Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini berisi evaluasi persiapan dokumen sidang sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT SHM oleh Kantor Konsultan Pajak ABC. Pada laporan ini, evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian dan kelengkapan dokumen keperluan sidang sengketa yang disiapkan oleh PT SHM sebagai pihak Pemohon Banding. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik keamanan data klien yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak ABC sebagai kuasa hukum PT SHM. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, praktik persiapan dokumen sidang sengketa PPN PT SGM oleh oleh Kantor Konsultan Pajak ABC sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan efektif sesuai dengan pedoman pengamanan data klien. Selaian evaluasi kesesuaian praktik persiapan dokumen, laporan magang ini juga berisi evaluasi diri penulis selama menjalani program magang di Kantor Konsultan Pajak ABC. Evaluasi diri ini bertujuan untuk pembelajaran dan pengembangan diri penulis di masa mendatang.

---

This internship report contains an evaluation of the preparation of documents for the Value Added Tax (VAT) dispute hearing of PT SHM by ABC Tax Consulting Firm. In this report, the evaluation is conducted to test the compliance and completeness of the hearing documents prepared by PT SHM as the Appellant. Additionally, the evaluation assesses the appropriateness of client data security practices implemented by ABC Tax Consulting Firm as the legal representative of PT SHM. Based on the evaluation conducted, the practice of preparing VAT dispute hearing documents for PT SHM by ABC Tax Consulting Firm is in accordance with applicable tax regulations and is effective according to client data security guidelines. Besides evaluating the compliance of document preparation practices, this internship report also includes a self-evaluation of the author during the internship program at ABC Tax Consulting Firm. This self- evaluation aims for the author's learning and development in the future."

"Laporan magang ini membahas mengenai kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT SASA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukannya atas perolehan Barang Kena Pajak BKP dan Jasa Kena Pajak JKP yang terdiri dari barang modal dan non-barang modal. Pokok permasalahan sengketa karena pihak Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada perusahaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Masa yang lebih bayar di tahun 2011. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan yang dilakukan PT SASA pada tahun 2011 tidak dapat dikreditkan sehingga pihak Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB . PT SASA pun mencoba untuk melakukan upaya hukum untuk mempertahankan argumennya hingga ke pengadilan pajak. Laporan magang ini menjelaskan analisis penulis terhadap hasil putusan persidangan yang akan diterbitkan Pengadilan Pajak di masa mendatang.

---

This internship report discusses about tax dispute case in PT SASA regarding its Value Added Tax VAT -in of acquiring taxable goods and services of capital goods and non capital goods which can not be credited. The point of dispute is assessor Director General of Tax DGT doing tax audit for PT SASA based on Tax Return that stated PT SASA has overpayment of VAT in 2011. The tax audit resulting VAT-in of PT SASA can not be credited in 2011 and DGT issued Tax Underpayment Assessment Letter. PT SASA tries to defend its argument and right and take the case to the tax court. This internship report explains the writer rsquo;s analysis of tax court decision that will be issued by the tax court in the future."

"Laporan magang ini membahas tentang proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT ABC pada tahun 2010 dan 2011 beserta masalah yang terjadi pada saat proses restitusi PPN tersebut. Analisis dilakukan atas perbedaan yang terjadi pada jumlah restitusi yang diajukan oleh PT ABC dengan jumlah restitusi yang akhirnya diterima oleh pemeriksa. Penyebab adanya perbedaan tersebut dikarenakan buruknya penyimpanan dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan perpajakan, perbedaan yang ditemukan pemeriksa saat konfirmasi faktur pajak pada saat konfirmasi melalui Sistem Informasi Perpajakan dan melalui Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan, reekspor spareparts dan barang jadi karena adanya retur penjualan, penyesuaian harga karena adanya ketidaksesuaian spesifikasi produk, kesalahan dari PKP rekanan terkait dengan data di faktur pajak, sanksi atas kompensasi masa pajak sebelumnya, dan sanksi atas PPN Jasa Luar Negeri.

---

This internship report discusses about the process of Value Added Tax (VAT) refund of PT ABC in 2010 and 2011 along with the problem that occurs in the process of VAT refund. Analyses were performed on the differences that occur in the amount of refund submitted by PT ABC with the amount of refund that was accepted by the tax auditor. The reason of the difference is due to the bad storaging and archiving of documents related to taxation, the differences found by the tax auditor when doing the confirmation of tax invoice through Taxation Information System and through Taxation Office of supplier, the re-export of spare parts and finished goods due to sales returns, the price adjustment because of the incompatibility product specifications, the mistake from the supplier related to the data in the tax invoice, the penalties of compensation in the earlier tax period, and the penalties of Overseas Service VAT."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis efektifitas manajemenPajak Pertambahan Nilai PPN terhadap pemenuhan kewajiban PPN PTABC, yang bergerak di jasa penunjang migas, khususnya di bidang seismicdata processing. Penulis menggunakan metode observasi dan wawancarauntuk melakukan analisis tersebut.Hasil analisis merekomendasikan bahwaPT ABC sebaiknya memperbaiki manajemen PPN perusahaan dengan caramenangani permasalahan terkait PPN tersebut, seperti pembuatan asesmenyang lebih ketat terhadap calon klien, peningkatan kepatuhan pajak dari sisiPT ABC, pembuatan flowchart proses bisnis, dan perbaikan sistem dan SDMPT ABC.

---

This internship report elaborates the analysis of Value Added Tax VAT management effectiveness to the compliance of VAT obligation on PTABC, whose industry is in oil and gas service, specifically in seismic dataprocessing. The author uses the observation and interview method to performthe analysis.

The result of the analysis recommends that PT ABC shouldimprove its VAT management by resolving the VAT issues, such as, strongerassessments for the future clients, increase of PT ABC rsquo s compliance level, themaking of business process flowchart, and improving system and humanresources in the company. "

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa pajak yang dihadapi oleh PT. TMV (bergerak di bidang teknologi) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP XYZ. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja serta observasi penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas pembuatan data tracker, penyusunan Surat Banding, peyusunan Surat Bantahan, dan Penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP XYZ untuk sengketa Banding PT. TMV sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan sudah berjalan secara efektif.

---

This internship report aims to evaluate the process of preparing documents in the preparation process for the appeal hearing on tax disputes faced by PT. TMV (engaged in technology) which is represented by a consultant attorney for KAP XYZ. The evaluation was carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements based on applicable tax regulations and on performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of a data tracker preparation, preparation of an appeal letter, preparation of a rebuttal letter, also preparation of a special power of attorney and an integrity pact. The evaluation was conducted to find out whether the entire preparation process carried out by KAP XYZ for the appeal dispute of PT. TMV is in accordance with the applicable Tax Regulations and has been running effectively."

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."

"Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi agar kesalahan tersebut dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan terkait kesalahan setor pada Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tidak dapat dipindahbukukan dan menganalisis sanksi administrasi yang diterima PT X apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak membuat aturan mengenai kesalahan setor Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean tidak dapat dipindahbukukan karena Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean masih rentan untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah belum dapat diandalkan. Atas adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan Pemindahbukuan, maka cara yang ditempuh PT X untuk mengatasi kesalahan penyetoran pajak adalah Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, yang menimbulkan sanksi administrasi. Dengan adanya hal tersebut, sanksi administrasi yang terjadi akibat kesalahan setor pajak yang dilakukan PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

The occurrence of selling and buying transactions cause every companies to do their VAT obligations, including PT X. Tax reported by PT X which appear to be wrong can be subdued by Overbooking. However PT X couldn’t go thrpugh the said alternative, therefore PT X had to bear administrative sanctions so those mistakes can be resolved. The purpose of this research is to analyze basic considerations from Directorate General of Taxes in making regulations regarding the faulty transfer of Taxable Services from outside the custom area which cannot be overbook and analyze whether the administrative sanctions given to PT X are appropriate, with Ease of Administration principle in deliberation. This research used a qualitative approach with in-depth interview and literature study for data collection. The result of this research concludes that the primary consideration Directorate General of Taxes made regulations concerning the incorrect transfer of Taxable Services from outside the custom area is because Intangible Taxable Goods and Taxable Services from outside the custom area are susceptible to being used by Taxpayers for the purpose of avoiding tax and the Government’s control are not fully reliable. Because the regulations do not allow overbooking, alternative ways taken by PT X to resolve the incorrect transfer of tax is Restitution, which causes administrative sanctions. With that being said, administrative sanctions that occur as a result of wrong transfer of tax do not fulfill the Ease of Administration principle."

"Kegiatan retur tidak mungkin dihindari dalam proses bisnis perusahaan, termasuk pula yang dilakukan PT X. Sebagai salah satu perusahaan yang dikenakan koreksi pajak oleh DJP dalam hal pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha PT X pada Tahun Pajak 2015 dan 2017. Penelitian ini menganalisis koreksi pajak pertambahan nilai PT X terkait koreksi fiskus atas pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali ke luar Daerah Pabean yang berujung pada sengketa untuk Tahun Pajak 2015 serta menganalisis apakah sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Sengketa disebabkan oleh adanya perbedaan argumen antara PT X dengan DJP terkait penafsiran peraturan yang berhubungan dengan frasa “kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen” pada Pasal 9 Ayat 8 huruf b Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atas koreksi yang dikenakan dengan tahun pajak berbeda kasus pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan retur kembali serta koreksi yang dikenakan kepada PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

Returns are unavoidable in the company's business processes, including those carried out by PT X. As one of the companies subject to tax correction by DGT in terms of crediting Input Tax on the acquisition of returned Imported Taxable Goods that have no relationship with PT X's business activities in the 2015 and 2017 Fiscal Years. This research discusses the analysis of PT X's value added tax correction related to the tax authority correction for crediting the Input Tax on the acquisition of the Imported Taxable Goods returned outside the Customs Area which resulted in a dispute for the 2015 Fiscal Year and analyzes with Ease of Administration principle in deliberation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The dispute was caused by differences in arguments between PT X and the DGT regarding the interpretation of regulations relating to the phrase “production, distribution, marketing and management activities” in Article 9 Paragraph 8 letter b of the VAT Law and Sales Tax on Luxury Goods. The result of this research concludes that there are differences in the treatment of corrections imposed by different tax years in the case of crediting the Input Tax on the acquisition of Taxable Goods for returns and corrections imposed on PT X that do not fulfill the Ease of Administration principle."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampian proses pengajuan Restitusi PPN PT PCY ke Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan oleh KAP FA. Dalam rangka pendampingan proses pengajuan Restitusi PPN ini, KAP FA selaku konsultan pajak PT PCY melakukan perhitungan atas besaran potensial Restitusi PPN yang akan diajukan. Selain itu KAP FA juga berperan sebagai perantara antara PT PCY dengan Tim Pemeriksa selama pemeriksaan atas tanggapan Restitusi PPN berlangsung. PT PCY merupakan perusahaan yang menjual alat musik serta menyediakan kursus musik yang merupakan jasa pendidikan. Dengan adanya 2 (dua) jenis usaha dari PT PCY yang memerlukan perlakuan khusus dalam perhitungan Restitusi PPN menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi dalam melakukan pendampingan pengajuan Restitusi PPN PT PCY, KAP FA belum tepat dalam melakukan perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sehingga mempengaruhi besaran Restitusi PPN PT PCY.

---

This internship report is aims to evaluate the assistance process of PT PCY`s Value Added Tax Refund submission to the Directorate General of Taxes that have been carried out by KAP FA. In order to assist this Value Added Tax Refund request, KAP FA as a tax consultant of PT PCY calculated the potential amount of Value Added Tax Refund to be submitted. In addition, KAP FA also acts as an intermediary between PT PCY and The Tax Audit Team during the tax audit of Value Added Tax Refund request responses. PT PCY is a company that sells musical instruments and provide music course which are educational services. With these 2 (two) types of business that PT PCY have provided, PT PCY requiring special treatment in the calculation of Value Added Tax Refund according to statutory regulations. Based on the evaluation results in assisting the submission of PT PCY Value Added Tax Refund, KAP FA has not been precise in calculating Input Taxes that can be credited so that it affects the amount of PT PCY VAT Refunds."

"Laporan magang ini membahas tentang praktek transaksi hubungan istimewa dalam pengenaan pajak pertambahan nilai yang terjadi pada proses produksi dan distribusi kendaraan bermotor roda empat di PT. ABC Tbk dan perusahaan afiliasinya. Analisis transaksi penyerahan menggunakan data ? data primer yang diperoleh langsung dari PT. ABC Tbk sebagai distributor tunggal kendaraan merek DEF. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa dalam proses produksi dan distribusi kendaraan rentan terhadap penetapan harga transfer tidak wajar sehingga pembayaran pajak tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

---

The focus of this report is about analyzing the related party transaction in terms of value added tax treatment that occurs in four-wheeled motor vehicles in PT. ABC Tbk and affiliation companies. The primary sources of this observation are based on internal data which obtained directly from PT. ABC Tbk, the sole distributor of DEF vehicles. The result of this study shows that related party transactions in production and distribution process is susceptible to the unfair transfer pricing practice."