Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas keabsahan penyesuaian harga premi asuransi jiwa dan pelanggaran prinsip kewajiban pengungkapan dalam sengketa Nurhafni v. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rantauprapat dengan dua isu utama: (1) Indikasi ketidakpengungkapan oleh tertanggung dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Rapat Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Rap, dan (2) Keadilan repricing harga premi oleh penanggung dalam putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kegagalan tertanggung untuk memberikan informasi kesehatan terbaru merupakan ketidakpengungkapan material, dan (2) Penyesuaian harga premi oleh penanggung tidak sah dan tidak adil karena penilaian risiko yang tidak memadai, komunikasi yang buruk, dan ketidakseimbangan kekuatan dalam perjanjian. Skripsi ini menyarankan pengajuan informasi tambahan segera setelah dokumen awal diterima dan adopsi proses peninjauan yang lebih komprehensif dalam sengketa asuransi untuk menjaga keadilan dan transparansi.

---

This thesis discusses the fairness of life insurance premium adjustments and the breach of the duty of disclosure principle in the dispute between Nurhafni v. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Rantauprapat Branch. The thesis addresses two main issues: (1) Indications of non-disclosure by the insured in the Rantau Rapat District Court Decision Number 83/Pdt.G/2017/PN Rap, and (2) The fairness of the premium adjustment by the insurer in the same decision. The research employs a normative-juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that: (1) The insured's failure to provide updated health information constitutes material non-disclosure, and (2) The premium adjustment by the insurer is unfair due to inadequate risk assessment, poor communication, and the power imbalance in the agreement. The thesis suggests requesting additional information from the insured promptly after the initial documents are submitted and adopting a more comprehensive review process in insurance disputes to ensure fairness and transparency."

"Berbagai jenis kondisi lingkungan kerja dapat memengaruhi terjadinya insurance fraud atau tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh agen asuransi salah satunya sistem pengendalian internal atau pemantauan perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengenaan pertanggungjawaban perusahaan asuransi selaku korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh agennya. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perasuransian, dalam hal terjadinya insurance fraud yang dilakukan oleh agen dari suatu perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) Pengaturan insurance fraud di Indonesia dituangkan di dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 381 dan 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan (2) Suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas insurance fraud yang dilakukan oleh agennya dengan mengacu pada Perma No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dari hasil penelitian skripsi ini, badan legislatif pembuat Undang-Undang hendaknya agar dapat benar-benar merumuskan cakupan dan substansi dari Undang-Undang tersebut dengan matang dan bagi para penegak hukum untuk dapat menjadikan Perma No. 13/2016 sebagai pedoman untuk menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi.

---

Various types of work environment conditions can affect the occurrence of insurance fraud carried out by insurance agents, one of which is an ineffective internal control system or company monitoring. Therefore, this thesis discusses the imposition of liability for insurance companies as corporations for criminal acts committed by their agents. The research form of this thesis is juridical-normative reviewing and analyzing legal provisions and other library materials related to insurance crimes, in the event of insurance fraud committed by an agent of an insurance company. The conclusions obtained from this thesis research are (1) The regulation of insurance fraud in Indonesia is stated in Articles 77 and 78 of Law Number 40 of 2014, Articles 381 and 382 of the Criminal Code, Article 1365 of the Civil Code , and Article 251 of the Commercial Code; and (2) A corporation may be subject to criminal liability for insurance fraud committed by its agent by referring to Perma No. 13/2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. From the results of this thesis research, the legislature that makes laws should be able to thoroughly formulate the scope and substance of the law carefully and for law enforcers to be able to make Perma No. 13/2016 as a guideline for handling criminal cases involving corporations. "

"Penipuan asuransi yang dilakukan oleh nasabah asuransi atau pihak tertanggung merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Penipuan asuransi atau insurance fraud tergolong pada tindak pidana penipuan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pemidanaan penjara bagi pelaku penipuan asuransi kurang tepat karena bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku penipuan adalah kerugian ekonomis. Kerugian ini tidak hanya berdampak kepada korban penipuan yaitu perusahaan asuransi selaku pihak penanggung, namun juga masyarakat luas selaku calon nasabah dan nasabah asuransi. Tindak pidana penipuan asuransi menimbulkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan asuransi secara spesifik, dan terhadap perekonomian asuransi secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang selama ini dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan asuransi oleh nasabah di Indonesia serta perbandingan sanksinya dengan negara-negara lain, yaitu dengan Spanyol dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk inventarisasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seputar asuransi, penipuan asuransi, dan sanksinya di Indonesia, Spanyol, dan Singapura. Hasil analisis berupa bentuk sanksi yang lebih tepat diberikan bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi sebagai tindakan represif terhadap fraud asuransi akan diuraikan secara eksplanatoris analitis. 

---

Insurance fraud committed by insurance clients or the insured parties is a crime which occurs quite a lot within society. Insurance fraud is classified as the crime of fraud or cheating or swindling, which based on the regulations may be penalized by imprisonment. The rules which regulate that insurance fraud perpetrators may be sanctioned with imprisonment still have room for improvement because the losses that occur due to the crime is economical loss. Harm caused by the crime affects not only the victim of said fraud which is the insurance company or the insurer party, but also potential clients and existing clients which is the public. Insurance fraud causes financial damage specifically to the insurance company, and widely to the economy of insurance. This research aims to analyze the preexisting sanctions given to clients who are perpetrators of insurance fraud in Indonesia and the comparison of sanctions with other countries, namely Spain and Singapore. Juridical normative methods are used in this research to inventorize and analyze the rules and regulations regarding insurance, insurance fraud, and the sanctions in Indonesia, Spain, and Singapore. Analysis results showing a more suitable sanction for insurance fraud perpetrators as a repressive act towards the crime of insurance fraud will be elaborated in an analytical explanatory method."

"Setiap orang dalam menjalani kehidupannya akan menghadapi sebuah risiko atau bahkan beberapa risiko, termasuk ketika ia tidak mengetahui kapan akan meninggal dunia. Risiko yang dihadapi dapat berupa meninggal dunia, sehingga timbul keinginan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain. Pihak lain yang dapat menerima pengalihan risiko adalah lembaga asuransi. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dapat memberikan pinjaman untuk pembelian suatu bangunan atau tempat usaha bagi masyarakt yang membutuhkan. Bagi bank, meninggalnya debitur adalah salah satu risiko yang dihadapi dalam pemberian kredit. Sehubungan hal tersebut beberapa Bank mewajibkan kepada nasabahnya untuk mengasuransikan hutangnya pada sebuah perusahaan asuransi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang timbul terhadap bank maupun ahli waris dari debitur. Jenis asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa kredit. Kasus yang diangkat dalam skripsi ini merupakan kasus gugatan pembayaran klaim yang diajukan terhadap PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya oleh ahli waris nasabah PT Bank Bumi Putera. Namun dalam kasus ini pihak penanggung menolak untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh pihak ahli waris tertanggung. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan, apa saja persyaratan dan prosedur penutupan asuransi jiwa kredit, bagaimana tanggung jawab PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dalam penyelesaian klaim terhadap risiko yang timbul. Dalam skripsi ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana persyaratan dan prosedur penutupan asuransi jiwa kredit serta tanggung jawab dari pihak penanggung berdasarkan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia.

---

Everyone in his life will face a risk or even some risk, including when he does not know when he died. The risks faced can be death, so there is a desire to transfer the risk to other parties. The other party who can accept the transfer of risk is the insurance agency. Banks as collectors and distributors of public funds can provide loans for the purchase of a building or place of business for people in need. For banks, the loss of debtors is one of the risks faced in lending. In connection therewith some Banks require its customers to insure its debt to an insurance company. It aims to prevent losses arising from banks and heirs of the debtor. The type of insurance used is credit life insurance.

The case raised in this thesis is a claim filed against PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya by heir of customers of PT Bank Bumi Putera. But in this case the insurer refused to pay the insurance claim filed by the heirs of the insured. Based on the above, the question arises what are requirements and procedures for the application of credit life insurance, how is the liability of PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya in the settlement of claims against risks arising. In this thesis will be explained further how the requirements and procedures for the application of credit life insurance and liability of the insurer based on the insurance regulations in Indonesia."

"Fraud asuransi merupakan tindakan yang sangat merugikan, baik untuk perusahaan asuransi dalam bentuk kerugian maupun untuk pemegang polis lainnya dalam bentuk kenaikan premi untuk menutupi kerugian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan jasa claim investigator untuk mendeteksi fraud yang mungkin terjadi. Namun, semakin banyak klaim yang perlu dianalisis, semakin tinggi juga biaya yang akan dikeluarkan. Solusi untuk mengatasi masalah scalability tersebut adalah dengan menggunakan machine learning. Metode machine learning yang saat ini cukup populer dan banyak digunakan untuk berbagai aplikasi adalah deep learning. Metode deep learning banyak dipakai untuk memproses data tidak terstruktur contohnya pemrosesan data gambar dengan menggunakan convolutional neural networks (CNN). Kesuksesan metode CNN dalam memproses data tidak terstruktur menjadi dasar dari pengembangan algoritma IGTD (image generator for tabular data) yang bertujuan untuk memproses data terstruktur menjadi data berbentuk gambar agar dapat diproses oleh metode CNN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja algoritma IGTD dan model CNN dalam memprediksi fraud asuransi dengan menggunakan data fraud asuransi kendaraan bermotor. Kinerja algoritma IGTD dan model CNN akan dibandingkan dengan model XGBoost dengan pembobotan data, imbalance-XGBoost weighted function, decision tree, serta random forest. Selain itu, pada penelitian ini dianalisis juga modifikasi dari algoritma IGTD terhadap kinerja model CNN yang digunakan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma IGTD dan model CNN masih belum mampu menandingi model XGBoost dengan pembobotan data dan imbalance-XGBoost weighted function yang masih menjadi model terbaik dalam memprediksi fraud asuransi. Selain itu, model CNN berbasis modifikasi algoritma IGTD memiliki kinerja yang serupa dengan model CNN berbasis algoritma IGTD.

---

Insurance fraud is an act that could inflict serious damage not only for the insurance company in the form of net loss, but also for other policyholders in the form of increased premium rates to cover the net loss. Insurance companies might use claim investigator to detect possible fraud by policyholders. However, as more claims need to be investigated, the cost of investigation will also increase. Machine learning is the solution for this scalability issue, especially the deep learning method which is popular and widely used in numerous applications. Deep learning method is commonly used to process unstructured data such as image by using convolutional neural networks (CNN). The success of CNN model motivates the invention of IGTD (image generator for tabular data) algorithm to process structured data into images to ensure it can be processed by the CNN model. The purpose of this research is to analyze the performance of IGTD algorithm and CNN model to predict insurance fraud using auto insurance fraud dataset. The performance of IGTD algorithm and CNN model is compared to XGBoost sample weighted, imbalance-XGBoost weighted function, decision tree, and random forest. In this research the impact of IGTD algorithm modification to the performance of CNN model is analyzed. The simulation result shows that the IGTD algorithm and CNN model is unable to outperform the best model to predict insurance fraud, XGBoost sample weighted and imbalance-XGBoost weighted function. Moreover, CNN model based on IGTD algorithm and modified IGTD algorithm yield similar performance."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program Asuransi Kesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasional menemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggi tetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebut didukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider dan perusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuan kesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkan penyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif pada akses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuan kesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensi fraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitian mendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risiko kejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak di RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikan saran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untuk mengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untuk kepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS) Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health Insurance Program in January 2014. The implementation of a national insurance program found the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very high but it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack of awareness of all parties, both from patients, providers and insurance companies although such actions are felt presence.

Health fraud is a serious threat to the entire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negative impact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health. Health fraud associated with increased health care costs in the United States.

This study was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraud prevention policies towards the National Health Insurance program which is the reason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collection techniques such as interview guides, recorders, written records and documents.

The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization of the risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact on the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provide advice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending and use of resources for the benefit of the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo"

"Tesis ini membahas penerapan prinsip utmost good faith oleh tertanggung dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara klaim asuransi jiwa antara Dr. Hj. Arfiah Arabe, Mars melawan AIA Financial. Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana ketentuan penyelesaian klaim asuransi jiwa meninggal diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Polis AIA Financial dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung sehubungan dengan penerapan prinsip utmost good faith. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian doktrinal dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dimana analisis yang diberikan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Teori yang dipergunakan adalah teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah 1) secara umum ketentuan klaim asuransi jiwa diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sektor Keuangan, POJK No. 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mana dalam peraturan tersebut diatur bahwa dalam penanganan klaim harus dilaksanakan dengan proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Pada dasarnya ketentuan permintaan pembayaran manfaat asuransi yang diatur dalam Polis AIA Financial sudah sesuai dengan prinsip umum ketentuan klaim asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait asuransi dan 2) pertimbangan hukum Majelis Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sehubungan dengan tindakan AIA Financial yang menolak pengajuan klaim adalah tidak tepat karena tidak mempertimbangkan prinsip utmost good faith. Saran dari penelitian ini adalah sebelum dilakukannya penutupan perjanjian atau pertanggungan, pihak perusahaan asuransi sebagai pihak yang memahami mengenai prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum asuransi harus memberikan edukasi kepada calon Tertanggung mengenai kewajiban mengungkapkan semua fakta secara jelas, lengkap dan benar beserta konsekuensinya apabila Tertanggung tidak melakukan pengungkapan fakta tersebut.

---

This thesis discusses applicability of utmost good faith principles by the insured and legal considerations of the Council of Judges in life insurance claim case between Dr. Hj. Arfiah Arabe, Mars against AIA Financial. Issues studied are 1) How the terms of settlement of death life insurance claim are regulated in laws and regulations and AIA Financial Policy and 2) How are legal considerations of the Council of Judges in the Decisions of the District Court, Court of Appeals and Supreme Court in relation to the applicability of the utmost good faith principles. In analysing such issues, doctrinal research methods were used with secondary data which analysed qualitatively where such analysis is given in the form of detail description and explanation. Theories used are law responsibilities and legal certainty. These Research reports are 1) generally life insurance claim provisions that are regulated in Laws No. 40 Year 2014 on Insurance, Laws No. 4 Year 2023 on Development and Strengthening of the Financial Sector, POJK No. 69 Business Implementation on Insurance Business which in such regulations are regulated that claim handling shall be conducted with a fast process, simple, easy to access and fair. Basically, the provisions for request for payment of insurance benefits regulated in AIA Financial Policy are in accordance with the general principles of provisions for life insurance claims as regulated in laws and regulation related to insurance and 2) Council of Judges legal considerations whether in stage of District Court, Court of Appeals and Supreme Court due to AIA Financial action that rejected claim submission was inaccurate because of utmost good faith principles considerations. Advice from this research is that before closing the agreement or insurance, the insurance company as a party who understands the principles that apply in insurance law shall provide an education to the insured candidates on the obligation to disclosure all facts clearly, completely, and correctly including consequences in case of the insured does not disclose such facts."

"Permasalahan aduan terkait asuransi unit link berakar dari kurangnya edukasi terkait produk yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Aduan tersebut secara umum membahas perihal kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi produk, kegiatan komunikasi dan konfirmasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada calon pemegang polis tidak efektif, kompetensi dan perilaku agen asuransi yang masih kurang baik dalam memasarkan produk asuransi unit link, dan ilustrasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menggambarkan asumsi perkembangan hasil investasi masih belum tepat. Penelitian dengan metode doktrinal-normatif ini membahas mengenai perkembangan ketentuan pemasaran asuransi unit link dan solusi yang diberikan oleh OJK terhadap permasalahan aduan terkait asuransi unit link dengan menerbitkan SEOJK No.5/SEOJK.05/2022. OJK melalui surat edaran tersebut menerbitkan ketentuan untuk memperbaiki praktik pemasaran dan transparansi informasi dalam pemasaran produk asuransi unit link. Surat edaran ini mengatur secara rinci mengenai kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan penjelasan yang jelas dan akurat terkait produk asuransi unit link, melakukan penilaian kepahaman calon pemegang polis asuransi unit link, dan kewajiban melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan/atau audio pada saat proses pemasaran produk asuransi unit link. Hal ini penting dilakukan mengingat indeks literasi yang masih rendah, sementara produk asuransi unit link merupakan produk yang kompleks karena menggabungkan unsur asuransi dan investasi. Hasil penelitian menemukan bahwa ketentuan SEOJK 5/2022 dapat mengurangi angka aduan terkait asuransi unit link yang mungkin muncul di kemudian hari apabila perusahaan asuransi mengikuti ketentuan pemasaran produk dengan baik dan OJK sebagai secara ketat mengawasi praktik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

---

The problem of complaints related to unit-linked insurance products stems from the lack of education provided by insurance companies to policyholders. The complaints generally revolves around the lack of transparency in the delivery of product information, the ineffectiveness of communication and confirmation activities carried out by the company to prospective policyholders, the incompentence of insurance agents, and the illustrations used by insurance companies in describing assumptions of the investment return perfomance are still inappropiate. This research, which uses doctrinal-normative method, discusess the development of unit-linked insurance marketing regulations and solutions provided by OJK to the problem of complaints related to unit-linked insurance by issuing SEOJK Number 5/SEOJK.05/2022. OJK through the circular letter issued regulations to improve marketing practices and information transparency in the marketing of unit-linked insurance products. This circular letter regulates in detail the obligation of insurance companies to provide clear and accurate explanations related to unit-linked insurance products to prospective policy holders, to assess the understanding of policyholders regarding unit-linked insurance products, and the obligation to conduct documentation in the form of video and/or audio recordings during the marketing process of unit-linked insurance products. This is important to do considering the low financial literacy index, while unit-linked insurance is complex product because it combines insurance and investment elements in one product. The research found that the regulations of SEOJK 5/2022 can reduce the number of complaints related to unit-linked insurance that may arise in the future if insurance companies follow the product marketing regulation properly and OJK strictly supervises the marketing practices carried out by insurance companies."