Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Underground economy dapat mendistorsi perekonomi karena membatasi efektivitas kebijakan, dan menyebabkan meningkatnya erosi basis pajak yang kemudian dapat menciptakan sistem pajak yang tidak efisien. Keberadaan underground economy sendiri juga dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Studi ini menganalisis hubungan antara underground economy dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan model ECM. Berdasarkan data dari tahun 1980-2020, penelitian kami menunjukkan tren penurunan ukuran underground economy, dari 59,6% pada tahun 1980 menjadi 20,1% pada tahun 2020, namun dengan ukuran rata-rata underground economy, sebesar 31,59%, masih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Studi kami juga menunjukkan bagaimana ekonomi bawah tanah mempengaruhi ketimpangan, dimana peningkatan ukuran 1% underground economy menyebabkan peningkatan indeks ketimpangan (koefisien gini) 0,13 persen. Selain itu juga menunjukkan sinyal bahwa efek jangka panjang dari underground economy terhadap ketimpangan lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi ketimpangan sebaiknya juga perlu mengatasi hal yang mendasari dan mendorong underground economy.

---

The underground economy can distort the economy as it limits policies effectiveness, and it implies of an increasing tax base erosion which further creates an inefficient tax system. The existence of an underground economy may also be one of the causes of prevalent inequality. This study analyzes the relationship between the underground economy and income inequality in Indonesia using the ECM model. Based on data from 1980-2020, our study shows the trend of a decrease in UE, from 59,6% in 1980 to 20,1% in 2020, yet the average size of underground economy, which is 31.59%, is still high in comparison to other countries. Our study also shows how underground economy affects inequality, an increase of 1% in the size of underground economy leads to an increase of 0.13 percent in the Gini Coefficient. There is also a signal that the long-run effect of underground economy to inequality is higher. Therefore, policies aiming to tackle inequality may also need to address the basic and driving forces of underground economy."

"

Dalam ilmu ekonomi pembangunan, infrastruktur fisik dan sosial telah dikenal dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan walaupun hasilnya berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur fisik dan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menyusun indeks infrastruktur dan mengestimasi dampak infrastruktur menggunakan panel data dari 34 provinsi di Indonesia pada periode 2009-2017. Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur fisik cenderung berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan, walaupun tidak robust secara signifikansi. Pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia juga cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan meskipun hasilnya juga tidak robust secara signifikansi.

---

In the economic development field, physical and social infrastructures have been argued to affect income inequality despite the mixed results. This study examines the impact of physical and social infrastructure on income inequality in Indonesia. This study constructs infrastructure summary indices and estimates the impacts of infrastructure using 34 provincial unbalanced panel data during 2009-2017 in Indonesia. The main finding of this study is that physical infrastructure tends to increase income inequality in Indonesia, although it is not robustly significant. Similarly, social infrastructure is also positively associated with income inequality increases in Indonesia though not robustly significant.

"

"Keberadaan sektor informal memberikan lebih banyak kerugian dalam perkembangan ekonomi sebuah negara, dan individu yang berkerja pada sektor ini lebih rentan terhadap kemiskinan. Tetapi, teknologi berperan penting dalam menekan jumlah orang yang bekerja pada sektor informal dan meningkatkan produktivitas kerja. Studi ini bertujuan untuk meneliti seberapa jauh penggunaan internet pada aktivitas pekerjaan wirausahawan di sektor informal dapat meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 dan 2020. Hasilnya mengungkap bahwa penggunaan internet secara signifikan berkorelasi terhadap kenaikan pendapatan sebesar 11.8%. Pengaruh ini 12% lebih besar untuk wirausahawan di wilayah non-Jawa, dan wirausahawan laki-laki menikmati keuntungan 14% lebih tinggi dari perempuan. Selain itu, penggunaan media perdagangan elektronik formal berkontribusi 6.7% terhadap kenaikan pendapatan daripada penggunaan media non-formal, dan penggunaan media formal dan non-formal secara sekaligus memberikan efek kenaikan dua kali lipat. Hasil-hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunakan internet pada bisnis di sektor informal sangat penting, oleh karena itu disarankan bahwa pemerintah dapat mengurangi hambatan dalam mengakses internet dan mendukung perkembangan wirausaha di sektor informal.

