Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang membeli ponsel Galaxy bekas dengan beritikad baik, serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pembeli yang dirugikan. Disusun dengan metode penelitian doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber serta informan untuk pendalaman data sekunder. Pada era digital saat ini, ponsel menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat sehingga terjadi peningkatan pada transaksi jual-beli ponsel bekas. Namun, terdapat risiko cacat tersembunyi yang sering tidak diketahui oleh pembeli. Tulisan ini menyoroti kasus pembeli ponsel Galaxy bekas yang dirugikan membeli ponsel Samsung Galaxy bekas yang kemudian terkunci oleh aplikasi Samsung Finance+. Penyebabnya karena ponsel masih dalam status menunggak cicilan oleh pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya membeli ponsel Galaxy dengan cicilan melalui program Samsung Finance+. Syarat dan ketentuan program ini menyatakan bahwa ponsel Galaxy akan dikunci jika debitur menunggak cicilan kepada kreditur. Selain itu, selama masa cicilan, hak milik ponsel tersebut dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan penelitian ini, debitur selaku penjual ponsel Galaxy memiliki kewajiban untuk menanggung penguasaan ponsel secara aman, tenteram, dan terhadap cacat-cacat tersembunyi. Kewajiban penjual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual-beli. Adapun pihak ketiga yang membeli dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan pembelian atau pembatalan perjanjian.

---

This writing analyzes the legal protection for third parties who purchase used Galaxy phones in good faith and the resolution efforts that can be pursued by disadvantaged buyers. It is composed using doctrinal research methods, complemented by interviews with sources and informants for secondary data deepening. In the current digital era, phones have become a primary need for society, leading to an increase in second-hand phone transactions. However, there is a risk of hidden defects often unknown to the buyer. This paper highlights the case of buyers of used Galaxy phones who were disadvantaged when purchasing a Samsung Galaxy phone that was later locked by the Samsung Finance+ application. This occurred because the phone was still under installment status by the previous owner. The previous owner purchased the Galaxy phone on installment through the Samsung Finance+ program. The terms and conditions of this program state that the Galaxy phone will be locked if the debtor defaults on the installments to the creditor. Additionally, during the installment period, the ownership of the phone is prohibited from being transferred to another party. According to this research, the debtor, as the seller of the Galaxy phone, has the obligation to ensure the secure and peaceful possession of the phone and against hidden defects. The seller's obligation is a form of legal protection for the buyer in the sale and purchase. Third parties who purchase can file a lawsuit for cancellation of the purchase or annulment of the agreement."

"ABSTRAKSamsung merupakan salah satu merek terbesar di industri tekonologi komunikasi sedangmengalami krisis menjelang akhir tahun 2016 tepatnya pertengahan Oktober 2016 dimana salah satuproduk smartphone terbaru mereka yakni Samsung Galaxy Note dilaporkan meledak oleh konsumenmereka yang awalnya ada salah satu konsumen yang mengungah video di Youtube mengenai kejadiantersebut yang menjadi viral dan setelah itu muncul laporan-laporan lain mengenai kejadian tersebutdari berbagai Negara bahkan sampai ada pelarangan menggunakan telepon genggam tersebut di dalampenerbangan pesawat karena produk tersebut dianggap berbahaya sehingga hal ini menjadi berita yangbesar dan Samsung-pun melakukan penarikan kembali terhadap produk tersebut dengan memberikanpergantian uang juga voucher untuk pembelian produk Samsung yang lain namun hal tersebut tidakmembuat kepercayaan banyak konsumen Samsung terhadap merek Samsung itu sendiri menjadi pudarhal itu didapatkan dari beberapa survei online salah satunya dari Reportlinker.com yang menyatakanbahwa 86% dari 500 responden menyatakan bahwa mereka akan memikirkan untuk memilih Samsungkembali pada dalam pembelian telepon genggam baru di waktu yang akan datang. Oleh sebab itupenulis membahas konsep brand trust terhadap konsumen terhadap produk Samsung yang membuatkonsumen untuk tetap percaya terhadap Samsung, penulis juga menggunakan konsep brand experiencedan word of mouth dalam kasus ini karena pengalaman konsumen sebelumnya juga berpengaruhterhadap brand trust dan word of mouth konsumen yang positif di forum-forum online maupunkomentar di media sosia seperti Youtube juga membantu merek untuk menghadapi krisis.

