Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menjalankan fungsi kehumasan terutama di saat yang genting diperlukan kecakapan dalam melihat kondisi institusi, kemampuan melihat perkembangan di masyarakat, dan penyajian solusi yang berdampak positif bagi citra institusi.Dalam menjalankan fungsi Public Relations ini, institusi menyelenggarakan sosialisasi dengan berbagai elemen yang mendukung terciptanya performa institusi yang baik. Umumnya sosialisasi dilakukan jika terdapat suatu infonnasi yang penting dan baru yang ingin disampaikan ke publik.Upaya sosialisasi inilah yang akan dilakukan PT TASPEN (Persero) sebagai salah satu BUMN yang mengurusi masalah administrasi dana pensiun. Sosiaiisasi ini dilakukan sehubungan dengan adanya gempa & tsunami di Aceh, yang mengakibatkan dokumen ketaspenan hilang. Sehingga melalui sosialisasi ini, diharapkan para ahli waris / keluarga korban dapat mengambil haknya (dana pensiun) kembali, dengan memenuhi berbagai persyaratan khusus.Kegiatan sosialisasi yang dilakukan PT TASPEN (Persero) jika dikaitkan dengan salah satu strategi Public Relations termasuk dalam metode PENCILS (publication, events, news, community involvement, image marker, lobbying, social responsibility).Sehingga rumusan permasalahan yang ada menjadi, Bagaimana fungsi dan peranan Humas PT TASPEN (Studi Kasus : Peran Humas PT TASPEN Persero Kantor Cabang Banda Aceh dalam menyosialisasikan administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh)? Bagaimana pelaksanaan metode dan pendekatan yang dilakukan dalam menyosialisasikan administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh ? Bagaimana tingkat keberhasilan sosialisasi administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh ?Sedangkan tujuan dad penelitian ini adalah mengetahui gambaran umum fungsi dan peran Humas khususnya Humas PT TASPEN (Persero). Mengetahui bagaimana sosialisasi administrasi dana pensiun yang dilakukan PT TASPEN (Persero) kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh. Menjabarkan tahapan atau metode yang digunakan dalam menyosialisasikan dana pensiun tersebut, Mendeskripsikan hasil yang dicapai dan upaya sosialisasi administrasi dana pensiun tersebut.Kerangka konsep dislni adalah penjelasan mengenai Humas secara umum, Humas dalam institusi pemerintah, komunikasi dan sosialisasi program serta peran dan fungsi Humas dalam menyosialisasikan program melalui PENCILS.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang menggunakan 2 unit analisis : 1. non individu, yaitu Humas PT TASPEN (Persero), 2. individu, yaitu keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh. Desain penelitian yang digunakan adalah tipe 4, yaitu lebih dari satu unit anafisis dan multi kasus (yaitu upaya sosialisasi administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh melalui PENCILS).Key Informan terdiri dari 4 orang yaitu Humas & petugas administrasi dana pensiun TASPEN Banda Aceh serta Divisi Pelayanan TASPEN Medan. Sedang untuk lnforman terdiri dari 3 orang yaitu keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh, dan dipilih berdasarkan metode purposive. Untuk pengumpulan datanya, penulis melakukan wawancara mendalam dan observasi langsung.Hasil penelitian ini menarik. Yaitu adanya penggunaan metode PENCILS secara tepat oleh Humas PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh dalam menjalankan fungsi dan peranannya pads saat menyosialisasikan administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh.Penulis membuat rekomendasi yang ditujukan kepada PT TASPEN (Persero) sebagai berikut : membuat back-up dokumen, menambah frekuensi dan memperluas area sosialisasi, serta keakuratan inforrnasi yang akan disosialisasikan. Adanya rekomendasi ini, diharapkan PT TASPEN (Persero) dapat menerapkan metode PENCILS secara maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan institusi.