---

The presence of the informal sector gives rise to more disadvantages in the economic development of a country, and individuals working in this sector are more vulnerable to poverty. However, technology plays an essential role in decreasing the extent of informality and increasing work productivity. This study was conducted to examine the extent to which the use of the Internet in the main job activity of entrepreneurs in the informal sector could increase their income. Accordingly, data from the Indonesian Labor Force Survey 2019–2020 was used. This study reveals that the use of the Internet significantly correlates with an increase in income by 11.8%. The effect was found to be 12% higher among entrepreneurs in the non-Java region, and male entrepreneurs were noted enjoy a 14% greater benefit than female ones. Meanwhile, the use of formal e-commerce platforms contributes to a 6.7% increase in earnings rather than the use of single non-formal platforms, and the using both platforms more than doubles the effect. The findings indicate that the use of the Internet for business in the informal sector is vital; therefore, it is suggested that the government reduce barriers to Internet access and support the development of digital entrepreneurship."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana efektivitas sektor informal dalam bidang perdagangan dalam menanggulangi kemiskinan. Dimana objek penelitian mengambil satu dari sebelas desa atau kelurahan tertinggal yang ada di DKI Jakarta, yaitu Kelurahan Galur Jakarta-Pusat. Melalui penelitian deskriptif kualitatif yang terlaksana selama lima bulan didapat hasil penelitian yang memberikan justifikasi pada pernyataan diatas.Sampel penelitian diambil dari pedagang sektor Jasa dan Perdagangan sebanyak 300 sampel yang diambil secara stratifikasi random. Stratifikasi ramdom tersebut diambil dari enam sekala usaha yang besarnya terbagi sesuai modal lancar yang dimiliki baik pada sektor informal bidang jasa maupun perdaganganDari penelitian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sektor informal bidang jasa dan perdagangan sama-sama meningkatkan pendapatan orang miskin yang bermigrasi dari desa ke Kelurahan Galur. Dan yang terpenting dari hasil penelitian ini adalah sektor informal bidang perdagangan lebih efektif dibandingkan sektor informal bidang jasa, didalam meningkatkan pendapatan orang miskin.Keberhasilan menaikkan pendapatan melalui sektor informal bidang perdagangan adalah kondisi pengeluaran uang berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi di sektor informal, dari yang tadinya berada dalam garis kemiskinan hingga setelah memasuki sektor informal berhasil keluar dari garis kemiskinan."

"Skripsi ini membahas tindakan kolektif sektor informal Pedagang Barel. dalam menjalani kehidupannya pedagang sektor informal seringkali menghadapi tantangan dari lingkungan eksternal. Dengan adanya tantangan tersebut maka diperlukan strategi agar pedagang tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Pedagang informal Barel mendapat tantangan berupa penutupan pintu Barel oleh Pihak Rektorat UI. Tindakan kolektif menjadi pilihan para pedagang Barel untuk dapat mempertahankan klaim atas dibukanya pintu Barel. Tindakan kolektif yang mereka lakukan ini meliputi proses pengintegrasian interest individu-individu didalamnya sehingga menjadi interest kolektif, pengorganisasian, mobilisasi yang akhirnya menjadi sebuah tindakan kolektif itu sendiri. Dalam interaksinya dengan lingkungan eksternal, pedagang Barel mendapatkan opportunity maupun threat. Opportunity ini memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi dan juga memperkuat klaim yang mereka buat sebelumnya. Pada akhirnya tindakan kolektif yang mereka lakukan berhasil mempertahankan eksistensi mereka, hal ini ditandai dengan dibukanya kembali pintu Barel secara resmi oleh pihak UI.