---

ABSTRACTSamsung is one of the biggest in the communication and technologies industry who facing a crisistowards the end of 2016 precisely on mid-October 2016 in which one their latest smartphone productthe Samsung Galaxy Note reportedly exploded by their customers that initially there was one of theircustomer uploaded a video on Youtube about the incident and that became viral, after it appeared thereare another reports on the incident from various countries moreover there is ban to bring cell phone inthe aircraft's flight because these products are considered dangerous, so it is becoming big news andSamsung also conduct a recall of these products by providing money turnover also vouchers for thepurchase of another Samsung product, but it does not make a lot confidence towards Samsung itself hasfaded. it obtained from several online surveys, one of which came from Reportlinker.comwhich states that 86% of the 500 respondents said that they would think of to chooseSamsung back on the purchase of a new mobile phone in the future. Therefore, the authorsdiscuss the concept of brand trust of the consumer to the product Samsung, which led consumers tocontinue to believe against Samsung, the author also uses the concept of brand experience and word ofmouth in this case because the consumer experience previously also affects brand trust and positiveword of mouth consumers in online forums and their comments on social media like Youtube also helpthe brand to face the crisis."

"Calo tiket konser berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli tiket konser kerap kali menimbulkan isu yang signifikan. Calo tersebut memanfaatkan tingginya permintaan tiket konser, yang tidak sebanding dengan ketersediaan tiket, untuk menjual tiket dengan harga yang tidak wajar, jauh di atas harga asli tiket. Dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang terdorong untuk menggunakan jasa calo demi mendapatkan tiket konser yang mereka inginkan. Ironisnya, terdapat calo yang menggunakan perangkat lunak (software) berupa bot untuk membeli sebanyak mungkin tiket, yang pada akhirnya hal tersebut menghalangi aksesibilitas tiket kepada konsumen secara langsung. Akibatnya, konsumen sering kali terpaksa membeli tiket konser melalui calo dengan harga tiket yang tidak masuk akal. Eksistensi calo yang demikian menimbulkan risiko kerugian yang signifikan bagi konsumen. Hingga kini, Indonesia belum memiliki pengaturan spesifik mengenai calo tiket konser, berbeda dengan Australia yang telah memiliki aturan khusus mengenai calo tiket. Dengan penggunaan metode doktrinal, diteliti mengenai pengaturan dan tanggung jawab terkait penggunaan jasa calo dalam transaksi jual beli tiket konser di Indonesia dan Australia. Dari hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengaturan calo tiket di Indonesia belum memadai, dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Maka dari itu, sangat diperlukan kajian mendalam mengenai penyusunan aturan yang lebih tegas dan spesifik mengenai calo tiket konser beserta pertanggungjawabannya di Indonesia, sehingga dapat memberikan pelindungan hukum yang lebih optimal bagi konsumen dalam transaksi jual beli tiket konser di Indonesia.