---

To carry-out the Public Relations functions, particularly at a critical moment, definitely it requires capabilities to understand the condition of company, to know the issues arising in the society and to provide solutions, which yields positive impact to company image.To endeavor the functions, aiming to achieve good performance, the company has to conduct disseminations with several elements. Generally, dissemination is conducted if there is new and important information to be published to public.As one of the Stated-Owned Enterprises in charge of administering the Pension Fund, PT TASPEN (Persero) will conduct such dissemination. Disseminations spread information on the Aceh huge Earthquake and Tsunami, causing PT TASPEN-related documents have loosed. It is expected through disseminations, beneficiaries or next of kin meeting the requirements are able to get Pension claims.Such dissemination in term of Public Relations strategy is categorized as PENCILS method (publication, events, news, community involvement, image marker, and lobbying, social responsibility).Taking from the above, the summary defines What is the function and role of PT TASPEN (A Case Study: Role of the Public Relations of PT TASPEN, Banda Aceh Branch Office in disseminating the administration of Pension Fund to the beneficiaries, post the Aceh huge Earthquake and Tsunami )T. How is the application of method and approach in disseminating the administration of Pension Fund to the beneficiaries, post the Aceh huge Earthquake and Tsunami T.What is the success ratio of disseminating the administration of Pension Fund to the beneficiaries; post the Aceh huge Earthquake and Tsunami??Whilst the purposes of this research are: 1) to know general views of function and role of the Public Relations, particularly at PT TASPEN (Persero), 2) to witness the dissemination of the administration of Pension Fund done by PT TASPEN (Persero) to the beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami, 3) to elaborate stages or method being used during dissemination and 4) to describe the dissemination results.Terms of Reference covers description of Public Relations in general, Public Relations of Government Institution, Communication and Dissemination Program and also role and function of Public Relations in disseminations using PENCILS method.This is a qualitative research on the basis of a case study, using 2 analysis units: 1) non individual, that is Public Relations of PT TASPEN (Persero), 2) individuals, that are beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami. Research design used is type 4, more than 9 analysis unit and multi cases (dissemination on administration of Pension Fund to beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami using PENCILS method). Role of Key Infomnan is played by the Public Relations and Customer Service Divisions of PT TASPEN (Persero) in Banda Aceh and Customer Service Division of PT TASPEN (Persero) in Medan, all totaling of 4 persons.Whilst 3 persons who are beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami play the role of informan. They have been selected on the basis of purposive method. For data compilation, the writer conducts deep interview and direct observation.This has eventually been an interesting research. PT TASPEN (Persero), Banda Aceh Branch Office, in disseminating the administration of Pension Fund to beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami, has done their function and role using PENCILS methods greatly.The writer's recommendation to PT TASPEN (Persero) is to make hard copies as back documents, increase the frequency rate and expand areas of dissemination and keep the dissemination information accurate. Though these efforts, PT TASPEN (Persero) will be able to optimize the application of PENCILS methods and successfully achieve their goals and objectives."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara ethical workplace climate, organizational identification, leader-member-exchange (LMX), team-member exchange, dan organizational citizenship behavior (OCB), di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Data dikumpulkan melalui survey terhadap 687 responden yang merupakan anggota polisi lalu lintas di Jakarta. Analisis data dan pengujian model penelitian dilakukan dengan menggunakan Smart PLS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa organizational identification memediasi hubungan positif antara ethical workplaceclimate dan OCB secara penuh. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa LMX memoderasi pengaruh langsung ethical workplace climate terhadap organizational identification, dan LMX juga memoderasi pengaruh langsung ethical workplace climate terhadap organizational identification, serta pengaruh tidak langsung ethical workplace climate terhadap OCB melalui organizational identification. Namun, efek langsung dari ethical workplace climate pada OCB, dan efek moderasi TMX pada efek langsung dari organizational identification pada OCB, ditemukan tidak signifikan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi praktis dan teoritis yang bermanfaat bagi kepolisian untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan ethical workplace climate, OCB, LMX, dan organizational identification mereka.

---

This research paper examines the relationships among ethical workplace climate, organizational identification, leader-member exchange (LMX), team-member exchange, and organizational citizenship behavior (OCB) in Indonesian National Police. Data was collected through a survey of 687 respondents who are members of the traffic police in Jakarta The researcher used SmartPLS to test this research model. These findings showed that organizational identification fully mediates the positive relationship between an ethical workplace climate and OCB. Data analysis also showed that LMX moderates the direct effect of the ethical workplace climate on organizational identification. LMX also moderates the direct effect of ethical workplace climate on organizational identification and the indirect effect on OCB via organizational identification. However, the direct effect of the ethical work climate on OCB, and the moderating effect of TMX on the direct effect of organizational identification on OCB, was found not significant. The researcher hopes that these studies could provide practical and theoretical implications for police to develop effective strategies to maintain or even improve their ethical climate, OCB, LMX, and organizational identification. "

"Latar Belakang: Dental Aesthetic Index DAI merupakan indeks untuk melihat kebutuhan perawatan ortodonti dengan menilai komponen klinis dan estetik. Indeks ini memberikan penjelasan secara objektif mengenai kebutuhan perawatan ortodonti melalui 10 komponen penilaian. Tujuan: Mengetahui gambaran kebutuhan perawatan ortodonti berdasarkan DAI pada pasien di Klinik Spesialis Ortodonti RSKGM FKG UI tahun 2010 ndash; 2014. Bahan dan Metode: Digunakan 52 pasang model studi awal pasien ortodonti. Dilakukan penilaian DAI dengan melibatkan 10 komponen. Hasil penilaian berupa skor dibagi menjadi 4 kategori. Kategori 1 yaitu tidak/sedikit dibutuhkan perawatan, kategori 2 yaitu dapat dilakukan perawatan sesuai pilihan pasien, kategori 3 yaitu sangat membutuhkan perawatan, dan kategori 4 yaitu harus dilakukan perawatan. Hasil: Diperoleh gambaran kebutuhan perawatan ortodonti yaitu kategori 3 36,5 , kategori 4 32,7 , kategori 2 25 , dan dan kategori 1 5,8 . Gambaran permasalahan yang banyak ditemukan yaitu ketidakteraturan gigi anterior RB 96,2 dan RA 94,2 , overjet tidak normal 81 , dan hubungan molar tidak normal 76,9. Kesimpulan: Gambaran kebutuhan perawatan ortodonti berdasarkan DAI pada pasien di Klinik Spesialis Ortodonti RSKGM FKG UI tahun 2010-2014 sebagian besar sangat membutuhkan perawatan 36,5 . Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang datang sebagian besar adalah membutuhkan perawatan dan sesuai dengan hasil penilaian DAI pada penelitian ini.

