Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana dampak kehadiran Miraca Sky Club terhadap industri hiburan malam di Jakarta. Nightclub (kelab malam) merupakan salah satu tempat hiburan malam yang resmi diizinkan oleh Gubernur Ali Sadikin setelah diterbitkannya UU Penanaman Modal Asing (PMA). Kelab malam dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian pariwisata Jakarta. Hal ini sejalan dengan meningkatnya arus wisatawan asing dan pebisnis asing yang menanamkan modalnya di Jakarta. Miraca Sky Club menjadi kelab malam pertama yang didirikan setelah legalisasi tersebut. Pendirinya merupakan tokoh sineas terkemuka di Indonesia, yaitu Usmar Ismail. Kelab malam ini berhasil mencuri perhatian banyak masyarakat, tidak hanya masyarakat asing tetapi juga masyarakat lokal menengah atas. Dampaknya yang cukup besar membawa pengaruh pada pebisnis lainnya untuk mendirikan kelab malam seperti Miraca Sky Club. Sehingga dalam waktu yang singkat, kelab malam telah menjamur di Jakarta, bahkan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sebagai tempat hiburan malam yang diadopsi dari budaya barat, Miraca Sky Club menyediakan berbagai jenis hiburan asing yang tentunya bertolak belakang dengan budaya Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai respon dari pemerintah, masyarakat, maupun tokoh agama. Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis sumber berupa berita sezaman, wawancara, dan literatur lain terkait topik penelitian.

---

This article discusses the impact of the Miraca Sky Club on the nightlife industry in Jakarta. Nightclubs are one of the nightlife venues officially permitted by Governor Ali Sadikin following the issuance of the Penanaman Modal Asing (PMA). Nightclubs are seen as promising businesses to boost Jakarta's tourism economy, in line with the increasing influx of foreign tourists and investors investing in Jakarta. Miraca Sky Club became the first nightclub established after this legalization. Its founder is a prominent figure in the Indonesian film industry, Usmar Ismail. This nightclub successfully caught the attention of many people, not only foreigners but also local upper-middle-class society. Its significant impact influenced other entrepreneurs to establish nightclubs similar to Miraca Sky Club. Consequently, within a short period, nightclubs proliferated in Jakarta and even in other major cities in Indonesia. As a nightlife venue adopted from Western culture, Miraca Sky Club offers various types of foreign entertainment, which is in contrast with Indonesian culture. This inevitably elicited various responses from the government, society, and religious figures. This text employs a historical method to analyze sources such as contemporary news, interviews, and other literature related to the research topic."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh AnggotaDireksi Perseroan, sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, terutama bagi Perusahaan Publik. Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip good corporate governance bagi Perusahaan Publik, maka Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) sebagai pengawas Pasar Modal Indonesia telah mengeluarkan Peraturan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana didalamnya diatur juga mengenai persyaratan menjadi Anggota Direksi Perusahaan Publik. Penelitian ini dinilai penting karena dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui secara detail atas persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik, yang dapat berpotensi dikenakannya sanksi bagi Perusahaan Publik atas adanya pelanggaran pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, mengenai perbandingan ketentuan persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan kedua, mengenai peranan OJK dalam menangani adanya pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik

---

ABSTRACTThis thesis discusses the requirements to be fulfilled by a Member of the Board of Directors of the Company, as the organ who has authority and full responsibility for the management of the Company, especially for Public Company. In order to improve the application of the principles of good corporate governance for the Public Company, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the supervisor of the Capital Market in Indonesia, has issued Regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company where as it regulated the requirements as well to become a member of the Board of Directors of Public Company. This research is important due to during the practicing there are many parties who do not understand in detail on the requirements of the Board of Directors of Public Company, which can potentially have sanctions for violations of Public Company on their eligibility for the requirement of the Directors of Public Company. This writing method is utilizing the normative legal research to address the problem as follows: first, regarding the comparison of clause requirements of Directors Public Company pursuant to Company Law and OJK Regulation concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer and Public Company, and second, regarding the role of the OJK in addressing violations for the fulfillment of the members requirements of the Public Company Board Directors."

"Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang me in ua ska n (Rachbini, 1994:46-48)."

