it can make easier to count work load as benchmark in payment which go well with work load to be burdened. To achieve sufficient level is very difficult regarding the evaluation of sufficiency is relative where each person has different view. On the contrary, consider the ration between present salary and the price of basic needs. It can be seen that the present government employee salary is not sufficient anymore. Therefore, it should start modernization in Government Employee Remuneration System. As stated recently that the alternative used in salary increase is through additional extra income or using approach and burdened proportional used approach and burdened positional weight.

To complete reference in improving the next remuneration system, it should also implement more comprehensive study on total of compensation study and benefit to all echelons. In more strategic stages, this result can be used to study the effectiveness of given compensation system related to employee productivity. Consequently, the opinion that government employee salary uses PGPS system can be reduced and change with PGPB."

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dari informan terpilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan remunerasi pada aspek kondisi lingkungan secara umum mendapatkan persepsi positif. Sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif ditujukan pada implementasi remunerasi pada aspek sumber daya organisasi khususnya ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan jika dibandingkan sebelum dan setelah remunerasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan impelementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Perubahan bertahap dan berkesinambungan untuk mengubah paradigmadan budaya kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi dan mengoptimalkan sosialisasi kebijakan remunerasi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2008 adalah beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini.

---

This thesis studied the implementation of remuneration in National Cardiovascular Center Harapan Kita Hospital. A qualitative method applied in this research by conducting in depth interview and focus group discussion. This study revealed that the environment condition aspect is positively percept in general. On the contrary, negative perception was found on inter-organization connection and the organization resource aspect. Characteristic and capability of implementer agents is positively percept in general, except internal communication between implementer and program receiver. The secondary data showed an increase of medical services and financial performance comparing before and after remuneration implemented. Thus, remuneration policy in NCVC Harapan Kita Hospital is relatively well implemented. In view of improving implementation policy, a step and continuous changes in terms of paradigm and work culture should be done. Increasing the quality and quantity of inter-organization communications, including management-employee communications, transparency and optimize socialization remuneration policy is recommended as well as enhancing any efforts of continuous monitoring and evaluation. Another recommendation is an evaluation and revision of the previous regulation regarding Decision of Finance Minister Number 165/2008 should be conducted comprehensively."