---

Background: Dental Aesthetic Index is an index to see the orthodontic treatment need by assessing clinical and aesthetic component. This index objectively explains the orthodontic treatment needs based on 10 components of assessment.

Purpose: To identify the description of orthodontic treatment need based on DAI on patients from orthodontic specialist clinic of RSKGM FKG UI in 2010 2014.

Materials and Method: 52 pairs of pre treatment orthodontic study models were used. The assessment was based on DAI by involving 10 components. Assessment results in scores and categorized into 4 category. Category 1 is no slight treatment need, category 2 is elective treatment need, category 3 is highly desirable of treatment need, and category 4 is mandatory treatment need.

Result: The description of orthodontic treatment need are, category 3 36,5 , category 4 32,7 , category 2 25 , and category 1 5,8 . The description of problems that were found are mandibular anterior irregularity 96,2 , maxillary anterior irregularity 94,2 , abnormal anterior overjet 81 , and abnormal molar relationship 76,9.

Conclusion: The orthodontic treatment need based on DAI on patients from orthodontic specialist clinic of RSKGM FKG UI are mostly patients who need treatment as highly desirable 36,5 . This result shows that the patients who came were mostly patients who need the treatment, and in accordance with the result of DAI assessment in this study."

"Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Asia Tenggarasedangkan Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah anak stuntingtertinggi di Indonesia. Stunting merupakan masalah multidimensional yangpenanganannya memerlukan intervensi pada berbagai aspek, sehingga kebijakanpenanganan stunting memerlukan keterlibatan berbagai aktor. Pelaksanaan kebijakanpenanganan stunting di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan kacamata policynetwork. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan penangananstunting menggunakan kacamata policy network. Penelitian ini menggunakan dimensipolicy network berupa actors and their perceptions of problem and solution, actors andtheir preferences, actors and ther tradable resources, actors and their strategies, specificrulesof policy network, dan interactions sebagai kerangka teori. Penelitian inimenggunakan pendekatan penelitian Post-Positivist. Hasil penelitian menunjukan bahwaperbedaan persepsi antar aktor tidak menyebabkan terganggunya proses kebijakanmaupun interaksi antar aktor yang terkait. Preferensi Pemerintah Kabupaten Bogor bukandipengaruhi oleh persepsinya melainkan merupakan mandatori dari Pemerintah Pusat.Begitu pula dengan strategi dan turan yang mengatur proses berjalannya networkkebijakan penanganan stunting di Kabupaten Bogor dikeluarkan oleh Pemerintah Pusatdan sifatnya mandatori bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Saat ini belum ada peraturantertulis yang mengatur hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh aktor nonpublik. Terakhir, belum ada network yang menghubungkan seluruh aktor, termasukpemerintah daerah, yang mewadahi interaksi antar aktor, terutama pemerintah daerahdengan aktor non pemerintah

---

Indonesia is the country with the second-highest prevalence of stunted children inSoutheast Asia while Bogor Regency has the highest number of stunted children inIndonesia. Stunting is a multidimensional problem that requires intervention in variousaspects so that the policy of stunting management requires the involvement of variousactors. Implementation of stunting management policy in Indonesia can be seen by usinga policy network framework. This study aims to analyse the implementation of stuntingmanagement policy using policy network framework. This study uses the dimensions ofpolicy network in the form of actors and their perceptions of problem and solution, actorsand their preferences, actors and their tradable resources, actors and their strategies,specific-rules of policy network, and interactions as a theoretical framework. This studyuses Post-Positivist research methods. The results showed that the differences inperceptions among actors do not disrupt policy processes or interactions between actors.The preferences of the Bogor Regency Government are not influenced by their perceptionbut rather are mandatory from the Central Government. So do the strategies and ruleswhich rule the process of running a policy network of stunting management at BogorRegency issued by the Central Government and is mandatory for the Bogor Regency.More, there are no written regulations yet that governing the actions of non-public actors.Lastly, there are no big network connects actors that accommodate interactions betweenactors, especially local governments with non-government actors"