"Gejala degradasi dalam isolasi peralatan listrik salah satunya ditandai dengan timbulnya fenomena peluahan sebagian. Peluahan sebagian adalah pelepasan listrik lokal yang sebagian menjembatani isolasi antar konduktor. Pendeteksian peluahan sebagian pada kubikel 20 kV diperlukan karena merupakan suatu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya suatu kegagalan pada peralatan listrik. Pendeteksian dilakukan menggunakan alat UltraTEV Plus2 Partial Discharge Detector. Ketika fenomena peluahan sebagian terjadi di kubikel 20 kV, gelombang elektromagnetik yang dihasilkan akan merambat keluar dari bagian dalam kubikel melalui lubang di selubung kompartemen logam kubikel. Hal tersebut akan menghasilkan Transient Earth Voltage TEV pada selubung logam kubikel. TEV dapat dideteksi secara non intrusif dengan menempatkan probe TEV di bagian luar kubikel yang dibumikan saat kubikel sedang beroperasi. Sehingga, tingkat dan pengaruh dari faktor persentase pembebanan, kelembaban serta umur pemakaian terhadap terjadinya peluahan sebagian pada kubikel 20 kV dapat diketahui. Hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan antara kelembaban dengan terjadinya peluahan sebagian. Pada saat pembebanan tinggi, suhu lingkungan disekitar kubikel akan mengalami kenaikan. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan suhu antara di dalam kubikel dengan suhu sekitar kubikel atau dikenal dengan proses kondensasi. Kondensasi tersebut dapat membuat kubikel 20 kV menjadi lembab yang selanjutnya akan diakhiri dengan terjadinya fenomena peluahan sebagian.

---

The phenomenon of degradation in electrical equipment is one of them characterized by the emergence of partial discharge phenomena. Partial discharge is the release of local electricity which partly bridges the isolation between conductors. Partial detection of discharge in 20 kV cubicles is needed because it is a preventive measure against the possibility of a failure of electrical equipment. Detection is carried out using the UltraTEV Plus2 Partial Discharge Detector tool. When the phenomenon of partial discharge occurs in cubicles of 20 kV, the electromagnetic wave produced will propagate out from the inside of the cubicle through a hole in the casing of the cubicle metal compartment. This will produce Transient Earth Voltage TEV on the cubicle metal sheath. TEV can be detected non intrusively by placing a TEV probe on the outside of the earthed cubicle when the cubicle is operating. Thus, the level and influence of the percentage factor of loading, humidity and service life on the occurrence of partial discharge in the 20 kV cubicle can be known. The test results show there is a relationship between humidity and the occurrence of partial discharge. At the time of loading the peak, the ambient temperature around the cubicle will increase. This can cause a difference in temperature between the cubicles and the temperature around the cubicle, also known as the condensation process. The condensation can make the 20 kV cubicle become moist, which in turn will end with the occurrence of a partial discharge phenomenon."

"ABSTRAKHingga tahun 2018, perusahaan publik Indonesia mewajibkan Direktur Independen untuk menjadi bagian dewan dan mengawasi perusahaan dengan menyediakan independen dan tidak terafiliasi perspektif tentang manajemen. Tugas Dewan Komisaris juga untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen berbeda, dan (2) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di PT ABM Investama Tbk efektif. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan undang-undang, teoritis, dan pendekatan komparatif, sarjana ini menyimpulkan bahwa ada that tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Komisaris dan Direktur Independen, sehingga menjadi alasan utama untukPenghapusan persyaratan Direktur Independen Bursa Efek Indonesia pada tahun sebuah perusahaan publik. Penghapusan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan diatur semata-mata untuk Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Ini Gagasan tersebut didukung oleh studi tentang PT ABM Investama Tbk sebagai publik yang terdaftar perusahaan dengan reputasi Good Corporate Governance dan tanggung jawab yang baik dewan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik digunakan untuk mengukur efektivitas dan kepatuhanDewan Komisaris dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya di Perusahaan publik Indonesia, termasuk PT ABM Investama Tbk. Dengan demikian, efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan di perusahaan publik menunjukkan kurangnya signifikansi untuk membutuhkan Independen Direksi dan PT ABM Investama Tbk

---

ABSTRACT