---

This thesis discusses the collective action of Barel's informal sector traders. live their lives as informal sector traders, they often face challenges from the external environment. Given these challenges, they will need strategies so they still able to maintain their existence. Barel?s informal traders have a challenge when Universitas Indonesia closing Barel?s Gate. Collective action is choice for traders to be able to resist their claim for opening Barel?s gate. Their collective action involves the process of integrating individual interest so it becomes a collective interest, organization, and mobilization that eventually became a collective action itself. In its interaction with the external environment, Traders get the opportunity and threat. Opportunity give them ability to tell their aspirations and also strengthen the claims they have made previously. At the end collective action which they did successfully resist their existence, it is marked by the reopening of the Barel?s gate officially by UI."

"Tesis ini membahas Pembinaan Sektor Informal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung studi kasus pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sudah cukup Baik sesuai dengan amanat Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Manfaat dari pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung adalah menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan Kota Bandung dan kehadiran sektor informal ini menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat penganguran dan kemiskinan yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi terciptanya ketahanan daerah yang kondusif.

---

The purpose of this thesis discusses the Informal Sector Development undertaken Government of Bandung case study of street vendors who were in the city of Bandung. Qualitative research methods with techniques of data collection through interview, observation and documentation studies.

The results showed that the coaching is done by the Government of Bandung is quite good in accordance with the mandate of Bandung City Regulation Number 04 Year 2011 on Planning and Development of Street Vendors, Benefits of coaching vendors conducted by the City of Bandung is creating cleanliness, order and the beauty of the city of Bandung and the presence of the informal sector is creating jobs that can reduce the level of unemployment and poverty, which in turn have a positive impact for the creation of a conducive regional resilience."

"Penelitian ini berupaya menjelaskan relasi kekuasaan di antara aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem lapak pemulung di perkotaan. Relasi tersebut terkait dengan proses produksi dan reproduksi praktik sosial di dalam sektor ekonomi informal. Kajian ini menggunakan perspektif dialektika dinamis antara agensi dan struktur yang selalu mengalir di dalam kerangka ruang dan waktu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa agensi pemulung tidak hanya dipengaruhi oleh limitasi struktural, tetapi juga oleh pemantauan refleksif yang mereka lakukan. Ini menyebabkan terjadinya dua hal: Pertama, setiap relasi yang dibangun di dalam sistem lapak memiliki karakter yang berbeda-beda, sangat tergantung pada aspek spasial dan temporal; Kedua, sebagai implikasi, eksklusi sosial yang dialami pemulung terjadi secara dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam dirinya sendiri. Untuk memahami proses yang demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, diskusi terarah dan observasi, dengan disertai triangulasi data.

---

This research intends to explain the relations between actors involved in the system of waste picker shanties in the urban area. These relations are related to the process of production and reproduction of social practises in the informal economy. This study took the perspective of dynamic dialectics between agencies and structures, which always flow within the frame of space and time. Research findings show that waste-pickers agency is not only affected by structural limitations, but also by their reflexive monitoring. This leads to two things: first, each social relation built by waste-pickers has different characters, heavily dependent on spatial and temporal aspect; second, as an implication, the social exclusion experienced by waste-pickers happens in both ways, not only from the outside but also from within themselves. To understand the process, this research used qualitative method with exercising the technic of in-depth interview, directed discussion and observation, and by performing triangulation."