---

Concert ticket scalpers act as intermediaries in buying and selling concert tickets, which often raises significant issues. These scalpers take advantage of the high demand for concert tickets, which is not proportional to the availability of tickets, to sell tickets at unreasonable prices, far above the original ticket price. In practice, quite a few consumers are encouraged to use the services of scalpers to get the concert tickets they want. Ironically, there are scalpers who use software in the form of bots to buy as many tickets as possible, which ultimately hinders the accessibility of tickets to consumers directly. As a result, consumers are often forced to buy concert tickets through scalpers at unreasonable ticket prices. The existence of such scalpers poses a significant risk of loss for consumers. Until now, Indonesia does not have specific regulations regarding concert ticket scalpers, in contrast to Australia which has special regulations regarding ticket scalpers. By using doctrinal methods, the regulations and responsibilities related to the use of scalpers services in buying and selling concert tickets in Indonesia and Australia are researched. From the results of this research, it can be understood that the regulation of ticket scalpers in Indonesia is inadequate and does not fully provide legal certainty for consumers. Therefore, an in-depth study is needed regarding the preparation of stricter and more specific regulations regarding concert ticket scalpers and their responsibilities in Indonesia, so that they can provide more optimal legal protection for consumers in buying and selling concert ticket transactions in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang telah menutup nomor telepon seluler yang terkoneksi dengan layanan mobile banking atas pembobolan rekening bank miliknya dikarenakan tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan nasabah pengguna mobile banking memang menjadi suatu hal yang urgensi untuk dibahas mengingat pada era digitalisasi ini hampir setiap orang memiliki telepon seluler yang mana SIM card di dalamnya telah didaftarkan pada layanan perbankan, seperti halnya mobile banking. Tujuan awalnya memang untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai macam transaksi melalui telepon seluler, namun di sisi lain berpotensi timbulnya fraud di kemudian hari apabila ada kelalaian ataupun disalahgunakan pihak tertentu. Adapun ketika terjadi fraud mobile banking, baik bank maupun perusahaan telekomunikasi dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian oleh nasabah. Namun demikian, ganti kerugian dari pihak bank dan perusahaan telekomunikasi tidak serta merta diberikan kepada nasabah apabila tidak terbukti kesalahannya. Dalam hal ini, nasabah juga dituntut untuk selalu menjaga data security rekeningnya (user ID, password, dan m-pin) agar tidak diketahui oleh pihak manapun. Begitu pula, ketika terdapat perubahan data nasabah (nomor telepon, alamat rumah, dan alamat e-mail) di kemudian hari, maka sudah sepatutnya nasabah menyampaikan kepada pihak bank. Sayangnya, hal-hal seperti itu masih kurang mendapat perhatian dari nasabah. Pada skripsi ini, penulis menganalisis sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada sebuah kasus pembobolan rekening mobile banking nasabah dimana nasabah yang bersangkutan merasa telah menutup nomor telepon seluler yang terkoneksi dengan rekening mobile banking miliknya.

---

This thesis discusses legal protection for customers who have terminated their cellular phone numbers linked to mobile banking services for actions to break into their bank accounts by unauthorized other parties. Protection of customers using mobile banking has indeed become an urgent matter to analyze considering that in this digitalization era, almost everyone has a cellular phone which has the SIM card been registered with banking services, such as mobile banking. The initial purpose of it was to make it easier for customers to carry out various kinds of transactions via cellular phones, but on the other hand, there is the potential fraud arising in the future if there is negligence or misuse by unauthorized parties. In the case of a mobile banking fraud occurs, both banks and telecommunications companies are asked to be held accountable in the form of compensation by the customer. However, the compensation from banks and telecommunications companies can only be given to customers if they are legally proven against the law. In this case, customers are also required to always maintain their account data security (user ID, password, and m-pin) so that they are not known and used by any unauthorized parties. Likewise, when there is a change in customer data (phone number, home address, and e-mail address) at a later date, it is an obligation for the customer to notify the bank. Unfortunately, for most customers, such things still went by unnoticed. In this thesis, the author analyzed the extent to which the application of laws and regulations in Indonesia, Bank Indonesia Regulations, and Financial Services Authority Regulations into a case of unauthorized breaking into a customer's mobile banking account where the customer in question felt that he had terminated the cellular phone numbers that connected to his mobile banking account."

"Jual beli dengan objek tanah sebagai salah satu mekanisme peralihan hak atas tanah semestinya dilakukan sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut peraturan pelaksananya, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun kenyataannya banyak muncul sengketa dalam jual beli tanah yang dipicu oleh adanya perbuatan melawan hukum, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1440 K/Pdt/2023. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pemilik asal dan pembeli yang beriktikad baik dalam jual beli tanah yang memunculkan sengketa serta menganalisis pelindungan hukum bagi mereka melalui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa kedudukan hukum pemilik asal dan pembeli yang beriktikad baik dalam jual beli tanah yang memunculkan sengketa adalah bahwa pemilik asal berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak dan pembeli beriktikad baik berhak untuk menguasai hak atas tanah yang disengketakan. Adapun pelindungan hukum bagi pemilik asal dan pembeli beriktikad baik dapat diberikan melalui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dengan menegaskan bahwa pemilik asal berhak atas ganti rugi dari penjual yang tidak berhak (Tergugat I-IX) sementara pembeli beriktikad baik (Tergugat X) memang pantas untuk memperoleh hak atas tanah karena diterapkannya iktikad baik dalam jual beli sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

---

The sale and purchase of land as one of the mechanisms for the transfer of land rights should be carried out following Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and its implementing regulations, in this case, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, in reality, many disputes arise in the sale and purchase of land triggered by unlawful acts, as found in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1440 K /Pdt/2023. Therefore, this study aims to analyze the legal position of the original owner and the buyer in good faith in the sale and purchase of land that gives rise to disputes and to analyze legal protection for them through the considerations of the Panel of Judges in their decisions. This legal research is in the form of doctrinal by collecting secondary data through literature studies which are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal position of the original owner and the buyer in good faith in the sale and purchase of land that gives rise to disputes is that the original owner has the right to obtain appropriate compensation and the buyer in good faith has the right to control the rights to the disputed land. Legal protection for the original owner and the good faith buyer can be provided through the consideration of the Panel of Judges in its decision by affirming that the original owner is entitled to compensation from the unlawful seller (Defendant I-IX) while the good faith buyer (Defendant X) is indeed entitled to obtain land rights because of the application of good faith in the sale and purchase as stipulated in the Circular Letter of the Supreme Court Number 7 of 2012, Circular Letter of the Supreme Court Number 5 of 2014, and Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2016."

"Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah berupa tanah dan/atau bangunan harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hibah pada umumnya tidak dapat dibatalkan, namun terdapat suatu situasi di mana hibah dapat dibatalkan yaitu berkaitan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai perlindungan hukum pembeli objek hibah yang objek hibahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya gugatan dari kedua orang tuanya yang tidak diberi nafkah oleh anak yang menerima hibah. Oleh karena objek hibah telah dijual kepada pihak ketiga dan Mahkamah Agung telah menangkan pihak penggugat sehingga dianggap tidak pernah ada hibah, maka objek hibah kembali menjadi milik pemberi hibah. Simpulan dari tesis ini adalah pihak ketiga terlindungi secara hukum dengan melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan, dan Notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. .....Grant is gift from someone in his lifetime to others voluntarily without expect anything in returns. In the form of the provision of land grant and/or buildings must be through official land deeds officer (PPAT). Grants are generally unable to be revoked, but there is a situation which grants can be revoked based on Article 1688 of Indonesia Civil Code. The research?s method of this thesis is normative juridical. In this thesis, writers discussed on protection law grants buyers object to which the objects of grants be revoked by the supreme court. In this case dispute grant occur because of a lawsuit from both parents who was not provided with a living by children who received grant. Because of the grant object had been sold to third party and the supreme court had won the plaintiff that there was never any grants, then grant object turn back became the property of grant providers. Conclusions from this thesis is the third parties are protected by the law with conduct of legal proceedings in the form of claim to the court, and Notary/ official land deeds officer (PPAT) cannot accused for accountability for performing his task because he did his task in accordance with procedures."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pasien dari persepektif hukum perdata serta penyelesaian masalah kesehatan antara dokter dan pasien dari segi perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder serta metode analisis kualitatif. Hasil dari penulisan ini yang dikaitkan dengan Putusan-Putusan di Indonesia bahwa dokter melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yaitu melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, pasien membutuhkan perlindungan hukum dari perspektif hukum perdata yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan dokter memberikan pertanggungjawaban hukum kepada pasien yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

---

This research paper consist about the relation between doctor and patient based on Indonesian law, legal protection for patient based on civil law and problem solving between doctor and patient based on civil law. This research is using the Juridistic Normative method which is the literature study. The result of this research are related with a several Indonesian Jurisprudence that doctors violate on the Article 1365 Code on Civil Law that is a tort law. Thus, patients need legal protection from the perspective of Civil Law as regulated in the Article 19 Paragraph (1) of the Law on Consumer Protection, and doctors provide legal accountability to patients as regulated in Article 50 and 51 of the Law on Medical Practice. "

"PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI merupakan sebuah Independent Power Producer IPP yang mendapatkan Power Purchase Agreement PPA ,dari PLN pada tahun 2011. PPA adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dan PLN selama 30 tahun. Untuk pendanaan pembangunan PLTU Mulut Tambang Banjarsari, PT BPI mengeluarkan ekuitas sebesar 30 dan BNI sebesar 70 dari biaya pembangunan PLTU. Kebutuhan pembiayaan pada proyek PLTU diberikan dalam bentuk kredit investasi secara sindikasi. Sejak dimulainya operasi komersial, timbul permasalahan dalam hal ketersediaan PLTU dan juga jaringan transmisi yang menyebabkan munculnya masalah keuangan. PT BPI mendapatkan kendala yang serius dalam pemenuhan kewajibannya mengembalikan pinjaman baik pinjaman pokok maupun bunga dari pinjaman sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI. Sehingga terjadi potensi default atau kegagalan dalam pelunasan utang baik besaran maupun waktu pelunasan pinjaman oleh PT BPI. Dalam tesis ini, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa mengenai kesesuaian perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI denga nketentuan yang berlaku, menganalisa mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam klausula-klausula pada perjanjian kredit serta menganalisa mengenai perlindungan hokum bagi debitur jika terjadi resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalu I studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Namun, Klausula-klausula pada perjanjian kredit PT BPI dan BNI tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hokum kepada debitur karena BNI masihmencantumkan klausula yang dilarang oleh Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengenai resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit dalam hal ini disebabkan oleh pihak PLN, yaitu pada saat PLN tidak dapat mengambil seluruh energy yang dihasilkan PLTU karena kesalahan PLN walaupun ada perlindungan ldquo;take or pay rdquo; tapi tidak melindungi potensi kerugian karena adanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Klausul ldquo;take or pay rdquo;menyatakan bahwa jika PLN tidak dapat membeli listrik sesuai dengan jumlah yang disediakan oleh IPP maka PLN diharuskan untuk membayar minimal 80 dari listrik yang diproduksi.

---

PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI is anIndependent Power Producer IPP which has been awarded aPower Purchase Agreement PPA by PLN on 2011. The PPA is a contract or agreement between an IPP and PLN to sell the electricity power for the period of 30 years. To finance the development of Mine Mouth Power Plant of PLTU Banjarsari 2 x 110 MW, PT BPI uses the structure of Debt to Equity ratios of 75 to 25 . It means that PT BPI has to put the equity as much as 30 of the total project cost and the 70 of project cost was financed by the loan from lender. This loan needed to finance the project is given by a syndication bank as stated in the loan agreement. Started from the commercial operation there is a problem of the availability of the power plant and also the performance of the transmission line which has resulted the financial problem. PT BPIhas faced a serious problem in the process of repayment of the loan including the interest of the loan. This problem lead to a potential default or the failure in returning the money that has been borrowed by PT BPI. In this thesis, a thoroughly study has been executed, in order to analyse in depth concerning the compliance of the loan agreement to the valid law and regulation related to such agreement. Also it has been studied all the clauses in accordance with the legal protection for the debtor if there is a default that arisen outside of the loan agreement. This study is a normative study with the case to case approaches and also by the valid regulation approach which is done through the literature study, with the study through all of the legally related documents which can be categorized as primary, secondary and tertiary documents. The results of the study and research has shown that the loan facility agreement between PT BPI and BNI is in compliance with the valid law and regulation however its clauses of the loan agreement has not given all the complete legal protection to the debtor, because BNI still incorporated a clause that is prohibited by the Law Number 8 1999 concerning Consumer Protection and POJK Number 1 POJK.07 2013 concerning Consumer Protection in Financial Services Authority, concerning the default risks that arise from the outside of the loan agreement. In this case because of the default caused by PLN whenever PLN can not take the whole energy because their fault, there will be an opportunity lose for IPP. Even though there is the so called ldquo take or pay rdquo clause in which whenever PLN could not take the power as stated in the contract, PLN must pay the amount of 80 from the availability of the power plant to ensure the IPP will still pay the loan to the bank.So the ldquo take or pay rdquo clause is a kind of protection for the Bank. Also for the Bank itself there is a protection in which as stated in the loan agreement ie. the pledge of shares agreement in which the Share Holders of IPP will pledge all of their share in the IPP."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi mengenai data pribadi konsumen dalam industri telekomunikasi seluler dan menganalisa perlindungan hukumnya serta memberikan penjelasan mengenai janggung jawab hukum penyelenggara telekomunikasi seluler dalam memberikan perlindungan hukum dimaksud, termasuk juga mengenai upaya penyelesain sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen. Hal ini perlu diuraikan karena penyelenggaraan telekomunikasi seluler sangat berkaitan erat dengan kegiatan penyaluran, pencatatan, perekaman, maupun penyimpanan data pribadi konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dalam tataran dogmatika hukum, dimana hasil yang hendak dicapai adalah memberikan perskripsi mengenai apa yang sehyogyanya. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisa dapat disampaikan bahwa ketentuan perlindungan data pribadi secara umum tidak menetapkan secara definitif data pribadi apa saja yang harus dilindungi, namun khusus untuk sektor telekomunikasi merujuk pada ketentuan internasional khususnya di Eropa dan Amerika diatur jenis data pribadi secara definitif yang mencakup empat klasifikasi yakni content data, traffic data, location data; dan basic subscriber. Adapun di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang ada telah mengakui dan mengatur perlindungan data pribadi, namun masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur sektor telekomunikasi. Setidaknya terdapat empat hal masih menjadi kekurangan saat ini, yakni i ketentuan perlindungan data pribadi secara umum tidak diatur dalam undang-undang, namum dalam peraturan menteri sehingga tidak mungkin mengatur sanksi pidana maupun pembentukan lembaga pengawasan; ii belum mengatur pembatasan dalam penyimpanan data pribadi; iii kegiatan unsolicited marketing belum diatur; dan vi belum ada pengaturan mengenai pemanfaatan traffic data, location data, dan basic subscriber. Dalam terjadi pelanggaran, khususnya terhadap data pribadi, konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa baik secara pidana, perdata, maupun mengajukan laporan kepada Menkominfo. Namun demikian untuk melakukan upaya hukum dimaksud, mengacu pada praktik yang ada, dipersyaratkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara telekomunikasi.Berkenaan hal-hal tersebut diatas, maka disarankan kepada pemerintah agar mengatur perlindungan data pribadi khusus untuk sektor telekomunikasi melalui undang-undang, disamping itu Penyelenggara telekomunikasi juga perlu menerapkan sistem perlindungan data pribadi konsumen secara internal guna menghindari potensi pelanggaran perlindungan data pribadi yang dapat merugikan konsumen maupun penyelenggara telekomunikasi.

---

This research aims to identify information regarding consumer 39 s personal data in cellular telecommunication industries and analyze the protection law while giving explanations about the responsibilities of cellular telecommunication provider in giving said protection law, including the effort of dispute resolution that can be done by consumer. This subject must be explained because cellular telecommunication provider is tightly connected with the distribution, recording, and even collection of consumer 39 s personal data.

This research is conducted with the normative law research within the law 39 s dogmatics, where the goal is providing prescription of what is should be. The type of data used is secondary data of primary law subject and secondary law subject which was collected by literature study.

According to the analyze, it can be said that the protection of personal data in general doesn 39 t describe definitively of which personal data that must be protected, but specifically for the sector of telecommunication refers to the international clause especially in Europe and America where the type of personal data is controlled definitively that encompass 4 classification which are content data, traffic data, location data, and basic subscriber.

While in Indonesia, the existing laws acknowledge and regulate the protection of personal data, but still in general and not in specific of regulating the telecommunication sector. Atleast there are 4 things that are still lacking, which are i the protection of personal data in general isn 39 t regulated by the law, but by the ministry thus giving criminal sanction and establishing surveillance institution is not possible ii no control in limiting the record of personal data iii unsolicited marketing activity is not yet regulated vi no regulation of exploiting traffic data, location data, and basic subscriber.

When there is a violation, specifically against personal data, consumer can attempt the settlement of dispute by civil or criminal law, or by filing a report to the ministry of communication and information. But to do those, there has to be a law connection between consumer and telecommunication provider.Regarding those said above, it is advised to the government to regulate the protection of personal data specifically for the telecommunication sector by law, while the telecommunication provider also need to implement consumer personal data protection internally to avoid potential breach of personal data protection which could harm consumer and telecommunication provider."