"Telah banyak penelitian tentang sektor informal, utama nya pedagang kaki lima. Akan tetapi suatu komunitas ataupun wilayah tertentu biasanya mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri. Hal ini patut dicermati agar kita tidak terjebak untuk menggeneralisir semua persoalan. Penelitian ini mengambil kasus pedagang kaki lima yang menetap malam hari di sepanjang Jalan Hargonda raga Depok. Pinggir jalan Margonda Raya yang menjadi lokasi para pedagang kaki lima ini adalah bukan tempat khusus yang diperuntukkan sebagai "pasar" kaki lima, akan tetapi para pedagang memanfaatkan lokasi kosong untuk menjajakan dagangannya selama jalan belum diperlebar atau setidaknya sebelum ada pelarangan dari Pemerintah Daerah. Mencermati posisi yang kurang menguntungkan ini memberikan kenyataan adanya ketidakpastian akan masa depan para pedagang, dalam arti rasa kurang aman dan nyaman dalam kontinyuitas usaha pada lokasi yang lebih tetap serta tidak terusik oleh alasan mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan, ataupun lalu-lintas. Walaupun setiap saat para pedagang di lokasi ini dapat saja dianggap mengganggu K. 3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) ataupun lalu-lintas, akan tetapi usaha ini dapat memberikan keuntungan ekonomis keluarga pedagang bahkan juga para karyawannya. Tegasnya lokasi ini telah memberikan kontribusi yang oukup berarti bagi "pengusaha" ekonomi lemah ini. Pengusaha jenis ini memang sering dihadapkan pada persoalan yang cukup sulit antara melanggar ketertiban dan mencari nafkah (makan). Dengan kata lain tidak makan sama sekali atau makan tetapi melanggar peraturan, sehingga urusan melanggar atau setidaknya dapat dianggap melanggar peraturan menjadi nomor dua. Pedagang umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang minim hal ini bukan saja ditunjukkan oleh usaha informal mereka, akan tetapi juga tingkat keawaman politiknya. Umumnya menganggap bahwa politik adalah bukan urusan orang kecil seperti pedagang kaki lima, dan tidak mengerti bahwa usaha sektor informal sering kali sebagai akibat dari kebijakan politik baik tingkat pusat maupun daerah. Pedagang di lokasi ini tidak mempunyai organisasi yang dapat dijadikan wadah untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, dan umunya tidak mempunyai ijin lokasi. Kenyataan ini secara legal-formal memberikan posisi yang kurang menguntungkan pedagang dimata pengambil keputusan (pemerintah). Kecenderungan pada umunya adalah pasrah jika sewaktu-waktu lokasi ini terlarang. Kepasrahan pelaku sektor informal ini menunjukkan sikap apatisme, sehingga sulit untuk diketaui ataupun di ukur tingkat kekuatan politiknya. Hal ini terbukti dari demonstrasi ataupun unjuk rasa oleh tukang becak dan pedagang kaki lima di Bandung bebrapa waktu yang lalu. Demonstrasi semacam ini dalam kekuatannya yang lebih lanjut dapat memiliki muatan politik yang dapat memaksa ataupun mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peristiwa semacam ini dapat terjadi dimanapun. Dengan mengetahui profil sektor informal ini, selain untuk menambah pengetahuan juga dapat dipakai sebagai pertimbangan Pemerintah dalam membuat keputusan untuk menangani masalah kaki lima agar lebih bersifat arif dan bijaksana. Mengingat usaha kaki lima ini pada umumnya merupakan pekerjaan maupun penghasilan utama bagi para pedagang, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan pedagang yang dapat menjadi picu keresahan social maupun gejolak massa. Pemerintah Daerah dalam menangani sector informal ini pada umumnya hanya dikaitkan dengan K 3 dengan alasan untuk mendapatkan Adipura (sebuah penghargaan atas prestasi K 3 dari Pemerintah Pusat), sehingga dimensi sosial ekonomi dari pedagang ini sering dikalahkan oleh kepentingan mandapatkan Adipura. Pelarangan pementasan Ketoprak Siswo Sudoyo di halaman Mangkunegaran oleh Walikota Solo adalah contoh yang masih hangat dalam ingatan kita. Adanya pementasan Ketoprak di halaman Mangkunegaran dianggap dapat mengundang kaki lima di lokasi ini sehingga dapat mengganggu Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban."